Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menyampaikan terdapat 43 korban akibat aksi tersebut yang dirawat di RS Polri, terdiri atas 40 lebih aparat kepolisian dan masyarakat. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, sementara 17 orang masih dirawat, termasuk 14 anggota Polri dan tiga warga sipil.

    Beberapa korban mengalami luka berat, seperti cedera kepala hingga operasi tempurung yang diganti titanium, tangan putus yang berhasil disambung, hingga seorang korban yang mengalami kerusakan ginjal setelah diinjak-injak dan kini harus menjalani cuci darah.

    Prabowo juga menyoroti adanya korban dari masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk seorang perempuan yang patah tulang ketika motornya dirampas perusuh serta empat aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang menjadi korban meski tidak terlibat politik maupun aksi demonstrasi.

    Menurut Presiden, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.

    Kepala Negara menegaskan bahwa polisi wajib melindungi demonstrasi yang dilakukan secara damai. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Presiden menilai sejumlah aksi sudah disusupi kelompok perusuh dengan tujuan merusak fasilitas publik, membakar gedung DPR dan DPRD, serta melukai aparat.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Prabowo.

    Selain perintah kenaikan pangkat, Prabowo juga meminta agar para korban mendapatkan penghargaan lain berupa kesempatan pendidikan lanjutan serta dukungan penuh bagi keluarga mereka.

    “Jadi saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ, saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” kata Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respon aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Respon aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas puluhan korban luka dalam peristiwa itu, baik dari unsur kepolisian maupun masyarakat.

    Menurut Presiden, hingga saat ini masih ada 17 orang yang dirawat, termasuk seorang perempuan yang mengalami patah tulang setelah motornya dirampas perusuh.

    Kepala Negara menegaskan hak menyampaikan pendapat dijamin Undang-Undang, namun harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menilai sejumlah aksi telah disusupi perusuh yang berniat merusak dan membakar fasilitas publik, termasuk gedung DPR dan DPRD.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Presiden.

    Prabowo menyatakan pemerintah akan bertindak tegas dan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi anarkis tersebut.

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ucapnya.

    Prabowo juga memerintahkan agar seluruh petugas kepolisian yang menjadi korban dinaikkan pangkat luar biasa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka menjaga keamanan negara.

    Diketahui, Presiden Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin, menjenguk belasan polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat unjuk rasa massa di beberapa daerah di Jakarta pekan lalu, yang berujung ricuh.

    Prabowo, yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengaku dirinya merasa terpanggil untuk menjenguk dan melihat langsung keadaan aparat kepolisian yang terluka karena membela negara, dan rakyat.

    “Hari ini, saya merasa terpanggil, harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera,” kata Presiden Prabowo.

    Jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu, Presiden menyebut ada lebih dari 40 orang. Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka, yang dirawat di RS Polri itu, telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Olah TKP Kebakaran DPRD Makassar

    Polisi Olah TKP Kebakaran DPRD Makassar

    Foto

    Agung Pambudhy – detikNews

    Senin, 01 Sep 2025 17:00 WIB

    Jakarta – Tim Labfor Polda Sulsel olah TKP kebakaran Gedung DPRD Makassar untuk telusuri sumber api. Polisi sebut kerugian capai Rp250 miliar dan pelaku teridentifikasi.

  • Aksi unjuk rasa HMI di DPRD DIY berlangsung damai

    Aksi unjuk rasa HMI di DPRD DIY berlangsung damai

    “Kami tentu berterima kasih kepada para mahasiswa dan kawan-kawannya yang telah melakukan aksi secara damai di Yogyakarta. Ini wujud komitmen kita bersama bahwa partisipasi aspirasi masyarakat harus disampaikan secara damai,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, berlangsung aman dan damai.

    Puluhan mahasiswa datang beriringan sambil membawa spanduk dan poster tuntutan, sebelum akhirnya duduk bersama dan bergantian berorasi secara tertib di pelataran gedung dewan.

    “Kami tentu berterima kasih kepada para mahasiswa dan kawan-kawannya yang telah melakukan aksi secara damai di Yogyakarta. Ini wujud komitmen kita bersama bahwa partisipasi aspirasi masyarakat harus disampaikan secara damai,” ujar Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar usai menemui massa aksi.

    Menurut Umaruddin, kehadiran mahasiswa dengan cara damai merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga Yogyakarta tetap kondusif.

    Ia menegaskan DPRD DIY selalu membuka ruang dialog dan diskusi dengan masyarakat, termasuk para peserta unjuk rasa.

    Dia berjanji setiap aspirasi mahasiswa kali ini tidak berhenti di Yogyakarta, tetapi segera diteruskan ke DPR RI pada hari yang sama.

