Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Nasib Bupati Pati Sudewo Belum Berakhir – Page 3

    Nasib Bupati Pati Sudewo Belum Berakhir – Page 3

    Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan, ini tak hanya bergantung pada DPRD Kabupaten Pati, tapi juga keputusan Mahkamah Agung (MA) nanti.

    “(Soal pemakzulan) tergantung kesepakatan DPRD. Proses politiknya dua tingkat, pertama tingkat DPRD. Kalau DPRD sepakat dimakzulan, maka proses selanjutnya diajukan ke MA. Kalau DPRD tak sepakat makzulkan, ya wassalam soal pemakzulan tak terjadi,” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu 13 Agustus 2025.

    “Kedua, pada level MA. Jika pemakzulan disetujui DPRD, selanjutnya akan diproses di MA. Apakah pemakzulan ditolak atau diterima. Kalau MA menolak, maka pemakzulan DPRD batal,” sambungnya.

    Adi Prayitno pun mengingatkan akan kejadian pada 2019, di mana Bupati Jember, Faida, juga dimakzulkan atas keputusan fraksi-fraksi di DPRD. Namun, akhirnya kandas di tangan MA, lantaran yang bersangkutan kesalahan yang diperbuat bupati telah diperbaiki.

    “Fenomena ini pernah terjadi pada Bupati Jember 2019 lalu. DPRD sepakat memakzulkan dan melayangkan surat ke MA, tapi MA menolak pemakzulan DPRD dengan alasan bupati memperbaiki kesalahannya secara perlahan,” pungkas dia.

     

  • Demo Pati 13 Agustus: Puluhan Orang Terluka, Bupati Tolak Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket Regional 14 Agustus 2025

    Demo Pati 13 Agustus: Puluhan Orang Terluka, Bupati Tolak Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket Regional 14 Agustus 2025

    Demo Pati 13 Agustus: Puluhan Orang Terluka, Bupati Tolak Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket
    Editor
    PATI, KOMPAS.com –
    Aksi unjuk rasa yang menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8/2025) berakhir ricuh.
    Insiden ini menyebabkan puluhan orang terluka, kerusakan fasilitas, dan memicu respons politik dari DPRD Kabupaten Pati.
    Berikut adalah rangkuman kejadian berdasarkan laporan yang dihimpun Kompas.com.
    Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pati diwarnai aksi anarkistis yang menyebabkan total 64 orang mengalami luka-luka.
    Para korban segera dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian juga mencatat sejumlah anggotanya menjadi korban luka akibat lemparan benda keras dari massa.
    “Kami masih mendata jumlah korban dan memastikan seluruhnya mendapatkan perawatan dari petugas kesehatan,” ucap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto.
    Menurut Kepolisian Daerah Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada awalnya berjalan dengan tertib.
    Namun, situasi berubah menjadi ricuh setelah sekelompok orang tak dikenal yang mengenakan pakaian hitam menyusup ke dalam kerumunan massa dan melakukan provokasi.
    Kelompok inilah yang diduga memulai aksi pelemparan dan perusakan fasilitas umum.
    “Pelaku pelemparan diketahui berasal dari kelompok berpakaian hitam tersebut yang juga melakukan pengrusakan pagar dan fasilitas umum di sekitar lokasi,” lanjut Artanto.
    Di tengah kericuhan, beredar informasi di media sosial mengenai adanya korban meninggal dunia.
    Pihak kepolisian segera melakukan konfirmasi dan penelusuran ke berbagai pihak.
    Hasilnya, Polda Jawa Tengah secara tegas membantah informasi tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
    “Hasil penelusuran sampai saat ini nihil adanya, tidak ada warga yang meninggal,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto saat jumpa pers.
    Menanggapi tuntutan utama para demonstran, Bupati Pati Sudewo menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.
    Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih secara sah melalui proses demokrasi oleh rakyat, sehingga pemberhentiannya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku, bukan melalui desakan massa.
    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” tegas Sudewo.
    Sebagai respons atas situasi yang terjadi, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
    Tim ini bertugas mengevaluasi kebijakan Bupati Sudewo, khususnya terkait penanganan unjuk rasa. Hasil evaluasi pansus nantinya akan menjadi dasar untuk rekomendasi ke Mahkamah Agung.
    “Nantinya dari tim pansus DPRD Pati itu akan mengevaluasi kebijakan Bupati Pati terkait penanganan pengunjuk rasa. Kemudian hasilnya baru direkomendasikan untuk dikirim ke Mahkamah Agung,” jelas Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.
    Setelah massa membubarkan diri, petugas gabungan dari TNI, Polri, serta warga sekitar bekerja sama membersihkan sampah yang berserakan di kawasan Alun-alun Pati.
    Kapolresta Pati menyatakan kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota setelah aksi unjuk rasa.
    “Kami ingin memberi contoh bahwa setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan massa, harus tetap diakhiri dengan tanggung jawab, termasuk membersihkan lokasi,” ujar Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi.
    Sumber: Kompas.com
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Seperti Klaim Rano Karno, DPRD DKI Terima Laporan Stok Beras di Gudang Food Station Menipis

