Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bupati Sudewo Muncul Perdana Usai Didemo Warga Pati, Mengaku Siap ‘Dikuliti’ Pansus Hak Angket

    Bupati Sudewo Muncul Perdana Usai Didemo Warga Pati, Mengaku Siap ‘Dikuliti’ Pansus Hak Angket

    Sudewo juga menanggapi terkait upaya pemakzulan dirinya sebagai Bupati Pati, yang kini prosesnya telah bergulir di tangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.

    Dengan jawaban yang tak segarang dulu, Sudewo mengaku menghormati proses rapat Pansus Hak Angket tersebut. Bahkan ia menegaskan siap hadir jika nantinya dipanggil oleh Pansus.

    “Monggo. Saya menghormati proses di sana berjalan. Ya. Insyaa Allah,” cetus politisi Partai Gerindra ini.

    Kegiatan Bupati Sudewo

    Untuk diketahui, Bupati Sudewo menghadiri pelepasan Kwarcab Pati mengikuti Raimuna Daerah (Raida) XIII Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah 2025.

    Kegiatan ini berlangsung di Joglo Pandu Pragola dan juga dihadiri Wakil Bupati, Ketua Kwarcab Pati, jajaran pengurus pramuka, serta para pendamping dan peserta kontingen.

    Sudewo mengapresiasi kepada para pengurus dan senior Pramuka, yang terus mendedikasikan diri dalam pembinaan generasi muda. Ia menegaskan bahwa para peserta yang terpilih adalah kader pilihan melalui proses seleksi yang ketat.

    “Saya yakin kontingen dari Kabupaten Pati akan mengharumkan nama daerah di tingkat Jawa Tengah. Ini adalah proses bagaimana kita berusaha maksimal untuk membentuk karakter anak-anak,” ujar Sudewo.

    Sementara itu, Ketua Kwarcab Pati, Sugiyono bersyukur atas dukungan penuh Pemkab Patu. Keberangkatan 30 peserta kontingen yang terdiri dari perwakilan SMA, SMK, dan MA di Pati, telah melalui pembinaan intensif, termasuk pelatihan kepemimpinan, keterampilan kepramukaan, serta penanaman nilai gotong royong dan patriotisme.

  • Menanti Langkah Istana Usai KPK Umumkan Status Tersangka di OTT Noel

    Menanti Langkah Istana Usai KPK Umumkan Status Tersangka di OTT Noel

    Jakarta –

    Kabar terbaru dari OTT KPK yang menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada Rabu, 20 Agustus 2025 lalu, KPK mengaku sudah menentukan status tersangka sejumlah pihak yang terjaring. Meski demikan, KPK belum menyebutkan siapa saja nama yang mendapat status tersangka.

    “Bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspose, dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Sebelumnya seperti ditulis detikNews, pihak istana mendorong dan mendukung proses hukum yang tengah dilaksanakan terkait kasus ini. Soal nasib Ebenezer dalam kabinet, Istana Kepresidenan menunggu keputusan resmi dari KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan

    “Ya belum, kan kita masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK. Kita tunggu putusan KPK siang ini,” kata Prasetyo, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengatakan jika Istana masih menjunjung azas praduga tak bersalah pada kasus ini. Maka, pihaknya juga mengatakan jika Presiden belum menyiapkan langkah lebih lanjut apalagi menyiapkan calon pengganti untuk posisi Noel.

    “Kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang terbukti, ya akan segera mungkin lakukan proses terhadap yang bersangkutan. Apakah itu akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, itu tunggu dulu,” lanjut Prasetyo.

    Terkait kasus ini seperti yang dilaporkan Jurnalis detikcom kepada detikSore, Kamis (21/8) petang, KPK telah membawa sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah yang terdiri dari mobil dan motor.