    “Pimpinan, para komite sudah sepakat aspirasi semua akan kita kirim ke Jakarta. Hari ini juga akan dikirimkan, dialamatkan ke DPR RI,” ujarnya menambahkan.

    Penanggung jawab umum aksi HMI Cabang Yogyakarta Isra menyatakan unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa.

    Dia mengaku prihatin dengan sejumlah pernyataan anggota DPR RI yang belakangan menuai kontroversi, termasuk persoalan korupsi yang masih marak.

    “Kita semua tahu kondisi bangsa hari ini, ya. Beberapa pernyataan DPR yang memang sangat kontroversial. Juga berkaitan dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang memang perlu kita perjuangkan bersama, karena kasus korupsi yang terjadi di negara ini masih begitu marak,” kata Isra.

    Ia menyebutkan beberapa poin tuntutan yang dibawa mahasiswa HMI, antara lain reformasi birokrasi, pengusutan tuntas pelanggaran hak asasi manusia, reformasi Polri, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, serta mendesak aparat menindak secara transparan kasus penindasan pengemudi ojek online.

    Menurut Isra, tuntutan itu lahir dari keinginan mahasiswa untuk memastikan negara hadir dalam melindungi rakyat.

    Sepanjang jalannya aksi, pihak kepolisian bersama TNI yang berada di sekitar halaman DPRD DIY tampak menjaga keamanan secara persuasif.

    Di ujung aksi, para mahasiswa pun mengajak para anggota DPRD DIY beserta aparat TNI/Polri berfoto bersama sebagai simbol komitmen menjaga Yogyakarta tetap aman.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,”

    Makassar (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh menganugerahi pangkat Anumerta kepada tiga orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,” kata Zudan melaui siaran persnya diterima, Senin.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Taspen merespon cepat kejadian ini dengan berkoordinasi lintas institusi untuk memastikan ASN terdampak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Ia menyatakan, mereka adalah contoh Aparatur Sipil negara yang berdedikasi bagi bangsa dalam kondisi apapun. Negara akan memastikan ASN yang meninggal dunia tersebut mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasinya.

    Sebagai langkah konkret, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis tentang Pensiun Janda/Duda terhadap ASN yang menjadi korban meninggal dunia saat terjadinya insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar.

    Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel ini juga memastikan ASN yang menjadi korban dalam insiden tersebut akan menerima penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Pemerintah melalui BKN memberikan pegawai ASN yang menjadi korban saat melaksanakan tugas, yakni Saiful Akbar memenuhi kriteria untuk diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.

    Selain itu, pihak keluarga juga diberikan status pensiun janda, duda anumerta 72 persen dari dasar pensiun, santunan, hak keuangan yang berupa santunan kematian kerja, uang duka, serta biaya pemakaman dan atau bantuan beasiswa.

    Adapun total ketiga pegawai pemerintah yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar yakni Saiful Akbar selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tallo.

    Muhammad Akbar Basri disapa Abay menjabat Staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Sarinawati menjabat Staf Sekertariat DPRD Kota Makassar.

    Sebelumnya, insiden awal pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa demonstrasi terjadi pada Jumat (29/8) malam sekira pukul 19.00 WITA, disaat bersamaan akan dilaksanakan rapat paripura. Massa akhirnya memaksakan masuk lalu secara anarkis merusak mobil hingga membakarnya.

    Api semakin membesar hingga membakar seluruh gedung hingga Sabtu, (30/8) dini hari. Sejumlah orang masih terjebak di dalam gedung, sementara massa terus berdatangan mengepung kantor dewan itu. Dari hasil assement BPBD Makassar mencatat ada delapan korban, tiga dinyatakan meninggal dunia dan lima luka.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demonstran minta DPRD Maluku desak Ketua DPR RI mundur

    Demonstran minta DPRD Maluku desak Ketua DPR RI mundur

    “Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap am

    Ambon (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Maluku, menuntut DPRD Maluku mendesak Ketua DPR RI untuk mundur dari jabatannya.

    Koordinator Aliansi Rakyat Maluku, Fadel Notanubun dalam orasinya di Ambon, Senin menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik terhadap penderitaan masyarakat.

    “Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” tegas Fadel.

    Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan DPR hanya memperlebar jarak sosial antara rakyat dengan wakilnya di Senayan.

    “Bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai representasi rakyat, jika kebijakan yang dibuat justru memperkaya diri sendiri dan menambah beban rakyat melalui pajak baru? Ini jelas kebijakan elitis dan tidak berkeadilan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Ketua DPR RI hingga anggotanya dianggap gagal mewakili rakyat, karena menyetujui sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas. Mulai dari pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai gelombang penolakan, revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antikorupsi.

