Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Mas Dhito Apresiasi Warga Kembalikan Barang Jarahan, Satpol PP Kediri Catat Ratusan Unit

    Mas Dhito Apresiasi Warga Kembalikan Barang Jarahan, Satpol PP Kediri Catat Ratusan Unit

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri terus menerima pengembalian barang hasil jarahan pasca kericuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025. Bahkan, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menerima langsung sejumlah barang dari warga, pada Rabu (3/9/2025).

    Seorang pemuda asal Ngronggo, Kota Kediri menyerahkan sebuah PC merek HP, monitor, dan keyboard di kantor Pemkab Kediri. Mas Dhito mengapresiasi kejujuran pemuda itu dan menegaskan barang yang dikembalikan tidak akan diproses hukum, selama bukan provokator atau aktor intelektual di balik kerusuhan.

    “Kalau mengembalikan barang-barang jarahan tersebut, maka dipastikan tidak akan diproses hukum, kecuali masuk dalam kategori provokator, atau aktor intelektual di balik kericuhan ini. Karena ini kan bukan demo, tapi saya katakan ini kericuhan, kerusuhan, menjarahan,” tegasnya.

    Hingga kini, lebih dari lima mobil pick up berisi barang hasil jarahan telah dikembalikan ke Satpol PP, balai desa, maupun Polres Kediri. Sementara itu, kerugian akibat kerusuhan diperkirakan mencapai Rp500 miliar, belum termasuk kendaraan dinas yang dibakar. Untuk kerugian gedung pemerintahan Kabupaten Kediri dan DPRD, nilai kerusakan sudah menembus Rp135 miliar.

    Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat pengembalian barang jarahan.

    Sejak imbauan pengembalian disampaikan pada Senin (1/9/2025), ratusan barang berbagai jenis telah dikembalikan ke Satpol PP dan kantor desa. Barang-barang tersebut mulai dari televisi, kulkas, printer, hingga laptop.

    Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan barang-barang itu kini dikumpulkan di Mako Satpol PP untuk diinventarisasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

    “Alhamdulillah sejak disampaikannya imbauan tersebut sampai tadi malam dan sekarang masih berlangsung di beberapa tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan imbauan itu banyak oknum masyarakat yang menjarah itu mengembalikan aset-aset tersebut ada yang dikembalikan secara langsung, ada yang dititipkan, ada pula dan banyak yang diletakkan di depan Mako Satpol PP atau di depan kantor-kantor desa,” jelasnya, pada Rabu (3/9/2025).

    Pihaknya juga kembali mengingatkan warga yang masih menyimpan atau menemukan barang hasil jarahan agar segera mengembalikan sebelum ada proses hukum.

    “Kepada siapa pun yang saat ini masih ketempatan ataupun melihat ada barang, diperkirakan barang-barang aset milik Kabupaten Kediri yang mungkin ditinggal atau yang masih ketempatan membawa dihimbau untuk segera mengembalikan daripada setelah imbauannya dicabut kalau masih ketahuan membawa mungkin prosesnya adalah proses pidana,” tegas Untung. [nm/ian]

  • 3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup

    3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup

    Polda Sulawesi Selatan menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus kerusuhan dan perusakan kantor DPRD Provinsi Sulsel serta DPRD Kota Makassar.

    Tiga di antaranya diduga sebagai pelaku pembakaran yang menyebabkan korban jiwa. Polisi masih mendalami motif aksi anarkis tersebut dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru.

  • Ratusan Polisi Kawal Rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Ratusan Polisi Kawal Rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

     

    Liputan6.com, Pati – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati yang membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo berlangsung di lantai 2 ruang Badan Anggaran DPRD Pati pada Rabu (3/9/2025).

    Dari pantauan Liputan6.com, rapat hak angket pemakzulan Bupati Pati itu yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga 16.20 WIB itu mendapat perhatian luas dari masyarakat di wilayah yang berjuluk Bumi Mina Tani. 

