Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bebani Perusahaan, DPRD DKI Setuju Pengelolaan JIS Dilepas dari Jakpro

    Bebani Perusahaan, DPRD DKI Setuju Pengelolaan JIS Dilepas dari Jakpro

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyetujui jika Pemprov DKI melepas pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

    Mengingat, sampai saat ini badan usaha milik daerah (BUMD) DKI tersebut masih mencatatkan kerugian perusahaan setiap tahunnya.

    Salah satunya karena beban operasional dan depresiasi JIS yang mencapai Rp200 miliar per tahun.

    “Ini berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Jakpro, yang sejak 2020 terus mencatatkan laba negatif di angka ratusan miliar rupiah. Terakhir di 2024 rugi Rp518 miliar,” kata Justin kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus.

    Yang menjadi catatan, pembangunan JIS dibangun dengan dana utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

    Saat ini, Pemprov DKI masih harus membayar sisa Rp3,5 triliun dari total utang PEN untuk sejumlah pembangunan di Jakarta.

    Oleh sebab itu, jika ada pihak swasta yang ingin mengelola JIS, Justin menegaskan mereka harus bisa mengoptimalkan potensi komersial JIS agar memberi manfaat bagi ekonomi Jakarta serta pendapatan APBD.

    “Siapapun yang mengelola JIS ke depan untuk kepentingan komersil, harus bisa memberikan dampak nyata terhadap keuangan dan anggaran di Jakarta. Jangan sampai JIS dibangun dengan uang masyarakat tapi diserahkan begitu saja ke swasta tanpa adanya timbal balik,” urai Justin.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim banyak pihak yang menawarkan diri menjadi pengelola JIS ketika dirinya memimpin Jakarta.

    Menurutnya, ketertarikan pihak luar untuk mengelola stadium berstandar internasional itu disebabkan oleh rencananya dalam memperbaiki akses maupun infrastruktur di kawasan tersebut.

    “Sekarang banyak orang datang untuk meminta menjadi pengelola manajemen JIS. Itu menunjukkan bahwa dengan diatur seperti itu saja sudah banyak yang mau,” kata Pramono di kawasan Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli.

    Pramono menguraikan sejumlah program yang ia wacanakan maupun sudah berjalan di JIS. Mulai dari pembangunan jembatan penghubung antara JIS dengan Ancol, menjadikan JIS sebagai kandang Persija, hingga mengadakan kegiatan lainnya di stadion yang dibangun oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

    “Untungnya saya termasuk yang melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur siapapun itu. Sehingga dengan demikian saya yakin JIS tahun ke depan pasti akan menjadi tempat yang apa ya, tempat yang premium bagi warga Jakarta,” tandasnya.

  • Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota

    Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI perlu melakukan 4 langkah strategis untuk memperkuat perekonomian di ibu kota sesuai dengan pandangan yang dipaparkan oleh Kadin DKI.

    Dimata Diana Dewi, fenomena rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan hanya mengelus-elus (rohalus) sebuah produk di pusat perbelanjaan disebabkan oleh faktor pelemahan daya beli, melambatnya ketersediaan lapangan kerja formal serta ketidakpastian global.

    Untuk itu dalam pertemuan Kadin DKI Jakarta dengan DRPD DKI di Balai Kota pada Selasa (12/8) yang dikemas dalam acara dengan tajuk Good Morning, Diana Dewi mengusulkan agar pihaknya bisa melakukan MoU yang meliputi 4 langkah strategis dengan DPRD DKI untuk menghidupkan kembali transaksi perdagangan secara offline di pasar-pasar legendaris di Jakarta.

    “Empat langkah strategis tersebut meliputi : Pertama, sinkronisasi kebijakan ekonomi, perlindungan UMKM dan keterlibatan pengusaha lokal, kedua, relaksasi dan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang omsetnya menurun secara signifikan, termasuk penundaan PBB bagi tempat usaha,” ungkap Diana Dewi.

    Adapun langkah strategis ketiga lanjut Diana Dewi berupa insentif bagi pencipta lapangan kerja baru, termasuk potongan pajak dan subsidi pelatihan karyawan serta keempat memprioritaskan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan barang/jasa di Pemprov maupun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI pada DPRD DKI lanjut Diana menandakan bahwa Kadin bukan hanya sekadar organisasi pengusaha tetapi juga mitra strategis pemerintah. 