    Tak Seperti Klaim Rano Karno, DPRD DKI Terima Laporan Stok Beras di Gudang Food Station Menipis

    JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengaku mendapat laporan dari Pemprov DKI bahwa stok beras yang disimpan di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya kian menipis.

    Menipisnya cadangan beras milik Pemprov DKI terjadi imbas penyegelan mesin pengolah gabah menjadi beras oleh aparat. Penyegelan ini berkaitan dengan kasus beras oplosan yang menyeret Food Station.

    “Ini kalau lebih dari satu minggu (disegel), kelihatannya memang ya akan ada masalah dalam pasokan beras di Jakarta,” kata Taufik saat dihubungi, Rabu, 13 Agustus.

    Berdasarkan laporan Pemprov DKI kepada DPRD, stok beras Food Station diperkirakan hanya tersedia sampai satu minggu ke depan. Sementara itu, Pemprov DKI mengalami kendala dalam pengolahan beras akibat penyegelan mesin.

    “Mereka juga sudah ngomong kemarin ke Komisi B bahwa mereka akan mengeluarkan beras yang baru. Cuma, kemudian terkendala bahwa belum bisa dipakai ini mesinnya karena masih disegel,” ungkap Taufik.

    Oleh sebab itu, Taufik mendorong Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengajukan pengoperasian kembali terhadap mesin-mesing yang disegel.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengklaim stok beras di Jakarta saat ini terkendali, meskipun BUMD pengelola pangan di Jakarta terseret kasus hukum belakangan ini.

    “(Stok beras) tidak ada masalah. Aman, aman,” kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 12 Agustus.

  • Didemo Besar-besaran Rakyatnya, Sudewo Bupati Pati Ternyata Diendorse Jokowi dan Kaesang saat Pilkada

    Didemo Besar-besaran Rakyatnya, Sudewo Bupati Pati Ternyata Diendorse Jokowi dan Kaesang saat Pilkada

    GELORA.CO – Bupati Pati Sudewo sedang menghadapi demo besar-besaran di wilayah pemerintahannya. Puncaknya, DPRD Pati sudah menyepakati proses pemakzulan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan PBB 250 persen.

    Di tengah kericuhan demo Pati, viral jejak digital Kaesang Pangarep di X (Twitter).

    Anak Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu ternyata sempat melakukan endorse dan mendukung pencalonan Bupati Sudewo di Pilkada 2024.

    Video Kaesang mendukung pasangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra pun sekarang jadi sorotan.

    Video ini viral kembali di X setelah dibagikan oleh akun bernama @gearcloudy.

    “Pantes di Pati pajaknya naik sampe 250 persen,” tulis akun @gearcloudy di caption postingannya pada Rabu (13/8/025).

    Dalam video berdurasi 14 detik ini, terlihat Kaesang Pangarep berdiri di antara Sudewo dan Risma Ardi Chandra. Mereka sedang melakukan kampanye.

    Kaesang tampak menggenggam tangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra secara bersamaan.

    Adik Gibran Rakabuming Raka ini kemudian meminta masyarakat untuk mendukung paslon Sudewo dan Risma Ardi Chandra sebagai pemimpin Kabupaten Pati.

    “27 November 2024 untuk warga Pati, jangan lupa pilih pak Dewo (Sudewo) dengan pak Chandra nomor satu,” kata Kaesang Pangarep.