    “Mobil biru yang barusan, tambahan barang bukti ya. Baru banget diamankan dan langsung dibawa ke KPK,” kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

    Bagaimana perkembangan kasus ini? Apa status hukum Wamenaker Immanuel Ebenezer? Ikuti laporannya dalam detikSore.

    Beralih ke berita Nusantara, detikSore akan mengulas lebih dalam perkara pemangkasan dana keistimewaan (danais) Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengutip detikJateng, pemangkasan ini bukan pertama kali terjadi.

    Terkait hal ini, Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan jika pihaknya tak akan melakukan negosiasi. Dia mengaku memiliki beban untuk menyampaikan negosiasi.

    “Kalau DPR atau DPRD melakukan (negosiasi) ya silahkan, kalau saya punya beban untuk menyampaikan negosiasi dan sebagainya, itu saya punya beban,” jelas Sultan dikutip dari detikJateng, Kamis (22/8).

    “Saya tidak mau, dalam pengertian politik, dana keistimewaan itu sebagai bentuk dipersamakan pada waktu Swargi ke-9 (Sultan HB IX) membantu membiayai Republik. Saya punya beban itu, jangan sampai, wong dulu almarhum membantu itu ikhlas kok, bukan itu dikonversi sama ini,” imbuhnya.

    Lalu bagaimana hal ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah? Adakah penyesuaian dan penundaan program pemerintah daerah terkait hal ini? Ikuti diskusinya bersama Redaktur detikJateng.

    Beralih ke topik lain, d’Hattrick detikSore kali akan mengulas susunan lengkap 27 pemain rilisan PSSI dan Timnas Indonesia. Rencananya, sejumlah pemain yang masuk dalam daftar tersebut akan dipasang dalam FIFA Matchday bulan September 2025 mendatang.

    Ole Romeny dan Maarten Paes dipastikan absen akibat cedera. Sementara itu meski Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam tidak masuk dalam daftar, terdapat beberapa muka lama rasa baru yang comeback di Timnas Garuda seperti, Egy Maulana Vikri, Marc Klok dan Ragnar Oratmangoen. Sisanya diisi oleh nama-nama yang sudah biasa dipanggil.

    Sementara itu di lini tengah tampaknya langganan Timnas seperti Ivar Jenner harus rela tersisih dari skuad Patrick Kluivert. Begitu pula Rafael Struick yang turun level ke skuad U-23 di lini depan. Daftar 27 pemain ini akan dipersiapkan untuk dua laga uji coba melawan Kuwait pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 9 September 2025 di Stadion Bung Tomo Surabaya.

    Lalu, apakah nama-nama ini adalah pilihan yang tepat untuk melakoni FIFA Matchday bulan depan? Formasi seperti apa yang ingin diterapkan oleh Patrick Kluivert? Simak obrolannya hanya dalam d’Hattrick!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (vys/vys)

  • Wakil Ketua Komisi XI DPR sebut tunjangan rumah Rp50 juta masih wajar

    Wakil Ketua Komisi XI DPR sebut tunjangan rumah Rp50 juta masih wajar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR sebut tunjangan rumah Rp50 juta masih wajar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menilai tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI masih dalam batas kewajaran, bahkan masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kita ini kan tentu bukan mau berfoya-foya dengan uang rakyat, tapi tunjangannya saya rasa masih in line lah dengan apa yang sekarang berlaku,” kata Hekal saat ditemui di Tabanan, Bali, Kamis.

    Hekal menjelaskan bahwa tunjangan senilai Rp50 juta itu sebagai tunjangan sewa rumah untuk menggantikan rumah dinas yang tak lagi disediakan negara. Dirinya juga membenarkan kebijakan tersebut sudah berlaku serta alokasi anggaran yang diberikan bersifat tetap tanpa adanya mekanisme penambahan jika dianggap kurang.

