Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

    Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov lebih serius memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Jubir Komisi E, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan sektor pendidikan adalah urusan wajib yang tidak bisa ditawar.

    “Pendidikan adalah pelayanan dasar dan menjadi program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya. Karena itu, Komisi E setuju terhadap penambahan alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp568,8 miliar dalam P-APBD 2025,” kata Cahyo saat Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi, Selasa (2/9/2025).

    Namun, lanjut Cahyo, Komisi E menemukan masih ada kekurangan pos gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan sebesar Rp15,5 miliar. Komisi E menilai kekurangan itu seharusnya sudah diantisipasi sejak APBD murni 2025.

    “Komisi E meminta TAPD untuk segera mengalokasikan kekurangan gaji dan tunjangan tersebut dalam P-APBD 2025. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Cahyo.

    Selain itu, Komisi E merekomendasikan tambahan Rp1,18 miliar untuk program Pendidikan Profesi Guru bagi 1.475 guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Ada pula usulan Rp27 miliar untuk mendukung kinerja berbagai bidang di Dinas Pendidikan.

    “Tambahan anggaran ini diperlukan untuk meningkatkan mutu SDM pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Dengan begitu, kualitas pendidikan bisa lebih merata,” kata Cahyo.

    Komisi E juga mengkritisi soal Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang hanya mampu dialokasikan delapan bulan dalam P-APBD 2025. Kondisi ini, kata Cahyo, terjadi akibat keterbatasan fiskal daerah.

    “Seharusnya BPOPP bisa dianggarkan penuh 12 bulan, tapi tahun ini justru turun menjadi delapan bulan. Karena itu kami mendorong Pemprov segera menyelesaikan Pergub tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan,” jelasnya.

    Tidak hanya soal anggaran rutin, Komisi E juga menegaskan pentingnya peningkatan beasiswa untuk siswa SMK, SMA, dan SLB swasta. Besarannya diharapkan kembali ke rencana awal Rp1 juta per siswa, meski jumlah penerima harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

    “Beasiswa ini adalah upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kami ingin nilainya kembali ke rencana awal, yakni Rp1 juta per siswa,” tegas Cahyo.

    Selain anggaran operasional dan beasiswa, Komisi E juga mengungkap keterbatasan sarana prasarana sekolah. Masih banyak ruang kelas rusak berat maupun sedang serta sekolah yang belum memiliki lahan sendiri.

    “Kami mendukung dialokasikannya anggaran Rp10 miliar untuk rehab ruang kelas, Rp5 miliar untuk pembangunan toilet, air bersih, dan pagar sekolah, serta Rp7,5 miliar untuk pembelian lahan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan,” katanya.

    “Kami juga meminta Dinas Pendidikan segera merencanakan pembangunan gedung baru bagi sekolah yang masih menumpang,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh Nasional 2 September 2025

    Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh Nasional 2 September 2025

    Menteri HAM Minta Aparat Tegas Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Merespons situasi nasional akhir Agustus dan awal September 2025 ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk membedakan antara mereka yang merupakan bagian dari pengunjuk rasa dan perusuh.
    “Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh,” kata Pigai di kantornya, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
    Pigai mengatakan, pemisahan antara pengunjuk rasa dan perusuh tersebut sangat penting agar proses hukumnya dapat dibedakan.
    “Para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di kepolisian, penegakan hukum juga harus dibedakan,” ujarnya.
    Pigai juga menegaskan, posisi pemerintah dalam penanganan aksi demonstrasi sudah sangat jelas, yang berlandaskan pada Pasal 19 Undang-Undang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
    Prinsip ICCPR tersebut adalah menyampaikan pikiran, pendapat, dan mengekspresikan perasaan adalah hak asasi manusia.
    Karenanya, Pigai menyatakan, setiap warga negara boleh berkumpul dan berserikat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tersebut.
    “Sebagaimana ini juga ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia,” ucap dia.
     
