Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pedagang Hewan Pasar Barito Direlokasi ke Lenteng Agung, DPRD DKI Klaim Sudah Sosialisasi Sejak Lama – Page 3

    Pedagang Hewan Pasar Barito Direlokasi ke Lenteng Agung, DPRD DKI Klaim Sudah Sosialisasi Sejak Lama – Page 3

    Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Selatan, Parulian Tampubolan mengatakan, relokasi Pasar Hewan Baritoke Lenteng Agung akan dimulai awal Agustus 2025.

    “Terkait relokasi akan dilakukan pada awal bulan Agustus 2025,” kata Parulian, Jumat (18/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Parulian menjelaskan, nantinya lokasi baru akan menampung 66 dari 118 pedagang yang didominasi pedagang hewan atau pakan hewan.

    “Sisanya para pedagang yang didominasi kuliner dan buah akan masuk ke dalam naungan PD. Pasar Jaya,” ucapnya.

    Sudin PPKUKM memastikan sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait rencana relokasi kepada para pedagang sejak satu bulan lalu. Hal itu dilakukan agar para pedagang bisa bersiap pindah ke lokasi baru.

    “Kami melakukan sosialisasi dengan humanis, sehingga mereka para pedagang siap untuk direlokasi ke lokasi-lokasi yang kami sudah tentukan,” ujar dia.

    Pasar Barito sebelumnya direnovasi dan beroperasi kembali pada 13 Oktober 2023. Tercatat, ada 137 kios di Pasar Barito yang terdiri dari 85 kios hewan, 18 kios buah, dan 34 kios kuliner.

  • Mobil Adik Wagub Lampung Tabrak Lansia, Polisi Ungkap Status Hukum Sopir

    Mobil Adik Wagub Lampung Tabrak Lansia, Polisi Ungkap Status Hukum Sopir

    Liputan6.com, Jakarta Polisi telah merampungkan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus kecelakaan mobil Toyota Forotuner yang membawa Sasa Chalim, adik Wakil Gubernur Lampung menabrak pasangan suami istri lanjut usia.

    Kasat Lantas Polres Lampung Timur, AKP Glen Siagian menuturkan status hukum sopir Fortuner, M Zaki (22) saat ini masih saksi.

    “Status sopir Fortuner saat ini masih saksi,” kata Glen saat dikonfirmasi, Minggu (3/8).

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Timur belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Padahal dalam olah TKP, polisi telah menemukan unsur kelalaian dari sopir Toyota Fortuner yang menjadi penyebab kecelakaan terjadi.

    “Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan penetapan tersangka,” tutur Glen.

    Mobil yang dikendarai Zaki itu menabrak sepeda motor Honda Revo tanpa pelat nomor dikendarai oleh Banjar Sopyan (65) dengan istrinya, Maini (63).

    Untuk barang bukti berupa kendaraan roda empat dan roda dua yang terlibat dalam peristiwa itu sudah diamankan di Mapolres Lampung Timur.

    “Untuk kendaraan dua duanya sudah diamankan di Polres Lampung Timur untuk proses penyelidikan dan penyidikan,” terang dia.

    Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Humas Polres Lampung Timur, Ipda Edwin Sutartama.

    Ipda Edwin bilang, soal kelanjutan kejadian kecelakaan tersebut masih dalam proses penyeledikan.

    “Ada beberapa saksi yang sedang diinterograsi, untuk pengendara belum ada yang ditahan, karena selama ini masih kooperatif, apabila masuk proses penyidikan dan perlu dilakukan penahanan maka nanti akan dilakukan, tapi sambil proses berjalan menunggu hasil selanjutnya,” jelas Edwin.

    Sebelumnya diberitakan, mobil Fortuner berpelat nomor B 1718 PJL yang ditumpangi Sasa Chalim menabrak sepeda motor pasutri lanjut usia di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur.

    Seorang warga juga sempat melihat Sasa yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu berada di Puskesmas pascakejadian.

    “Iya, ada di dalam mobil, saya lihat di puskesmas setelah kecelakaan,” ungkapnya.

    Menurut saksi mata, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Polsek Jabung menuju Kecamatan Jabung. Saat hendak berbelok ke kanan di pertigaan, dari arah belakang datang mobil Fortuner dan langsung menghantam bagian belakang motor.

    Akibat kecelakaan tersebut, Banjar Sopyan mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Istrinya, Maini, dilaporkan mengalami luka dan masih menjalani perawatan.