    Menanggapi kritik publik yang menilai besaran tunjangan itu terlalu tinggi, Hekal berpendapat fasilitas yang diberikan masih sejalan dengan standar kebutuhan hidup di Jakarta. Bahkan menurutnya, penghasilan anggota DPR masih lebih rendah dibandingkan sejumlah anggota DPRD provinsi di Pulau Jawa.

    “Bahkan, setahu saya yang total tunjangan maupun apa pun bentuknya penghasilan itu untuk anggota DPR RI yang semua kira-kira berdomisili dan wara-wiri ke Jakarta, masih di bawah (tunjangan) beberapa DPRD provinsi yang ada di Pulau Jawa,” ujarnya.

    “Jadi kalau menurut saya sih bukan hal yang berlebihan juga. Memang mau dibilang sedikit enggak, tapi apakah ini di luar batas kepantasan, menurut saya juga enggak luar biasa amat karena kalau memang akhirnya dibikin sangat minim akhirnya malah mereka mencari jalan untuk cari duit-duit yang mungkin malah lebih bahaya gitu,” kata Hekal lagi.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan telah melalui kajian sesuai kondisi harga tanah dan properti di Jakarta.

    Menurut dia, penentuan besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI menyesuaikan dengan harga tanah dan properti yang ada di Jakarta.

    “Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan (DPR RI) kantornya ada di Jakarta,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia juga mengatakan besaran tunjangan rumah Rp50 juta tersebut telah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi di Indonesia.

    “Karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah,” katanya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya akan tetap mencermati masukan dan aspirasi masyarakat atas besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI.

    “Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Jakbar masih telusuri anak yang putus sekolah

    Pemkot Jakbar masih telusuri anak yang putus sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat masih terus menelusuri anak-anak yang putus sekolah di wilayahnya menyusul adanya temuan 48 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur.

    “Masih kita coba telusuri lagi, pelajari motifnya anak-anak itu putus sekolah. Kemudian kita fasilitasi. Sehingga, jangan sampai ada lagi anak yang benar-benar putus sekolah di Jakarta Barat karena tidak difasilitasi,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya pun sudah memfasilitasi 20 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur untuk kembali belajar di sekolah paket, yakni SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 07 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng.

    “Masih kita cari lagi. Data terbaru masih ada di Sudin Pendidikan,” katanya.

    Dia menilai anak-anak yang putus sekolah di Jakarta Barat memiliki motif yang beragam.

    “Apakah itu terkait dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, atau mungkin anaknya malas sekolah. Mungkin juga terkait dengan masalah kenakalan anak-anak. Makanya, kita telusuri juga latar belakang mereka putus sekolah,” kata Uus.

    Pihaknya juga meminta sekolah-sekolah dan masyarakat di Jakarta Barat untuk mencari tahu informasi mengenai anak-anak yang putus sekolah.

    “Mudah-mudahan dengan informasi dari tetangga, masyarakat sekitar, kita bisa temukan anak-anak kita yang putus sekolah,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (14/8).

    “Data yang sudah masuk, ada 48 anak. Mereka asalnya dari (Kelurahan) Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian,” kata Lukmanul di lokasi, Kamis (14/8).

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    “Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor sih. Yang pertama memang ekonomi orangtuanya tidak mampu terus, kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPO PAM Jaya berdampak positif kepada masyarakat Jakarta

    IPO PAM Jaya berdampak positif kepada masyarakat Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi berpendapat penawaran saham perdana “Initial Public Offering” (IPO) perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.

    “Kita mau kerja, bukan mau cari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan dan targetnya terlaksana 2027,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Prasetyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Francine Widjojo yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk go public.

    Prasetyo menilai Francine tidak mengerti kondisi PAM Jaya saat ini. Apalagi setelah dua operator swasta, yakni Palyja dan Aetra hengkang dari Jakarta dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.

    Terkait tudingan Francine soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya itu bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo justru menegaskan penambahan usulan dari eksekutif yang dikirimkan ke DPRD dan Bapemperda harus langsung dilaksanakan.

