Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran.
Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi tapi Sudewo justru menantang warga Pati.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo dalam video yang beredar di media sosial.
Gayung bersambut, warga Pati datang ke Kantor Sudewo.
Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyebut, pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan.
Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang.
Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Husein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka.
Usai digeruduk masa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing kmasalah kenaikan PBB P2 yang dia berlakukan.
Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana.
“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” kata Sudewo, Kamis (7/8/2025) lalu.
Sudewo juga mengklarifikasi terkait video pernyataan dirinya yang viral karena dinilai menantang rakyat.
“Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelas Sudewo.
Sudewo menjelaskan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.
Meski pada akhirnya Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, namun aksi massa tak terbendung.
Rabu (13/8/2025) demonstran melempari Sudewo yang muncul dari kendaraan aparat keamanan. Sandal dan botol air mineral melayang ke arahnya.
Demonstran mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD Kabupaten Pati bahkan membentuk panitia khusus hak angket. Wacana pemakzulan Sudewo bergulir.
Ribut ini pun sampai ke telinga pejabat teras Partai Gerindra, partai yang mengusung Sudewo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati yang baru menjabat itu.
Atensi terkait keributan itu juga sampai ke telingan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
“Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” ucap Budi Djiwandono.
Keseriusan Gerindra memperbaiki kadernya yang sudah keder ditegur sana-sini juga ditandai dengan pengawalan dampak dari demo di Pati.
“Kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/08/09/6896d09ed99db.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional
-
/data/photo/2025/08/07/689495c24bbe6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show Regional 15 Agustus 2025
Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Luthfi menegaskan bahwa sebagai gubernur, ia tidak dapat menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan sendirian.
“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya moto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” kata Luthfi usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian, Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang, pada Jumat (15/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa berbagai indikator kemiskinan, seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, dan kesehatan, harus ditangani secara kolektif oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pengusaha.
“Artinya, program-program yang tepat sasaran harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berdaya guna. Setiap triwulan kami evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkat ke P2, dan jika memungkinkan menjadi P3 atau potensi miskin,” tambahnya.
Luthfi juga mengungkapkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif.
Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen.
Ia juga menyebutkan bahwa graduasi masyarakat miskin ekstrem sudah dilakukan, salah satunya di Kabupaten Brebes, di mana masyarakat yang diwisuda dinyatakan telah “naik kelas” dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Nanti akan kita teruskan kepada bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan kemiskinan.
“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur Jateng, penanganan kemiskinan akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Namun, ini harus kita laksanakan,” kata Sumanto.
Ia menambahkan bahwa salah satu fokus dalam pidato Presiden adalah mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi nol persen sebagai tantangan yang harus diperjuangkan bersama.
“Karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif agar warga yang masuk kategori miskin dapat terentaskan.
“Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha untuk bekerja sama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
Sumber foto: Sutini/elshinta.com.
Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:57 WIBElshinta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh masyarakat Pati bersatu pada Rabu (13/8) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, DPRD Pati membuat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus yang diketuai Teguh Bandang dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris Pansus Muntamah dari Fraksi PKB.
Saat pembentukan pansus semua sudah quorum yakni dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir dan bertanda tangan ada 42 anggota. Pansus ini mulai mengelar sidang hari ini Kamis (14/8).
Ketua Pansus, Teguh Bandang mengatakan pasca terbentuknya pansus pemakzulan bupati dalam setiap sidangnya akan dilakukan secara terbuka.
“Masyarakat Pati bisa datang untuk menyaksikan langsung jalannya setiap persidangan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (15/8).
Dijelaskan dalam hasil sidang paripurna kemarin, pansus menyepakati untuk ada pendamping dari unsur ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Pansus akan mengidentifikasi masalah hukum. Dimana, hasil investigasi Pansus nantinya akan disahkan dalam Paripurna DPRD Pati yang dilanjutkan tahapan berikutnya yakni hak menyatakan pendapat.
“Hasil paripurna hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dengan masa jawab paling lama 30 hari, Jika MA menyatakan terbukti, usul DPRD (Pemakzulan Bupati Pati) akan diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri. Jika MA menyatakan tidak terbukti, maka usulan pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD dinyatakan batal,” imbuhnya.
Sementara itu, pasca demonstrasi tanggal 13 Agustus kemarin, situasi aktivitas perekonomian warga kota Pati sudah berjalan normal. Tampak di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati juga terlihat warga yang bersantai di taman. Demikian juga PKL terlihat mengatakan dagangan di trotoar alun-alun.