    Satlantas Polres Lampung Timur menyebut kelalaian pengemudi menjadi penyebab kecelakaan maut tersebut. “Fokus kami adalah pada sopir. Diduga ada kelalaian dalam mengemudi,” kata Glen.

  • Prabowo beri Hasto Amnesti, PDIP: Negarawan dan berjiwa besar

    Prabowo beri Hasto Amnesti, PDIP: Negarawan dan berjiwa besar

    Foto : Istimewa

    Prabowo beri Hasto Amnesti, PDIP: Negarawan dan berjiwa besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Politikus PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah Prabowo itu ia nilai sebagai  sikap kenegarawanan di tengah dinamika hukum dan politik yang terjadi. 

    Kenneth menilai bahwa dukungan dan keterlibatan Prabowo dalam konteks pemberian amnesti adalah cermin kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

    “Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau dalam menyikapi dinamika politik dan hukum yang saat ini tengah mewarnai perjalanan demokrasi bangsa kita,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

    Kent -sapaan akrabnya- mengatakan, bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai tokoh nasional yang memiliki kepekaan politik tinggi, kejernihan berpikir, serta semangat besar untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan.

    “Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya,” tambah Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi. Ia menilai, Prabowo telah menunjukkan kualitas sebagai negarawan sejati, bukan hanya sebagai pemimpin partai atau elite pemerintahan.

    “Amnesti ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sikap politik yang berpandangan jauh ke depan. Keberanian untuk memaafkan dan merangkul adalah kekuatan sejati dalam membangun bangsa,” ucap Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent juga menyebut bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto, meski dalam perjalanan politiknya tidak luput dari kontroversi, tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional. Dalam negara hukum yang demokratis, penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada persatuan bangsa.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu berharap, langkah Prabowo dapat menjadi awal dari era baru perpolitikan nasional yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi dialog serta nilai-nilai kebangsaan.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga ini menjadi penanda bagi politik Indonesia yang lebih dewasa dan penuh semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Selain itu, Kent juga mengapresiasi tim kuasa hukum Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta keberanian dalam membela prinsip-prinsip hukum dan keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks.

    “Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan dan pengorbanan dari tim penasihat hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto, yang telah menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga marwah konstitusi dan demokrasi. Keberanian untuk bersuara, menjelaskan posisi hukum dengan lugas, serta menolak intervensi politik dalam proses hukum merupakan cermin dari profesionalisme dan komitmen terhadap etika hukum. “Satyam Eva Jayate” (Pada Akhirnya Kebenaranlah Yang Akan Menang),” bebernya.

    Kent percaya sikap yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari perjuangan menjaga keutuhan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. 

    “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya. Semoga integritas dan keteguhan ini terus menjadi inspirasi bagi para penasihat hukum di seluruh negeri ini,” pungkasnya.

    Penulis : Rama Pamungkas

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hari Ini Jadi Hari Terakhir Pasar Barito: Antara Kenangan dan Sejarah Panjangnya Megapolitan 3 Agustus 2025

    Hari Ini Jadi Hari Terakhir Pasar Barito: Antara Kenangan dan Sejarah Panjangnya Megapolitan 3 Agustus 2025

