Kementrian Lembaga: DPRD

Delnov Sihombing Nababan Pimpinan PT Raputra Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Banyuwangi (beritajatim.com) – Salah satu pimpinan PT Raputra Jaya pemilik KMP Tunu Pratama Jaya, Delnov Sihombing Nababan selaku Wakil Kepala Cabang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kemenrerian Perhubungan.

Diketahui kini Delnov juga telah bermukim di Lapas Banyuwangi sejak dikeluarkan melalui Surat Ketetapan nomor AL.812/05/07/KSOP.TG.WI/2025 tertanggal 22 Agustus 2025.

Penetapan tersangka diketahui setelah melihat bukti yang cukup, dan telah dijelaskan dalam surat. Delnov diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran sehubungan dengan perkara kecelakaan KMP Tunu.

Plh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Widodo membenarkan soal penetapan tersangka Delnov dan memastikan bahwa surat perintah penahanan yang beredar adalah asli.

“(Yang menetapkan tersangka dan memerintahkan penahanan) itu dari penyidik PNS Kementerian Perhubungan,” kata Widodo, saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).

Widodo memastikan, Delnov juga telah ditahan di Lapas Banyuwangi. Proses penahanan berlangsung pada sekitar pekan lalu.

“Kemarin sudah diserahkan ke rutan. Saya lupa persisnya kapan, antara tanggal 26 – 28 Agustus kalau tidak salah,” lanjut Widodo.

Berdasarkan surat tersebut, pertimbangan penahanan karena Delnov dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Proses penahanan dijelaskan berlangsung selama 20 hari terhitung mulai 25 Agustus hingga 13 September 2025.

Sekadar informasi, Delnov beberapa kali tampak ke publik setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ia sempat hadir saat penutupan operasi SAR KMP Tunu.

Terakhir, ia hadir mewakili perusahaan saat hearing bersama perwakilan keluarga korban KMP Tunu yang masih hilang di DPRD Banyuwangi pada 19 Agustus lalu. [tar/ian]

01/09/2025 22:55
Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi Regional 1 September 2025

Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi
Tim Redaksi
TERNATE, KOMPAS.com
– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara langsung menemui pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin (1/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sherly didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikbal Ruray, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, serta sejumlah unsur Forkopimda.
Perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan.
Tuntutan tersebut meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), pengesahan UU perampasan aset, serta penurunan tarif pajak.
Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Maba Sangaji yang saat ini terjerat hukum.
Massa aksi juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan almarhum Affan, seorang ojek online.
Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib.
Ia juga memberikan penghargaan kepada TNI dan Polri yang mengawal jalannya aksi sehingga berlangsung kondusif.
“Saya mendengar dengan saksama 17 tuntutan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tugas saya mendengarkan dan akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sherly.
Ia mengakui bahwa kewenangannya terbatas dalam lingkup Maluku Utara.
Sherly menegaskan bahwa masalah tanah di Tabona akan segera ditindaklanjuti, sementara izin IUP merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
“Akan kami sampaikan,” katanya.
Terkait tuntutan pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji, Sherly menyatakan bahwa proses hukum mereka sedang berjalan.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan Kejaksaan untuk mempertimbangkan keringanan hukum, serta akan mencari solusi untuk kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
“Saya kawal langsung dan memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil dan transparan bagi 11 warga Maba Sangaji,” cetusnya.
Mengenai Perda adat, Sherly menjelaskan bahwa telah dilakukan pembahasan bersama 10 kepala daerah saat kunjungan Menteri ATR.
Pihak Kesultanan juga akan dilibatkan dalam inventarisasi tanah adat.
“Langkah-langkah yang akan kita ambil bersama dengan kejaksaan, kementerian ATR, pihak Kesultanan dan kepala daerah harus duduk bersama untuk membuat Perda terkait dengan tanah adat,” terangnya.
Ia berjanji mengawal proses Perda adat ini, meskipun tidak bisa dilakukan secara instan.
“Akan saya update, dan publikasikan setiap bulan progres yang masuk dalam kontrol saya. Mudah-mudahan ada jawaban dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sherly juga mengekspresikan rasa duka cita atas kejadian yang menimpa Affan.
“Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada adik Affan, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tapi yang sudah terjadi tidak bisa kita ulangi kembali,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu sempat meningkat tensinya, namun dapat diredam dan situasi tetap terkendali.
Kehadiran Sherly mampu meredakan ketegangan, dan setelah mendapatkan jawaban dari gubernur, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 22:43
Kapolres Sumenep Tandatangani Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus

Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda akhirnya keluar menemui mahasiswa Cipayung Plus yang menggelar aksi solidaritas di depan Mako Polres, Jl. Urip Sumoharjo Sumenep, Senin (01/09/2025).

Saat keluar dari Mako, para mahasiswa meminta agar Kapolres naik ke atas mobil pick up berisi sound yang digunakan untuk orasi. Ketika Kapolres memenuhi keinginan mahasiswa dan naik ke bak belakang pick up, spontan tepuk tangan dari para pendemo riuh bergema.

Korlap aksi pun membacakan beberapa poin tuntutan mereka di hadapan Kapolres. Diantaranya, kepolisian harus bertanggungjawab terhadap keluarga Affan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat dilindas ‘rantis’ Brimob.

Selain itu, mahasiswa meminta agar Kapolres melakukan reformasi di tubuh jajaran Polres Sumenep. Tuntutan lain, Kapolres harus menjamin tidak ada upaya kekerasan terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

Menanggapi itu, Kapolres Sumenep mengaku pada intinya sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Untuk tuntutan agar polisi bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga Affan, menurut Kapolres, sudah ada janji dari Kapolri dan Presiden Prabowo, akan bertanggungjawab terhadap keluarga Affan.

Sedangkan untuk reformasi di tubuh Polres Sumenep, Kapolres mengaku selalu menekankan pada anggota agar bersikap profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

“Setiap apel, saya selalu bilang ke anggota, berbuat baiklah di setiap kesempatan. Biar saja orang menilai sendiri,” ujarnya.

Sedangkan untuk penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa, menurut Kapolres, selama ini pihaknya tidak pernah tidak memberikan ijin bagi yang mengajukan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi.

“Kami selalu memberi ijin. Kami kawal. Kami jaga. Bahkan kalau ada yang menyampaikan aspirasi, kami cari sampai ada yang bersedia menerima atau menemui. Misalnya seperti kemarin, ada aksi ke DPRD. Kami berusaha menghubungi supaya anggota dewan ada yang menemui. Akhirnya kemarin Ketua Dewan datang, menemui pendemo,” paparnya.

Karena merasa sepakat dengan tuntutan mahasiswa, Kapolres pun bersedia membubuhkan tanda tangan dukungan tuntutan tersebut, disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa. Usai Kapolres menandatangani tuntutan, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib.

Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melalukamln atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura.

Aliansi Cipayung Plus tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

Korlap aksi, Khoirus Sholeh, mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan salah satunya atas kematian afan kurniawan, pengemudi ojek online. (tem/ian)

01/09/2025 22:20
Warga Tangkap Satu Orang Terduga Pembawa Bom Molotov di Kota Malang, Dua Lainnya Kabur Surabaya 1 September 2025

Warga Tangkap Satu Orang Terduga Pembawa Bom Molotov di Kota Malang, Dua Lainnya Kabur
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Seorang pria ditangkap warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian setelah kedapatan membawa botol plastik berisi bensin yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov di sekitar Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (1/9/2025) malam.
Dua orang terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran massa.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.30 WIB ini menarik perhatian masyarakat yang sedang berjaga di kawasan tersebut.
Dari tiga orang terduga pelaku, satu orang di antaranya berhasil ditangkap warga.
“Masih satu orang yang diamankan dan saat ini sedang dalam pemeriksaan intensif,” kata Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol M Soleh, Senin malam.
Dari tangan terduga pelaku yang tertangkap, warga menemukan barang bukti berupa sebuah botol plastik yang telah terisi bensin.
Sebelum diamankan petugas, terduga pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa yang geram.
Petugas yang tiba di lokasi segera membawa terduga pelaku ke Mapolresta Malang Kota untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan serta untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami motif di balik tindakan terduga pelaku membawa bahan berbahaya tersebut.
“Motifnya belum diketahui, karena yang bersangkutan baru saja diamankan dan masih diperiksa,” ujar Kompol Soleh.
Selain itu, identitas, termasuk status usia terduga pelaku, juga masih dalam proses verifikasi.
“Saya belum memeriksa hasil pemeriksaan, apakah di bawah umur atau tidak,” tambahnya.
Saat ini, tim dari Satreskrim Polresta Malang Kota masih melakukan pengembangan di lapangan.
Polisi tengah memburu dua terduga pelaku lainnya yang kabur serta mencari kemungkinan adanya barang bukti lain di sekitar lokasi kejadian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 22:13
Demo di DPRD Palopo Ricuh, Kaca Gedung Pecah, Polisi dan Jurnalis Terluka Makassar 1 September 2025

Demo di DPRD Palopo Ricuh, Kaca Gedung Pecah, Polisi dan Jurnalis Terluka
Tim Redaksi
PALOPO, KOMPAS.com –
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Senin (1/9/2025) sore.
Akibat bentrokan antara massa dan aparat, seorang polisi dan seorang jurnalis dilaporkan terluka, serta sejumlah kaca jendela gedung pecah.
Bentrokan terjadi antara massa demonstran dengan aparat kepolisian dari Polres Palopo dan personel Satpol PP di halaman Gedung DPRD Kota Palopo.
Kericuhan dipicu setelah mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung untuk bertemu anggota DPRD, namun tidak ada satu pun legislator yang menemui mereka.
Massa yang kecewa kemudian merusak pintu gedung dan melempari kantor DPRD dengan batu hingga menyebabkan sejumlah kaca jendela pecah.
Situasi semakin memanas saat aparat berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.
Namun, para demonstran tetap bertahan, melempari aparat dengan batu, bahkan sempat terjadi aksi saling kejar antara kedua belah pihak di sekitar gedung DPRD.
Akibat bentrokan tersebut, dua orang dilaporkan mengalami luka. Seorang jurnalis terkena serpihan kaca yang pecah, sementara seorang polisi terluka akibat lemparan batu dari massa.
Menanggapi insiden ini, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, mengajak para pengunjuk rasa menghentikan aksi anarkistis dan menyalurkan aspirasi dengan cara yang lebih damai.
“Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya lewat diskusi bersama, bukan dengan merusak fasilitas umum,” kata Syarifuddin.
Hingga Senin petang, aparat masih berjaga ketat di sekitar Gedung DPRD Palopo guna mengantisipasi kericuhan susulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 22:13
Unjuk rasa damai di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan apresiasi

ANTARA – Gubernur Sumatera Selatan mengapresiasi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang berlangsung damai saat unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Senin (1/9). Suasana kondusif ini membuat aktivitas para pelaku usaha tetap berjalan, dan membuat iklim investasi untuk proyek-proyek strategis di Sumatera Selatan tetap positif. (Winda Tri Agustina/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/09/2025 22:08
Kisah Petugas Kebersihan di Balik Demo Samarinda, Bekerja hingga Malam Regional 1 September 2025

Kisah Petugas Kebersihan di Balik Demo Samarinda, Bekerja hingga Malam
Tim Redaksi
SAMARINDA, KOMPAS.com –
Usai aksi ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025), jalan utama Karang Paci berubah menjadi lautan sampah.
Hingga pukul 21.00 WITA, botol plastik, selebaran kertas, hingga spanduk bekas tuntutan berserakan di badan jalan dan trotoar.
Suasana riuh demonstrasi yang berlangsung sejak siang kontras dengan pemandangan malam harinya.
Setelah massa bubar, sampah terlihat menumpuk. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda langsung diturunkan untuk membersihkan area.
“Ya beginilah kalau ada demo besar. Kita yang turun duluan bersihkan, kadang sampai tengah malam,” kata Om Oto, petugas kebersihan DLH sembari menyapu sisa plastik dan kertas.
Tak hanya petugas, warga juga ikut membantu.
Puji, seorang pegawai negeri sipil (PNS), mengaku singgah untuk memungut sampah yang berserakan.
“Saya tidak ditugaskan siapa-siapa, hanya terpanggil hati saja. Demo itu boleh, mahasiswa punya hak bersuara, tapi jangan buang sampah sembarangan.” tegasnya.
DLH mengerahkan truk pengangkut sampah dan belasan personel kebersihan untuk menormalkan kembali jalan utama Samarinda itu.
Seiring larutnya malam, suara orasi dan teriakan massa telah berganti dengan deru kendaraan sampah serta gesekan sapu lidi di atas aspal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 22:00
Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa Regional 1 September 2025

Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong menyambangi langsung ratusan massa yang tergabung aliansi mahasiswa ketika melangsungkan demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (1/9/2025).
Arton S Dohong bersama dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalteng duduk lesehan bersama dengan ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus.
Mereka mendengarkan langsung berbagai orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan, mulai dari HMI, GMNI, organisasi Cipayung lainnya, BEM Universitas, hingga BEM Fakultas.
Usai aksi berlangsung, Ketua DPRD Kalteng Arton mengapresiasi para mahasiswa yang sudah berorasi menyampaikan berbagai kritik dan evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif.
“Secara umum aspirasi yang disampaikan cukup to the point dan dapat dipahami,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berjanji akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dilayangkan mahasiswa akan pihaknya tindaklanjuti ke pemerintah pusat.
“Kami dari DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
Mengenai apa saja tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, Arton menyatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi akan pihaknya teruskan.
“Segala tuntutan itu sudah saya tanda tangan, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Diketahui, demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng hari ini terdiri dari dua aliansi, yakni Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus. Seluruhnya melebur menjadi satu, tetapi masing-masing mengajukan poin tuntutan yang berbeda.
Aliansi Gerakan September Hitam menuntut DPRD Kalteng untuk:
Lalu, terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi Cipayung Plus Kalteng. Ketujuh tuntutan itu terdiri dari tiga poin isu nasional dan sisanya isu daerah, di antaranya:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 21:56
Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Mensikapi perkembangan situasi keamanan pasca aksi anarkisme yang dilakukan massa dan mencegah terjadinya aksi susulan, pemberlakukan jam malam diterapkan bagi kalangan pelajar di Kabupaten Kediri.

Aturan itu disampaikan langsung oleh Bupati Hanindhito Himawna Pramana usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda, Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025) sore.

Mas Dhito, sapaan akrab bupati berharap kejadian kerusuhan yang telah terjadi di Kabupaten Kediri akhir pekan lalu tidak kembali terulang. Terlebih, berdasarkan informasi akan ada potensi aksi demonstrasi susulan pada 3 September mendatang di kota-kota besar.

Disisi lain, hingga saat ini aksi demonstrasi juga masih terjadi di berbagai kota/kabupaten lain. Meski begitu, dikhawatirkan psikologis massa akan merembet hingga ke Kediri.

“Inilah yang kami antisipasi supaya tidak terjadi,” kata Mas Dhito.

Berkaca dari aksi anarkisme di Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) malam, massa yang datang langsung melakukan perusakan, pembakaran Gedung DPRD, Kantor Samsat dan tak terkecuali gedung perkantoran di Komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi itu, pelaku juga melakukan penjarahan.

Dalam kejadian tersebut, Mas Dhito mengaku prihatin karena para pelaku merupakan pelajar yang usianya antara 14-17 tahun. Sebagai bentuk anstisipasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepolisian, untuk beberapa waktu kedepan pemberlakuan jam malam akan dilakukan di Kabupaten Kediri.

“Mulai dari hari ini kami menerapkan jam malam,” ungkapnya.

Jam malam bagi kalangan pelajar itu diberlakukan mulai jam 21.00 WIB. Para pelajar pada jam itu diminta untuk sudah berada di rumah. Bilamana ditemukan masih berkerumun, akan langsung dibubarkan. Dalam hal ini kegiatan patroli akan ditingkatkan, khususnya di daerah rawan.

Adapun di Kabupaten Kediri titik yang menjadi fokus yakni berada di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Pare. Penerapan jam malam itu diberlakukan sampai situasi dirasa telah kembali kondusif.

Mas Dhito pun mengimbau kepada orang tua/wali termasuk kalangan guru untuk bersama memberikan pemahaman bagi anak maupun siswanya. Termasuk kepada masyarakat Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjaga wilayahnya masing-masing.

Mas Dhito mengaku akan menghidupkan sistem jaga desa atau yang biasa dikenal siskamling. Untuk itu, pihaknya telah mengintruksikan kepada camat untuk berkomunikasi intens dengan para Kapolsek maupun Danramil.

“Diharapkan para kepala desa untuk bisa menggerakkan warganya bersama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

01/09/2025 21:54
Pembakaran Gedung DPR Makar! Presiden Prabowo: Sudah Ada Indikasi Aktornya

Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran Gedung DPRD yang terjadi dalam kericuhan unjuk rasa bukanlah bentuk penyampaian aspirasi, melainkan tindakan makar yang tidak bisa ditoleransi.

“ASN, orang tidak bersalah, bahkan masyarakat biasa yang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan makar,” tegas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan resmi, usai jenguk Polisi dan Masyarakat Korban Demo, 1 September 2025 di RS Polri Jakarta.

Seperti diketahui dalam aksi unjukrasa di Makassar sebanyak 4 orang ASN meninggal dunia akibat pembakaran.

Tidak hanya di Makassar, di sejumlah kota di Jawa Timur juga aksi anarkis terjadi seperti di Surabaya pembakaran gedung samping Grahadi, DPRD Kota Kediri, Pemkab Kediri, Blitar dan sejumlah pos Polisi di Surabaya dan Waru Sidoarjo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan aparat negara akan menyelidiki secara tuntas siapa aktor di balik peristiwa tersebut.

“Semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi, dan kita tidak akan ragu-ragu,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat dan melawan pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia.

“Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia, sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

“Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka, demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya,” tegas Presiden.

Pernyataan keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aksi anarkis yang mengganggu stabilitas negara, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi yang digadang sebagai prioritas nasional. (ted)

01/09/2025 21:47