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, membawa beragam tuntutan.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Kerusuhan terjadi. Ada pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Di Yogyakarta, mahasiswa Amikom, Rheza Sendy Pratama, meninggal dunia pada 31 Agustus 2025.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Ada tiga orang tewas di peristiwa itu.
    Sejumlah fasilitas publik juga rusak. Di Kediri, benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    Pada 2 September 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 23 daerah yang asetnya mengalami kerusakan.
    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencermati situasi di Indonesia dan mendesak penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum HAM internasional terkait penggunaan kekuatan oleh aparat.
    “Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan,” kata juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, Senin (1/9/2025).
    Pada Senin (2/9/2025), Komnas HAM menyebut terdapat 10 korban meninggal dunia dalam peristiwa 25,28,29,30, dan 31 Agustus 2025 di sejumlah daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka Kerusuhan, Termasuk 14 Anak di Bawah Umur

    Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka Kerusuhan, Termasuk 14 Anak di Bawah Umur

    Kediri (beritajatim.com) – Polres Kabupaten Kediri resmi menetapkan 28 orang sebagai tersangka dari 123 orang yang diamankan usai kerusuhan di wilayah setempat. Insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) malam itu melibatkan aksi perusakan, penjarahan, hingga pembakaran di Kantor Pemkab Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, Samsat Katang, serta sejumlah kantor polisi.

    Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji menjelaskan, dari jumlah tersebut, 14 tersangka masih berusia di bawah umur, satu di antaranya perempuan, serta empat orang lainnya masih dalam pengejaran polisi.

    “Kami kembali telah menamankan sebanyak 26 orang lainnya yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Saat ini kami sedang melakukan peperiksaan lebih lanjut,” ungkapnya, pada Selasa (2/9/2025).

    Menurut AKBP Bramastyo, modus yang dilakukan massa meliputi perusakan kantor pemerintahan dan kepolisian, merusak fasilitas umum seperti lampu lalu lintas dan rambu menggunakan senjata tajam, menjarah barang dari kantor, mencuri bendera warga, hingga menyerang petugas kepolisian.

    Sejumlah barang bukti berhasil diamankan dari kawasan Pemkab Kediri dan DPRD, antara lain wayang kenang-kenangan Bupati Kediri Mah Panji Jayabaya, tujuh monitor Lenovo, lima unit CPU, tiga printer, sebuah TV Samsung, laptop Lenovo, alat hitung uang, hingga pakaian, helm, serta perlengkapan kantor lainnya.

    Dari Samsat Katang, polisi mengamankan sebuah laptop Asus dan kursi panjang. Sementara di Pos Lantas PMC Pare, ditemukan motor Honda CB dalam kondisi terurai. Selain itu, tiga sepeda motor turut diamankan dari lokasi berbeda.

    Kapolres menegaskan bahwa seluruh tersangka, baik dewasa maupun anak di bawah umur, akan ditahan. “Bahwa seluruh terduga pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, baik dewasa maupun di bawah umur, akan kami lakukan penahanan seluruhnya,” tegasnya.

    Polisi juga mengimbau masyarakat yang menemukan barang hasil jarahan untuk segera menyerahkannya ke Polres Kediri di Jalan PB. Sudirman No.56, Pare, atau menghubungi posko pengaduan Satreskrim di nomor 0856 9510 1452. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

    “Kami mohon dukungan dan mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kediri untuk sama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Sugeng Pujianto Kandidat Kuat Ketua DPC PDIP Malang

    Sugeng Pujianto Kandidat Kuat Ketua DPC PDIP Malang

    Malang (beritajatim.com) – Sugeng Pujianto jadi salah satu nama yang banyak diusulkan Pengurus Anak Cabang (PAC) sebagai bakal calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Sugeng, mantan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP dua periode dari Dapil Malang Raya.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada 28 PAC yang mengusulkan nama Sugeng, Politisi senior PDIP di Malang.

    Pengalaman serta sepak terjangnya Sugeng selama berseragam partai berlambang banteng moncong putih itu pun tak perlu diragukan.

    Hal itu juga diakui Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lawang, Samuel Molindo. Samuel mengatakan bahwa sosok Sugeng selama ini sudah banyak berjasa bagi masyarakat, utamanya di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Lawang, Singosari, dan Pakis. Meskipun, saat ini Sugeng sudah tidak menjabat sebagai anggota dewan.

    “Pak Sugeng itu senior, orang lama, kita sudah sangat mengenal dengan beliau. Beliau pengampu Dapil 6, selama ini beliau cukup memperhatikan Lawang,” kata Samuel, Selasa (2/9/2025).

    Selain Sugeng, PAC Lawang juga mengusulkan dua nama lain. Di antaranya Didik Gatot Subroto dan Redam Guruh Krismantara. Didik merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang saat ini, sedangkan Redam adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang.

