Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Buntut Pembakaran DPRD, 2 Pelajar di Blitar Ajukan Tahanan Kota Agar Bisa Lanjut Sekolah

    Buntut Pembakaran DPRD, 2 Pelajar di Blitar Ajukan Tahanan Kota Agar Bisa Lanjut Sekolah

    Blitar (beritajatim.com) – Dua remaja berstatus pelajar yang terseret kasus kerusuhan dan pembakaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, kini berjuang untuk mendapatkan haknya kembali. Mereka adalah RSN (15) dan MRS (16), dua dari belasan tersangka yang ditetapkan polisi.

    Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan permohonan agar status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota. Permintaan ini memiliki satu tujuan mulia yakni agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah.

    Wahyu Chandra Triawan, kuasa hukum kedua pelajar tersebut, menjelaskan bahwa permohonan ini telah disampaikan kepada Polres Blitar. Saat ini, RSN dan MRS ditahan di Lapas Anak Blitar.

    “Penanganan anak berkonflik dengan hukum seharusnya mengedepankan keadilan restoratif,” ujar Chandra, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Chandra, keterlibatan kedua remaja ini tidak signifikan. Chandra juga menambahkan bahwa kedua murid tersebut hanya “ikut-ikutan” karena masih labil secara emosional.

    Sebagai pelajar SMP di Garum dan SMK di Kota Blitar, mereka berkomitmen untuk tidak melarikan diri dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Untuk meyakinkan pihak kepolisian, orang tua, lurah, dan pihak sekolah juga turut menjadi penjamin.

    Chandra berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bisa memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Ia menambahkan, sebenarnya anak-anak ini juga merupakan korban bujukan atau hasutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Keduanya juga tidak akan melarikan diri selama proses penyidikan maupun penuntutan, serta komitmen tidak mempersulit proses hukum dan siap hadir dalam setiap proses pemeriksaan,”paparnya.

    Sebelumnya, Polres Blitar telah menetapkan 12 tersangka terkait aksi massa yang berakhir dengan perusakan, pencurian, dan pembakaran pada 30 Agustus 2025. Dari 12 tersangka, 11 di antaranya adalah anak di bawah umur. Sembilan orang ditahan, sementara tiga lainnya tidak karena masih berusia 13 tahun.

    Kini, nasib RSN dan MRS berada di tangan pihak kepolisian. Akankah permohonan mereka dikabulkan, dan mereka bisa kembali ke bangku sekolah atau tidak.

    “Karena anak-anak tersebut sebenarnya juga korban dari bujukan, ajakan dan hasutan oknum-oknum yang memanfaatkannya,” tandasnya. [owi/beq]

  • Kolaborasi TNI-Polri dan Satpol PP Patroli Jaga Keamanan di Meranti

    Kolaborasi TNI-Polri dan Satpol PP Patroli Jaga Keamanan di Meranti

    Kepulauan Meranti –

    TNI-Polri dan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau berkolaborasi menjaga keamanan. Personel gabungan melakukan patroli bersama untuk memastikan keamanan warga dari tindakan anarkis hingga kejahatan jalanan.

    Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Kolaborasi ini penting agar situasi kamtibmas di wilayah tetap kondusif. Dengan adanya patroli gabungan, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran aparat dalam menciptakan rasa aman,” kata Aldi dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).

    Patroli ini digelar bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Selatpanjang Kecamatan Tebingtinggi. Patroli menyasar sejumlah titik rawan kejahatan.

    “Tujuan utama kegiatan adalah untuk menciptakan rasa aman, mencegah potensi gangguan keamanan dan tindak kejahatan, serta meningkatkan kekompakan antarlembaga keamanan dan dengan masyarakat,” imbuhnya.

