Kementrian Lembaga: DPRD

  • Percasi DKI gelar Kejurda jaring atlet untuk persiapan Kejurnas

    Percasi DKI gelar Kejurda jaring atlet untuk persiapan Kejurnas

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) 2025 yang diikuti kelompok junior, senior, dan veteran, baik putra maupun putri dengan total peserta di seluruh kategori mencapai 288 orang.

    “Tujuan Kejurda ini adalah menyeleksi atlet-atlet yang akan wakili Jakarta di ajang Kejurnas di Sulawesi Barat. Kami sebagai juara bertahan ingin mempertahankan gelar,” kata Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Sabtu (9/8).

    Kenneth mengatakan bahwa Kejurda Catur ini bertujuan menjaring atlet supaya calon-calon yang terpilih benar-benar kuat.

    “Secara nasional, kami juara bertahan dan tidak ingin turun kelas,” ujar Kenneth.

    Dari Kejurda ini, lanjut dia, terdapat sekitar 50 atlet catur terbaik akan dipilih untuk mewakili Jakarta di Kejurnas.

    Ia menyambut antusiasme luar biasa dari para pecatur Jakarta di Kejurda 2025 dan meyakini Jakarta masih akan mampu menjadi juara di Kejurnas.

    “Saya sempat memberi nasihat agar jangan sombong jika jadi juara. Kejurda ini untuk jenjang junior, open, senior, dan veteran putra-putri. Target kami mengirim 50 orang untuk mewakili Jakarta,” tutur pria yang juga anggota DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurut dia, regenerasi menjadi fokus utama Percasi DKI Jakarta dalam mencetak atlet muda berbakat yang siap bersaing di kancah nasional.

    Pembinaan mental juara dan strategi menghadapi tekanan pertandingan juga menjadi bagian penting dari program latihan yang dijalankan.

    Kenneth juga menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, seperti kolaborasi dengan pemerintah, sponsor, dan komunitas catur.

    “Kami berharap bersama-sama dapat membangun ekosistem yang solid agar atlet-atlet kami bisa berprestasi maksimal,” kata Kenneth yang baru terpilih sebagai Ketua Percasi DKI Jakarta untuk periode 2025–2029 dalam Musyawarah Provinsi yang digelar Sabtu (26/7).

    Dia mengaku telah memiliki ketertarikan terhadap olahraga catur sejak kecil, namun baru memberanikan diri untuk terlibat secara langsung dalam organisasi pada tahun ini.

    Sebagai pemimpin baru, Kenneth memiliki target tinggi untuk memajukan catur di Jakarta.

    “Semoga Percasi DKI Jakarta bisa lebih maju di bawah kepemimpinan saya dan mampu menambah raihan medali di PON 2028,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita peristiwa di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (9/8) antara lain diplomasi melalui kegiatan bersepeda, dugaan malapraktik di rumah sakit wilayah Duren Sawit, hingga rekayasa lalin saat Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara malam nanti.

    Berikut rangkumannya:​​​​​​​

    1. Pemprov DKI dorong diplomasi publik lewat kegiatan bersepeda

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong diplomasi publik dalam interaksi yang hangat dan baik antara pejabat pemerintah Indonesia dengan perwakilan asing di ibu kota lewat kegiatan bersepeda bernama Jakarta Diplomatic Cycling.

    “Kegiatan positif seperti bersepeda bersama ini perlu diteruskan. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat diplomasi publik dengan pendekatan yang inklusif dan santai,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyambut para peserta Jakarta Diplomatic Cycling di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Diduga malapraktik, Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa salah satu rumah sakit (RS) di Duren Sawit karena diduga malapraktik terhadap pasien H (26).

    “Kami sudah meminta klarifikasi dari RS yang bersangkutan. Rumah sakit tersebut membuat kronologis dan audit medis yang ditujukan ke Sudin, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.

    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ada Zikir dan Ikrar Bela Negara besok, Dishub siapkan rekayasa lalin

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Minggu (10/8) besok terkait penyelenggaraan Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di lokasi tersebut.