    “Di Lawang itu tiga nama, Pak Sugeng, kemudian Mas Didik Ketua DPC sekarang, kemudian Mas Redam anak muda dari Dapil saya kebetulan,” ucapnya.

    Selain PAC Lawang, PAC Kecamatan Pakis pun mengusulkan tiga nama serupa. Pengurus PAC Pakis sepakat mengusulkan nama Sugeng, Didik, dan Redam.

    “Kalau di kita ada tiga, Pak Sugeng, Pak Ketua DPC, dan Mas Redam. Alasan kita mengusulkan tiga nama itu karena kita ingin ada perubahan di Kabupaten Malang terkait kepartaian, baik DPC, PAC, Ranting sampai Anak Ranting. Itulah yang diharapkan saya dan teman-teman,” ujar Ketua PAC PDI Perjuangan Pakis, Bambang Sutejo. (yog/ian)

  • Aktivis Mahasiswa Jadi Tersangka Penghasutan Demo di Kediri, LBH Kritik Proses Penangkapan

    Aktivis Mahasiswa Jadi Tersangka Penghasutan Demo di Kediri, LBH Kritik Proses Penangkapan

    Kediri (beritajatim.com) – Polres Kediri Kota resmi menetapkan Saiful Amin alias Sam Umar sebagai tersangka atas dugaan penghasutan dalam aksi unjuk rasa yang berujung rusuh pada Sabtu (30/8/2025). Aktivis mahasiswa tersebut dijerat pasal 160 KUHP setelah menjalani pemeriksaan intensif.

    Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Faruq Kediri, Taufiq Dwi Kusuma, menyatakan bahwa pihaknya memberikan pendampingan hukum kepada Saiful Amin. Taufiq mengkritik proses penangkapan di kos-kosan tempat tinggal Saeful Amin.

    “Yang saya sayangkan pihak penyidik terlalu tergesa-gesa menetapkan tersangka apalagi dalam mengamankan saudara Saiful Amin atau Sam Umar ini terkesan kayak teroris atau penjahat, karena dijemput pada jam 02.00 WIB dini hari,” tuturnya di Mapolres Kediri Kota, pada Selasa (2/9/2025).

    Dalam pemeriksaan, kata Taufiq, Saiful mendapat 54 pertanyaan dari penyidik dan disebut menjawab secara terbuka. Pertanyaan tersebut berkutat pada aksi solidaritas.

    “Saudara Saiful Amin atau Sam Umar dimintai keterangan, dimintai pertanyaan sebanyak 54 pertanyaan, dan itu dijawab apa adanya. Sangat kooperatif,” tambah Taufiq.

    Menurutnya, aktivis dari lembaga Sekitar Sekitar Institute sekaligus mantan Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2023 itu mengakui membuat selebaran ajakan aksi solidaritas, tetapi menolak tudingan terlibat tindakan anarkis.

    “Di antaranya (pertanyaan penyidik), apakah saudara yang membuat flayer ajakan itu. Apakah saudara itu mengajak untuk melakukan aksi solidaritas, diiyakan. Tetapi terkait dengan tindakan-tindakan anarkis itu tidak dibenarkan oleh saudara Saiful,” jelasnya.

    Ia menegaskan, usai aksi di Mapolres Kediri Kota, Saiful justru sudah pulang sebelum sore hari. Taufiq memastikan hal tersebut, karena dirinya ada di lokasi bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim.

    “Faktanya memang dia sudah balik sebelum jam 18.00 WIB. Jam 17.15 WIB atau 17.30 WIB itu sudah balik ke lokasinya masing-masing. Setelah aksi di Polres Kediri Kota itu, mereka balik kanan pulang. Untuk aksi susulan di DPRD? Itu di luar wilayahnya Saiful Amin,” ungkap Taufiq.

    Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada para penyidik yang telah on the track dan profesional dalam mengusut perkara tersebut dengan membedakan peserta aksi damai dengan perusuh. Serta telah memberikan hak-hak Sam Umar sebagai tersangka. Namun, pihaknya akan mengambil langkah hukum lanjutan dalam pendampingan itu.

