Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tegaskan Tak Akan Mundur Meski Demo Ricuh, Prabowo: Rakyat Bersama Saya

    Tegaskan Tak Akan Mundur Meski Demo Ricuh, Prabowo: Rakyat Bersama Saya

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tak akan mundur menghadapi aksi demo yang berakhir ricuh beberapa hari terakhir.

    Itu diungkapkannya saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

    ”Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” katanya, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Di kesempatan itu, ia menyampaikan keprihatinannya atas puluhan korban terluka di peristiwa demo ricuh, baik dari kepolisian maupun masyarakat.

    Hingga saat ini, ada 17 orang yang masih dalam perawatan. Termasuk, seorang perempuan yang mengalami patah tulang setelah motornya dirampas perusuh.

    Prabowo menegaskan, menyampaikan pendapat memang dilindungi Undang-Undang, namun harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

    ”Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Prabowo pun menilai sejumlah aksi yang terjadi telah disusupi kelompok yang berniat merusak fasilitas publik, termasuk gedung DPR dan DPRD.

    ”Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Presiden.

    Pemerintah pun akan menindak tegas dan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi anarkis tersebut.

    ”Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo menjenguk belasan polisi yang terluka akibat akibat unjuk rasa massa di beberapa daerah di Jakarta pekan lalu, yang berujung ricuh.

    Jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu, Presiden menyebut ada lebih dari 40 orang.

    Meski demikian, sebagian besar dari mereka, yang dirawat di RS Polri itu, telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

  • Mahasiswa Desak Realisasi Program Rp3 Juta per RT, Ini Jawaban Pemkab

    Mahasiswa Desak Realisasi Program Rp3 Juta per RT, Ini Jawaban Pemkab

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menanggapi pertanyaan mahasiswa terkait program bantuan Rp3 juta untuk setiap RT sebagaimana tercantum dalam visi-misi bersama Bupati Nanik Endang Rusminiarti.

    Suyatni menegaskan, program tersebut telah dituangkan dalam kontrak resmi di hadapan notaris. Ia bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya bersama bupati apabila dalam dua tahun setelah memiliki kewenangan menyusun APBD tidak mampu merealisasikan janji tersebut.

    “Dicatat, ini bukan hanya janji. Saya sudah kontrak di hadapan notaris, tertulis, bisa dicek. Kalau dua tahun setelah berwenang menyusun APBD tidak bisa menjalankan program itu, saya dan bupati bersedia mundur,” ujarnya di hadapan massa aksi Magetan Bersuara di depan Gedung DPRD Magetan, Senin (1/9/2025).

    Menurutnya, kewenangan penuh untuk menyusun anggaran baru berjalan mulai tahun 2026. Karena itu, ia memastikan program Rp3 juta per RT akan mulai dilaksanakan tahun depan.

    “Kami sudah sepakat dengan dewan, meskipun pembahasan anggaran sedang berjalan, program RT minimal Rp3 juta akan dilaksanakan tahun 2026. Tahun depan, titeni cah. Di depan notaris saya akan mundur bila tidak terlaksana,” tegasnya.

    Suyatni menambahkan, tuntutan agar program itu dijalankan pada 2025 tidak memungkinkan karena anggaran telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya.

    “Kalau tuntutannya 2025 tidak bisa, karena anggaran sudah disusun setahun sebelumnya. Tidak mungkin. Jadi program ini akan berjalan mulai 2026, setiap tahun,” katanya. [fiq/ian]

  • Puluhan Aktivis HMI Malang Kecam Sikap DPR RI

    Puluhan Aktivis HMI Malang Kecam Sikap DPR RI

    Malang (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (1/9/2025).

    Aksi ini digelar untuk menuntut perbaikan di tubuh DPR RI agar para elit Senayan tidak lagi menimbulkan kegaduhan dengan pernyataan kontroversial, termasuk desakan pembatalan tunjangan yang dianggap terlalu besar.

    Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menegaskan bahwa pihaknya mendorong adanya perombakan di DPR RI melalui partai-partai pemilik kursi. Menurutnya, lembaga legislatif harus benar-benar diatur secara baik agar kinerjanya sesuai dengan harapan publik.

