Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Massa Demo Bergejolak, Aset Rumah MPR RI Dibakar

    Massa Demo Bergejolak, Aset Rumah MPR RI Dibakar

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Kericuhan akibat aksi demo yang dilakukan mahasiswa hingga driver ojek online (ojol) terjadi di berbagai daerah. Selain kericuhan terjadi di Ibu Kota Jakarta, hal sama terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat.

    Di Bandung, massa aksi yang tergabung dari mahasiswa dan driver ojol berakhir dengan kericuhan. Para pendemo bahkan melempar ke arah gedung DPRD Jabar dengan bom molotov dan petasan pada Jumat (29/8).

    Tidak sampai di situ, massa aksi yang sudah terlanjur marah ikut membakar bangunan rumah yang tepat berada di seberang kantor DPRD Jabar, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

    Belakangan, bangunan rumah yang dibakar massa tersebut diketahui merupakan aset milik MPR RI.

    Para pengunjuk rasa awalnya sekadar melemparkan batu ke arah rumah yang tampak mewah tersebut. Lempara batu itu mengakibatkan kaca rumah tersebut mulai pecah.

    Melihat rumah tersebut mulai rusak akibat lemparan batu, para pengunjuk rasa bukannya berhenti. Mereka semakin brutal dengan melemparkan bom molotov ke rumah tersebut. Akibatnya, rumah tersebut terbakar.

    Kobaran api awalnya hanya membakar bagian gorden di bagian depan rumah. Namun lama kelamaan merember ke bagian dalam hingga kobaran api semakin membesar. Sementara itu, belum ada petugas Pemadam Kebakaran yang dilaporkan bergerak ke lokasi kejadian. Sementara pergerakan massa terus bergejolak.

    Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemprov Jabar, Akhmad Taufiqurrahman membenarkan jika bangunan yang dibakar pengunjuk rasai itu merupakan milik MPR RI.

  • Demo Bandung Ricuh, Massa Bakar Rumah Dekat DPRD Jabar Diduga Tempat Sembunyi Polisi

    Demo Bandung Ricuh, Massa Bakar Rumah Dekat DPRD Jabar Diduga Tempat Sembunyi Polisi

    Liputan6.com, Jakarta Massa dari pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Para peserta aksi melakukan pelemparan berbagai benda ke arah gendung dan bahkan menyalakan petasan.

    Terdengar beberapa kali suara letusan akibat petasan bahkan tembakan gas air mata dari kepolisian yang berupaya mengamankan aksi unjuk rasa. Meski diguyur hujan lebat, para peserta aksi tetap melakukan aksi dengan tetap bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

    Aksi tersebut dipicu akibat peristiwa meninggalnya pengemudi ojol terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta saat terjadinya pembubaran massa unjuk rasa, Kamis (28/8/2025). Akibatnya, aksi solidaritas di beberapa daerah termasuk di Kota Bandung dilakukan oleh para pengemudi ojol.

    Perbesar

    Demo di Bandung ricuh, massa bakar rumah pakai molotov… Selengkapnya

    Salah seorang perwakilan ojol, Hedi (50), mengatakan, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat memang sengaja dilakukan sebagai solidaritas. Selain itu, massa dari mahasiswa pun ikut bergabung untuk melakukan aksi.

    “Jadi aksi kali ini ojol (ojeg online) bersatu, bersuara, dengan teman-teman mahasiswa. Kami hanya ingin keadilan untuk ke depannya. Sehingga tuntutan kami kali ini hanya meminta keadilan,” ucap Hedi.

    Dia mengatakan, aksi kali ini dilakukan oleh gabungan pengemudi ojol dari seluruh wilayah Bandung Raya. Hedi memastikan, jumlah pengemudi ojol dan peserta aksi yang hadir bergabung akan mencapai ribuan orang.

    Perbesar

    Demo di Bandung ricuh, massa bakar rumah pakai molotov… Selengkapnya

    “Hari ini akan numplek di sini (DPRD Jabar). Mungkin ribuan ojol dari seluruh wilayah Bandung Raya akan berkumpul di sini,” kata Hedi.

    Selain itu, menurut pantauan, terjadi pembakaran sebuah rumah yang terletak di depan Gedung DPRD Jawa Barat oleh massa aksi unjuk rasa. Rumah tersebut dibakar karena dianggap para peserta aksi menjadi tempat persembunyian sejumlah aparat kepolisian yang berada di tengah massa.