    “Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Minggu pukul 19.00 WIB s.d selesai tanggal 10 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta Utara terpilih jadi Kota Layak Anak kategori utama 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara terpilih meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

    “Alhamdulillah, Jakarta Utara kembali mempertahankan penghargaan KLA 2025 dengan tingkat Utama,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asminra) Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.

    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, dimulainya peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka merupakan salah satu langkah strategis pemulihan tata ruang ibu kota.

    Ia menilai, selain fungsi estetika dan rekreasi, Taman Bendera Pusaka akan berperan sebagai daerah resapan air yang membantu mengurangi potensi banjir.

    Pembangunan ini, sambung dia, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta target menjadikan Jakarta sebagai kota global 50 besar pada 2029 dan 20 besar dunia dalam dua dekade mendatang.

    “Langkah ini harus konsisten dan terintegrasi dengan program pembangunan lain. Memang tidak semua akan setuju, tapi tujuan kita jelas Jakarta yang hijau, layak huni dan membanggakan di mata dunia,” ujarnya.

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina juga mendukung penuh pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser itu.

    Kawasan ini sebelumnya direncanakan sebagai Taman ASEAN, sebuah ruang terbuka hijau berskala internasional.

    Sejumlah pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (SP3) berunjuk rasa di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (8/8/2025). Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk penolakan terkait rencana relokasi kios pedagang imbas proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka yang ditargetkan rampung pada Desember 2025 karena dinilai merugikan para pedagang. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

    Dia menilai, Taman Bendera Pusaka akan menjadi ikon baru dan menjadi kebanggaan warga DKI Jakarta.

    “Kapan lagi kita miliki taman bertaraf internasional. Pembangunan ini sejalan dengan Jakarta kota global,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta Vera Refina Sari menyatakan bahwa Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito, Jakarta Selatan, tidak hanya menghadirkan keindahan lanskap, tetapi juga mengelola tata air kawasan untuk membantu pengendalian banjir di wilayah tersebut.

    Taman tersebut juga dapat memperkuat fungsi ekologis, sekaligus memperhatikan nilai sejarah dan budaya lokal.

    “Diharapkan, taman ini bisa meningkatkan interaksi sosial warga, mendukung aktivitas olahraga, seni, dan kegiatan komunitas,” katanya, Jumat (8/8).

    Taman ini juga akan menjadikannya representasi Jakarta sebagai kota global yang hijau dan berbudaya.

    Dia mengatakan, proyek pembangunan taman ini bukan sekadar renovasi taman, melainkan juga merupakan bentuk kelahiran kembali kawasan Barito menjadi ruang publik yang lebih hidup, inklusif dan multifungsi.

    Data penelusuran ANTARA menyebutkan, anggaran untuk proyek penataan kawasan ini menggunakan dana kontribusi pengembang lewat koefisien lantai bangunan (KLB), bukan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), sekitar Rp50 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taman Bendera Pusaka, Disebut Ikon Baru Pemprov Jakarta dan Bisa Redam Banjir
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Agustus 2025

    Taman Bendera Pusaka, Disebut Ikon Baru Pemprov Jakarta dan Bisa Redam Banjir Megapolitan 9 Agustus 2025