    Ajakan Kaesang untuk memilih Sudewo dan Risma Ardi Chandra langsung disambut tepuk tangan dari tim kampanye.

    Tak hanya itu, di X beredar video saat Sudewo dan pasangannya pada Pilkada 2024 bertandang ke rumah Jokowi. Hal itu sebagai bentuk dukungan sang mantan presiden ke dirinya.

    “Oalah.. ternyata bupati Pati yang viral melawan warganya itu pejabat titipan jkw. Ini sebenarnya presidennya siapa sih, kok bupati ini malah menghadapnya ke Solo 🤦,” tulis akun @liaasister.

    Oalah .. ternyata bupati Pati yg viral melawan warga nya itu pejabat titipan jkw.
    Ini sebenar nya presiden nya siapa sih, kok bupati inj malah menghadap nya ke solo 🤦 pic.twitter.com/qmbOc27qtF

    — liaa (@liaasister) August 7, 2025

    Diketahui kunjungan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang saat pilkada adalah calon dengan nomor urut 1 Sudewo dan Risma Ardhi Chandra.

    Pada kunjungan itu paslon ini tampak mengenakan pakaian kemeja putih dan celana hitam. Keduanya berjalan menuju kediaman Jokowi.

    Jokowi pada kesempatan itu memberikan pesan sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2025-2030 itu.

    Pesan Jokowi berkaitan dengan perikanan. Menurut Jokowi daerah Pati memiliki potensi besar salah satunya adalah perikanan.

    “Pak Sudewo, Pak Chandra saya titip Kabupaten Pati utamanya yang berkaitan dengan perikanan karena memiliki potensi yang besar di Pati,” ujar Jokowi saat mengobrol dengan Sudewo dan Chandra di sebuah ruang tamu kediaman Jokowi, sebagaimana video yang beredar. 

    Sementara itu, reaksi negatif justru muncul setelah jejak digital tersebut viral. Warganet melontarkan kritikan dan sindiran tajam.

    “Oh, ternyata bupati endorse-an to? Pantes,” sindir warganet.

    “Coba lihat partainya bupati. Itu jauh lebih penting untuk melihat atasannya bupati,” tulis warganet.

    “Oalah titipan part sekian,” kritik warganet.

    “Gue bilang juga apa, orang dia titipan Mulyono,” sentil warganet.

    “Pemerintah penjilat tidak pantas diberi kedaulatan,” tambah yang lain.

    “Awokwoakwok kan feeling gue bener pasti geng oke gas oke gas. Btw kalian pendukung owi alias termul hama liat noh! Kapan sadarnya?” komentar warganet.

  • Belasan TPA di Jabar Masih "Open Dumping", Sekda Beri Tenggat hingga Desember 2025 Bandung 13 Agustus 2025

    Belasan TPA di Jabar Masih "Open Dumping", Sekda Beri Tenggat hingga Desember 2025 Bandung 13 Agustus 2025

    Belasan TPA di Jabar Masih “Open Dumping”, Sekda Beri Tenggat hingga Desember 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengubah metode pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing hingga Desember 2025.
    Hal ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (13/8/2025).
    Herman menjelaskan, sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa daerah di Jawa Barat masih menggunakan metode
    open dumping
    atau pengelolaan sampah terbuka.
    Padahal, seharusnya sudah ada peralihan ke sistem
    controlled landfill
    .
    “Sampah bukan masalah biasa, ini sudah masalah luar biasa, tentu penanganannya pun harus luar biasa. Kita ikhtiarkan walaupun berat,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, jika sistem
    open dumping
    tetap diterapkan, pemerintah kabupaten dan kota akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
    Saat ini, masih terdapat belasan TPA di Jabar yang menggunakan metode open dumping, di antaranya TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi, TPA Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, dan TPA Kopi Luhur di Kabupaten Cirebon.
    Herman juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari rumah dengan menerapkan prinsip
    reduce, reuse, recycle
    (mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang) untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
    Ia menegaskan bahwa seluruh daerah di Jabar harus beralih ke sistem
    controlled landfill
    paling lambat Desember 2025, dan selanjutnya didorong untuk menerapkan
    sanitary landfill
    .
    Jika persoalan sampah tidak ditangani secara serius, Herman mengingatkan bahwa dampaknya akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, hingga kesehatan.
    “Ini masalah yang kelihatannya ringan, tapi faktanya berat. Jangan sampai menunggu persoalannya ini meledak,” ucapnya.
    Herman mendorong optimalisasi pengolahan sampah organik hingga tingkat rumah tangga menjadi kompos, pemanfaatan maggot, serta penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
    Ia menekankan bahwa kunci dari semua ini terletak pada pola pikir.
    “Mindsetnya harus dibangun. Sampah bukan masalah, tapi tantangan. Kalau diolah dengan benar, bisa menghasilkan nilai ekonomi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Respons Demo Berlanjut Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Hormati