    Sebagai mitra strategis, Kadin DKI tandas Diana tidak ingin hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan, penggerak dan pemberi solusi.

    Pada kesempatan yang sama, Diana Dewi juga mendorong agar Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi syariah.

    “Kami memandang penting ekonomi syariah yang bukan sekedar isu sektoral tetapi sebagai agenda strategis nasional. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia dan Jakarta memiliki peluang menjadi role model kita global disektor ini,” lanjut Diana menambahkan.

    Salah satu langkah konkret yang diusulkan terkait syariah papar Diana Dewi adalah peningkatan status Bank Jakarta dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah Jakarta penuh, sesuai amanat UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah.

    Sementara itu menanggapi usulan empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI untuk memperkuat perekonomian di ibu kota, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama dengan eksekutif bekerja sama membuka peluang lebih banyak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya kontribusi di sektor pangan.

    “UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian daerah,” tutup Khoirudin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kejari Tetapkan Mantan Bendahara Tersangka Baru Korupsi Dana Desa Rindu Hati Bengkulu

    Kejari Tetapkan Mantan Bendahara Tersangka Baru Korupsi Dana Desa Rindu Hati Bengkulu

    JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah kembali menetapkan satu orang tersangka terkait kasus korupsi dana Desa Rindu Hati tahun anggaran 2016-2021. Tersangka baru ini adalah mantan bendahara dan Kaur Keuangan Desa Rindu Hati inisial SS.

    “Telah tercukupi alat bukti yang cukup, makanya SS kami tetap tersangka. SS ini pernah menjadi Bendahara dan Kaur Keuangan dan terbukti dalam keterlibatan kasus ini,” kata Kepala Kejari Bengkulu Tengah Firman Halawa melalui Kasi Intel,Yudi Adiansyah di Kabupaten Bengkulu Tengah, Selasa, disitat Antara.

    Untuk itu, tersangka dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kota Bengkulu selama 20 hari ke depan.

    Sebelumnya, Kejari Bengkulu Tengah telah menetapkan mantan kepala desa dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai tersangka kasus korupsi dana desa di Desa Rindu Hati dengan tahun anggaran 2016 hingga 2021 yaitu SM.

    Penetapan terhadap tersangka tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Bengkulu Tengah setelah terbitnya surat perintah penyidikan pada 2 Juli 2025.

    “Bukti yang telah dikumpulkan cukup kuat untuk menetapkan SM sebagai tersangka. Saat itu, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Rindu Hati,” sebut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Bengkulu Ristianti Andriani.

    Ia menyebut bahwa untuk penyelidikan tersebut dilakukan sebab adanya penarikan dana desa dan ADD yang tidak diserahkan kepada perangkat desa yang berhak menerima, sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban, dicatat seolah-olah dana tersebut telah disalurkan kepada masyarakat.

    Lanjut Ristianti, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga tidak menerima insentif sebagaimana tercantum di laporan keuangan, serta ditemukan adanya hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

    Meskipun demikian, saat ini tim penyidik Kejari Bengkulu Tengah terus melakukan proses penyelidikan dan membuka adanya peluang tersangka baru dalam kasus korupsi dana desa di wilayah tersebut.

  • DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`

    DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Suli Daim meminta seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat untuk menaati aturan terkait penggunaan sound horeg atau sound system bertenaga besar yang kerap menimbulkan kebisingan.

    “Saya minta masyarakat menaati keputusan tersebut demi kemaslahatan bersama,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Penggunaan Sound System atau Pengeras Suara di Jawa Timur

    SE Bersama bernomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tersebut ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin pada 6 Agustus 2025.

    Menurut Suli, perlu ada jalan tengah agar keberadaan sound horeg tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Ia menekankan perlunya kajian menyeluruh terkait dampak kesehatan, sosial, dan lingkungan sebelum kegiatan tersebut digelar.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menilai sound horeg merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat, meski potensi dampak negatifnya perlu diminimalkan.

    Ia juga menegaskan tidak berada di posisi mendukung atau menolak, melainkan mendorong pengaturan yang adil.