    Taman Bendera Pusaka, Disebut Ikon Baru Pemprov Jakarta dan Bisa Redam Banjir
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai pembangunan Taman Bendera Pusaka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang disebut sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata ruang sekaligus membantu mengatasi banjir.
    Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan, Taman Bendera Pusaka bukan hanya akan menambah ruang terbuka hijau, tapi juga menjadi ikon yang sarat makna sejarah dan kebanggaan nasional.
    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Ini menjadi simbol komitmen, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” ujar Pantas dalam ketangannya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (9/8/2025).
    Dia menegaskan, taman ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang membantu mengurangi potensi banjir di Jakarta.
    Pembangunan taman ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
    Selain itu, ini menjadikan target Jakarta sebagai kota global 50 besar pada 2029 dan 20 besar dunia dalam dua dekade mendatang.
    “Memang tidak semua akan setuju, tapi tujuan kita jelas Jakarta yang hijau, layak huni, dan membanggakan di mata dunia,” tegas Pantas.
    Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
    Kawasan ini awalnya direncanakan sebagai Taman ASEAN, ruang terbuka hijau bertaraf internasional.
    “Kapan lagi kita miliki taman bertaraf internasional. Pembangunan ini sejalan dengan Jakarta kota global,” pungkas Wa Ode.
    Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan taman ini akan membantu mengatur banjir di wilayah Kebayoran Baru yang sering terdampak banjir.
    Ia menjelaskan taman juga akan diintegrasikan dengan sistem pengolahan air limbah (IPAL).
    “Taman itu akan digunakan untuk mengatur banjir, bahkan untuk pengaturan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) banjirnya biayanya kurang lebih hampir sama, bahkan lebih besar sedikit dibandingkan dengan mengintegrasikan taman itu. Karena apa? Di tempat itu selalu banjir,” ucap Pramono.
    Menurutnya, taman ini akan dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare dengan berbagai fasilitas olahraga seperti jogging track, lapangan bulu tangkis, dan lapangan tenis.
    Selain fungsi ruang hijau, taman diharapkan dapat menampung dan mengalirkan air hujan dengan lebih baik melalui sungai yang akan dibuat lebih bersih dan bening.
    “Nanti kami akan membuat sungai yang betul-betul kalau dilihat dari atas, ini saya buka apa adanya, sungainya itu bening banget,” tambah Pramono.
    Namun, pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengaku kecewa saat mengetahui proses peletakan batu pertama taman itu dilakukan secara diam-diam pada Jumat (8/8/2025) siang.
    Menurut Karno (64), seorang pedagang burung, hal tersebut sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur.
    “Ya jelas kecewa banget ya karena memang dipaksakan saja, prosedurnya enggak sesuai gitu loh, wartawan saja dilarang-larang,” kata Karno kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Kekecewaan pedagang ini muncul karena groundbreaking dilakukan bersamaan dengan rencana relokasi pedagang Pasar Barito yang lokasinya sangat dekat dengan taman tersebut.
    Para pedagang sempat mendengar kabar groundbreaking Taman Bendera Pusaka ditunda. Namun, ternyata acara peletakan batu pertama taman itu tetap digelar.
    Mendengar hal itu, pedagang menggelar aksi unjuk rasa menolak groundbreaking Taman Bendera Pusaka. Namun, saat ingin mendekati lokasi peletakan batu pertama taman itu para pedagang dilarang mendekat.
    “Makanya kami bergerak ke sini karena dapet informasi ada gubernur (Pramono Anung) masih di situ, makanya kami bergerak gitu loh. Ternyata di (tempat) gubernur ditutup tuh, enggak boleh masuk,” ujar Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pansus Raperda KTR pastikan hak pedagang rokok terakomodir

    Pansus Raperda KTR pastikan hak pedagang rokok terakomodir

    Sejumlah warga menikmati libur akhir pekan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Taman Ranggon Wijaya Kusuma, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2024). DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menegakkan aturan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menekankan pentingnya Raperda KTR untuk memberikan payung hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan aturan tersebut. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/YU.

    Pansus Raperda KTR pastikan hak pedagang rokok terakomodir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 11:48 WIB

    Elshinta.com – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memastikan peraturan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mengakomodir hak para pedagang.

    “Kita ingin melindungi hak masyarakat untuk hidup sehat tanpa polusi, salah satunya dari rokok. Tapi tetap, hak berjualan tetap kita akomodasi,” kata Wakil Ketua Pansus Raperda KTR Abdurahman Suhaimi di Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan pembahasan Raperda KTR masih dalam tahap peninjauan pasal per pasal dengan ruang dialog yang terbuka, termasuk kemungkinan menghadirkan pelaku usaha tembakau untuk audiensi publik.