Salah satu warga Kecamatan Kota Pati Anisa mengaku kondisi warga Pati sudah normal bahkan pasca demonstrasi warga sudah beraktivitas normal. Kawasan alun-alun Simpang Lima Pati juga sudah seperti biasa banyak warga yang bersantai ditaman.
“Kami beraktivitas normal pertokoan dan perbankan sudah buka semua,” ucapnya.
Sumber : Radio Elshinta
-
/data/photo/2025/08/15/689f46b9328b0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bobby Tanggapi RSUD Husni Thamrin Kosong Saat Pasien Ingin Berobat Medan 15 Agustus 2025
Bobby Tanggapi RSUD Husni Thamrin Kosong Saat Pasien Ingin Berobat
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi video viral yang menunjukkan kekosongan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Husni Thamrin, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
Video tersebut merekam seorang warga yang datang untuk berobat pada Senin (15/8/2025). Namun ia tidak menemukan tenaga medis saat membuka pintu-pintu kamar di rumah sakit tersebut.
“Saya belum mendapat detailnya. Tapi secara keseluruhan kita memang kekurangan dokter,” ujar Bobby saat diwawancarai wartawan usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di gedung paripurna DPRD Sumut, Jumat (15/8/2025).
Bobby berencana untuk segera berkomunikasi dengan pihak RSUD Husni Thamrin guna meminta informasi mengenai jumlah dokter yang tersedia di rumah sakit tersebut.
Ia juga mendorong agar pihak rumah sakit melakukan langkah-langkah untuk menambah jumlah dokter, baik melalui penerimaan dokter baru maupun dengan meminta dokter dari daerah lain.
Untuk mengatasi masalah kekurangan dokter di Sumatera Utara, Bobby mengungkapkan, Pemerintah Provinsi sedang merancang program beasiswa dokter, khususnya dokter spesialis.
“Tahun ini baru kita mulai khusus di Kepulauan Nias. Nanti akan kita lanjut ke daerah-daerah lain juga,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5314386/original/063885500_1755076075-WhatsApp_Image_2025-08-13_at_09.52.22_0b796fa6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bupati Sudewo Tanggapi Santai Pemakzulan Dirinya: Saya Dipilih Rakyat Secara Konstitusional
Ambisi besar Bupati Pati Sudewo merombak besar-besaran manajemen dan sumber daya manusia (SDM) di lingkup RSUD Soewondo Pati, bisa jadi menjadi boomerang bagi orang nomor satu di Kabupaten Pati yang belum genap 6 bulan menjabat.
Kebijakan frontal yang dilakukan Bupati Sudewo kini jadi ‘amunisi’ tim Pansus Hak Angket DPRD Pati untuk pemakzulan Bupati Pati. Tim Pansus ini dibentuk atas desakan massa saat demo pada 13 Agustus yang berlangsung ricuh.
Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan, pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo dinilai tidak sah. Sebab adanya surat teguran dari Badan Kepagawaian Negara atau BKN sampai tiga kali.
“Karena menurut BKN sudah bersurat tiga kali dan ditembusi DPRD, pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati itu tidak sah. Bahkan kami sudah berkonsultasi dengan BKN,” jelasnya.
Permasalahan kedua yakni adanya PHK yang dialami 200 eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo Pati.
“Kalaupun berarti pemberhentian tidak diperpanjang karena kontrak per tahun kalaupun pemberhentian direktur. Sedangkan direktur menurut BKN tidak sah. Nah bagaimana langkah selanjutnya itu baru kita bahas,” terang dia.
Kronologi kebijakan ini mulai mencuat di awal Maret 2025 lalu. Kala itu, kepemimpinan Bupati Pati Sudewo yang belum genap dua pekan menjabat, langsung mengganti Direktur UPT RSUD RAA Soewondo Pati.
Pelantikan pucuk pimpinan RSUD Pati dilakukan di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa (04/03/2025) lalu. Penggantian pucuk pimpinan di RSUD milik Pemkab Pati ini, dilakukan untuk memperbaiki kinerja rumah sakit tersebut.
Sosok yang dipilih Bupati Sudewo untuk menempati posisi sebagai Direktur UPT RSUD RAA Soewondo, yakni Rini Susilowati. Selain mengganti Plt Direktur RAA Soewondo, Bupati Sudewo juga mengganti jajaran Dewan Pengawas rumah sakit tersebut.
-

DPRD Situbondo desak Satgas Pangan sidak peredaran gula rafinasi
Kami mendesak Satgas Pangan melakukan sidak ke toko-toko modern maupun di pasaran untuk sidak gula rafinasi yang dijual bebas
Situbondo (ANTARA) – Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendesak Satgas Pangan setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) peredaran gula rafinasi di daerah itu seiring dengan tidak laku terjual dan menumpuknya gula petani di pabrik gula.
“Kami mendesak Satgas Pangan bertindak melakukan sidak ke toko-toko modern maupun di pasaran untuk sidak gula rafinasi yang dijual bebas. Dugaan kuat kami gula petani tidak laku ya karena gula rafinasi dijual bebas di pasaran,” kata Ketua Komisi II DPRD Situbondo Jainur Ridho di Situbondo, Jumat.
Ia mengemukakan Komisi II DPRD Situbondo bersama dengan beberapa general manager pabrik gula serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat atau APTR setempat berkunjung ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).
Kedatangannya ke PT SGN (yang membawahi pabrik gula), lanjut Jainur, untuk memastikan nasib para petani tebu yang sejak sebulan lebih belum menerima pembayaran hasil panen tebu mereka.
“Petani tebu ini setelah panen membutuhkan biaya garap lagi, bagaimana mereka mau menggarap tanaman tebunya kalau hasil panen belum dibayar oleh pabrik gula?” ucap Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Gerindra itu.
Jainur menceritakan saat bertemu dengan Wakil Direktur PT SGN juga meminta segera mencari dana talangan untuk pembayaran hasil panen petani.
“Informasi Danantara yang akan menggelontorkan dana sampai sekarang belum jelas, buktinya petani belum terima hak mereka dari pabrik gula,” katanya.
Sebelumnya, Manajemen Pabrik Gula (PG) Assembagoes, Kabupaten Situbondo mencatat sekitar 5.000 ton gula pasir petani di wilayah itu belum terjual ke pedagang sejak sebulan terakhir.
General Manager PG Assembagoes Situbondo Mulyono menjelaskan bahwa selama lebih empat periode (per minggu) atau sekitar satu bulan ini gula pasir sebanyak 5.000 ton itu tersimpan di gudang pabrik gula.
“Karena gula pasir belum terjual ke pedagang, selama lebih dari empat periode ini kami belum melakukan pembayaran kepada petani yang tebunya digiling di PG Assembagoes,” ujarnya.
Mulyono merinci setiap periode atau per minggu produksi gula di pabrik gula tersebut sekitar 1.200 ton, sehingga total gula petani dalam empat periode yang belum laku terjual dan menumpuk di gudang PG Assembagoes mencapai lebih dari 5.000 ton.
“Gula petani belum laku terjual ini tidak hanya di PG Assembagoes, tapi di pabrik gula lain juga sama,” katanya.
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

GPA Ajak Gubernur se-Indonesia Tiru Langkah Bobby Perangi Narkoba
Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menuai apresiasi luas setelah memimpin langsung pembongkaran dua tempat hiburan malam (THM) yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba di Sumut.
Aksi yang berlangsung Kamis (14/8/2025) itu dinilai sebagai sinyal perang terbuka terhadap sindikat narkoba yang bersembunyi di balik bisnis hiburan malam.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, memuji keberanian Bobby Nasution dalam memimpin pembongkaran THM yang berada di Deli Serdang, dan Langkat.
“Keberanian ini harus menjadi teladan bagi kepala daerah lain. Jangan berhenti hanya di Langkat dan Deli Serdang, tetapi juga menyasar daerah lain,” tegas Aminullah kepada wartawan, di Jakarta.
Menurutnya, sikap tegas Bobby adalah contoh nyata kepemimpinan yang berani mengambil risiko demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.
“Kami salut dan kagum. Ini adalah awal dari pertarungan panjang melawan bisnis gelap yang memadukan hiburan malam dan narkoba di Sumatera Utara,” ujarnya.
Aminullah juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencabutan izin usaha, penegakan hukum terhadap pemilik, hingga penyitaan aset.
“Kalau mau bongkar total, ikuti aliran uangnya. Dari meja kasir ke bandar, lalu ke beking. Itu jalurnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, termasuk Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan, Kajati Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, dan Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan, turun langsung memimpin operasi.
Meski sempat dihadang ratusan massa dan terjadi pelemparan dari luar tembok diskotik, pengamanan ketat dan penjelasan di lapangan membuat massa mundur. Alat berat pun mulai meruntuhkan bangunan yang selama ini disebut-sebut menjadi basis peredaran narkoba.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas penindakan ke wilayah lain dan menjadi inspirasi bagi gubernur se-Indonesia dalam memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya.(*)