    “Saya kira MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim juga telah melakukan kajian terkait dampak agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat,” ujarnya.

    Suli menjelaskan pengaturan sound horeg mencakup pembatasan waktu penggunaan sound system nonstatis atau berpindah tempat.

    Selain itu juga kewajiban mematikan pengeras suara saat melintas di tempat ibadah pada waktu ibadah berlangsung, rumah sakit, ketika ada ambulans yang mengangkut pasien, dan saat kegiatan pembelajaran di sekolah.

    “Yang terpenting penggunaan sound system harus menjaga ketertiban, kerukunan, tidak menimbulkan konflik sosial, serta tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pasar Burung Barito, pedagang diminta tak pindah sebelum ada relokasi

    Pasar Burung Barito, pedagang diminta tak pindah sebelum ada relokasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta kepada Pemprov DKI untuk tidak memindahkan para pedagang di Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan (Jaksel) sebelum ada tempat relokasi layak karena sampai ini soal itu masih belum terealisasi.

    “Kami meminta kepada pedagang agar kembali tempati kios mereka,” katanya di Jakarta, Selasa, saat sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

    August mengatakan bahwa para pedagang sudah sepakat untuk menempati kios mereka yang berada di Pasar Burung Barito dan kembali mencari nafkah bagi keluarga.

    Menurut August, setelah berdiskusi dengan para pedagang, mereka membutuhkan kepastian di mana lokasi relokasi pedagang, karena sampai saat ini lahan tersebut masih kosong dan belum ada tanda-tanda pembangunan.

    Untuk itu, August akan mendampingi para pedagang dan meminta kepada mereka agar kembali berjualan sampai tempat relokasi terbangun.

    “Kalau ada tempat relokasi baru pindah. Sekarang buka lagi kiosnya,” ujarnya.

    August meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak memaksakan pembangunan Taman Bendera Pusaka, apabila pelaksanaannya malah merugikan para pedagang di Pasar Burung Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.

    Ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembangunan tempat relokasi di Lenteng Agung terlebih dahulu sebelum memindahkan para pedagang dari Pasar Burung Barito ke sana.

    “Pemprov DKI harus terlebih dahulu menyelesaikan pembangunan tempat relokasi yang dijanjikan kepada para pedagang di Lenteng Agung. Baru setelah itu dapat memindahkan para pedagang dari Pasar Barito ke tempat barunya di sana,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Burung Barito Karno menyatakan pihaknya akan kembali berjualan di lokasi tersebut dan meminta pendampingan kepada Anggota DPRD August Hamonangan agar para pedagang tidak digusur secara paksa.

    “Setelah ada surat pengosongan, kami berjualan di rumah. Tapi kami akan kembali berjualan di kios yang dulu,” kata Karno saat menghadiri sosialisasi tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar dan TAPD sepakati APBD DKI 2026 sebesar Rp95,3 triliun

    Banggar dan TAPD sepakati APBD DKI 2026 sebesar Rp95,3 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.

    “APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun),” kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sebelum disepakati, lima komisi telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 selama lima hari sejak Selasa(5/8) hingga Senin (11/8) .

    Khoirudin menyampaikan bahwa besaran angka APBD DKI Jakarta telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

    Kenaikan anggaran tersebut kata dia, setelah melihat kondisi inflasi di DKI Jakarta dan juga pertumbuhan Ibu Kota tercatat lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimis,” ujarnya.

    Khoirudin menambahkan bahwa dengan besaran APBD 2026 yang telah disepakati sehingga harapannya Pemprov DKI Jakarta mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga.

    Terutama lanjut dia, program prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan yang memang menjadi harapan besar warga seperti sekolah swasta gratis.