    “Tentu kami LBH atau tim advokasi Sam Umar akan koordinasi dengan teman-teman aktivitas yang lain, melakukan langkah-langkah hukum, salah satunya adalah mengajukan penangguhan penahanan, dan siapa nantinya yang menjamin, salah satunya yang menjamin adalah saya selaku pribadi, maupun kelembagaan, beserta teman-teman yang lain. Saya menjamin kooperatif,” tegasnya.

    Sebelumnya, Polres Kediri Kota telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka kerusuhan. Mereka diduga terlibat perusakan, pembakaran, hingga penjarahan fasilitas pemerintah, termasuk Mapolres Kediri Kota, Gedung DPRD, dan sejumlah pos polisi.

    Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Ibrahim Saputra mengungkapkan, sebelumnya ada 20 orang diamankan aparat. Namun setelah proses pemeriksaan, 5 orang dipulangkan karena tidak terbukti ikut serta dalam aksi. “Sebelas tersangka dewasa dan 4 anak-anak, ada perempuannya satu orang,” katanya. [nm/ian]

  • 3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tiga poin tuntutan disampaikan mahasiswa lintas organisasi dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Pamekasan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Massa gabungan dari organisasi mahasiswa di Pamekasan, meliputi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    Aksi tersebut dimulai dengan formasi long march dari area monumen Arek Lancor, menuju Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, guna menyampaikan aspirasi kepada legislatif di gedung wakil rakyat.

    Aspirasi tersebut dituangkan dalam 3 poin tuntutan, meliputi poin dukungan pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) perampasan aset, menolak kenaikan tunjangan bagi DPR RI, serta proses hukum bagi driver ojol (Almarhum Affan Kurniawan) berlaku adil dan transparan.

    Dalam kesempatan tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sekaligus meminta respon cepat dari para wakil rakyat.

    Ratusan massa langsung ditemui sejumlah legislator, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran pimpinan, termasuk sejumlah anggota wakil rakyat di wilayah setempat.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan.

    Pasca menerima aspirasi dalam bentuk tuntutan dari massa aksi yang dilakukan dengan cara duduk bersama di depan gedung DPRD Pamekasan, akhirnya massa membubarkan diri sekalipun dengan tertib. [pin/ian]

  • Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka dalam Penjarahan Kantor Pemkab dan DPRD, 14 Masih di Bawah Umur Surabaya 2 September 2025

    Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka dalam Penjarahan Kantor Pemkab dan DPRD, 14 Masih di Bawah Umur Surabaya 2 September 2025

    Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka dalam Penjarahan Kantor Pemkab dan DPRD, 14 Masih di Bawah Umur
    Editor
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Polres Kediri menetapkan 28 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan dan penjarahan di kompleks kantor Pemkab Kediri serta Gedung DPRD Kabupaten Kediri, pada Sabtu (30/8/2025) lalu.
    Kapolres Kediri, AKBP Bramastyo Priaji, menjelaskan para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana.
    Mulai dari pengerusakan kantor pemerintahan, penyerangan terhadap aparat, perusakan rambu lalu lintas, hingga penjarahan barang-barang milik Pemkab Kediri, DPRD, dan Samsat Katang.
    “Dari jumlah tersebut, 14 tersangka di antaranya masih di bawah umur, 1 orang merupakan perempuan, dan empat lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO). Modusnya ada yang menjarah, membawa senjata tajam, mencuri bendera warga, sampai menyerang anggota Polri yang sedang bertugas,” kata Bramastyo, Selasa (2/9/2025).
    Terbaru, Polisi juga masih mengamankan 26 orang lain yang diduga keras terlibat dalam aksi anarkis tersebut.
    Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk memastikan peran masing-masing dalam kerusuhan.
    Bramastyo menambahkan, baik pelaku dewasa maupun anak-anak akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
    “Baik dewasa maupun anak-anak akan kami lakukan penahanan. Namun, bagi yang merasa ikut menjarah barang-barang saat aksi kemarin, kami beri kesempatan untuk segera mengembalikan ke Mapolres Kediri. Silakan juga hubungi hotline kami di 085695101452,” jelasnya.
    Dari hasil penyelidikan sementara, sejumlah barang hasil jarahan berhasil diamankan kembali.
    Polisi menyebut ada satu wayang kenang-kenangan Bupati Kediri Mapanji Jayabaya dari Museum Kabupaten Kediri, tujuh monitor Lenovo, dua mouse, lima keyboard, satu televisi Samsung, satu layar kecil, tabung gas LPG 12 kilogram, lima unit CPU komputer, tiga printer, sebuah kipas, hingga alat ketapel.
    “Sebagian barang-barang sudah kita amankan kembali. Namun, masih ada aset penting dan artefak bersejarah yang belum ditemukan,” kata Bramastyo.
    Sebelumnya, pada malam kejadian, polisi berhasil mengamankan 123 orang yang diduga sebagai perusuh.
    Mereka terdiri dari pelajar SMP, SMA, SMK, hingga santri pondok pesantren.
    Bahkan, ada yang masih di bawah umur.
    “Ini yang cukup memprihatinkan. Anak-anak usia sekolah ikut-ikutan dalam aksi anarkis,” ujar dia.
    Kerusuhan berlangsung sejak Sabtu malam sekitar pukul 19.30 WIB hingga Minggu dini hari pukul 03.00 WIB.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka Kerusuhan di Kantor Pemkab dan Dewan, Ada 14 Anak di Bawah Umur
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Informasi Afni Memang Tak Salah, 1.000 Pempek Langsung Ludes Dibeli Pengunjuk Rasa Regional 2 September 2025