    “Pada prinsipnya kita ingin lembaga DPR ini benar-benar diatur dengan sebaiknya, bisa dirombak, bisa diatur, baik itu urusan komposisinya. Bagaimana statement-statement anggota-anggota DPR yang harus menyadari bahwa mereka adalah public figure, tidak boleh menyampaikan apa-apa yang bisa memancing amarah,” ujar Mirdan.

    Ia menambahkan, keresahan publik akibat pernyataan kontroversial dan kebijakan DPR telah menimbulkan demonstrasi besar hingga memicu bentrokan di sejumlah kota. Hal itulah yang kemudian menggerakkan HMI Cabang Malang untuk turun ke jalan menyuarakan keresahan serupa.

    “Sehingga itu juga membuat teman-teman HMI merasa tergerak untuk turun dan menyampaikan hal yang sama, menyampaikan suara yang sama dengan atas nama instansi. Jadi ini berangkat dari keresahan. Selain itu keresahan yang kita alami tentang kondisi-kondisi yang terjadi di bangsa hari ini, khususnya di tubuh DPR,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa. Ia juga bersyukur aksi berjalan dengan aman dan kondusif.

    “Insya Allah tuntutan akan kami sampaikan ke pusat. Tuntutannya ada yang sama yakni segera diundangkan RUU perampasan aset. Dan ada evaluasi dari DPR dan Kepolisian karena itu isu besar saat ini,” ujar Amithya. [luc/suf]

  • Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD Megapolitan 1 September 2025

    Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD Megapolitan 1 September 2025

    Demo di Depok 3 September Batal, Aspirasi Sudah Ditampung Pemkot-DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Perkumpulan Organisasi Kota Depok dan Aliansi Masyarakat Kota Depok batal demo di Balai Kota Depok, Rabu (3/9/2025) mendatang.
    Aksi demo rencananya menyoroti Peraturan Wali Kota Depok Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 
    “Kami bersuara dan bersatu, menyatakan sikap dan akan menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi atas kekecewaan kami. Mengacu pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” bunyi isi surat tersebut.
    Rencananya, aksi demo digelar secara damai pada Rabu sejak pukul 09.00 WIB, dipusatkan di Balai Kota Depok dan Kantor DPRD Depok. 
    “Massa aksi kurang lebih 1.000 orang. Grand Issue yaitu batalkan Perwal No. 97 Tahun 2021,” kutip isi surat.
    Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mengatakan demo tersebut batal karena aspirasi langsung ditampung oleh Pemerintah Kota Depok dan DPRD Depok.
    “Sudah ada pembatalan, jadi kemarin kami berkomunikasi dengan beliau dari pihak yang mengajukan unjuk rasa dan tadi sudah bertemu dengan beliau dan sudah menyampaikan aspirasi, diterima langsung,” ucap Abdul kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
    Ia menjelaskan, tuntutan terkait tunjangan DPRD Depok sudah diakomodir dan dalam pengkajian oleh pihak terkait. 
    “Dan kita didampingi dengan Pak Dandim, ada Ketua DPRD juga dan sudah diakomodir apa yang menjadi harapannya,” jelas Abdul. 
    “Artinya tuntutannya juga sudah diakomodir dan sudah ada surat pembatalan ke kita. Jadi tidak jadi ya,” sambungnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disetujui Semua Fraksi, DPRD Kabupaten Tangerang Batalkan Kenaikan Tunjangan

    Disetujui Semua Fraksi, DPRD Kabupaten Tangerang Batalkan Kenaikan Tunjangan

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, membatalkan kenaikan tunjangan seluruh anggota DPRD tahun anggaran 2025. Kesepakatan itu telah disetujui seluruh fraksi dan pemerintah.

    Dilansir kantor berita Antara, Senin (1/9/2025), Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyampaikan pembatalan itu atas kesepakatan seluruh fraksi dan pemerintah daerah di Tangerang. Muhamad mengatakan pembatalan itu sebagai respons atas aspirasi demonstrasi mahasiswa serta masyarakat.

    “Poin dari kesimpulan atas hasil dialog bersama fraksi DPRD bersama pemda. Kami setuju untuk membatalkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 yang di dalamnya mengatur kenaikan tentang tunjangan perumahan,” kata Muhamad Amud.