    Hari Ini Jadi Hari Terakhir Pasar Barito: Antara Kenangan dan Sejarah Panjangnya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hari ini, Minggu (3/8/2025), menjadi penanda akhir dari riwayat panjang
    Pasar Barito
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Pemerintah Kota Jakarta Selatan memberikan tenggat waktu hingga hari ini kepada para pedagang untuk mengosongkan lapak mereka.
    Hal ini seiring dengan dimulainya proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka, kawasan terbuka hijau terpadu yang mencakup Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
    Bagi para pedagang, Pasar Barito bukan sekadar tempat berdagang, melainkan juga rumah kedua, tempat berpuluh tahun mereka mencari nafkah dan membangun relasi sosial.
    Ibrahim, seorang pedagang ikan hias, adalah saksi hidup
    sejarah Pasar Barito
    . Ia telah berjualan di sana sejak 1980-an, meneruskan usaha yang dimulai ayahnya pada 1969.
    Ia adalah satu dari ratusan pedagang yang menggantungkan hidup di kios mungil berukuran 2,5 x 4 meter itu, tempat ia menjual ikan hias bersama adik semata wayangnya, Ai’.
    Waktu itu, pada tahun 1969, ayah Ibrahim memulai usaha dari nol dengan kios seadanya.
    Kemudian pada 1970, Pak Ali Sadikin resmikan Pasar Barito jadi pusat ikan dan bunga hingga menjadi lokasi yang ramai pengunjung.
    Dari satu kios sederhana, usaha keluarga Ibrahim tumbuh menjadi toko “Dua Bersaudara”, yang melayani pelanggan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara seperti Korea dan Jepang.
    Pasar Barito bukan hanya ruang ekonomi. Ia adalah ruang sosial, tempat warga berburu hewan peliharaan, bercengkrama, bahkan sekadar bersantai di bangku-bangku di bawah rindang pepohonan.
    “Banyak orang datang ke sini cuma lihat-lihat hewan, walau enggak beli. Gratis. Tempatnya bersih, nyaman,” tutur Dewi (45), pedagang hewan yang sudah 15 tahun berjualan di sana.
    “Sekarang mau dipindah. Takut pelanggan enggak tahu tempat baru. Ya enggak datang lagi,” imbuhnya.
    Hal serupa dikhawatirkan Bambang, pedagang pakan hewan. Ia takut relokasi ke tempat yang belum dikenal akan menghilangkan kepercayaan pelanggan yang selama ini setia.
    “Orang udah tahu kami di Barito. Kalau dipindah, mereka bingung. Akhirnya cari tempat lain,” keluhnya.
    Bagi warga dan pedagang, Barito adalah simbol keakraban, tempat rekreasi, dan denyut ekonomi lokal yang hidup.
    Pemerintah Kota Jakarta Selatan memastikan proses relokasi dilakukan secara manusiawi.
    Wali Kota Muhammad Anwar menyatakan, pihaknya siap membantu pengangkutan barang dan memberikan keleluasaan bagi pedagang memilih lokasi usaha sementara di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.
    Kawasan Jalan Raya Lenteng Agung Timur, Jagakarsa telah ditetapkan sebagai lokasi baru bagi para pedagang Pasar Barito.
    Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu akan menampung pedagang dari beberapa kelompok, antara lain JS 25, 26, 29, dan 96.
    Selain lapak dagang, kawasan relokasi juga akan dilengkapi kantor suku dinas terkait untuk mendukung fungsi administrasi dan pelayanan umum.
    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga menjajaki alternatif lokasi lain untuk relokasi pedagang, termasuk ke beberapa pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, seperti Pasar Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih, dan Kebayoran Lama.
    Namun, tidak semua pedagang melihat solusi ini sebagai jawaban. Ibrahim, misalnya, menolak tawaran kios di bekas Pasar Inpres Radio Dalam karena ukurannya yang hanya 2 x 2 meter tak cukup menampung puluhan akuariumnya.
    “Enggak cukup, Mas. Kami butuh ruang untuk puluhan akuarium. Bukan cuma meja dan etalase. Ini bukan jualan kaos,” ujarnya.
    Pemerintah mengalokasikan lahan relokasi di Lenteng Agung seluas 7.600 meter persegi, tetapi pembangunan diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan.
    Selama itu, pedagang harus mencari cara bertahan hidup di lokasi sementara. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan pemerintah sudah memberi solusi.
    “Data pedagang sedang dikumpulkan, dan mereka diberi kebebasan memilih pasar sementara,” ujarnya.
    Hari ini, Minggu, (3/8/2025) Barito bukan lagi pasar yang sibuk. Ia adalah tempat kenangan terakhir ditata dalam kardus, akuarium dikuras, dan senyum pelanggan berganti peluk perpisahan.
    Di antara ruang terbuka hijau dan rencana koneksi taman dengan jembatan dan
    joging track
    , ada cerita warga yang kini hanya akan menjadi kenangan.
    Relokasi Pasar Barito
    ini bukan sekadar pindah tempat, namun ini seperti melepas rumah sendiri bagi sebagian orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menbud Rilis Buku ‘Kartu Pos Bergambar Fort De Kock, Padang & Sekitarnya’

    Menbud Rilis Buku ‘Kartu Pos Bergambar Fort De Kock, Padang & Sekitarnya’

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan Buku Kartu Pos Bergambar Fort de Kock, Padang dan Sekitarnya, di Aie Angek Cottage, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.