    Informasi Afni Memang Tak Salah, 1.000 Pempek Langsung Ludes Dibeli Pengunjuk Rasa Regional 2 September 2025

    Informasi Afni Memang Tak Salah, 1.000 Pempek Langsung Ludes Dibeli Pengunjuk Rasa
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com –
    Senyum Afni merekah saat 1.000 buah pempek yang dia jual di lokasi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, ludes dibeli massa yang sedang demo, Selasa (2/9/2025).
    “1.000 pempek ludes, laris manis dibeli mahasiswa yang unjuk rasa,” kata Afni dengan senyum lepas.
    Afni bercerita bahwa pada hari normal, dirinya hanya mampu menjual 700 buah pempek.
    Pempek itu ia jajakan sambil mengendarai sepeda motor ke pasar dan perumahan.
    “Saya sudah dapat informasi bahwa akan ada demo. Maka saya buat pempek 1.000 buah karena saya yakin mahasiswa yang demo pasti lapar,” ujarnya.
    Prediksi Afni tidak salah, saat jam 13.00 WIB, massa dari mahasiswa tiba di gedung DPRD Bengkulu untuk unjuk rasa, ia sudah lebih dulu tiba.
    “Mahasiswa, pak polisi, semua makan dan beli. Tepat jam 16.00 WIB pempek saya laku terjual,” ujarnya senang.
    Afni menjual pempek dengan harga Rp 1.000 per buah.
    Ia mengharapkan unjuk rasa mahasiswa betul-betul berdampak baik bagi orang kecil seperti dirinya.
    “Saya memang tidak paham betul maksud unjuk rasa. Namun saya berharap apa yang disuarakan mahasiswa berdampak positif bagi pedagang kecil seperti kami,” jelasnya.
    Ia mengaku harga-harga bahan baku untuk membuat pempek, seperti gandum dan sagu, memang naik.
    Hal itu membuat dirinya kebingungan dalam menentukan harga pempek.
    “Harga bahan baku naik, semoga demo mahasiswa buat harga bahan baku pempek turun juga,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku Makassar 2 September 2025

    2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku Makassar 2 September 2025

    2 Gedung DPRD di Makassar Dibakar, Polda Amankan 10 Terduga Pelaku
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com-
    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel kini telah mengamankan 10 terduga pelaku yang melakukan aksi perusakan di dua gedung DPRD Sulsel di Makassar saat unjuk rasa ricuh, Jumat lalu.
    Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, 10 pelaku tersebut berasal dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang masih berstatus pelajar.
    Tujuh terduga pelaku diduga membakar gedung DPRD Makassar, sementara tiga lainnya membakar gedung DPRD Sulsel.
    “Ini ada yang buruh, satu orang di bawah umur pelajar, yang lainnya dewasa. Ada petugas kebersihan, buruh harian, ada mahasiswa, ada juru parkir, ada tidak bekerja, ada wiraswasta, ada pelajar SMA,” kata Didik dikonfirmasi awak media, Selasa (2/9/2025).

    Peran Pelaku Perusakan
    Kata Didik, mereka juga memiliki peran-peran berbeda saat melakukan aksi perusakan di dua gedung DPRD.
    Dia menyebut, ada salah satu pelaku berstatus mahasiswa yang sengaja menyebarkan seruan untuk melakukan aksi anarkis.
    “Sementara ini ada yang melakukan perusakan bersama-sama, pembakaran, kemudian ada pencurian dengan pemberatan (penjarahan). Satunya ada ITE, melakukan ajakan atau provokasi untuk melakukan kegiatan (ricuh) kemarin depan di DPRD, iya (mahasiswa) satu orang,” ungkap Didik.
    Didik bilang, dalam kasus ini penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihaknya. Tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang bakal ditangkap.
    “Sekarang masih dilakukan pemeriksaan semua,” ucap dia.
    Sebelumnya, aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan pasca peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Jumat (29/8/2025) malam lalu.
    Di mana kerusuhan itu menyebabkan dua gedung DPRD terbakar hingga menelan empat korban jiwa. Kerugian materil dari peristiwa kelam itu mencapai Rp 253 Miliar.
    Kerusuhan terjadi saat legislatif dan eksekutif tengah menggelar rapat paripurna, dihadiri Walikota Makassar Munafri Arifuddin.
    Selain membakar gedung DPRD, massa juga menghancurkan 67 mobil dan 15 sepeda motor.
    Lebih tragis lagi, tiga orang meninggal dunia akibat terjebak dalam kebakaran, yakni dua staf dewan, Muh Akbar Basri (26) dan Syahrina Wati (25), serta Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Muh Saiful Akbar (46).
    Kericuhan malam itu juga meluas ke sejumlah titik lain. Gedung DPRD Sulsel ikut terbakar, dua pos polisi dirusak, serta dua mobil di halaman Kejati Sulsel hangus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Lega, Jalur Kumitir Dibuka Lebih Cepat

    Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Lega, Jalur Kumitir Dibuka Lebih Cepat

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menyambut lega pembukaan kembali jalur Gumitir pada 4 September 2025, setelah sempat ditutup lebih dari sebulan sejak 24 Juli lalu.

    Ruliyono menilai keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, mengingat jalur Gumitir merupakan urat nadi penghubung penting antara Banyuwangi dan Jember.

    Menurutnya, penutupan jalur selama lebih dari satu bulan membuat warga dan pelaku usaha mengalami kesulitan. Arus distribusi barang menjadi lebih lama, termasuk biaya logistik yang meningkat cukup drastis.

    Sebelumnya, Ruliyono telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali di Surabaya pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, ia mendorong agar jalur Gumitir segera dibuka kembali demi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

    “Jalur Gumitir bukan hanya penting bagi Banyuwangi dan Jember, tapi juga menjadi salah satu akses vital Jawa Timur dengan Bali,” ujar politisi Partai Golkar tersebut, Selasa (2/9/2025).

    Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BBPJN, serta seluruh pihak yang bekerja keras sehingga jalur strategis ini akhirnya bisa dibuka lebih cepat dari jadwal semula. Menurutnya, langkah percepatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama di bidang transportasi, perdagangan, dan layanan publik antarwilayah.

    Meski begitu, Ruliyono mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati. “Kita semua harus tetap berhati-hati. Pekerjaan konstruksi memang belum sepenuhnya selesai, jadi disiplin berlalu lintas menjadi kunci keselamatan bersama,” kata Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu.

    Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto, menegaskan bahwa pembukaan jalur Gumitir pada 4 September masih bersifat fungsional. “Teman-teman kami masih bekerja di lapangan menyelesaikan konstruksi. Karena pekerjaan akan diselesaikan sesuai kontrak hingga 31 Desember 2025,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, awalnya proyek dijadwalkan selesai pada 24 September. Namun berkat kerja cepat tim pelaksana di lapangan, jalur ini sudah bisa dibuka lebih awal. Pekerjaan bore pile penanganan longsoran juga rampung lebih cepat, yakni pada 17 Agustus dari rencana awal 24 September.

    Dengan demikian, penanganan longsoran pada badan jalan di KM 233+500 dan KM 235+650 sudah bisa dilalui kendaraan. Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan minor yang memerlukan penyelesaian hingga akhir masa kontrak.

    “Untuk meningkatkan keselamatan jalan, akan dilakukan inspeksi keselamatan termasuk penerangan jalan dan perlengkapan jalan lainnya di jalur Gumitir,” pungkas Javid. [alr/suf]