    Muhamad mengatakan seluruh anggota dewan yang tergabung dalam fraksi-fraksi akan segera menindaklanjuti hasil dialog langsung bersama mahasiswa serta masyarakat. Dialog itu terkait pembatalan rancangan kenaikan tunjangan yang tertuang dalam Perbup nomor 1 tahun 2025 tersebut.

    “Untuk tunjangan perumahan sendiri teman-teman dilihat aturannya di bawah itu, jelas di PP 18 tahun 2017 dan sudah diubah menjadi PP nomor 1 tahun 2023 ada juga surat dari Kemendagri itu yang menjelaskan tentang mekanisme pemberian tunjangan perumahan,” jelasnya.

    Dia mengungkapkan, rancangan kenaikan tunjangan untuk tahun 2025 tertuang dalam Perbup nomor 1 yang mengatur kenaikan besaran tunjangan bagi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menjadi Rp 43,5 juta untuk Ketua. Sementara, besaran tunjangan bagi Wakil Ketua sebesar Rp 39,4 juta dan Rp 35,4 juta untuk anggota DPRD.

    Namun, dengan adanya pembatalan kebijakan tersebut, aturan terkait tunjangan kembali merujuk pada Perbup Nomor 94 Tahun 2023 dengan besaran jumlah kenaikan Rp 35 juta untuk Ketua, Rp 34 juta untuk Wakil Ketua, serta Rp 32 juta untuk anggota.

    “Kalau dibuat baru rasanya tidak mungkin, kita akan mungkin menggunakan aturan sebelumnya, mulai tanggal 4 akan dibatalkan. Nanti kita kembali ke Perbup tahun 2023 ke semula,” jelasnya.

    Selain itu, kata Amud, usulan lain dari mahasiswa dan masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penerimaan langsung oleh DPRD. Usulan itu mengenai prihal transparansi masalah tunjangan DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Kami juga sudah memberikan permohonan maaf atas dinamika di tengah masyarakat. Dan saya jelaskan seperti yang berkembang di media, dan itu tunjangan belum dipotong pajak, ada pajak wajib kita berikan dan wajib kita lakukan,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengklaim tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada tahun anggaran 2025.

    “Yang jelas sampai sekarang DPRD Kabupaten Tangerang belum ada kenaikan gaji dan tunjangan, sama seperti tahun sebelumnya,” ucap Kholid.

    Ia menyatakan, sebagai menanggapi sejumlah isu yang berkembang baru-baru ini terkait kenaikan gaji wakil rakyat tidak mempengaruhi kondisional di daerah. Sebab, katanya, untuk rencana kenaikan gaji atau tunjangan bagi anggota DPRD terdapat mekanisme penilaian penaksiran nilai properti dan keputusan dari pemerintah daerah setempat.

    “Kalau kita usul penyelenggara pemerintah daerah, bukan lagi pejabat negara. Kalau DPR RI pejabat negara, dan tentunya mungkin pemerintah memiliki pertimbangan dengan beban tugas yang lainnya,” jelasnya.

    Kendati demikian, atas adanya pengakuan dari pimpinan dewan terkait tidak adanya kenaikan soal tunjangan tersebut membuat banyak pihak yang menanggapinya.

    Salah satunya dari kelompok mahasiswa, bahwa pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, yang mengklaim tidak adanya kenaikan gaji bagi anggota dewan pada tahun anggaran 2025 tidak benar.

    Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Endang menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD tentang tidak adanya kenaikan gaji itu dinilai sudah berbohong terhadap publik.

    “Keterangan itu (tidak ada kenaikan gaji) patut dipertanyakan dan sebuah kebohongan. Ucapan itu justru menimbulkan kecurigaan karena fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya,” ungkapnya.

    Ia menyebutkan, berdasarkan dokumen Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025, menaikkan besaran tunjangan bagi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menjadi Rp 43,5 juta untuk Ketua.