    Sinergi TNI-Polri dan Satpol PP menjaga keamanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. (Foto: dok. Polres Kepulauan Meranti)

    Patroli juga menyasar ke kantor-kantor pemerintahan hingga fasilitas kesehatan dan perbankan, seperti kantor DPRD, Bupati, RSUD Meranti, kantor perbankan Kota Selatpanjang, Lapas Kelas IIB Selatpanjang, kantor PLN, rumah dinas Polri dan TNI, Yayasan Kemala Bhayangkari, Pelabuhan Penumpang Tanjung Harapan dan Seputaran Kota Selatpanjang.

    Sementara itu, Kabag SDM Kompol Ali Azar S.Sos juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan apel gabungan tersebut. Kegiatan patroli berjalan lancar dan situasi dinyatakan kondusif.

    (mei/dhn)

  • Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah politisi muda Surabaya yang aktif di dunia politik dan pemerintahan menggelar pertemuan hangat untuk membahas situasi terkini bangsa. Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi tentang pentingnya menjaga suasana sejuk di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial belakangan ini.

    Politisi muda tersebut yaitu Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Ketua Kadin Surabaya Ali Affandi, Anggota Komisi C DPRD Jatim Fuad Bernardi, dan Anggota Komisi E DPRD Jatim sekaligus Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk saling bertukar pandangan demi kebaikan bangsa.

    “Kita berdiskusi panjang soal situasi negara akhir-akhir ini yang tensinya agak menghangat,” ujar Fathoni dalam unggahan di akun Instagram dikutip, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Fathoni, dalam era demokrasi modern, perbedaan pendapat dan aksi protes adalah hal yang wajar. Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman.

    “Kita semua bersepakat bahwa protes dan unjuk rasa adalah keniscayaan dalam masa demokrasi modern seperti saat ini, namun menjaga kerukunan dan keharmonisan antar manusia juga menjadi kewajiban kita bersama,” tegas politisi Golkar ini.

    Dalam kesempatan itu, Fathoni juga menyampaikan harapannya agar Indonesia segera pulih dari berbagai tantangan yang dihadapi. Dia menyebut pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik.

    “Pulih kembali Indonesiaku, demi Indonesia emas 2045 mendatang,” tutur Fathoni.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan silaturahmi semacam ini sering dilakukan para politisi muda Surabaya. Menurutnya, momen ini penting untuk memperkuat komunikasi sekaligus merawat iklim politik yang sehat di kota pahlawan.

    “Kami memang sebagai politisi muda di Kota Surabaya sering silaturahmi dan berdiskusi serta bertukar informasi tentang isu terkini yang ada di kehidupan masyarakat Surabaya,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menegaskan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar Surabaya tetap kondusif dan nyaman bagi semua warganya.

    “Sebagai pejuang politik, kami juga memandang betapa pentingnya menjaga suasana sejuk dan kondusif di kota Surabaya tercinta ini,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Ketua DPRD Jakarta Tegur Perangkat Daerah dan BUMD yang Kerap Mangkir dari Rapat Megapolitan 4 September 2025

    Ketua DPRD Jakarta Tegur Perangkat Daerah dan BUMD yang Kerap Mangkir dari Rapat Megapolitan 4 September 2025

    Ketua DPRD Jakarta Tegur Perangkat Daerah dan BUMD yang Kerap Mangkir dari Rapat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengingatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar disiplin hadir apabila diundang rapat bersama DPRD.
    Menurut dia, ketidakhadiran pejabat daerah tanpa alasan yang jelas dapat menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat dewan.
    “Terdapat beberapa catatan bahwa dalam beberapa kali rapat, baik perangkat daerah maupun BUMD yang telah diundang oleh DPRD namun tidak hadir tanpa konfirmasi yang jelas,” ujar Khoirudin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis (4/9/2025).
    Khoirudin juga menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi. Ia meminta agar setiap undangan dari perangkat daerah atau BUMD kepada DPRD disampaikan kepada seluruh pimpinan dewan.
    “Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan seluruh unsur dalam proses pembahasan,” tegasnya.
    Rapat paripurna kali ini juga membahas penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 Tahun Anggaran 2025, serta pembukaan Masa Persidangan I dan masa reses ke-IV Tahun Sidang 2025–2026.
    Dalam kesempatan itu, DPRD turut menyampaikan hasil pengawasan terhadap sejumlah peraturan daerah (perda).
    Beberapa perda yang menjadi sorotan mencakup bidang pendidikan, ketertiban umum, perlindungan perempuan dan anak, kebudayaan Betawi, serta pengelolaan sampah.
    DPRD menilai masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi hingga penerapan sanksi yang belum tegas terhadap pelanggar perda.
    Khoirudin menegaskan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan tersebut.
    “Oleh karena itu kami menodong agar hasil pengawasan itu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