    Namun, Pansus Raperda KTR memutuskan untuk menghentikan sementara (skors) pembahasan aturan tersebut karena terdapat perbedaan antara draf yang sedang dibahas dengan dokumen usulan sebelumnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Menurut dia, skors tersebut dilakukan untuk menjamin tertib prosedur dalam setiap perubahan draf.

    “Kita cek betul bahwa draf yang kita bahas itu draf satu, dan perubahan ada riwayatnya,” ujar Suhaimi.

    Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda KTR Farah Savira menyoroti perbedaan penting pada Pasal 6 yang dianggap sangat vital karena berkaitan dengan penetapan area yang benar-benar bebas dari aktivitas merokok.

    “Pasal 6 ini sangat penting untuk penegasan kawasan tanpa rokok. Jadi kami putuskan untuk di-hold dulu,” tutur Farah.

    Rapat lanjutan Pansus Raperda KTR dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan. Seluruh anggota pansus sepakat untuk mempercepat penyelesaian Raperda tersebut sehingga dapat disahkan paling lambat akhir September 2025.

    Sumber : Antara

  • 4
                    
                        Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat
                        Internasional

    4 Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat Internasional

    Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat
    Tim Redaksi
    KUALA LUMPUR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, di tengah perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan blok Ambalat yang disengketakan di timur Kalimantan.
    Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa kedua negara memiliki hubungan bilateral sangat positif, dan perbedaan terkait Laut Ambalat tidak boleh menjadi pemicu konflik.
    “Hubungan kita dengan Indonesia sangat baik—98 persen positif. Jangan sampai 2 persen masalah ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau sampai berperang,” kata Mohamad Hasan dalam sidang Dewan Rakyat, Senin (4/8/2025), dikutip dari
    The Star
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap rencana kerja sama pengembangan kawasan kaya minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh kedua negara.
    Ia menegaskan, belum ada kesepakatan apa pun, dan semua proses akan terus dibahas melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis yang telah berjalan sejak 2005 dalam forum penetapan batas maritim.
    Dalam kesempatan itu, Hasan juga menegaskan bahwa Malaysia tidak mengakui istilah “Laut Ambalat” yang digunakan Indonesia.
    Sebaliknya, Pemerintah Malaysia hanya menggunakan istilah “Laut Sulawesi” untuk merujuk wilayah tersebut, termasuk Blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia 1979.
    “Istilah Ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas: istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” ujarnya.
    Hasan menyatakan, blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia menurut hukum internasional.
    Klaim tersebut, katanya, diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia dalam sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
    Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang berbeda bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, dan berpotensi dimanfaatkan sebagai isu politik menjelang pemilihan umum negara bagian.
    Kementerian Luar Negeri Malaysia pun membuka kemungkinan untuk memberikan penjelasan resmi kepada anggota parlemen nasional maupun DPRD Negara Bagian Sabah, apabila diperlukan.
    Dalam sidang tersebut, Mohamad turut menyinggung perbedaan pendekatan hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.
    Ia menyebut Malaysia berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menetapkan garis air surut terendah (
    low-water line
    ) sebagai dasar penetapan batas laut.
    Sementara itu, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengukur batas wilayah maritimnya.
    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan pentingnya memulai kerja sama pengembangan wilayah tanpa menunggu penyelesaian penuh aspek hukum dan regulasi.
    Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyatakan, perlunya percepatan penyelesaian teknis batas wilayah serta pembentukan otoritas bersama (
    joint development authority
    ) untuk memulai proyek ekonomi bilateral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, pada Jumat siang.

    Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo tiba di lokasi tersebut pukul 14.11 WIB. Kedatangan mereka disambut oleh Pramono Anung.

    Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar terlihat turut hadir di lokasi tersebut.

    Megawati terlihat mengenakan setelan putih lengkap dengan syal merah. Sedangkan Pramono mengenakan batik bernuansa coklat.