    Buku ini merupakan buku kedua dari seri Kartu Pos Bargambar Hindia Belanda karya Fadli Zon & Mahpudi. Sebelumnya, Fadli telah meluncurkan buku pertama berjudul Buitenzorg pada Maret lalu.

    Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan sebelum adanya media sosial seperti Whatsapp, Twitter, atau Tiktok, kartu pos menjadi alat komunikasi dalam surat menyurat.

    “Kartu pos bergambar ini dulu dibuat agar menarik. Pesannya pendek-pendek (short message) dari kartu pos ini. Jadi kalau ketika kita berada di suatu tempat, atau untuk menunjukkan saya sedang berada di sini, atau sedang kangen dan lain-lain, kita gunakan kartu pos ini,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

    Buku Kartu Pos Bergambar Fort de Kock, Padang dan Sekitarnya ini memuat 205 kartu pos bergambar yang terbit pada masa Hindia Belanda. Buku ini memuat gambar-gambar tentang pemandangan alam, manusia dan peradaban Sumatera Barat, khususnya dari wilayah Fort de Kock (Bukittinggi), Padang, dan beberapa daerah lainnya.

    Adapun kartu pos tersebut merupakan kartu pos yang dibuat di zaman kolonial Belanda, yaitu tahun 1890 hingga tahun 1940. Namun, terdapat foto-foto tentang daerah Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Padang Panjang dan lainnya.

    “Dengan hadirnya buku ini, kita dapat membayangkan suasana di awal-awal kemerdekaan dulu seperti apa, terutama di Sumatera Barat. Seperti kita tahu dari sejarah, namanya Fort de Kock itu dari nama Jenderal de Kock. Fort de Kock menjadi nama Bukittinggi di masa lalu,” jelas Fadli.

    “Kita berharap dengan adanya pameran sekaligus peluncuran buku ini bisa menambah informasi edukasi yang bisa dikembangkan sebagai sebuah journey atau perjalanan dari Sumatera Barat,” tutupnya.

    Hadir pula perwakilan pemerintah daerah Sumatra Barat di antaranya: Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat; Bupati Dharmasraya; Wakil Bupati Tanah Datar; Wakil Bupati Padang Panjang; Walikota Bukittinggi; Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat; Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat; Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah III, perwakilan akademisi, mahasiswa, dan pelajar, serta undangan lainnya.

    Selain peluncuran buku, kegiatan ini juga disemarakkan dengan pameran foto lama Fort de Kock dan sekitarnya oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah III, Sumatera Barat.

    Tonton juga video “Menbud Sebut Progres Penulisan Ulang Sejarah RI Sudah 90%” di sini:

    (akd/akd)

  • Dedi Mulyadi Jawab Kritik Athalia soal Rombel 50 Siswa: Kami Terpaksa karena Jabar Jarang Bangun Sekolah sejak 2020 Bandung 2 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Jawab Kritik Athalia soal Rombel 50 Siswa: Kami Terpaksa karena Jabar Jarang Bangun Sekolah sejak 2020 Bandung 2 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Jawab Kritik Athalia soal Rombel 50 Siswa: Kami Terpaksa karena Jabar Jarang Bangun Sekolah sejak 2020
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menanggapi kritik anggota Komisi VIII DPRD Athalia Praratya yang menyoroti jumlah rombongan belajar (
    rombel
    ) hingga 50 siswa di beberapa SMA di Jawa Barat.
    Dedi menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan dengan terpaksa demi mencegah anak-anak putus sekolah.
    “Buat Ibu Athalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43-50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43-50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa,” ujar Dedi melalui video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (2/8/2025).
    Dedi menjelaskan, sebagian besar siswa yang masuk dalam rombongan besar itu tinggal dekat dengan sekolah. Jika mereka dipindahkan ke sekolah lain yang jauh, dikhawatirkan mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan.
    “Dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah,” kata Dedi.
    Mantan Bupati Purwakarta itu juga menanggapi perbandingan Athalia antara sekolah negeri di Jawa Barat dengan Sekolah Rakyat yang hanya memiliki 25 siswa per kelas.
    “Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan Sekolah Rakyat yang kelasnya 25. Sekolah Rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu,” tegasnya.
    Menurut Dedi, jumlah lulusan SMP di Jawa Barat yang hendak melanjutkan ke SMA dan SMK sangat besar, sementara daya tampung sekolah negeri masih sangat terbatas.
    “Kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40 persen dari total siswa yang dihasilkan,” ungkapnya.
    Dedi kemudian mengurai data minimnya pembangunan sekolah menengah baru di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir.
    “Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satu pun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun 2 unit SMA. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit: 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit: 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Tahun 2025 membangun 15 unit: 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMA,” beber Dedi.
    Untuk tahun depan, ia berkomitmen menambah pembangunan sekolah secara signifikan.
    “Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik,” ujarnya.
    Menutup pernyataannya, Dedi mengapresiasi perhatian istri Ridwan Kamil itu terhadap pendidikan di Jabar dan menyampaikan salam kepada mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
    “Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK (Ridwan Kamil). Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemisahan pemilu masih dibahas parlemen secara intens