    “Kami bahagia, akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Gesekan, Pemkot Gelar Rapat Koordinasi soal Kegiatan Keagamaan di Bekasi Megapolitan 12 Agustus 2025

    Cegah Gesekan, Pemkot Gelar Rapat Koordinasi soal Kegiatan Keagamaan di Bekasi Megapolitan 12 Agustus 2025

    Cegah Gesekan, Pemkot Gelar Rapat Koordinasi soal Kegiatan Keagamaan di Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan memanggil sejumlah pihak untuk membahas persoalan kegiatan keagamaan yang diduga tidak memiliki izin di Perumahan Dukuh Zamrud, Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi.
    Rapat koordinasi itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/8/2025).
    “Iya besok akan kita rapatkan,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi, Nesan Sujana, Selasa (12/8/2025).
    Menurut Nesan, rapat tersebut akan melibatkan kepolisian, TNI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, DPRD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Langkah ini bertujuan menjaga kerukunan warga serta mencegah potensi gesekan di masyarakat.
    “Kami mengutamakan hidup rukun dan menghindari perpecahan,” kata Nesan.
    Ia menjelaskan, pemimpin kelompok kegiatan keagamaan berinisial PY tidak diundang dalam rapat. Menurut Nesan, penanganan yang berkaitan dengan keyakinan yang dianut PY diserahkan kepada MUI, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
    “Saya tidak bisa menjelaskan banyak berkenaan dengan itu karena keterbatasan kemampuan masalah keagamaan, makanya masalah agama itu ada di MUI,” ujar Nesan.
    Nesan menambahkan, dalam aturan yang berlaku, setiap kegiatan keagamaan berskala besar wajib melapor dan mendapatkan izin dari lingkungan setempat.
    “Itu ada ketentuannya, minimal lapor, setidak-tidaknya sama RW dan RT tempat mereka, itu harus memberikan informasi,” imbuhnya.
    Sebelumnya, warga mengaku resah dengan kegiatan keagamaan yang diadakan PY di rumahnya sejak delapan tahun terakhir.
    Kegiatan rutin tersebut diikuti sekitar 70 orang setiap akhir pekan, mulai pukul 05.00 WIB hingga menjelang siang.
    Sejumlah warga menilai kegiatan itu menimbulkan gangguan, seperti parkir kendaraan sembarangan di jalan perumahan.
    Sebelum pindah ke Dukuh Zamrud, PY dan kelompoknya sempat menggelar kegiatan di perumahan lain, namun berpindah karena penolakan warga setempat.
    Awalnya, warga Dukuh Zamrud menerima keberadaan PY. Namun, situasi berubah setelah mantan anggota kelompok itu menyampaikan sejumlah keluhan, termasuk dugaan pungutan uang dengan imbalan janji tertentu.
    Keluhan warga juga mencakup pemeliharaan hewan peliharaan yang dianggap mengganggu, serta perubahan sikap beberapa anggota keluarga mereka yang dinilai memengaruhi hubungan rumah tangga.
    Ketegangan memuncak saat PY melaporkan seorang tokoh agama setempat berinisial UI atas dugaan pencemaran nama baik. Warga menyebut kondisi kesehatan UI memburuk setelah pelaporan tersebut, hingga akhirnya meninggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kader PDIP di Solo Pilih Gabung PSI, Begini Respon Puan Nasional 12 Agustus 2025

    3 Kader PDIP di Solo Pilih Gabung PSI, Begini Respon Puan Nasional 12 Agustus 2025

    3 Kader PDIP di Solo Pilih Gabung PSI, Begini Respon Puan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Ketiganya adalah Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto yang merupakan mantan anggota DPRD Solo Fraksi PDI-P.
    Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengaku tidak mempermasalahkan keputusan ketiganya untuk bergabung dengan partai berlambang gajah itu.
    “Kalau kemudian seseorang, atau tiga orang, atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI-P, monggo saja,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
    Kendati demikian, Puan tak menjawab pertanyaan lain seputar tiga kader PDI-P yang bergabung PSI itu, karena ia baru menyambut kunjungan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara.
    Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo mengatakan bahwa Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto dikenal publik sebagai figur berpengalaman di legislatif.
    Menurut Yoga, bergabungnya tiga tokoh tersebut akan memperkuat posisi PSI di Solo, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
    “Tentu ini sangat membanggakan. Kami mendapat tiga petarung yang siap memajukan PSI di Kota Solo. Pengalaman dan jaringan mereka akan memperkuat barisan kami,” ujar Yoga seperti dikutip dari Tribun Solo, Minggu (10/8/2025).
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Atribut bendera kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Yoga menyebut proses pendaftaran ketiga tokoh dilakukan dalam waktu berbeda. Ginda mendaftar sebelum Kongres PSI di Solo pertengahan Juli.
    Sementara Dyah dan Wawanto mendaftar melalui website resmi PSI pada Jumat (8/8/2025) sore.
    “Mungkin ini efek kongres kemarin. Banyak tokoh, relawan, bahkan masyarakat umum yang tertarik masuk PSI. Dan ini bukan yang terakhir. Masih ada tokoh Solo lain yang akan menyusul, tetapi identitasnya belum bisa dipublikasikan karena menunggu kesiapan mereka,” ujar Yoga.
    Terkait alasan ketiganya bergabung ke PSI, Yoga mengaku tidak mengetahui secara rinci. Namun ia menilai ada kesamaan visi dan semangat perubahan.
    “PSI ini kan partai kader muda, mungkin mereka lebih cocok ketika ngobrol soal isu-isu itu. Ada semangat yang sama untuk mendorong politik yang bersih dan progresif,” ujar Yoga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Merayakan Tradisi Wiwit Kopi yang Hidup Kembali