    Batu-batu dilemparkan oleh massa aksi yang membuat kaca dan genting rumah tersebut pecah dan rusak. Tidak berselang lama, beberapa bom molotov yang dibuat oleh massa juga ikut dilemparkan ke rumah tersebut hingga area depan rumah mengalami kebakaran.

    Di sisi lain massa gabungan tersebut juga mencoba merangsek masuk ke dalam rumah untuk mencari anggota kepolisian yang dianggap masih bersembunyi di dalam rumah tersebut. Hingga pukul 17.20 WIB, massa masih berada di kawasan tersebut sambil melempari Gedung DPRD Jawa Barat.

  • Demo di DPRD Jabar Memanas, Massa Bakar Water Barrier

    Demo di DPRD Jabar Memanas, Massa Bakar Water Barrier

    Liputan6.com, Jakarta Mahasiswa dari pengemudi ojek online menggelar demonstrasi di gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Jumat (29/8). Aksi ini digelar menyusul insiden yang menimpa driver ojol pada aksi di Jakarta. Aksi berlangsung memanas. Massa sampai membakar Water Barrier.

    Massa tiba di titik aksi sekitar pukul 14.15 WIB. Para pendemo tiba dari dua arah, dari Jalan Trunojoyo dan Gedung Sate. Mereka merambah ke titik aksi secara serentak.

    Massa yang datang langsung mendekati gedung legislator itu. Mereka lantas menyasar petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Jabar, melakukan sejumlah penyerangan. Petugas kepolisian kemudian menjauhi gerombolan massa aksi.

    Massa yang tiba juga melemparkan sejumlah benda seperti botol air mineral ke arah gedung DPRD Jabar.

    Sebagian dari mereka, menempelkan poster dan spanduk protes di depan gedung legislator itu yang telah dipasangi kawat berduri. Tampak dari mereka juga lantas membuat coretan pada tembok gedung itu dengan cat semprot.

    “Kita ojol bersatu intinya kami bersatu bersuara akan barengan dengan mahasiswa setidaknya lebih baik ke depannya. Kalau tuntutannya adalah keadilan,” kata Sandi, salah satu driver ojol yang mengikuti aksi.

    Kini, massa terpantau membuat lingkaran di depan gedung DPRD Jabar menyanyikan lagu di antaranya bertajuk Ibu Pertiwi.

    Momen itu disertai dengan sejumlah massa yang mengibarkan bendera merah putih, orasi, membakar water barrier.

    Reporter: Robby Bouceu

  • Balas Tembakan Gas Air Mata Polisi, Massa Demo Lempari Gedung DPRD Jambi Pakai Batu

    Balas Tembakan Gas Air Mata Polisi, Massa Demo Lempari Gedung DPRD Jambi Pakai Batu

    Liputan6.com, Jambi – Aksi massa demonstrasi gabungan di Jambi ricuh setelah mereka masuk ke halaman gedung Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, pada Jumat (29/8/2025). Massa emosi karena diadang dan polisi melontarkan gas air mata ke pengunjuk rasa ketika mereka hendak masuk ke halaman gedung dewan.

    Massa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus, pelajar, hingga ojek online di Jambi itu menggelar demo solidaritas atas peristiwa kematian ojek online yang dilindas kendaraan taktis di Jakarta.

    Awalnya aksi berjalan kondusif. Namun saat massa mencoba merangsek ke gedung DPRD Jambi, mereka dihadang barigade polisi dengan temeng.

    Polisi lalu melontarkan gas air mata dan semprotan water canon, hingga membuat massa kocar-kacir ke halaman Kantor Gubernur Jambi.

    Kemudian massa membalas polisi dengan lemparan batu, botol, dan benda yang ada di sekitar. Letusan gas air mata dan asap putih membumbung.

    Setelah asap putih reda, massa kembali merangsek. Di depan halaman gedung wakil rakyat itu situasi tak kondusif. Pagar halaman gedung dewan dan sejumlah fasilitas rusak.

    “Maju woi… jangan tembak,” teriak massa.

    Aksi ini berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Berlangsur massa semakin ramai. Hingga pukul 17.00 WIB massa masih bertahan di sekitar gedung dewan. Mereka membakar ban dan mengerikan yel-yel semangat perjuangan.

  • Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

    Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

    Pada Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah, penghargaan diraih oleh Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kategori Pelayanan Publik dimenangkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, serta Satreskrim Polresta Sidoarjo.

    Untuk Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Batang Hari. Adapun Kategori Kerja Sama Strategis diberikan kepada DPRD Kota Bekasi.

    Acara turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.