    Pemisahan pemilu masih dibahas parlemen secara intens

    Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. ANTARA/HO-DPR RI/am.

    Komisi II DPR: Pemisahan pemilu masih dibahas parlemen secara intens
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 12:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan kalangan anggota parlemen/DPR masih membahas dengan intens soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, khususnya usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih oleh DPRD.

    “Secara formal di parlemen, tentu belum dilakukan pembahasan karena forumnya nanti ada dalam pembahasan perubahan UU pilkada/UU Pemilu. Namun secara informal, diskusi mengenai pilihan alternatif model pilkada secara intens kita diskusikan baik di internal fraksi maupun antar fraksi di parlemen,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Adapun, kata Khozin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.

    Usulan tersebut, kata Khozin, merupakan bagian dari evaluasi pilkada langsung yang dilakukan oleh PKB

    Khozin menjelaskan, argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.

    Poin ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Artinya, ide ini bukan lahir dari ruang hampa dan tidak didasarkan pada konsep otonomi daerah maupun dekonsentrasi. Ide ini juga sama sekali tidak ada korelasi dengan kewenangan MK,” ungkap Khozin.

    Menurut Khozin, hingga saat ini belum melihat ada fraksi di parlemen yang menolak atau mendukung usulan PKB.

    “Karena belum dibahas secara formal, tentu belum diketahui siapa yang menolak dan yang mendukung. Sebagai sebuah ide, ya tentu terbuka untuk didiskusikan oleh pelbagai pihak termasuk dari kalangan masyarakat luas,” sebut Khozin.

    Namun demikian, pihaknya tetap terbuka akan ide dan masukan dari fraksi lain tentang sistem pemilu. Dengan demikian, proses pemilu dapat dibahas dengan transparan dan demokratis demi kebaikan bersama.

    “Dalam negara demokrasi, dialektika atas sebuah gagasan menjadi hal yang penting terjadi. Di sinilah ruang partisipasi muncul,” tutup dia.

    Sumber : Antara

  • Pasutri Lansia Ditabrak Fortuner Anggota DPRD Lampung, 1 Tewas

    Pasutri Lansia Ditabrak Fortuner Anggota DPRD Lampung, 1 Tewas

    GELORA.CO  – Kecelakaan terjadi di Jalan Umum, Desa Negara Batin, Kabupaten Lampung Timur. Pasangan suami istri (pasutri) yang sedang mengendarai motor di Lampung Timur ditabrak oleh mobil yang diduga milik anggota DPRD Provinsi Lampung, Sasa Chalim.

    Peristiwa itu terjadi pada Selasa (29/7/2025) pukul 14.26 WIB. Kedua korban, yakni Banjar Sopyan (65) dan Maini (63), warga Dusun Jagabaya Desa, Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

    Korban Sopyan tewas pada Jumat (1/8/2025) saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Abdul Moeloek Bandar Lampung.

    Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Lampung Timur, AKP Glend Felix Siagian membenarkan adanya peristiwa tersebut.

    “Terjadi di hari Selasa kemarin di mana korban yang ditabrak merupakan pasangan suami istri. Keduanya mengalami luka berat pada saat peristiwa tersebut terjadi,” ujar AKP Glend, Sabtu (2/8/2025).

    Dia menyampaikan, mobil jenis Fortuner bernomor pelat B 1718 PJL itu dikendarai oleh Muhammad Zaki. Sementara Sasa Chalim di mobil tersebut sebagai penumpang.

    “Benar, Sasa penumpang dalam mobil tersebut. Mobil itu dikendarai oleh M Zaki,” ucapnya

    Menurutnya, usai peristiwa itu kedua korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat menggunakan mobil tersebut. “Kemarin sore korban atas nama Sopan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Moeloek,” ucapnya.

