Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga damp

    Purwokerto (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Setya Ari Nugraha menilai tantangan jurnalis di era digital makin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

    “Media dan jurnalis adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kolaborasi dan kerja sama yang baik harus terus dijaga, terlebih tantangan era digital semakin kompleks,” katanya dalam diskusi kelompok terpumpun bertema bertema “Jurnalis di Era Digital: Antara Konten, Cuan, dan Tantangan Digital” yang selenggarakan oleh DPRD Jateng dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Minggu.

    Oleh karena itu, kata dia, kegiatan diskusi tersebut menjadi ruang penting bagi insan pers untuk memperkuat peran dan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

    Menurut dia, jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga dampak polarisasi informasi yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

    “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang terus menjaga profesionalisme sekaligus menyuarakan isu-isu strategis di Jawa Tengah, khususnya di wilayah selatan yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan kemiskinan,” kata Setya Ari.

    Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Banyumas Lilik Darmawan mengharapkan diskusi tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis lokal agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Jurnalisme tetap relevan di era digital, meskipun mengalami transformasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas, menguasai multimedia, hingga membangun kedekatan dengan audiens,” katanya.

    Diskusi yang melibatkan anggota PWI Kabupaten Banyumas dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Banyumas Raya itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Selastio Fadli selaku Pendiri dan Direktur Lintang Academy –sebuah lembaga yang pendidikan di Kabupaten Banyumas, yang mengajarkan teknologi informatika secara gratis kepada masyarakat.

    Dalam paparannya, Fadli menjelaskan berbagai perkembangan teknologi informatika maupun penggunaan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) yang dinilai sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi media daring.

    Menurut dia, akal imitasi menjadikan masyarakat malas membaca berita langsung dari sumbernya karena cukup memerintahkan aplikasi AI untuk mencarikan berita yang diinginkan tanpa harus membuka laman media daring dan selanjutnya diperdengarkan.

    Dengan demikian, kata dia, penggunaan AI tidak akan menambah jumlah kunjungan pembaca media daring. “Bagi teman-teman jurnalis yang ingin mempelajari teknologi informatika, kami siap membantu,” kata Fadli.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI dan Polri melakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8/2025) sore hari ini.
    Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
    “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas.
    “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
    Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat.
    “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
    Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucap dia.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.

    Gedung-gedung dan fasilitas publik dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sambut Aksi Massa Ala DPRD Bondowoso, Duduk Bareng Jelaskan APBD

    Sambut Aksi Massa Ala DPRD Bondowoso, Duduk Bareng Jelaskan APBD

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi di DPRD Bondowoso, Minggu (31/8/2025) sore hari semakin kondusif.

    Massa tidak memaksa masuk ke ruang paripurna. Namun audiensi digelar di depan pintu masuk gedung dewan.

    Diskusinya pun dengan duduk bersama membahas APBD, anggaran pusat hingga pendapatan asli daerah (PAD) . Hal itu dilakukan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir bersama jajarannya.

    Legislator PKB itu awalnya berdialog dengan cara berdiri. Namun lambat laun beralih menjadi duduk bersama, termasuk dengan Dandim dan Kapolres.

    Dialog diawali dengan kasus nasional tentang tunjangan DPR RI dan lambatnya pengesahan UU perampasan aset koruptor.

    “Kami sangat sangat setuju dengan aspirasi teman teman mahasiswa. Tapi karena keputusan itu ada di DPR pusat, maka kami akan menyuarakan aspirasi ini ke teman-teman di pusat,” kata Dhafir.

    Dialog lalu bergeser ke cakupan lokal seperti efisien anggaran yang menghambat pembangunan dan bagaimana pemda Bondowoso mengatasinya.

    “APBD Bondowoso Rp 2,160 triliun. Pasca efisiensi, tinggal Rp 1,9 triliun. Walaupun demikian, Bondowoso tidak akan menaikkan PBB seperti daerah lain,” tegasnya.

    Legislator PKB ini kemudian menjamin akan menutup lubang dampak efisiensi anggaran dengan optimalisasi kekuatan daerah.

    “Misalnya dengan optimalisasi PDAM dan lainnya. Ke depan PDAM bagaimana bisa menyumbangkan PAD untuk daerah. Kita bisa tanpa perlu menaikkan PBB,” tegasnya. [awi/aje]

  • Kediri Chaos! Gedung DPRD Kota dan Kabupaten Dibakar Massa, Barang-Barang Dijarah

    Kediri Chaos! Gedung DPRD Kota dan Kabupaten Dibakar Massa, Barang-Barang Dijarah

  • Pemerintah Beri Penghargaan Anumerta dan Hak Pensiun bagi ASN Korban Kebakaran DPRD Makassar – Page 3

    Pemerintah Beri Penghargaan Anumerta dan Hak Pensiun bagi ASN Korban Kebakaran DPRD Makassar – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjamin pemenuhan hak bagi 3 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang wafat akibat kebakaran di Gedung DPRD Makassar.