    Istana Respons Demo Berlanjut Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Hormati

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memantau demo yang mendesak Bupati Pati Sudewo mundur gegara kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Prasetyo meminta semua pihak menahan diri.

    “Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    “Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” lanjutnya.

    Prasetyo berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik. Ia pun menghormati adanya usulan pemakzulan serta hak angket yang telah dibuat DPRD setempat.

    “Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.

    Pantauan detikJateng pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD. Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.

    “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di kantor Bupati Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8).

    Sudewo juga menyatakan menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.

    (eva/fas)

  • Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati, Jawa Tengah, yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati.
    Sikap DPRD ini sebagai respons unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
    “Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” tegas Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Pihak Istana juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati.
    Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.
    “Dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” imbuh dia.
    Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen.
    Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
    “Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.
    “Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ujar dia.
    Dia menuturkan, Bupati Sadewo memang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu.
    Koordinasi disebut baru dilakukan usai kebijakan Sadewo itu menjadi polemik dan diprotes masyarakat.
    “Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah,” tutur dia.
    “Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, sejak pagi, puluhan ribu orang dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk menuntut Sudewo mundur, memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen.
    Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon, membuat massa terpencar dan sebagian berlindung di Masjid Agung Baitunnur.
    Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
    Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif.
    Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pedemo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

    Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo memberikan tanggapan resmi usai aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut dirinya mundur dari jabatan pada Rabu (13/8/2025).

    Dalam pernyataannya melalui tayangan pemberitaan nasional, Sudewo menegaskan akan memperbaiki kebijakan dan mengakui masih banyak kekurangan, namun menolak untuk mengundurkan diri.

    “Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati, masih banyak kekurangan,” ujar Sudewo, Rabu (13/8/2025).

    Ribuan massa dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk memprotes kebijakan kenaikan pajak yang disebut mencapai 250 persen. Menanggapi dinamika politik di DPRD, Sudewo menyatakan menghormati mekanisme yang berlaku.

    “Ini kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut,” ucapnya.

    Terkait tuntutan mundur yang disuarakan demonstran, dia menegaskan posisinya tak bisa memenuhi permintaan itu. 

    “Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu,” tegasnya.

    Sudewo juga berpesan kepada warga untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi.

     “Kabupaten Pati ini milik semua warga yang harus dijaga bersama. Kejadian ini saya harapkan menjadi pembelajaran bagi semua, termasuk saya, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan lancar,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia menutup pernyataan dengan penegasan bahwa tuntutan warga untuk dirinya mundur tidak akan dipenuhi.

     “Tidak bisa dipenuhi. Sudah saya sampaikan,” tegas Sudewo.

  • Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

    Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi desakan masyarakat agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025). 

    “Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD [Pati],” kata Ahmad Luthfi dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025). 

    Menurut dia, mekanisme mundurnya kepala daerah sudah ada mekanisme yang mengaturnya, termasuk melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Mantan Polisi tersebut menghargai masyarakat terkait tuntutan tersebut karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.

    “Saya imbau, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang, tetapi itu tidak bersifat absolut,” katanya.

    Artinya, kata dia, tidak boleh dilakukan secara anarkis. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Di sisi lain, Luthfi juga mewanti-wanti kepada Bupati Pati dan jajaran Muspida untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan menjaga situasi tetap kondusif.

    “Karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah adalah tepo silo, gotong-royong kita cukup tinggi,” katanya.

    Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jateng, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan

    Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu..

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

    Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dus di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Bahkan, donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dus ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

    Pada akhirnya, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, diwarnai dengan pelemparan kepada petugas, dan disambut dengan gas air mata sehingga terpaksa dibubarkan.