    Atas peristiwa ini, Sasa Chalim belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp

  • Komisi II DPR: Pemisahan pemilu masih dibahas parlemen secara intens

    Komisi II DPR: Pemisahan pemilu masih dibahas parlemen secara intens

    Artinya, ide ini bukan lahir dari ruang hampa dan tidak didasarkan pada konsep otonomi daerah maupun dekonsentrasi. Ide ini juga sama sekali tidak ada korelasi dengan kewenangan MK

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan kalangan anggota parlemen/DPR masih membahas dengan intens soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, khususnya usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih oleh DPRD.

    “Secara formal di parlemen, tentu belum dilakukan pembahasan karena forumnya nanti ada dalam pembahasan perubahan UU pilkada/UU Pemilu. Namun secara informal, diskusi mengenai pilihan alternatif model pilkada secara intens kita diskusikan baik di internal fraksi maupun antar fraksi di parlemen,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Adapun, kata Khozin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.

    Usulan tersebut, kata Khozin, merupakan bagian dari evaluasi pilkada langsung yang dilakukan oleh PKB

    Khozin menjelaskan, argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.

    Poin ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Artinya, ide ini bukan lahir dari ruang hampa dan tidak didasarkan pada konsep otonomi daerah maupun dekonsentrasi. Ide ini juga sama sekali tidak ada korelasi dengan kewenangan MK,” ungkap Khozin.

    Menurut Khozin, hingga saat ini belum melihat ada fraksi di parlemen yang menolak atau mendukung usulan PKB.

    “Karena belum dibahas secara formal, tentu belum diketahui siapa yang menolak dan yang mendukung. Sebagai sebuah ide, ya tentu terbuka untuk didiskusikan oleh pelbagai pihak termasuk dari kalangan masyarakat luas,” sebut Khozin.

    Namun demikian, pihaknya tetap terbuka akan ide dan masukan dari fraksi lain tentang sistem pemilu. Dengan demikian, proses pemilu dapat dibahas dengan transparan dan demokratis demi kebaikan bersama.

    “Dalam negara demokrasi, dialektika atas sebuah gagasan menjadi hal yang penting terjadi. Di sinilah ruang partisipasi muncul,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Anggota DPRD Kembalikan Uang Diduga Dana Siluman Pokir Ratusan Juta Rupiah

    2 Anggota DPRD Kembalikan Uang Diduga Dana Siluman Pokir Ratusan Juta Rupiah

    MATARAM –  Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Efrien Saputera membenarkan adanya penyerahan uang yang diduga “dana siluman” dari pembagian jatah dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB pada Kamis (31/7).

    “Iya, benar. Kemarin dua anggota dewan ke sini (Kejati NTB) bukan dari panggilan atau permintaan jaksa, itu inisiatif sendiri. Kalau untuk jumlahnya (penyerahan uang), belum tahu,” kata Efrien Saputera dilansir ANTARA, Jumat, 1 Agustus.

    Dua anggota DPRD NTB yang menyerahkan uang tersebut adalah Ruhaiman dan Marga Harun. Efrien menegaskan penyerahan uang tersebut bukan atas permintaan jaksa.

    “Artinya, harus ada kausalitas-nya atau sebab akibatnya, baru bisa,” ujarnya.

    Namun demikian, dengan adanya penyerahan uang yang diduga “dana siluman” bernilai ratusan juta rupiah ini kian menguatkan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembagian jatah dana pokir DPRD NTB tahun 2025 tersebut.

    Sebelumnya, salah seorang dari dua anggota DPRD NTB, Ruhaiman mengakui dirinya menyerahkan uang ke jaksa pada momentum kedatangan dirinya ke hadapan jaksa, Kamis.

    Ruhaiman hadir menghadap kejaksaan bersama Marga Harun, rekan politisinya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Ruhaiman terlihat datang tanpa pendampingan dengan menenteng tas kulit berwarna hitam. Berbeda dengan Marga Harun yang nampak hadir didampingi seorang pria.

    Penanganan kasus di bidang pidana khusus ini berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: PRINT-09/N.2/Fd. 1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.

    Dari rangkaian penyelidikan, terpantau sejumlah anggota legislatif dan eksekutif sudah menghadap kejaksaan. Ada yang hadir atas inisiatif pribadi maupun panggilan jaksa.