    Terlihat di lokasi sebuah poster bertuliskan “Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia, Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025”.

     

     

    Mereka langsung masuk ke kantor taman. Pertemuan berlangsung tertutup. Awak media dibatasi jarak dan tak boleh mendekat ke area kantor taman.

    Sekitar pukul 14.54 WIB pertemuan selesai. Tak ada salah satu dari mereka yang memberikan keterangan kepada media.

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kunjungan itu.

    Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar hanya menyebutkan ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta agar dirinya hadir. “Iya ada arahan,” katanya.

    Ditanya terkait informasi dilakukannya peletakan batu pertama (groundbreaking) penggabungan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, Anwar tak menjawab. Dia menyebutkan kegiatan itu hanya peninjauan.

    Sumber : Antara

  • Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (empat kiri), didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (enam kiri) serta jajaran pengurus DPP Nasdem memutar kemudi kapal saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasional Demokrat di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/M Darwin Fatir)

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyatakan tetap mendukung Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program pemerintahannya, namun tetap kritis.

    “Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekedar lips service (pernyataan dukungan, pujian). Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” paparnya saat Rakernas I NasDem di  Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8).

    Ia menekankan dukungan kepada pemerintah tersebut harus dilandasi fakta objektif serta niat tulus membangun bangsa. Kendati demikian, NasDem tidak akan segan mengapresiasi Langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun akan bersuara kritis bila kebijakan itu tidak tepat.

    “Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan bapak Presiden. Tapi, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tuturnya menegaskan.

    Menurut politisi senior ini, sikap seperti itu merupakan bentuk kemandirian berpikir, yakni dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

    Rakernas Partai NasDem tahun ini menjadi panggung konsolidasi kekuatan internal dan pernyataan politik yang menegaskan posisi partai sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, namun tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol yang sehat.

    Meski perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah 10 bulan, dukungan partai diberikan, tetapi tetap berpegang pada fakta objektif serta dapat memberikan kritik secara konstruktif bila itu diperlukan.

    Paloh kembali menekankan, partai politik punya hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh institusi lain di luar partai politik. ” Kita bisa memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, hingga membuat undang-undang, bahkan termasuk yang terbaru soal KPK,” ujarnya di hadapan ribuan kader NasDem.

    Walau demikian, disamping hak-hak dimiliki parpol, melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya dalam proses pendidikan politik berkelanjutan dari waktu ke waktu demi membangun kesadaran demokrasi publik

    Selain itu, parpol harus hadir memberikan keteladanan dan mampu memberikan kontribusi aktif di tengah interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat.

    Rakernas I Partai NasDem kali ini dipusatkan di Kota Makassar mengangkat tema ‘Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa’ sebagai komitmen partai agar terus mendukung program pemerintah yang strategis demi kemajuan Indonesia.

    Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Rusdi Masse pada kesempatan itu menyampaikan laporan, kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah dan undangan terhormat lainnya.

    Hadir pula dalam Rakernas tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi Masse, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, majelis tinggi partai, serta majelis pertimbangan, jajaran pengurus DPP NasDem dan ribuan kader lainnya.

    Sumber : Antara

  • Pedagang Pasar Barito Kecewa Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Digelar Diam-diam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Agustus 2025

    Pedagang Pasar Barito Kecewa Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Digelar Diam-diam Megapolitan 8 Agustus 2025