    Merayakan Tradisi Wiwit Kopi yang Hidup Kembali

    Liputan6.com, Kudus – Aroma seduhan kopi khas Pegunungan Muria tak hanya hadir di dalam cangkir. Harumnya juga menjadi denyut nadi kehidupan bagi warga Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah.

    Ranum bunga biji-biji kopi, bukan hanya sekadar komoditas bernilai jual tinggi. Budidaya, panen kopi, hingga proses pengolahan kopi, menjelma sebagai tradisi kearifan lokal turun-temurun bagi warga desa setempat, yang mereka menyebutnya Wiwit Kopi.

    Pada tahun ini bersamaan bulan kemerdekaan Agustus, tradisi Wiwit Kopi kembali dilakukan para petani kopi dan warga. Pesta rakyat ini dilakukan di Bukit Guyangan, Desa Japan, setelah vakum selama 15 tahun lamanya.

    Rangkaian tradisi diiringi kirab gunungan hasil bumi di Pegunungan Muria. Gunungan berisi buah buahan seperti alpukat, mangga, jeruk pamelo, sayuran dan umbi umbian.

    Yang menarik, juga disertakan buah parijoto yang hanya tumbuh di Pegunungan Muria. Selain sesaji gunungan, juga ditampilkan tarian wiwit kopi, hingga prosesi ngruwok atau memetik kopi langsung dari pohonnya. 

    Penyelenggaran tradisi Wiwit kopi ini, menandai dimulainya musim panen raya petani kopi di Pegunungan Muria. Mereka memetik kopi yang biasanya dilakukan pada Juli hingga September 2025.

    Ketua Desa Wisata Japan, Mutohar mengatakan, tradisi Wiwit Kopi merupakan bentuk syukur atas hasil panen dan mengguyubkan kebersamaan warga di Pegunungan Muria.

    “Ini bukan sekadar ritual panen, tetapi simbol budaya yang kami lestarikan agar nilai-nilai lokal tetap hidup,” ujar Mutohar kepada Liputan6.com, Senin (11/8/2025).

    Pegelaran tradisi Wiwit Kopi ini terasa istimewa. Sebab dihadiri Bupati Kudus Samani Intakoris serta Ketua Komisi E DPRD Jateng. Mereka guyub penuh suka cita membaur bersama warga Japan.

    Bupati Kudus didapuk untuk mengawali prosesi ngruwok kopi. Rangkaian ini dilakukan usai doa bersama dan rebutan gunungan hasil bumi.

     

  • Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah agar menghindari kebijakan yang tidak populis, dan mengingatkan agar setiap kebijakan harus prorakyat.

    Dia menyampaikan hal itu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, kader Gerindra tidak boleh euforia dan harus terus bekerja.

    “Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan, dengan kebijakan yang bermanfaat, diharapkan rakyat dapat yakin bahwa kehadiran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangat berguna.

    “Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Partai Gerindra Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah pusat.

    “Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik,” kata Bobby.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan beragam program yang sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Di antaranya, dia menargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, yang sudah beroperasi ada 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Kemudian untuk program KMP (Koperasi Merah Putih), menurut dia, Pemprov Sumut telah membentuk 6.110 koperasi di desa/kelurahan merah putih. Termasuk turut menerapkan kebijakan Presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

    “Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani,” kata Bobby.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.