    “Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni kepada beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Deni menjelaskan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

    “Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako. Dia optimis program ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

    “Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    “Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegasnya.

    Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat. “Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Jejak Kericuhan Demo di Samarinda: Bom Molotov, Tuntutan Mahasiswa dan Investigasi Polisi

    Jejak Kericuhan Demo di Samarinda: Bom Molotov, Tuntutan Mahasiswa dan Investigasi Polisi

    Polresta Samarinda berhasil menggagalkan dugaan rencana aksi anarkis menjelang unjuk rasa di Gedung DPRD Kaltim. Dalam penggerebekan yang dilakukan Minggu (31/8) malam di kawasan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul), polisi mengamankan 22 mahasiswa dan 27 bom molotov siap pakai.

    Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan, operasi dilakukan sekitar pukul 23.00 WITA setelah aparat menerima laporan intelijen mengenai adanya persiapan bom molotov.

    “Berkat kerja sama antara Polresta Samarinda, TNI, dan pihak rektorat Unmul, kami menemukan sekelompok orang yang menyiapkan bom molotov untuk rencana aksi hari ini. Dari lokasi, kami mengamankan 22 mahasiswa dan 27 bom molotov, beserta bahan baku seperti jeriken pertalite, kain perca, dan peralatan lainnya,” ujarnya.

    Dari hasil pemeriksaan, empat mahasiswa berinisial MZ (alias F), MH (alias R), MAG (alias A), dan AF (alias F) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga aktif dalam pembuatan dan penyimpanan bom molotov. Sementara itu, 18 mahasiswa lainnya dinyatakan tidak terlibat.

    “Dari hasil penyelidikan, 18 mahasiswa hanya kebetulan berada di sekitar sekretariat FKIP, khususnya Prodi Sejarah, saat penangkapan berlangsung. Karena tidak ditemukan keterlibatan, mereka akan dipulangkan ke pihak kampus,” jelas Hendri.

    Polisi menduga kelompok tersebut memiliki pembagian peran. Ada yang meracik bom, memotong kain untuk sumbu, hingga mengantar bahan baku menggunakan sepeda motor. Bom molotov itu kemudian disimpan di sekitar gedung FKIP untuk mengelabui aparat.

    Selain mahasiswa, polisi kini juga memburu dua orang luar kampus yang diduga sebagai pemasok bahan baku, yakni Mr. X dan Mr. Y. Selain bom molotov, aparat menemukan styrofoam bertuliskan “PKI” di lokasi kejadian. Namun, Hendri menegaskan temuan itu masih ditelusuri lebih lanjut.

    “Kami berharap temuan ini bukan cerminan ideologi adik-adik mahasiswa. Masih perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan asal-usul simbol tersebut,” ujarnya.

  • Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan dan kajian akademik tentang reformasi Polri kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Langkah ini menjadi bentuk komitmen GMNI dalam mengawal aspirasi rakyat sekaligus mendorong pembenahan institusi kepolisian agar lebih profesional dan dekat dengan masyarakat.

    “Reformasi Polri tidak cukup dengan perbaikan kecil. Harus ada langkah berani yang menyentuh akar masalah, mulai dari desentralisasi fungsi, penguatan akuntabilitas sipil, hingga perubahan budaya hukum agar lebih humanis. Polisi harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat,” tegas Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, Kamis (4/9/2025).

    Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Aulia Thariq Akbar, menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Dia menyebut perlunya perubahan struktural agar fungsi kepolisian lebih fokus dan transparan.

    “Kami mendorong pemisahan fungsi kepolisian menjadi beberapa lembaga, misalnya Badan Keamanan dan Ketertiban Komunitas, Badan Investigasi Kriminal, hingga Satuan Penegakan Hukum Khusus. Dengan model ini, setiap lembaga lebih fokus dan bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat,” jelas Atha.

    “Harapannya, ke depan Polri atau institusi pengganti bisa lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat,” tambah mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyambut baik inisiatif GMNI. Dia menilai kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kebijakan daerah.

    “Kami menyambut baik rekomendasi dari GMNI Surabaya ini. Kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kami di DPRD. Jangan sampai kalian jauh dari realitas keadaan masyarakat hari ini. GMNI harus selalu berdiri bersama rakyat dan berjuang untuk rakyat,” kata Adi.[asg/ian]

  • Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.

    Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009. 

    Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.

    Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap. 

    Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.

    Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.

    Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.

    Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.

    Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.

    Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.

    Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Bagikan 1.500 Paket Sembako untuk Warga Surabaya, Arif Fathoni: Politik Pengabdian

    Bagikan 1.500 Paket Sembako untuk Warga Surabaya, Arif Fathoni: Politik Pengabdian

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menggelar aksi sosial dengan membagikan 1.500 paket sembako kepada masyarakat. Paket sembako itu disalurkan melalui kader Golkar di wilayah Rungkut, Gunung Anyar, dan Sidosermo.

    Fathoni, mengatakan kegiatan ini bukan hanya aksi bagi-bagi sembako. Menurutnya, langkah sederhana tersebut adalah ikhtiar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah situasi kebangsaan yang kian berat.

    “Ini merupakan politik pengabdian karena kami meyakini perintah Allah Tuhan Yang Maha Esa, barang siapa meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya, baik di dunia maupun di akhirat,” ujar Fathoni, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menegaskan, seorang wakil rakyat tidak hanya bertugas mengawasi, mengatur, atau menganggarkan kebijakan publik. Lebih dari itu, politik harus menjadi jembatan pengabdian yang ditandai kepekaan hati dan keberanian hadir langsung bersama masyarakat.

    Fathoni menilai, kehadiran wakil rakyat di tengah warga jauh lebih penting dibanding sekadar berbicara di ruang rapat. Dengan hadir di lapangan, seorang legislator bisa mendengar, merasakan, dan ikut mencari solusi atas persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat.

    “Legislator tidak boleh hanya pandai berbicara regulasi. Legislator pun harus peka dan harus ikut merasakan kehidupan rakyatnya,” tegas mantan aktivis ini.

    Fathoni memaknai pembagian sembako ini sebagai wujud nyata dalam merawat solidaritas sosial. Menurutnya, aksi tersebut juga menjadi sarana membangun kepercayaan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.

    Dia menyadari, bantuan yang diberikan mungkin belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi warga. Namun dia yakin langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan hati akan meninggalkan jejak besar di hati masyarakat.

    “Bantuan ini mungkin tidak menyelesaikan semua kesulitan ekonomi, tetapi ia adalah simbol bahwa kita masih saling peduli, masih saling menopang, dan masih meyakini bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang peduli terhadap sesamanya,” ungkap mantan jurnalis dan lawyer ini.

    Ke depan, Fathoni memastikan akan terus memperjuangkan politik yang dekat dengan rakyat. Dia ingin memastikan setiap langkahnya sebagai politisi membawa manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya.

    “Selama masih diberi amanah, saya ingin memastikan politik menjadi jalan keberkahan, dan jembatan pengabdian kepada masyarakat. Khoirunnas anfauhum linnas,” pungkas mantan Ketua DPD Golkar Surabaya ini.[asg/ted]

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.