    Pedagang Pasar Barito Kecewa Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Digelar Diam-diam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengaku kecewa saat mengetahui proses peletakan batu pertama Taman Bendera Pusaka dilakukan secara diam-diam pada Jumat (8/8/2025) siang.
    Menurut Karno (64), seorang pedagang burung, hal tersebut sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur.
    “Ya jelas kecewa banget ya karena memang dipaksakan saja, prosedurnya enggak sesuai gitu loh, wartawan saja dilarang-larang,” kata Karno kepada Kompas.com, Jumat.
    Para pedagang sempat mendengar kabar groundbreaking Taman Bendera Pusaka ditunda. Namun, ternyata acara peletakan batu pertama taman itu tetap digelar.
    Mendengar hal itu, pedagang menggelar aksi unjuk rasa menolak groundbreaking Taman Bendera Pusaka. Namun, saat ingin mendekati lokasi peletakan batu pertama taman itu para pedagang dilarang mendekat.
    “Makanya kami bergerak ke sini karena dapet informasi ada gubernur (Pramono Anung) masih di situ, makanya kami bergerak gitu loh. Ternyata di (tempat) gubernur ditutup tuh, enggak boleh masuk,” ujar Karno.
    Meski sempat dihalangi, para pedagang tetap menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berharap aspirasi mereka didengar Pramono Anung.
    Mereka mengaku hanya ingin berbincang langsung dengan Pramono perihal relokasi pedagang Pasar Barito.
    “Pokoknya ini enggak ada perlawanan, tidak ada kami mau mengganggu-ganggu pemerintah, kami mau ngobrol langsung sama Pak Gubernur, kan kayak Gubernur Jawa Barat itu, biar jelas dan transparan,” ucap Karno.
    Adapun kuasa hukum pedagang, Fahmi Akbar juga mengatakan, aksi unjuk rasa ini juga sebagai bentuk penolakan kepada kegiatan groundbreaking Taman Bendera Pusaka.
    “Penolakan terhadap Gubernur yang akan meresmikan, ground-breaking, untuk Taman Benteng Pusaka, katanya hari ini, tapi informasi hari ini dibatalkan,” ujar Fahmi.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan tidak dilibatkannya media dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Taman Bendera Pusaka di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).
    Ia menyebut ada pihak-pihak yang berniat mengganggu jalannya acara sejak jauh-jauh hari.
    “Kenapa tidak mengundang teman-teman media? Karena pertama saya mengundang Ketua DPRD, saya mengundang lbu Mega yang suka tanaman, dan saya tidak ingin acara groundbreaking ini (terganggu), karena disitu memang ada orang yang dari jauh-jauh hari pengin mengganggu (grounbreaking Taman Bendera Pusaka),” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
    Namun, Pramono tidak menyebut secara rinci siapa pihak yang dimaksud ingin mengganggu groungbreaking Taman Bendera Pusaka itu.
    Meski begitu, dia menegaskan proses pembangunan Taman Bendera Pusaka tetap berjalan demi kepentingan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbaikan infrastruktur di Kali Sepak Jaksel optimal

    Perbaikan infrastruktur di Kali Sepak Jaksel optimal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan perbaikan infrastruktur pengendali banjir di Kali Sepak, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, berlangsung optimal.

    “Hari ini kita lakukan monitoring untuk melihat sampai mana proses pengerjaannya,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Jumat.

    Anwar mengatakan kondisi longsor di lokasi itu cukup panjang dan dikhawatirkan jika tidak segera dikerjakan akan ada longsor susulan yang bisa menyebabkan bangunan di sekitarnya terdampak.

    Dalam pengawasannya, dipastikan seluruh proses pengerjaan berjalan lancar dan sesuai yang telah direncanakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan.

    Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Junjung menjelaskan, turap Kali Sepak yang longsor tersebut diperbaiki sepanjang 550 meter.

    Pengerjaan sudah dimulai sejak Juni 2025 dengan melibatkan 25 personel. “Saat ini sudah 60 persen dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang,” katanya.

    Legislator Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dadiyono menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan telah dilakukannya perbaikan turap akibat longsor beberapa waktu lalu.

    Menurut dia, dalam menjaga infrastruktur publik di DKI Jakarta agar tetap baik sesuai fungsinya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga perlu peran masyarakat.

    “Ini sudah terlihat rapi dan kokoh. Saya minta tolong jaga kebersihannya karena salah satu faktornya yang menjadi permasalahan selama ini adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga dan merawat apa yang sudah ada,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.