    Gedung DPRD Makassar terbakar sebagai imbas dari aksi demonstrasi massal yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) kemarin. Sebanyak 3 PNS jadi korban, yakni Muh Akbar Basri (Staf DPRD Kota Makassar), Syahrina Wati (Staf DPRD Kota Makassar), dan Syaiful Akbar (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanah Ujung).

    “Hak-hak sebagai ASN yang gugur saat menjalankan tugas negara dipastikan akan dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Menpan RB dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).

    Adapun hak bagi PNS yang meninggal dunia akan diserahkan kepada pihak ahli waris. Itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

    Apabila PNS atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istrinya untuk Pegawai Negeri Pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.

     

  • Gubernur Bali Pasca Demo Ricuh: Dari 25 Orang Diamankan, Hanya 3 yang KTP Bali Artinya Disusupi!

    Gubernur Bali Pasca Demo Ricuh: Dari 25 Orang Diamankan, Hanya 3 yang KTP Bali Artinya Disusupi!

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu tidak ingin pengemudi ojol yang mulanya murni ingin menyampaikan aspirasi dan solidaritas malah menjadi korban karena keadaan menjadi ricuh.

    Koster memahami aksi solidaritas yang dilakukan para pengemudi ojol pasca-insiden yang menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan saat demonstrasi di Jakarta (28/8). Meski demikian, menurutnya, aksi solidaritas oleh pengemudi ojol Bali sudah cukup, sebab terjadi kericuhan di Mapolda Bali dan DPRD Bali.

    “Menurut saya rasa solidaritas yang disampaikan oleh kawan-kawan di Bali ini sudah cukup, jangan demo-demo lagi,” ucap Koster.

    Koster berharap seluruh pihak dapat lebih dingin dan tenang, khususnya di Bali sebagai daerah pariwisata, agar masyarakat dapat selalu menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusifitas. 

    Sementara itu, Kepala Kanwil Gojek Bali-Nusra Wisnu Darma Narandika kepada gubernur menyampaikan perusahaan telah mengimbau mitra pengemudi agar tidak ikut dalam aksi demonstrasi.

    Namun, jika pengemudi masih tetap ingin menyampaikan aspirasinya diminta agar selalu menjaga kondusifitas dan mengedepankan tata tertib.

    Setelah dialog dengan pengemudi ojol itu usai, Gubernur Bali memutuskan turun ke Lapangan Renon untuk memantau aksi yang sejak sore berlangsung di depan Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja.

  • Bella Shofie Resmi Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Pilih Fokus pada Keluarga

    Bella Shofie Resmi Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Pilih Fokus pada Keluarga

    Surabaya (beritajatim.com) – Artis sekaligus politisi, Bella Shofie Rigan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku. Kabar tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (31/8/2025).

    Dalam keterangannya, Bella menegaskan bahwa keputusan ini berlaku sejak 14 Agustus 2025, disertai bukti surat pengunduran diri yang ditujukan kepada DPW Partai NasDem Maluku.

    “Saya, Bella Shofie Rigan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa terhitung sejak tanggal 14 Agustus saya telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabutapen Buru dan berikut bukti bahwa saya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPW Partai NasDem Maluku. Saya memohon maaf karena tidak dapat lagi melanjutkan tugas saya di bidang politik,” tulisnya.

    Unggahan tersebut juga menyertakan foto dokumen pengunduran diri yang dikirimkan ke Ketua DPW Partai NasDem Maluku pada pertengahan Agustus lalu. Dalam surat resminya, Bella mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui perenungan mendalam.

    “Keputusan ini merupakan perenungan panjang antara panggilan tugas dan suara hati. Di tengah riuhnya amanah publik, ada suara lembut yang memanggil dari rumah, suara seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tak tergantikan. Demi menjawab panggilan itu, saya memilih untuk menepi, agar tidak hanya menjaga amanah keluarga, tetapi juga menjaga kehormatan, martabat, dan marwah Partai NasDem,” tulis Bella, dalam surat pengunduran dirinya.

    Meski mundur dari kursi legislatif, Bella menegaskan dirinya tidak akan berhenti berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Buru. Ia berjanji akan tetap hadir melalui berbagai kegiatan sosial, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “InsyaAllah, saya tetap akan melayani masyarakat lewat jalur yang berbeda. Politik bukan satu-satunya cara untuk mengabdi. Saya masih punya tekad untuk berbagi, terutama di bidang sosial,” ungkapnya.

    Sebelum terjun ke dunia politik, wanita kelahiran 5 Februari 1990, tersebut lebih dulu dikenal sebagai seorang aktris sekalugus penyanyi. Kariernya mulai mencuat setelah menjuarai ajang kecantikan di Medan pada tahun 2008. Sejak saat itu, ia kerap tampil di layar kaca dan merilis beberapa karya musik.

    Langkahnya masuk ke dunia politik sempat menarik perhatian publik, terutama karena latar belakangnya sebagai selebriti. Namun kini, ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik demi memprioritaskan peran utamanya sebagai seorang ibu. (fyi/suf)

  • Kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Massa Rusak Fasilitas hingga Nyaris Terbakar

    Kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Massa Rusak Fasilitas hingga Nyaris Terbakar

    Blitar (beritajatim.com) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang berlokasi di Kecamatan Kanigoro mengalami kerusakan parah setelah diserang sekelompok massa pada Sabtu malam (30/8/2025) hingga Minggu dini hari (31/8/2025). Aksi anarkis ini menyebabkan sejumlah kaca pecah, inventaris kantor hilang, dan hampir saja menimbulkan kebakaran besar.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, massa datang secara bergantian dalam empat gelombang. “Massa datang kalau saya hitung ada empat gelombang. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga tidak terlalu banyak. Namun gelombang keempat luar biasa banyak,” kata Supriyadi saat meninjau kondisi kantor.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, massa melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas kantor. Mereka bahkan sempat membakar tirai di ruang rapat DPRD. Beruntung, api cepat dipadamkan oleh petugas keamanan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sehingga tidak menjalar ke ruangan lain.

    Supriyadi menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan DPRD akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kerusakan. “Soal kerusakan masih kami cek. Termasuk barang-barang yang dilaporkan hilang, semuanya sedang kami data,” ujarnya.

    Hingga kini, pihak kepolisian bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar masih melakukan pendataan terhadap kerugian akibat aksi perusakan tersebut. Motif di balik kedatangan massa juga belum terungkap secara resmi. [owi/suf]

  • Seluruh dokumen-aset DPRD NTB habis terbakar dan dijarah

    Seluruh dokumen-aset DPRD NTB habis terbakar dan dijarah

    Mataram (ANTARA) – Seluruh dokumen dan aset yang ada di Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat habis terbakar dan dijarah massa saat aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8) siang.

    Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda membenarkan tidak ada satu pun dokumen dan aset yang bisa diselamatkan akibat aksi pembakaran dan penjarahan.

    “Tidak ada yang bisa diselamatkan, semua hancur, semua habis,” ujarnya di Mataram, Minggu.

    Meskipun seluruh dokumen dan aset yang ada di gedung DPRD ludes terbakar dan dijarah massa, dia belum bisa menaksir nilai nilai kerugian dari seluruh aset, dokumen, gedung yang terbakar, dirusak, dan dijarah oleh massa itu.

    “Kalau kerugian, kami belum tahu ya karena gedung dan aset itu merupakan milik pemerintah provinsi,” terang Isvie.

    Walaupun sekarang DPRD NTB sudah tidak memiliki kantor, Isvie memastikan seluruh anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan akan tetap berjalan seperti biasa.

    “Kinerja dan kerja DPRD harus tetap berjalan, kami perlu kantor, kami perlu sekretariat, meskipun kecil untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Insyaallah semua akan berjalan dengan baik,” tegas politisi dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini.

    Isvie mengatakan agar kinerja DPRD tetap berjalan, dirinya bersama pimpinan dan anggota dewan lainnya akan bekerja di tenda darurat yang dipasang di halaman gedung DPRD.

    “Sementara kami buat tenda untuk sekretariat. Tapi, kalau untuk paripurna, kami pinjam Gedung Sangkareang yang berada di Kantor Gubernur NTB. Setiap hari kami berharap akan pakai tenda saja dulu,” kata Isvie.

    Aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran dan penjarahan yang dilakukan ribuan massa di Gedung DPRD NTB terjadi pada Sabtu (30/8) siang. Terdapat dua gedung yang dibakar massa aksi, yakni gedung utama DPRD yang sehari-hari dipakai rapat dan sidang paripurna, serta gedung Sekretariat DPRD yang sehari-hari dipakai karyawan atau ASN.

    Sejumlah bagian gedung dewan porak poranda setelah dihancurkan dan dijarah dalam demonstrasi yang berlangsung sejak siang dan berakhir dengan pembakaran gedung dan penjarahan.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • VIDEO: Makassar Mencekam, Gedung DPRD Dibakar Demonstran!

    VIDEO: Makassar Mencekam, Gedung DPRD Dibakar Demonstran!

    Ribuan massa mengamuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amukan warga berujung pada pembakaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (29/8) malam.

    Ringkasan