  • Gugatan Langka agar MK Batalkan Putusan Sendiri soal Pemilu Kandas di MK

    Gugatan Langka agar MK Batalkan Putusan Sendiri soal Pemilu Kandas di MK

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima dua gugatan yang meminta MK membatalkan putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah. MK menyatakan putusan itu belum ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah sehingga belum bisa dinilai lagi oleh MK.

    “Menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan yang disiarkan langsung di kanal YouTube MK, Kamis (28/8/2025).

    Ada dua nomor perkara yang pada intinya meminta agar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dibatalkan. Pertama ialah perkara nomor 124/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Brahma Aryana, Aruna Sa’yin Afifa, dan Muhammad Adam Arrofiu Arfah, serta perkara nomor 126/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, dan Yuseva.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan putusan 135 yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah itu belum dinormakan dalam UU. Sehingga, menurut MK, belum ada kerugian atau potensi kerugian konstitusional terkait peluang masa jabatan anggota DPRD diperpanjang sebagai dampak putusan pemilu dipisah.

    “Dalam permohonan a quo, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku. Bahkan, hingga permohonan a quo diputus oleh Mahkamah, rekayasa konstitusional pembentuk undang-undang berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum dilaksanakan,” ujar MK.

    Sebelumnya, sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dengan pemilu tingkat daerah ke MK. Mereka mengajukan hal langka, yakni meminta MK membatalkan putusannya sendiri.

    Dalam gugatannya, pemohon menganggap putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah itu berpotensi membuat kevakuman anggota DPRD selama 2,5 tahun. Pemohon menyebut hal itu malah melumpuhkan pemerintahan daerah.

    Pemisahan itu terdapat dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pada intinya, MK memisahkan pileg DPR, DPD, dan pilpres dengan pileg DPRD dan pilkada. MK mengharuskan ada jarak 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu tingkat nasional dan daerah.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    “Quick Wins” Pram-Rano telah tercapai lebih 95 persen dalam enam bulan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 Program Program Percepatan atau “Quick Wins” Gubernur DKI Jakarta Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno telah tercapai lebih 95 persen selama enam bulan terakhir.

    “Alhamdulillah sampai dengan enam bulan pertama, pencapaiannya sudah lebih dari 95 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Atika menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang menyusun perencanaan RAPBD untuk tahun 2026.

    Atika mengatakan, perencanaan tersebut akan menyelaraskan dengan “Program Quick Wins” dan memastikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Fokus utama pada transformasi Jakarta Kota Global di aspek penguatan infrastruktur, layanan dasar, pondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuh prioritas pembangunan utama.

    Yakni meningkatkan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.

    Selain itu transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai. Selanjutnya optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan berusaha, berkarya dan berwisata.

    “Harapannya, apa yang menjadi capaian awal di dalam ‘Quick Wins’ ini akan mewarnai dan menjadi semangat dalam perjalanan ke depan untuk menuju Jakarta kota global yang kompetitif,” kata Atika.

    Adapun 40 Program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu:

    Program yang memiliki “high impact” dan high implementability” Program dengan “high impact namun “hardly/partly implementability” Program yang “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability”.

    Program yang memiliki “high impact” dan “high implementability” ditargetkan diluncurkan pada hari ke 100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    Pemutihan Ijazah:

    Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih) Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun Penguatan Rusun untuk Warga Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki “high impact” namun “hardly/partly implementability”. Kemungkinan, program-program tersebut memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari.

    Berikut ini program-program tersebut:

    Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis Sarapan Pagi Gratis Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah Penuntasan RW kumuh Pengembangan Kawasan TOD Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi CCTV di permukiman Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu dan Operasional RT/RW Kemudahan Pendaftaran PPSU Aktivasi Taman Kota 24 Jam Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna Penyegaran JIS Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

    Selanjutnya, terdapat 11 program yang termasuk dalam kategori “partly-high/moderate impact” dan “hardly/partly implementability” di antaranya:

    Pemutakhiran data BPJS Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun) Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih Pemuktakhiran Data Warga Ber- KTP dan tinggal di Jakarta Ekosistem Pengendalian Banjir Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu) Menjamin suplai ​​​​​pangan melalui “contract farming” Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi “Jakarta Collaboration Fund” Revitalisasi Kalijodo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan Medan 27 Agustus 2025

    Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan Medan 27 Agustus 2025

    Sempat Ditangkap Saat Demo di DPRD Sumut, Massa Cipayung Plus dan BEMNUS Dibebaskan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sejumlah massa dari Kelompok Cipayung Plus dan BEMNUS yang unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara sempat ditangkap dan diduga dipukuli oleh anggota kepolisian yang berjaga, tetapi sudah dibebaskan.
    Penangkapan yang disertai pemukulan itu dilakukan setelah unjuk rasa “Bubarkan DPR” rusuh pada Rabu (27/8/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lapangan, kerusuhan terjadi saat antara polisi dan mahasiswa saling dorong.
    Pada saat yang sama, terlihat adanya lemparan berupa tomat ke arah Gedung DPRD Sumut.
    Tidak lama kemudian, polisi yang sejak siang berjaga di luar gerbang menepi dan digantikan oleh polisi yang dilengkapi alat-alat pemukul.
    Polisi langsung mengejar dan memukul sejumlah massa yang mencoba lari dari upaya pemukulan dan penangkapan.
    Massa yang telah bubar secara terpisah terus dikejar polisi menggunakan roda dua.
    Salah satu koordinator aksi, Taufiq Pardede, mengatakan bahwa memang sempat ada bentrok dengan pihak kepolisian.
    Dia juga mengaku sempat ditangkap dan mengalami tindakan represif dari polisi.
    Namun, dia tidak merincikan berapa jumlah rekannya yang ditangkap.
    “Semua teman-teman sudah dijemput. Sudah kami bawa pulang. Jadi hari ini tidak ada anggota Cipayung Plus dan BEMNUS yang ditahan,” ujar Ketua Umum IMM Sumut itu, sembari menunjuk dahinya yang luka.
    Koordinator aksi lainnya, Chrisye, menyayangkan dan mengecam sikap represif aparat kepolisian kepada kawan-kawannya yang dipukuli saat menyampaikan aspirasi.
    “Kami tidak ada niatan untuk melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai undang-undang atau melanggar hukum,” ujar Korwil I GMKI tersebut.
    Dalam aksi itu, massa menyampaikan kekecewaan atas sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
    Mereka menilai banyak kebijakan yang mengkhianati masyarakat, terutama soal pemberian tunjangan DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pram ingin mahasiswa DKI bisa kuliah di luar negeri dengan LPDP

    Pram ingin mahasiswa DKI bisa kuliah di luar negeri dengan LPDP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ingin mahasiswa terpilih di Jakarta bisa meraih beasiswa seperti dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

    “Saya berpikir, kalau disetujui, mungkin sudah waktunya kita memikirkan apakah 100 atau 200 mahasiswa pilihan Jakarta yang kita beri LPDP tapi bersumber dari KJMU,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia berharap DPRD DKI Jakarta dapat menyetujui rencananya untuk memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S2 dan S3 sehingga nantinya, dana beasiswa tersebut akan bersumber dari KJMU.

    Apabila nantinya rencana tersebut disetujui, Pramono mengatakan para mahasiswa yang terpilih meraih seperti LPDP wajib kembali ke Jakarta.

    Mereka diharapkan dapat bekerja untuk Jakarta dan memberikan kontribusi untuk pembangunan Jakarta di masa depan.

    Sebelumnya, Pramono juga sempat menyebutkan bahwa dirinya menargetkan mahasiswa asal Jakarta yang akan menerima KJMU akan bertambah dibandingkan pada tahun ini yang menyentuh angka 16 ribu orang.

    “Kami membagikan KJMU kepada 16.979 mahasiswa di Jakarta yang menjalani pendidikan tinggi dan ini tentu harus ditambah, “ kata Pramono.

    Ia menegaskan kartu ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S1 saja tapi juga mahasiswa S2 dan S3.

    Menurut dia, jumlah penerima ini memang belum banyak dan ke depan akan ditingkatkan lebih banyak dan anak-anak Jakarta yang menerima kartu ini dan memiliki IPK tiga serta menjalani pendidikan dengan baik dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

    “Mahasiswa S1 yang menjalani pendidikan dengan baik, otomatis dapat melanjutkan ke tingkat S2 hingga S3 nantinya,” kata dia.

    Dirinya mengajak kepada warga DKI Jakarta yang memang membutuhkan bantuan pendidikan tinggi agar untuk mengajukan diri sebagai penerima kartu ini sehingga dapat membantu biayanya.

    Selain itu, dirinya juga telah meminta khusus Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan skema KJMU ini seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar anak-anak Jakarta nantinya dapat mengenyam pendidikan di luar negeri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah maupun DPRD agar membuka seluas-seluasnya kemudahan untuk berinventasi dan pemantapan Asta Cita dalam rancangan ataupun pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD). Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PHD Tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8). (Saharudin/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.