    Sementara, besaran tunjangan bagi Wakil Ketua sebesar Rp39,4 juta dan Rp35,4 juta untuk anggota DPRD. Hal ini menunjukkan, kata Endang, bahwa besaran tunjangan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana, pada Perbup Nomor 99 Tahun 2022, tunjangan perumahan ditetapkan Rp33 juta untuk Ketua, Rp32 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp30 juta bagi anggota DPRD.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/eva)

  • Ketua DPRD Pasuruan Ingatkan Anggota: Hati-Hati Berucap, Jangan Picu Kegaduhan

    Ketua DPRD Pasuruan Ingatkan Anggota: Hati-Hati Berucap, Jangan Picu Kegaduhan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menekankan pentingnya kehati-hatian para wakil rakyat dalam berkomunikasi. Menurutnya, setiap ucapan bisa saja dipelintir jika disampaikan tanpa pertimbangan.

    Ia meminta seluruh anggota dewan maupun ketua DPC untuk lebih menahan diri di ruang publik. “Saya minta jangan ada komentar yang tidak perlu, karena bisa memicu persepsi yang salah di masyarakat,” ujar Samsul Hidayat, Senin (1/9/2025).

    Dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), sudah diputuskan bahwa hasil pembahasan internal tidak harus diumbar di media sosial. Langkah ini diambil demi menjaga kondusifitas dan mencegah munculnya polemik baru.

    “Kalau rapat sudah dibicarakan di forum resmi, cukup disimpan di forum tersebut. Tidak semua hal harus diumumkan ke publik lewat sosmed,” tegasnya.

    Samsul menilai bahwa peran dewan sangat strategis sehingga setiap sikap harus dijaga. Karena itu, ia mengingatkan agar anggota legislatif lebih fokus bekerja dibanding mencari perhatian dengan pernyataan kontroversial.

    “Kita ini wakil rakyat, jadi harus bisa memberi teladan. Jangan sampai yang kita ucapkan justru menimbulkan kegaduhan,” katanya.

    Selain itu, ia juga mendorong semua anggota dewan untuk lebih mengedepankan kerja kolektif. Menurutnya, dengan saling menguatkan, DPRD bisa menjalankan fungsi dengan lebih baik. “Kerja sama antar anggota adalah kunci. Kalau solid, masyarakat pasti akan merasakan manfaatnya,” tutur Samsul.

    Dengan pesan ini, Ketua DPRD berharap para anggota dapat menjaga citra lembaga. Ia menegaskan, kehati-hatian berucap merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. “Harus ingat, ucapan kita bukan hanya mewakili pribadi, tapi juga lembaga. Jadi mari sama-sama menjaga nama baik DPRD Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Pangdam Akui Ada Kelengahan pada Aksi 29 Agustus: Memang Kurang Waspada

    Pangdam Akui Ada Kelengahan pada Aksi 29 Agustus: Memang Kurang Waspada

    Lebih jauh, Windiyatno mengakui bahwa pada aksi sebelumnya, terjadi kekurangan antisipasi terhadap tindakan anarkis massa yang mengakibatkan pembakaran sejumlah fasilitas dan korban jiwa.

    “Kemarin kita kan diinformasikan, kita konsentrasi ke DPRD tingkat I, kemarin kita kebagiannya di situ. Dan waktu itu sudah membakar yang pertama di Kejati, kita himbau mereka, mereka pergi. Ternyata pergi bakar di sana. Ya mungkin di luar kekuasaan kami, kami memang kurang waspada,” ungkapnya.

    Ia mengimbau agar seluruh pihak, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, tetap menjaga komitmen yang sudah disepakati bersama dalam pertemuan dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, dan perwakilan rektor.

    “Kemarin kita sudah ada komitmen dengan Pak Kapolda, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Ormas, dan perwakilan Rektor bahwa hari ini insya Allah akan berjalan dengan aman, dengan baik,” tandasnya.

    Sebelumnya, setelah membakar Poslantas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Alauddin, kini DPRD Makassar yang menjadi sasaran.

    Pantauan di lokasi sekitar pukul 22.15 Wita, api telah menguasai halaman kantor DPRD Makassar.

    Sejumlah mobil dan motor yang diduga kendaraan dinas dikabarkan terbakar di kantor DPRD Makassar.

    Tidak kenal lelah, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan komunitas ojek online (Ojol) ini terus menduduki jalan AP Pettarani.

    Tidak berhenti pada pembakaran gedung DPRD, massa aksi juga merusak lampu lalulintas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Hertasning.

    Tidak berhenti di situ, massa juga membakar gedung DPRD Sulsel setelah sebelumnya membakar mobil yang terparkir di halaman Kejati Sulsel dan Poslantas Jalan AP Pettarani.

  • Suara Prabowo Bergetar, Perintahkan Aparat Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pembakaran Gedung DPRD Makassar

    Suara Prabowo Bergetar, Perintahkan Aparat Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pembakaran Gedung DPRD Makassar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan aksi anarkis massa yang membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar adalah bentuk tindakan makar.

    Pembakaran kantor DPRD Kota Makassar merenggut empat nyawa tak berdosa. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sehari-hari bekerja di kantor wakil rakyat tersebut.

    “Ingat! di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, dan bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo usai menjenguk polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Oleh karena itu, Prabowo tegas memerintahkan kepada aparat keamanan TNI maupun Polri untuk menyelidiki pelaku, menangkap dan menuntaskan kasus ini.

    Sekali lagi, kepala negara menduga ada indikasi makar dan tidak akan ragu-ragu bertindak.

    “Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga ada indikasi (makar),” kata Prabowo.

    Lebih lanjut Prabowo menegaskan tidak ragu membela rakyat yang tertindas dan yang mencari keadilan. Ia tidak ragu sedikit pun melawan mafia dan memberantas korupsi. Prabowo selalu meyakini, rakyat berpihak padanya.

    Kondisi kantor DPRD Makassar usai dibakar massa, Jumat (29/8/2025) malam

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka. Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” pungkas Prabowo.

  • Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi unjuk rasa yang damai dan sopan di Palu, dapat menjadi contoh untuk Indonesia.

    “Masyarakat Kota Palu dan Sulteng mengedepankan akal sehat, memperlihatkan sikap demokrasi yang yang sangat tinggi dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk Indonesia,” katanya usai bertemu massa aksi di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Gubernur Sulteng bersama seribuan massa aksi duduk bersama di depan Kantor DPRD Sulteng. Aksi yang digelar di tengah rintik hujan itu berlangsung tertib dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Dalam dialog bersama massa aksi, Anwar juga memaparkan program kerja yang dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Salah satunya, adalah komitmen memberikan beasiswa kepada mahasiswa.

    Dalam unjuk rasa itu beberapa isu lokal yang disampaikan diantaranya membatalkan kenaikan gaji pegawai, mengevaluasi program BERANI cerdas dan mengevaluasi seluruh izin tambang di Sulteng.

    Seribuan mahasiswa dari sejumlah kampus dan aliansi ojek online di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa dengan sopan di depan kantor Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin.

    Aksi yang dimulai pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul pukul 15.30 WITA. Di depan kantor DPRD Sulteng, masa aksi menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Masa aksi ditemui Ketua DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, mantan Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Selain itu, hadir pula Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma dan Kapolres Palu Kombes Pol. Deny Abrahams.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar oleh massa saat unjuk rasa pada Jumat (28/8) lalu merupakan tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi.

    Prabowo mengatakan bahwa peristiwa pembakaran Kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut menyebabkan empat korban yang merupakan aparat sipil negara (ASN) meninggal dunia.

    “Ingat, di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menekankan bahwa keempat ASN tersebut merupakan korban tak bersalah atas rangkaian peristiwa pembakaran dan tindak anarkis massa saat unjuk rasa.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya atas tindakan sejumlah massa yang memang sengaja membakar, menyerang, merusak fasilitas umum, dan menciptakan amarah rakyat.

    Namun demikian, Prabowo memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menyelidiki pihak yang harus bertanggung jawab.

    “Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

    Berdasarkan data BPBD Makassar, keempat korban meninggal dunia di Kantor DPRD Makassar, yakni Budi Haryadi (30) yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Budi terpaksa melompat dari atap gedung DPRD Makassar saat terbakar. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, tetapi kondisinya sudah kritis.

    Selain Budi, korban lainnya juga turut melompat dari lantai empat bernama Syaiful (43) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah yang dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina, meski sebelumnya dirawat intensif, tetapi nyawanya tidak tertolong.

    Korban lainnya, Muhammad Akbar Basri alias Abay, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar, jenazahnya ditemukan tim SAR berada di lantai tiga gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar.

    Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD sekaligus menjarah barang-barang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.