    Agenda rapat kali ini mengupas persoalan mutasi jabatan guru, tenaga kesehatan, hingga perangkat desa yang dilakukan Bupati Sudewo.

    Untuk mengamankan jalannya rapat, sebanyak 105 personel gabungan dari Sat Samapta Polresta Pati diturunkan di gedung wakil rakyat tersebut. Aparat ditempatkan di sejumlah titik strategis guna memastikan kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif.

    “Kami menurunkan kekuatan penuh agar seluruh rangkaian rapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi.

    Rapat tersebut dihadiri Tim Pansus yang diketuai Teguh Bandang Waluyo (Fraksi PDIP) beserta anggota dari berbagai fraksi. Selain itu, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan dari berbagai kalangan.

    Mereka yang diundang rapat Pansus kali ini adalah Kepala SMPN 1 Tayu Sri Wahyuni, dokter RSUD Soewondo Pati Reni Kurniawati, mantan sekretaris desa dari beberapa wilayah, serta Ketua Dewan Pengawas RSUD Soewondo Dr. Torrang Rudolf Effendy Manurung.

    Sedangkan dari unsur masyarakat, tampak pula kehadiran Supriyono alias Botok bersama Teguh Istiyanto dan Mulyati dari perwakilan kelompok Pati Bersatu yang baru saja menggelar aksi damai di Gedung KPK di Jakarta kemarin lusa.

    Agenda rapat terbagi dalam beberapa sesi. Narasumber pertama, Sri Wahyuni, memaparkan kondisi sekolah dan proses mutasi guru yang terjadi di SMPN 1 Tayu. Dilanjutkan dengan keterangan dokter Reni Kurniawati mengenai mutasi dirinya dari RSUD Soewondo ke RSUD Kayen dan kembali lagi.

    Selanjutnya pengakuan tiga perwakilan mantan sekretaris desa yang menyampaikan keberatan atas mutasi yang dinilai sepihak. Sementara sesi terakhir diisi pernyataan Ketua Dewan Pengawas RSUD Soewondo terkait legalitas pengangkatan dirinya.

     

     

  • Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

    Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

    “Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

    Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

    Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

    “Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

    “Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

    Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

    Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

    Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

  • 63 Orang Diamankan saat Demo di Palembang, 9 Jadi Tersangka

    63 Orang Diamankan saat Demo di Palembang, 9 Jadi Tersangka

    63 orang diamankan oleh petugas Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang dalam kasus pengrusakan Kantor DPRD Sumsel dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel. Pihak kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    Kasus perusakan tersebut dilakukan oleh ratusan orang yang diduga geng motor pada Minggu (31/8/2025) dini hari. 

  • Pemkab Kediri Dirikan Dapur Umum untuk Relawan Pasca Kerusuhan

    Pemkab Kediri Dirikan Dapur Umum untuk Relawan Pasca Kerusuhan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mendirikan dapur umum sebagai bentuk dukungan bagi petugas dan relawan kebersihan yang bekerja pasca kerusuhan di lingkungan Kantor Pemkab dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Dapur umum ini sudah berdiri sejak awal, tepat setelah tragedi pada 30 Agustus 2025, untuk memastikan kebutuhan konsumsi selama bertugas tetap terpenuhi.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, menegaskan keberadaan dapur umum sangat penting untuk mendukung stamina para petugas dan relawan yang terus bekerja membersihkan puing-puing pembakaran sekaligus mengamankan aset pemerintah.

    “Jadi untuk Dapur Umum, ini kita dirikan sejak awal, kemarin setelah tragedi yang, bencana yang kita terima waktu tanggal 30 ya, tengah malam, minggu sudah kita siapkan,” terangnya, pada Rabu (3/9/2025).

    Dapur umum ini juga mendapat perhatian dari Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, serta Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa. Meski hadir di waktu yang berbeda, keduanya sama-sama menilai masakan yang disajikan dapur umum tersebut terasa lezat dan layak mendukung kerja para relawan.

    Dalam kunjungannya, Mas Dhito menyampaikan rencana puncak kegiatan pembersihan kawasan Pemkab Kediri yang akan digelar bersama masyarakat pada Jumat, 5 September 2025.

    “Kita memang rencana nanti, di hari Jumat, kita mengajak seluruh masyarakat ke Kabupaten Kediri, semuanya bebas, tidak memandang agama, asal, dari mana saja kecamatannya silakan hadir ke Pemkab, bersama-sama kita bersihkan rumah kita bersama, rumah rakyat,” tandasnya. [nm/ian]

  • DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Terapkan Perwali Gratifikasi

    DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Terapkan Perwali Gratifikasi

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tegas dalam menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya. Namun, dia menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas semata.

    “Komitmen ini patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan aturan ini benar-benar dijalankan hingga level kelurahan dan kecamatan. Jangan sampai hanya jadi slogan tanpa ada tindakan di lapangan,” kata Saifuddin, Rabu (3/9/2025).

    Saifuddin juga meminta Pemkot memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berani melaporkan dugaan gratifikasi. Menurutnya, perlindungan ini penting agar warga tidak takut untuk melapor.

    “Masyarakat harus merasa aman saat melapor. Jika tidak ada perlindungan, dikhawatirkan mereka enggan bersuara karena takut ada tekanan atau ancaman,” ujar politisi Demokrat ini.

    Mantan aktivis ini menilai langkah Pemkot memasang banner, poster, dan flyer di berbagai titik pelayanan publik merupakan langkah awal yang baik. Namun, pengawasan internal dan evaluasi berkala tetap dibutuhkan.

    “Transparansi laporan gratifikasi yang masuk juga harus dilakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat perkembangan dan percaya bahwa Pemkot serius memberantas KKN,” tegas dia.

    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Perwali ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai untuk menolak dan melaporkan gratifikasi.

    “Kami ingin membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Eri.

    Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan, menambahkan bahwa Inspektorat telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memfasilitasi pelaporan melalui aplikasi eAudit.

    “Harapan kami, upaya-upaya ini bisa didukung oleh seluruh pegawai dan masyarakat agar Surabaya bebas dari praktik KKN,” pungkasnya. [adv/but]

  • Demo di DPRD Bojonegoro, Poster Tuntutan Dicopoti Massa Lain

    Demo di DPRD Bojonegoro, Poster Tuntutan Dicopoti Massa Lain

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan warga di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, berakhir dengan pencopotan poster yang berisi tuntutan aksi.

    Aksi pembersihan ini dilakukan oleh sejumlah orang berpakaian kaus hitam saat massa demonstran belum sepenuhnya bubar.

    “Kami merasa sangat kecewa dengan cara pencopotan poster-poster yang menjadi tuntutan demonstrasi,” ujar salah seorang demonstran, Okky, Rabu (3/9/2025).

    Sekitar 50 orang yang terorganisir dari akun media sosial Bojonegoro Melawan tersebut sebelumnya telah menyampaikan aspirasi melalui orasi dan aksi teaterikal. Mereka juga memasang sejumlah poster dan melakukan mural di pagar gedung dewan yang menjadi simbol protes.

    Namun, tak lama setelah orasi usai, sekelompok orang dengan kostum berwarna hitam langsung membersihkan dan mencopot semua poster serta tulisan yang ditempelkan massa. Insiden ini memantik kecaman dari para pengunjuk rasa.

    Pendemo menempelkan poster tuntutan di pagar gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro.

    Salah seorang orator, Naura, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi.

    “Mereka (pemerintah) mencekik rakyat dengan pajak yang cukup tinggi. Rakyat yang berani menyuarakan kebenaran, selalu direpresi. Perlawanan ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan selalu melakukan konsolidasi rakyat,” serunya dalam orasi.

    Untuk diketahui, aksi demo ini menyuarakan sembilan tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut berfokus pada isu keadilan ekonomi, penegakan HAM, dan kebijakan fiskal yang pro-rakyat.

    Sembilan Tuntutan Massa Aksi:

    1. Penghapusan hak istimewa dan pemotongan gaji pejabat negara, perwira tinggi, komisaris BUMN, dan direktur, untuk dialihkan ke pendanaan pendidikan dan kesehatan gratis.

    2. Pemotongan anggaran untuk lembaga dan kementerian yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti Pertahanan, Kepolisian, dan Kejaksaan, guna mendukung subsidi rakyat.

    3. Kenaikan Upah Buruh, penurunan pajak untuk rakyat, dan peningkatan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan, dan konglomerat.

    4. Pembebasan tanpa syarat para aktivis yang ditahan.

    5. Penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan aparat yang menjadi pelanggar HAM.

    6. Pemotongan anggaran dan pelucutan institusi Kepolisian yang dianggap sebagai alat represif.

    7. Militer kembali ke barak dan tidak mencampuri urusan sipil.

    8. Penyitaan harta koruptor dan konglomerat.

    9. Pengalihan pajak dari pengemplang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis, serta subsidi untuk kesejahteraan buruh dan rakyat.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Bojonegoro maupun aparat kepolisian setempat terkait insiden pencopotan dan tuntutan dari para pengunjuk rasa. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Situasi di lokasi telah kondusif pasca bubarnya massa. [lus/but]

  • Anak Putus Sekolah dan Pelajar Terlibat Kerusuhan, Pendidikan di Blitar Krisis

    Anak Putus Sekolah dan Pelajar Terlibat Kerusuhan, Pendidikan di Blitar Krisis

    Blitar (beritajatim.com) – Dunia pendidikan di Blitar berada di titik kritis. Tingginya angka putus sekolah dan meningkatnya keterlibatan pelajar serta anak-anak putus sekolah dalam aksi anarkis dan vandalisme menjadi sorotan serius.

    Dalam aksi perusakan gedung DPRD Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu mayoritas pelakunya adalah anak-anak yang masih berstatus pelajar atau putus sekolah. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan dan cukup ironis.

    Terkait hal itu, Kepala Sekolah Kelas Bung Karno, Joko Pramono ikut memberikan komentarnya. Menurut Joko Pramono, Kepala Sekolah Kelas Bung Karno, masalah ini bukan sekadar soal akses pendidikan, tetapi juga kegagalan dalam membangun karakter kebangsaan.

    “Anak-anak yang putus sekolah rentan terjerumus ke dalam perilaku negatif karena kurangnya pendidikan karakter dan kesadaran kebangsaan,” ujar Joko.

    Fenomena ini diperparah dengan maraknya aksi anarkis yang sering melibatkan pelajar dan diprovokasi oleh anak putus sekolah. Hal ini menunjukkan minimnya pembinaan karakter dan arah pendidikan yang jelas bagi generasi muda Blitar.

    Para pelajar yang terlibat dalam kasus kerusuhan di Blitar. (foto : Winanto/beritajatim.com)

    Solusi Jangka Panjang

    Untuk mengatasi krisis ini, Joko mengusulkan solusi konkret. Pertama, penguatan pendidikan karakter melalui program Nation and Character Building yang digagas melalui Kelas Bung Karno. Program ini secara rutin menanamkan nilai-nilai nasionalisme seperti cinta tanah air, disiplin, dan tanggung jawab sosial.

    “Kami ingin anak-anak, baik yang masih bersekolah maupun yang putus sekolah, memahami identitas dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara,” jelas Joko.

    Kedua, ia menekankan pentingnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Joko, PKBM adalah “jembatan” untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke jalur pendidikan.

    “Kami menawarkan pendidikan alternatif yang fleksibel, sehingga mereka tetap bisa belajar meski terhambat kondisi ekonomi atau sosial,” ungkapnya, sambil mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat PKBM dengan kurikulum kebangsaan.

    Ajak Semua Pihak Bersatu

    Joko menegaskan bahwa situasi ini memerlukan kerja sama lintas sektor. Ia mengajak Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar, sekolah, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter.

    “Jika kita tidak bertindak sekarang, masa depan generasi muda Blitar dan bangsa ini akan semakin terancam. Dengan semangat gotong royong, kita harus bangkit dari darurat pendidikan kebangsaan ini,” pungkasnya. (owi/but)

  • Puluhan Mahasiswa Cipayung Pasuruan Demo Damai, Usung Isu Sampah, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja

    Puluhan Mahasiswa Cipayung Pasuruan Demo Damai, Usung Isu Sampah, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan dan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025). Mereka menyampaikan sejumlah isu strategis yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.

    Aksi tersebut diikuti oleh HMI, GMNI, PMII, dan IMM yang tergabung dalam Cipayung Pasuruan Raya. Dengan duduk bersama di depan kantor DPRD, mereka menegaskan bahwa demo kali ini dilakukan secara damai dan tertib.

    Koordinator lapangan aksi, Dandy yang juga Ketua DPC GMNI Pasuruan, menuturkan mahasiswa tidak ingin gerakan mereka menimbulkan keresahan. Hal ini mengingat banyaknya kawasan industri di Kabupaten Pasuruan dan agar para investor tak takut jika berinvestasi di pasuruan

    Menurut Dandy, ada lima isu utama yang mereka suarakan dalam kesempatan tersebut. Isu itu meliputi sampah, infrastruktur jalan, transportasi umum, narkoba, penyerapan tenaga kerja, pelanggaran HAM di Alas Tlogo, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Kami ingin aspirasi ini didengar langsung oleh DPRD dan pemerintah daerah, serta diteruskan ke pusat. Harapan kami agar masalah-masalah ini segera mendapat perhatian serius,” tegasnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik aspirasi mahasiswa yang datang. Ia berjanji akan menindaklanjuti isu-isu yang menjadi rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

    “Kami siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini, bukan hanya di depan gedung ini saja. Jika ada rekomendasi yang bersifat nasional, tentu akan kami bawa ke pusat,” katanya.

    Samsul juga mengakui bahwa komunikasi DPRD dengan masyarakat terkadang kurang maksimal. “Kami minta maaf apabila selama ini belum banyak turun ke bawah dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, juga hadir dalam aksi damai tersebut dan memberikan tanggapan langsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata atas masukan yang diberikan mahasiswa.

    “Beberapa isu memang nyata terjadi setiap tahun, misalnya kekurangan air. Itu bukan isu lagi, melainkan realita yang memang harus kita selesaikan bersama,” ujar Rusdi.

    Ia menambahkan, permasalahan sampah juga sedang menjadi prioritas pemerintah daerah. “Tahun ini kami akan fokus menangani persoalan sampah agar Pasuruan lebih bersih dan sehat,” jelasnya.

    Terkait isu tenaga kerja, Rusdi menyebut pihaknya sudah melakukan pemetaan kebutuhan lapangan kerja. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Pasuruan punya peluang kerja yang luas, khususnya di sektor industri,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan keseriusan Pemkab Pasuruan dalam pengawasan lingkungan hidup, terutama tambang. “Kalau ada masyarakat menemukan aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan, segera laporkan, nanti akan kami tindaklanjuti ke Satgas Tambang,” tegas Rusdi.

    Rusdi menambahkan bahwa pelayanan publik juga menjadi sorotan yang akan dibenahi. “Jika ada layanan yang tidak humanis, segera laporkan, saya tidak akan ragu menindak dan bahkan memindahkan petugas yang bermasalah,” tegasnya.

    Terakhir, Rusdi menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang menggelar aksi damai. “Terima kasih kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, semoga langkah ini membawa kebaikan untuk masyarakat Pasuruan yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya. (ada/kun)