    Penyerahan poin tuntutan aksi mass kepada Ketua DPRD Maluku (ANTARA/Dedy Azis)

    Hingga pembahasan RKUHP yang sarat pasal kontroversial, semua menambah daftar panjang kekecewaan publik. Kritik semakin tajam ketika DPR dinilai tidak transparan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan, sehingga rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara mereka.

    Lebih lanjut, Fadel juga menekankan bahwa aksi ini tidak hanya sekadar penolakan, melainkan juga menawarkan solusi struktural. Aliansi mendesak segera disahkannya Rancanga Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dianggap menjadi instrumen penting bagi keadilan pembangunan.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menerima langsung aspirasi massa. Ia mengapresiasi cara penyampaian tuntutan yang dilakukan secara damai dan tertib.

    “Apa yang disampaikan hari ini adalah suara rakyat Maluku yang harus didengar. DPRD Maluku berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk desakan kepada Ketua DPR RI untuk mempertimbangkan langkah terbaik bagi bangsa, dan kita serahkan ke Ketum Partai Politik,” kata Benhur.

    Ia menambahkan, pihaknya juga mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.

    “Kami menyadari bahwa RUU DKP adalah kebutuhan mendesak bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku. Aspirasi ini akan kami kawal di tingkat pusat, karena menyangkut kepentingan rakyat yang selama ini sering dianaktirikan dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar Benarkan Sahroni-Uya Kuya Cs Masih Dapat Gaji Walau Sudah NonAktif dari DPR

    Banggar Benarkan Sahroni-Uya Kuya Cs Masih Dapat Gaji Walau Sudah NonAktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan anggota DPR yang berstatus nonaktif, seperti Ahmad Sahroni (Nasdem), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (Nasdem), dan Uya Kuya (PAN), tetap menerima gaji dan tunjangan.

    Hal itu disampaikannya menanggapi polemik sejumlah partai politik yang menonaktifkan kader mereka di parlemen.  Menurut Said, baik tata tertib DPR maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak mengenal istilah nonaktif.

    “Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, dan Golkar. Seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu. Dan memang tidak boleh lah ya,” kata Said, Senin (1/9/2025). 

    Meski begitu, politisi PDIP tersebut mengakui secara teknis anggaran untuk gaji anggota DPR tetap berjalan.

    “Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji. Iya lah, karena sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya. 

    Said menjelaskan keputusan terkait anggaran sudah tidak lagi berada di Badan Anggaran (Banggar).

    “Kan tidak di Banggar lagi posisinya, Banggar sudah memutuskan. Sekarang kalau begitu diputuskan, kan di bagian pelaksana. Pelaksananya bukan Banggar, itu sudah di KL masing-masing,” jelasnya. 

    Setali tiga uang, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan penjelasan tersebut. Menurutnya, status nonaktif tidak berdampak pada hak keuangan anggota DPR karena istilah itu tidak diatur dalam UU MD3.

    Dengan demikian, meskipun secara politik kader tertentu dinonaktifkan partainya, secara hukum dan administrasi mereka tetap berstatus anggota DPR dengan hak penuh, termasuk gaji dan tunjangan. 

    “Ya, karena istilah nonaktif itu tidak dikenal dengan Undang-Undang MD3 sehingga tidak bermakna nonaktif itu diberhentikan. Tentu saja kalau tidak diberhentikan, segala haknya sebagai anggota masih akan mereka dapatkan,” kata Feri saat dihubungi Bisnis.

  • Reborn Indonesia hapus jejak vandalisme imbas demonstrasi Bandung

    Reborn Indonesia hapus jejak vandalisme imbas demonstrasi Bandung

    “Hari ini kami mengecat, menghilangkan hasil vandalisme-vandalisme, hasil bekas dari aksi demonstrasi masa kemarin. Hal ini kami lakukan, karena kami cinta kota ini, Bandung adalah kota kita, Bandung juara dan Bandung cinta damai,”

    Bandung (ANTARA) – Komunitas motor Reborn Indonesia, pada Senin ini, melakukan pengecatan pada beberapa fasilitas kota di sekitaran Jembatan layang Cikapayang, guna menghapus jejak-jejak aksi vandalisme imbas demonstrasi di Bandung yang berakhir ricuh.

    Founder Reborn Indonesia Indra Kusuma Wardhana (Baba Sang Legenda), mengatakan aksi ini dilakukan oleh pihaknya melalui divisi Reborn for Humanity yang kerap menjalankan gerakan sosial, guna membantu mengembalikan keindahan Kota Bandung.

    “Hari ini kami mengecat, menghilangkan hasil vandalisme-vandalisme, hasil bekas dari aksi demonstrasi masa kemarin. Hal ini kami lakukan, karena kami cinta kota ini, Bandung adalah kota kita, Bandung juara dan Bandung cinta damai,” kata Indra di lokasi pengecetan ulang.

    Kegiatan ini, diakui Indra, kerap dilakukan pihaknya yang rutin dilaksanakan tiap 17 Agustus dengan pengecatan trotoar, atau menghapus coretan-coretan vandalisme di sudut-sudut kota.

    Untuk kegiatan kali ini, Indra mengatakan yang terlibat pada tahap awal sekitar 20 orang dengan harapan akan semakin banyak yang datang, termasuk beberapa pemengaruh (influencer) yang akan hadir seperti Eddi Hidayatullah (Brokoli), guna membantu aksi kali ini yang dipusatkan di sekitaran konsentrasi massa demonstrasi.

    “Sebagaimana sering kita lakukan di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Braga dan lainnya. Hanya kali ini yang kita fokus di area terdampak vandalisme di seputaran konsentrasi massa demonstrasi,” ucapnya.

    Demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh.

    Di Bandung akibat demo tanggal 29-30 Agustus 2025, sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah jembatan Pasoepati mengalami kerusakan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ni’matullah: Akar Demonstrasi dari Kegelisahan Hidup Rakyat, Bukan Sekadar Aksi Brutal

    Ni’matullah: Akar Demonstrasi dari Kegelisahan Hidup Rakyat, Bukan Sekadar Aksi Brutal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan, Ni’matullah, angkat bicara mengenai situasi sosial politik yang belakangan ini diwarnai gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

    Menurutnya, unjuk rasa yang merebak dalam beberapa pekan terakhir tidak bisa dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat yang kian berat.

    “Sebagian besar demonstrasi bersumber dari kegelisahan hidup masyarakat dimana pajak-pajak makin mencekik, harga-harga makin sulit dijangkau, bahkan beras jadi barang langka dan seolah ‘hilang’ dalam sebulan terakhir,” ujarnya, Senin (1/9/2025).

    Ni’matullah menilai keresahan itu semakin diperburuk oleh perilaku sebagian elit politik yang dinilai kurang etis. Ia menyebut aksi joget dan ucapan-ucapan tanpa kontrol dari pejabat publik justru menambah kemarahan rakyat.

    “Hal-hal seperti itu memicu perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.

    Terkait insiden pembakaran dan penjarahan yang mewarnai aksi massa, Ni’matullah menyebut peristiwa itu bukanlah representasi aspirasi rakyat, melainkan ulah kelompok kecil yang ia istilahkan sebagai “penumpang gelap.”

    “Mereka memanfaatkan momentum, apalagi pada Jumat dan Sabtu pekan lalu ketika aparat, khususnya polisi, tampak menghilang dari lapangan sehingga aksi brutal berlangsung leluasa,” katanya.

    Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak semata-mata melihat demonstrasi dari sisi keamanan.

  • Anak-Anak SD Terlihat di Tengah Aksi Demo, Panjat Pagar DPRD Lampung

    Anak-Anak SD Terlihat di Tengah Aksi Demo, Panjat Pagar DPRD Lampung

    Komunitas ojek online (ojol) di Lampung memastikan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Mereka menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi pihak tertentu.

    Ketua Umum Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) Lampung, Miftahul Huda mengatakan, keputusan itu diambil setelah musyawarah bersama seluruh ketua komunitas ojol se-Lampung.

    “Kami sudah bersepakat tidak hadir atau turun dalam aksi demonstrasi tersebut,” kata Miftahul Huda, Senin (1/9).

    Dia bilang, salah satu alasan penolakan bergabung dalam aksi karena adanya indikasi gerakan yang ditunggangi pihak tertentu. 

    ”Kami menilai ada anasir dan penunggang gelap di balik aksi itu. Kami ingin Lampung tetap kondusif,” jelas dia.

    Sebagai bentuk solidaritas, para driver bahkan disarankan untuk off-bid atau menonaktifkan aplikasi sementara waktu.

    “Kalau ada yang memakai atribut ojol saat aksi besok, itu bukan bagian dari ojol Lampung,” ujar dia.

    Selain itu, dia meminta aparat kepolisian bertindak tegas jika ada pihak yang menyalahgunakan atribut ojol untuk melakukan tindakan anarkis. “Silakan ambil tindakan tegas dan terukur sesuai aturan. Ojol Lampung kondusif,” tutup dia.