    “Kalau itu disetujui oleh fraksi, ya harus dilaksanakan. Kalau ternyata fraksi PSI menolak ya tidak apa-apa. Lagi pula, Raperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini untuk kebaikan semua, niatnya agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 tersebut.

    Dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia, PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat karena perseroan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.

    Berdasarkan data terkini, cakupan jaringan perpipaan air bersih PAM Jaya di wilayah Jakarta mencapai 73,4 persen. Sementara itu, direksi PAM Jaya harus mengejar target cakupan jaringan perpipaan hingga di atas 80 persen sebagai salah satu syarat agar bisa IPO di bursa saham.

    “Direksi harus tunjukkan yang terbaik ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham. Masyarakat bisa menilai kinerja PAM Jaya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Prasetyo meminta semua pihak, tak terkecuali fraksi PSI Jakarta untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan direksi PAM Jaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat memberi pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO.

    Pramono menargetkan ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.

    “Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur Pramono pada Rabu (6/8/).

    Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menolak Raperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dimasukkan ke dalam revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

    Anggota Komisi B dan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo mengatakan pada Rabu (20/8) Bapemperda menyepakati revisi Propemperda Tahun 2025. Di antaranya masuk Ranperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas PAM (Perseroda).

    Francine mengungkapkan, Raperda ini tidak pernah diusulkan oleh komisi maupun fraksi saat penyampaian surat untuk propemperda 2025 dan hanya berdasarkan usulan Gubernur Pramono Anung.

    “Kenapa tiba-tiba usulan Pak Gubernur bisa masuk dalam skala prioritas, tapi usulan fraksi atau komisi banyak yang tidak masuk,” kata dia.

    Menurut Francine, PAM Jaya juga lebih cocok tetap sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik dan penyedia jasa untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.

    “Jika menjadi Perseroda PAM Jaya akan lebih berorientasi pada kegiatan bisnis yang kompetitif dan mencari keuntungan,” tuturnya.

    Padahal, PAM Jaya hingga saat ini juga belum mampu menyediakan layanan air minum kepada mayoritas masyarakat Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 105 orang lolos seleksi administrasi calon anggota KI DKI

    105 orang lolos seleksi administrasi calon anggota KI DKI

    Jakarta (ANTARA) – Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 mengumumkan sebanyak 105 dari 186 orang pendaftar lolos seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tes potensi.

    “Peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tes potensi. Materi tes akan menguji pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, hak asasi manusia, dan kebijakan publik,” ujar Ketua Tim Seleksi (Timsel) John Fresly Hutahaean di Jakarta, Kamis.

    Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes potensi dapat diakses melalui laman jakarta.go.id/seleksiKIP dan kip.jakarta.go.id.

    Tes potensi dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2025 pukul 07.30 WIB di Balai Kota Jakarta.

    Dia menegaskan, seleksi calon anggota KI DKI dilakukan secara terbuka untuk menjaring sosok-sosok yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi.

    Seluruh tahapan seleksi pun, kata John, bersifat objektif demi menghasilkan komisioner yang benar-benar layak mewakili kepentingan publik.

    “Keputusan hasil seleksi administrasi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Kami berharap para peserta bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tahap berikutnya,” ujarnya.

    Usai pengumuman hasil tes potensi, Timsel akan membuka ruang partisipasi masyarakat berupa saran dan masukan terhadap para calon anggota KI yang lolos ke tahap selanjutnya.

    Adapun rangkaian proses seleksi calon anggota KI DKI Jakarta periode 2025–2029 nantinya berlanjut ke beberapa tahapan, yakni psikotes dan dinamika kelompok, tahapan wawancara, penulisan naskah.

    Selanjutnya, nama hasil seleksi akan diserahkan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov Megapolitan 21 Agustus 2025

    Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov Megapolitan 21 Agustus 2025

    Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Guru sekolah swasta, termasuk madrasah di Jakarta, bakal menerima subsidi dana pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas DPRD Jakarta.
    “Pembahasan terkait subsidi tenaga pendidikan bagi guru swasta, termasuk madrasah, melalui skema dana hibah,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta Muhammad Subki, dilansir dari
    Antara
    , Rabu (20/8/2025).
    Menurut Subki, Pansus bersama Dinas Pendidikan Jakarta sedang menggodok pasal demi pasal agar berbagai persoalan di lapangan dapat terakomodasi dalam peraturan baru tersebut. Fokus utama pembahasan adalah peningkatan mutu pendidikan di Jakarta.
    “Kami ingin mutu pendidikan semakin baik dan salah satu unsurnya adalah guru serta tenaga kependidikan. Kami sudah menetapkan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan yang akan diselenggarakan Pemprov supaya kualitas ini bisa terus terjaga,” ujar Subki.
    Selain pelatihan, subsidi melalui dana hibah juga akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik di sekolah swasta dan madrasah.
    Terkait mekanisme pengawasan, Subki menegaskan tanggung jawab ada pada Dinas Pendidikan.
    Lembaga pendidikan penerima hibah wajib memberikan laporan secara berkala sebagai bentuk transparansi.
    “Dinas bisa mengevaluasi setelah pelatihan dan subsidi diberikan. Apa saja tindak lanjutnya harus dilaporkan minimal setahun sekali. Jadi, evaluasi tahunan ini penting agar penggunaan dana terpantau,” kata Subki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    Sejumlah kendaraan saat melaju di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

    “Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai.

    Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

    Khoirudin mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

    “Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.

    ​Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

    ​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

    ​”Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

    “Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

    Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

    Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.

    Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

    “Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

    Sumber : Antara

  • Legislator sebut program strategis Pemerintah Pusat dongkrak ekonomi DIY 

    Legislator sebut program strategis Pemerintah Pusat dongkrak ekonomi DIY 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator sebut program strategis Pemerintah Pusat dongkrak ekonomi DIY 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:37 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DIY memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Berbagai program yang digulirkan pemerintah pusat disebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Yogyakarta.

    Legislator DPRD DIY, Lisman Puja Kesuma, menilai pemerintah pusat telah banyak menggelontorkan anggaran melalui sejumlah program strategis. Satu di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Agustus 2025 sudah didistribusikan kepada ribuan siswa di DIY.

    “Jika satu indeks per penerima manfaat senilai Rp15.000 dikalikan dengan jumlah penerima, maka anggaran yang telah masuk ke DIY ini nilainya sangat besar dan istimewa bisa 1 triliun lebih,” kata Puja saat ditemui di Yogyakarta, Rabu (20/8).

    Selain MBG, menurutnya, masih ada program lain yang juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti Program Sekolah Rakyat dan Pengobatan Gratis.

    “Jadi sangat pantas kalau kita memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, yang telah membawa anggaran begitu besar ke Yogyakarta. Dampaknya luar biasa dan sangat istimewa bagi masyarakat,” Anggota DPRD DIY itu.

    Lebih lanjut, Puja menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. 

    Para petani, peternak, hingga pedagang ikut merasakan perputaran ekonomi melalui penyediaan bahan pangan, sementara dapur-dapur MBG yang dibangun di berbagai titik di DIY juga menyerap tenaga kerja baru dengan total bisa puluhan ribuan tenaga kerja baru yang di serap.

    “Jadi manfaatnya sangat nyata, tidak hanya dari sisi pendidikan dan kesehatan anak-anak kita, tapi juga dari sisi ketahanan pangan, perekonomian lokal, hingga lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.

    Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 % 

    Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen. 
    Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.

    Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.

    Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.

    8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran

    Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.

    Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini. 

    Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.

    Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.

    Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa. 

    Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.

    Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.

    Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.

    Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi,  Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.

    “Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.

    “Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.

    Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.

    Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta