Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bupati Rusdi Sutejo: Pasuruan Aman, Warga Jangan Terprovokasi Isu Negatif

    Bupati Rusdi Sutejo: Pasuruan Aman, Warga Jangan Terprovokasi Isu Negatif

    Pasuruan (beritajatim.com) – Suasana Kabupaten Pasuruan dipastikan tetap kondusif meski dinamika nasional tengah memanas. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam sebuah rapat koordinasi bersama berbagai elemen masyarakat.

    Rapat koordinasi tersebut digelar di Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dan dihadiri oleh Forpimda, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa. Dalam forum itu, Mas Rusdi sapaan akrabnya menyerukan pentingnya persatuan.

    “Pasuruan harus tetap damai, aman, dan tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif yang bisa memecah belah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut Rusdi, sampai saat ini kondisi Pasuruan berjalan normal dan terkendali. “Bahkan setiap aksi penyampaian aspirasi masyarakat selalu difasilitasi dengan baik oleh pemerintah dan aparat keamanan,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa kebersamaan dalam menjaga stabilitas wilayah adalah bentuk nyata kecintaan pada bangsa. “Mari kita rawat rasa persaudaraan ini demi menjaga Pasuruan tetap kondusif,” imbuhnya.

    Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menambahkan langkah konkret aparat dalam menjaga ketertiban. “Kami aktifkan kembali patroli skala besar di titik rawan agar potensi gejolak bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.

    Selain patroli, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat. “Kami libatkan semua unsur untuk menjaga wilayahnya masing-masing agar tercipta keamanan yang menyeluruh,” tambah Jazuli.

    Pemetaan pengamanan juga dilakukan di sejumlah lokasi strategis seperti kantor pemerintahan dan lembaga legislatif. “Obyek vital seperti Pemkab Pasuruan dan DPRD sudah termasuk dalam rencana penjagaan khusus,” ungkapnya.

    Tokoh masyarakat Pasuruan, KH. Ahmad Basori, mendukung langkah yang diambil pemerintah daerah dan kepolisian. “Kerukunan warga adalah pondasi utama, jika dijaga bersama maka Pasuruan akan selalu damai,” ucapnya.

    Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan Pasuruan tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman. “Kami ingin Pasuruan menjadi contoh daerah yang kondusif meski situasi nasional sedang bergejolak,” tutup Bupati Rusdi. [ada/aje]

  • Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pengrusakan dan penjarahan yang dilakukan sekelompok oknum massa pada Sabtu (30/8/2025) malam mengakibatkan lumpuhnya kantor pemerintahan Kabupaten Kediri.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut, selain gedung dan data arsip yang hilang karena ikut hangus terbakar, sebagian aset pemerintah juga ikut menjadi sasaran penjarahan.

    Pasca kejadian perusakan diwarnai pembakaran dan penjarahan malam itu, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dan hanya menyisakan puing-puing.

    Beberapa mobil yang terparkir di dalam ikut dibakar. Mas Dhito, sapaan akrabnya menegaskan, apapun yang dilakukan oknum massa malam itu, tidak dibenarkan.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung (beserta isinya) tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor adalah rumah kedua kami, dimana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten diambil dan diputuskan. Dan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” katanya saat press release, Minggu (31/8/2025) sore.

    Setidaknya ada belasan kantor intansi termasuk ruangan kerja yang terdampak sasaran massa. Tak terkecuali ruang kerja bupati dan wakil bupati. Secara detail disebutkan yang terdampak yakni, Ruang Sekda, Ruang Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kantor Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim.

    “Kemungkinan data arsip yang hilang seperti data bantuan organisasi masyarakat, dan tempat ibadah sejauh ini belum kami temukan, data kepegawaian, kemudian pemetaan aset pemerintah kabupaten juga dan selebihnya masih kami inventarisir,” urainya.

    Selain kantor dan ruang kerja hangus terbakar dan mengakibatkan hilangnya data arsip tersebut, aksi pengrusakan malam itu juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Kemudian juga pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, karena aset yang ada habis tak tersisa, begitupula matinya aliran listrik dan air bersih, menurut Mas Dhito, jalannya proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya.

    Pihaknya bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan para kepala OPD termasuk camat telah melakukan rapat dan diputuskan mulai Senin (1/9) aktivitas bekerja pegawai tetap berjalan. Adapun untuk tempat bekerja, nantinya akan dibagi menyesuaikan lokasi milik Pemkab Kediri yang masih bisa dipergunakan untuk berkantor.

    “Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka dizinkan untuk bekerja dari rumah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, bilamana selama ini terdapat kekhilafan hingga terjadinya insiden pembakaran Kantor Pemkab Kediri. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.

    “Saya titip kita jaga bersama kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama seluruh masyarakat saya yakin kejadian yang terjadi semalam adalah kejadian yang pertama dan terakhir,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui dalam kesempatan press release sore tersebut, Mas Dhito juga didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa atau yang akrab disapa Mbak Dewi, kemudian Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. [nm/aje]

  • Bakal Ada Demo Hari Ini, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas Menuju DPRD Lampung

    Bakal Ada Demo Hari Ini, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas Menuju DPRD Lampung

    Liputan6.com, Lampung – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas pada Senin (1/9/2025) mulai pukul 07.00 WIB menyusul adanya rencana demo di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung.

    Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ridho Rafika, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran serta menjaga keamanan selama masyarakat menyampaikan aspirasi.

    “Demi mengurangi kepadatan, kami mengimbau masyarakat agar menunda perjalanan jika tidak memiliki keperluan mendesak. Gunakan jalur alternatif dan ikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Ridho, Minggu (31/8/2025).

    Adapun sejumlah titik yang dialihkan antara lain:

    Kendaraan dari arah Jalan Wolter Monginsidi diarahkan ke Jalan Cut Mutia dan Jalan Basuki Rahmat.
    Dari arah Teluk, arus kendaraan dialihkan ke Jalan WR Supratman.
    Dari arah Jalan Patimura menuju DPRD, kendaraan diarahkan ke Jalan Diponegoro.
    Jalur dari Jalan Basuki Rahmat menuju DPRD melalui Jalan Warsito dan Jalan Mr. Moch Roem ditutup sementara.

    Diketahui, ribuan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan dijadwalkan menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 1 September 2025.

    Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 4.000 orang itu akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

     

     

     

  • Bakal Ada Demo Hari Ini, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas Menuju DPRD Lampung

    Bakal Ada Demo Hari Ini, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas Menuju DPRD Lampung

    Liputan6.com, Lampung – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas pada Senin (1/9/2025) mulai pukul 07.00 WIB menyusul adanya rencana demo di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung.

    Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ridho Rafika, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran serta menjaga keamanan selama masyarakat menyampaikan aspirasi.

    “Demi mengurangi kepadatan, kami mengimbau masyarakat agar menunda perjalanan jika tidak memiliki keperluan mendesak. Gunakan jalur alternatif dan ikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Ridho, Minggu (31/8/2025).

    Adapun sejumlah titik yang dialihkan antara lain:

    Kendaraan dari arah Jalan Wolter Monginsidi diarahkan ke Jalan Cut Mutia dan Jalan Basuki Rahmat.
    Dari arah Teluk, arus kendaraan dialihkan ke Jalan WR Supratman.
    Dari arah Jalan Patimura menuju DPRD, kendaraan diarahkan ke Jalan Diponegoro.
    Jalur dari Jalan Basuki Rahmat menuju DPRD melalui Jalan Warsito dan Jalan Mr. Moch Roem ditutup sementara.

    Diketahui, ribuan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan dijadwalkan menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 1 September 2025.

    Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 4.000 orang itu akan dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

     

     

     

  • Bikin Ajakan Aksi Madiun Menggugat di Magetan, Remaja Akui Hanya Bercanda

    Bikin Ajakan Aksi Madiun Menggugat di Magetan, Remaja Akui Hanya Bercanda

    Magetan (beritajatim.com) – Sebuah pesan berantai yang beredar melalui aplikasi WhatsApp sempat menghebohkan masyarakat Madiun dan Magetan.

    Pesan itu berisi ajakan mengikuti aksi bertajuk “Seruan Aksi Serentak Masyarakat Madiun Menggugat” yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (31/8/2025) di Alun-Alun Magetan dengan tujuan Kantor DPRD Magetan.

    Dalam narasi ajakan tersebut, massa diminta mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan, disertakan pula tautan grup WhatsApp untuk koordinasi peserta aksi.

    Namun, beredarnya pesan itu kemudian menuai klarifikasi. Seorang remaja yang mengaku sebagai pembuat grup WhatsApp Penggerak Magetan sekaligus penyusun narasi ajakan aksi tersebut menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video.

    “Saya atas nama selaku admin yang membuat grup Penggerak Magetan. Sekali lagi saya tegaskan, niat saya membuat grup ini dan membuat narasi demo hanya untuk bercanda dengan enam teman saya. Tetapi salah satu teman saya ada yang menyebarkan narasi serta link grupnya sehingga menimbulkan kericuhan,” ujarnya dalam video klarifikasi.

    Seruan Aksi

    Remaja itu menegaskan tidak memiliki niat untuk memprovokasi masyarakat. Ia menyebut narasi yang dibuatnya merupakan templat dari aksi di Kota Madiun yang digelar pada Sabtu (30/8/2025) dan ditulis asal-asalan tanpa mencantumkan penanggung jawab.

    “Saya benar-benar tidak ada niat memprovokasi. Kembali ke niat awal, saya hanya bercanda dengan enam teman saya. Saya atas nama pribadi meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi pesan berantai, mengingat isi narasi yang beredar seharusnya bisa dikenali sebagai informasi yang tidak valid.

    Terpisah, Kasi Humas Polres Magetan Ipda Indra Suprihatin mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar tersebut. “Sampai sekarang (aksi demo) nihil,” katanya. [fiq/ted] 

  • IMM Lamongan Suarakan Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR dan Desak Revolusi Polri

    IMM Lamongan Suarakan Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR dan Desak Revolusi Polri

    Lamongan (beritajatim.com) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan turun ke jalan untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan menuntut revolusi Polri, pasca tragedi Kendaraan Taktis (Rantis) yang merenggut nyawa pengemudi ojek online (Ojol) dalam aksi demonstrasi di Jakarta.

    Aksi demonstrasi yang digelar IMM Lamongan menyasar dua titik, yakni Mapolres Lamongan dan Gedung DPRD Lamongan, Minggu (31/8/2025).

    Ketua umum PC IMM Lamongan, Alexi Candra Putra, mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPR sangat tidak tepat, di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.

    “Kami juga menyayangkan sikap arogansi yang dilakukan oleh anggota DPR saat merespon aspirasi rakyat,” kata Alexi.

    IMM Lamongan juga menuntut revolusi Polri secara menyeluruh, sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengamankan para demonstran, hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta.

    “Kami mendesak Kapolri untuk mengundurkan diri, segera adili oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, segera revolusi Polri, dan Mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Bersamaan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi, beberapa objek vital di Lamongan ditutup, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti SPBU di Jalan Kombespol M. Duryat, yang lokasinya tak jauh dari Mapolres Lamongan.

    Kemudian kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Lamongan, melakukan langkah antisipasi dengan menutup papan nama dan neon box menggunakan spanduk bekas.

    Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menjelaskan pihaknya tidak memberikan instruksi untuk penutupan objek vital di wilayah Lamongan.

    “Untuk SPBU bisa ditanyakan kepada pengelolah, untuk layanan Samsat, hari minggu memang tutup. Besok (Senin) layanan tetap normal seperti biasa,” ujar AKBP Agus. [fak/aje]

  • Kericuhan Makassar Makan Korban, Ini Janji Kapolda Sulsel

    Kericuhan Makassar Makan Korban, Ini Janji Kapolda Sulsel

    Sebelumnya, pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian berseragam lengkap tak terlihat sama sekali di lokasi kerusuhan. Padahal, kerusuhan itu berlangsung berjam-jam, dari Jumat malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Padahal, awalnya suasana di Makassar masih berjalan damai. Aksi solidaritas atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil baracuda Brimob Polri, digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 WITA.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 WITA, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 WITA.

  • Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan dampak serius kerusuhan yang terjadi di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Kerusuhan itu menyebabkan kebakaran, penjarahan, serta hilangnya sejumlah aset, arsip, dan cagar budaya.

    “Jadi, saya akan bacakan runutannya dan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kejadian tadi malam di lingkungan kantor Kabupaten Kediri mengakibatkan beberapa gedung ya, beberapa gedung, aset, data arsip inventaris hilang karena kebakaran dan dijarah oleh oknum,” ujar Hanindhito Himawan Pramana, pada Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, kebakaran dan kerusakan terjadi di kantor DPRD, Samsat, hingga 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah Polsek di wilayah hukum Kediri juga terdampak akibat serangan massa.

    “Kurang lebih ada 18 OPD yang terdampak atas kejadian tersebut,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan saat ini Pemkab bersama pihak terkait masih melakukan inventarisasi terhadap aset, data, maupun arsip yang hilang atau terbakar. Ia juga menyoroti kerusakan pada Museum Bagawan Tabari, yang kehilangan sejumlah koleksi bersejarah.

    “Yang berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi museum Bagawan Tabari dalam kondisi kaca-kaca yang pecah di mana salah satu benda peninggalan yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi wastra kain batik,” jelasnya.

    Mas Dhito berharap benda-benda bersejarah yang dijarah bisa dikembalikan.

    “Ini yang saya harapkan kalau ada yang sadar gitu ya karena ini peninggalan bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil. Silakan dikembalikan, ditaruh di Pemkab,” tegasnya.

    Kerusuhan juga berdampak pada lumpuhnya aktivitas Pemkab.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini karena kantor kami adalah rumah kedua kami di mana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten ini diambil dan diputuskan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” ungkapnya.

    Meski begitu, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

    “Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pelayanan besok tetap berjalan secara normal terutama di bidang pelayanan publik, kesehatan, lalu kependudukan dan catatan sipil,” kata putra Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tersebut.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

    “Lalu, kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Jika mungkin ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan berakibat hari ini Pemkab hangus terbakar dan gedung dewan juga hangus,” ucapnya.

    Mas Dhito menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan menolak provokasi.

    “Kami berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kediri tetap damai, tetap aman, kondusif, guyub rukun dan tidak terprovokasi,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa yang muncul dalam gelombang aksi demo.

    “Kami paham, saya selaku pribadi dan mewakili jajaran pemerintah Kabupaten turut berduka atas meninggalnya saudara kita Awan driver ojek online yang kemarin ramai di media,” jelasnya.

    Bupati merinci sejumlah ruangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang hangus terbakar, termasuk kantor Bupati, kantor Wakil Bupati, Kesbangpol, Inspektorat, BKD, BPKAD, Disnaker, Bappeda, hingga gedung DPRD. Data kepegawaian, arsip bantuan organisasi masyarakat, serta aset daerah juga dipastikan hilang.

    “Dengan kondisi ini demokrasi adalah ruang tumbuhnya suara rakyat. Bukan tempat runtuhnya harapan. Saat fasilitas umum terbakar dan kantor bersama dirusak yang hancur bukan hanya sekedar bangunan tapi juga hati kita semua,” tutur Mas Dhito.

    “Api boleh padam, hari ini api sudah padam, rekan-rekan media bisa lihat. Namun luka sosial akan lama sembuh bila kita tidak belajar. Mari kita renungkan bersama perbedaan pandangan adalah sebuah fitrah. Tapi persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah jalan menuju masa depan,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Ini Imbauan Polisi soal Rencana Demo di Depan DPRD Lampung Hari Ini

    Ini Imbauan Polisi soal Rencana Demo di Depan DPRD Lampung Hari Ini

    Liputan6.com, Lampung – Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung pada hari ini, Senin (1/9/2025).

    Terkait hal tersebut, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengimbau agar demo berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

    “Saya minta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai serta hindari provokasi maupun aksi anarkis,” kata Helmy di Bandar Lampung, Minggu (31/8/2025).

    Dia menuturkan, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, Helmy mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab.

    “Silakan sampaikan aspirasi, itu hak yang dijamin konstitusi. Tapi mari kita lakukan dengan cara-cara yang tertib, damai, dan tidak menimbulkan keresahan,” jelas dia.

     

  • Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Penjelasan Kapolda Sulsel soal Tak Adanya Polisi Saat Kericuhan di Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono muncul ke publik pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik vital di Kota Makassar, yang terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025.

    Adapun kehadirannya terlihat pada acara Deklarasi Damai Forkopimda Sulsel yang digelar di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Minggu (31/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Rusdi dicecar awak media terkait keberadaan personel Polri saat kerusuhan di Makassar, di mana Gedung DPRD Kota Makassar, dan Sulsel kena amukan massa dan terbakar.

     

    “Semua ada, kita ada. Kami ada dan kami di-backup oleh Pangdam (XIV Hasanuddin),” jawab Rusdi.

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com aparat kepolisian berseragam lengkap tak terpantau sama sekali dalam kerusuhan yang terjadi di titik-titik vital di Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Aksi damai awalnya digelar oleh sejumlah titik pada Jumat siang sebagai bentuk solidaritas tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil baracuda milik Brimob Polri. Di antara di depan Kampus Unhas, depan Kampus UMI, depan Kampus Unibos, depan Kampus UNM, depan Kampus Unismuh dan beberapa titik lainnya di Kota Makassar.

    Aksi tersebut berlanjut hingga malam. Sekitat pukul 20.30 Wita, sekelompok massa kemudian membakar Pos Polantas yang berada di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin.