Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kenaikan Tunjangan DPRD Jombang: Kontroversi di Tengah Kesulitan Ekonomi

    Kenaikan Tunjangan DPRD Jombang: Kontroversi di Tengah Kesulitan Ekonomi

    Jombang (beritajatim.com) – Kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Jombang sejak 1 Januari 2025 memicu kontroversi besar di kalangan masyarakat.

    Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024 menetapkan bahwa tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD meningkat menjadi Rp37.945.000 per bulan, Wakil Ketua Rp26.623.000, dan anggota dewan Rp18.865.000. Selain itu, tunjangan transportasi juga mengalami kenaikan, masing-masing anggota dewan berhak menerima Rp13.500.000 per bulan.

    Kenaikan tunjangan ini terbilang fantastis jika dibandingkan dengan Perbup sebelumnya (Nomor 5 Tahun 2022), di mana Ketua DPRD hanya menerima Rp29.200.000, Wakil Ketua Rp21.800.000, dan anggota dewan Rp18.800.000, dengan tunjangan transportasi Rp12.900.000.

    Namun, keputusan ini mendapat kritikan keras dari berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan.

    Sekretaris Majelis Rakyat Jombang (MRJ), Syadat Almahiri, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan tersebut sangat mencederai hati masyarakat, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi.

    “Kenaikan tunjangan anggota dewan saat ini sungguh mencederai, pertama mencederai prinsip efisiensi yang dicanangkan secara nasional. Dimana yang seharusnya semuanya harus melakukan efisiensi bersama, ini malah justru tunjangan dewan naik,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Syadat menambahkan bahwa kenaikan tunjangan tersebut memperburuk harapan masyarakat yang saat ini bingung menghadapi kondisi ekonomi. “Masyarakat bingung dengan kondisi ekonomi, sementara wakil rakyatnya berlebih-lebihan dalam hal tunjangan,” jelasnya.

    Ia juga meminta agar anggota DPRD menunda kenaikan tunjangan tersebut untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan mencegah hati masyarakat terluka. Selain itu, Syadat mengusulkan agar belanja di DPRD yang tidak terlalu penting, seperti kunjungan kerja (Kunker), dikurangi untuk memprioritaskan kepentingan rakyat.

    Sebagai bentuk protes, MRJ berencana untuk menggalang aksi massa jika kenaikan tunjangan tersebut tetap dipaksakan dalam kebijakan anggaran tahun 2025-2026. Warga Jombang semakin gelisah dengan kebijakan yang dinilai semakin memperlebar jurang pemisah antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

    Kebijakan ini menjadi perhatian lebih karena bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengajak seluruh elemen negara untuk bersama-sama melakukan efisiensi di tengah kesulitan ekonomi.

    Namun, di Jombang, langkah tersebut justru memperlihatkan sebaliknya, yakni peningkatan tunjangan yang tidak sebanding dengan realitas yang dihadapi masyarakat. [suf]

  • Nasi Hangat untuk Para Penjaga, Potret Ketangguhan Jatim yang Tak Lekang Didera Ancaman

    Nasi Hangat untuk Para Penjaga, Potret Ketangguhan Jatim yang Tak Lekang Didera Ancaman

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, masih terasa tegang hingga saat ini. Peristiwa terbakarnya Gedung Negara Grahadi pada Sabtu malam (30/8/2025) akibat ulah perusuh memantik kesadaran bersama bahwa Jatim sedang tidak baik-baik. Sedang terancam. Semua marah.

    Namun, terpuruk bukan menjadi frasa yang dipilih oleh Jatim. Situasi sulit yang mendera Jatim belakangan ini justru kembali membangkitkan solidaritas di antara sesama anak bangsa. Langkah kecil nan sederhana pun terbangun demi mengembalikan semangat Jatim yang terkenal tangguh, tahan banting, dan berani.

    Salah satu Langkah kecil itu adalah dapur umum. Bentuknya sederhana, cukup dengan tenda terbuka. Semburan api didorong gas terdengar begitu kencang, diselingi suara dentingan besi dari tumbukan spatula dan wajan besar. Aroma sedap masakan rumahan pun menyeruak. Membangkitkan rasa lapar.

    Dari halaman Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, tangan-tangan itu bekerja. Mulai dari mengupas sayuran, mencuci daging ayam, mengolah menu, hingga mengemas setiap porsi makanan. Lincah, terlatih, penuh dedikasi. Menyiapkan sumber tenaga untuk para personel pengamanan objek vital Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya.

    Keberadaan dapur umum ini menjadi vital untuk menunjang proses pengamanan usai kerusuhan akhir Agustus lalu. Fasilitas ini pun lahir atas instruksi langsung dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

    “Dalam rangka pemulihan keamanan ketertiban pasca demonstrasi, Bu Gubernur memerintahkan kita untuk membentuk dapur umum. Tentunya ini didukung oleh teman-teman BPBD dan Dinas Sosial,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin.

    Sejak pagi, dapur umum telah beroperasi penuh, melayani 3.500 porsi setiap kali masak. 10.500 porsi sehari untuk tiga kali makan. Porsi itu didistribusikan ke berbagai titik penjagaan, mulai dari Gedung Negara Grahadi, Tugu Pahlawan, Sekretariat DPRD Jatim, hingga rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Kita kenapa dapur umum, karena ini lebih fleksibel. Kalau perkembangan pergerakan personel banyak lagi, ya kita tinggal nambah porsi begitu saja. Karena kita ini kan punya teman-teman Tagana yang saya kira sudah terlatih,” lanjut Yasin.

    Yang menarik, menu yang tersaji bukan sekadar nasi kotak standar. Yasin, dengan nada penuh semangat, bahkan ikut turun tangan di dapur. “Menu siang tadi kebetulan saya masak sendiri, ada ayam, kemudian mie, ada sayurnya, oseng-oseng wortel, kentang, buncis dan sebagainya. Ada telor juga. Yang jelas, saya amati jauh lebih mewah kalau dibanding dengan kita beli biasanya nasi kotak,” katanya sambil tersenyum.

    Personel dapur umum Tagana sedang mempersiapkan makanan sebelum dikirim ke petugas pengamanan objek vital di Surabaya. (Foto: Rahardi J Soekarno/beritajatim.com)

    Setiap hari, 3.500 porsi itu akan terus dimasak dan disalurkan. Targetnya, dapur umum berjalan selama 10 hari ke depan, sambil menunggu evaluasi kondisi keamanan.

    “Kalau memang kondisi oleh yang berwenang menyatakan sudah tidak perlu penjagaan, ya tentunya kita akan hentikan,” jelasnya.

    Pendanaan kegiatan ini sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dapur umum di Bappeda pun dipertimbangkan matang.

    “Kenapa ditaruh di Bappeda, karena Bappeda dianggap tengah-tengah. Jadi bisa menjangkau ke Grahadi, ke Pahlawan, bisa menjangkau ke titik-titik lain,” ungkap Yasin.

    Jika dihitung, dapur umum ini memproduksi 10.500 porsi makanan setiap harinya, tiga kali waktu makan. Ketua Tim Kerja Penanganan Bencana Alam Dinas Sosial Jawa Timur, Hanif Ikhsanudin, memastikan variasi menu terus dijaga agar para personel tak bosan.

    “Menu dapur umum, layanan yang kita berikan melalui Dapur Umum Tagana Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 4 ini ada beberapa memang untuk menu, bervariatif. Sehingga tidak membuat para personel pengamanan pasca demonstrasi ini bosan dengan menu yang kami sediakan,” terang Hanif.

    Pengemasan makanan di Dapur Umum Tagana depan Bappeda Jatim. (Foto: Rahardi J Soekarno/beritajatim.com)

    Sebanyak 150 personel Tagana dari berbagai kabupaten/kota ikut terlibat, ditambah unsur Sahabat Tagana dan Tagana Rajawali yang berasal dari komunitas Kristiani.

    “Sehari untuk pagi kami menyediakan 3.500 porsi, siang 3.500 porsi, malam 3.500 porsi. Tiga kali dalam sehari, masaknya tiga kali,” jelas Hanif.

    Di balik ribuan porsi itu, ada kerja kolektif tanpa henti: Tagana yang sibuk mencuci beras sejak subuh, wajan-wajan besar yang terus mengepul, hingga antrean kendaraan yang siap mengangkut kotak-kotak makanan ke titik-titik penjagaan.

    Bagi para personel pengamanan yang bertugas siang dan malam, dapur umum ini menjadi oase kecil. Makanan hangat, aroma masakan rumahan, dan sentuhan kemanusiaan di tengah tugas berat menjaga stabilitas Jawa Timur. [tok/beq]

  • Heboh PBB Naik 248 Persen, Wali Kota Lhokseumawe Teken Instruksi Penyesuaian Tarif Regional 4 September 2025

    Heboh PBB Naik 248 Persen, Wali Kota Lhokseumawe Teken Instruksi Penyesuaian Tarif Regional 4 September 2025

    Heboh PBB Naik 248 Persen, Wali Kota Lhokseumawe Teken Instruksi Penyesuaian Tarif
    Tim Redaksi
    ACEH TIMUR, KOMPAS.com
    – Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menandatangani surat instruksi terkait penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Lhokseumawe.
    Surat yang ditandatangani pada 1 September 2025 ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kenaikan tarif PBB-P2 yang mencapai 248 persen dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.
    Dalam surat instruksi tersebut, Sayuti meminta Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A Haris, Inspektur Lhokseumawe, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta para camat dan kepala desa untuk melakukan penyesuaian tarif pajak sesuai dengan tarif tahun 2024.
    Selain itu, mereka diminta untuk melakukan sosialisasi mengenai pembayaran PBB-P2 di seluruh desa di Kota Lhokseumawe.
    “Saya sudah datang ke BPKAD Lhokseumawe dan memastikan tidak ada lagi warga yang membayar PBB-P2 dengan kenaikan sebesar 248 persen itu. Selain itu, pembahasan perubahan qanun (peraturan daerah) terus bergulir di DPRD Lhokseumawe,” ujar Sekda Lhokseumawe, A Haris, Kamis (9/8/2025).
    Haris juga meminta masyarakat untuk membayar PBB-P2 sesuai dengan tarif yang berlaku pada 2024.
    Pemerintah Kota Lhokseumawe saat ini tengah menyusun insentif pajak untuk masyarakat.
    “Nanti kami umumkan lagi insentif pajaknya dan teknisnya bagaimana,” tambahnya.
    Sebelumnya, diberitakan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kota Lhokseumawe mencapai 248 persen lebih, menyusul pemberlakuan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Lhokseumawe serta Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2024.
    Kenaikan ini membuat warga terkejut karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai perubahan tarif tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

    Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

    Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Koalisi masyarakat sipil di Kota Ambon, Maluku, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Maluku pada Kamis (4/9/2025).
    Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga sosial itu dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan TNI.
    Dalam aksinya, para pendemo mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya.
    Pendemo menilai ketiga pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk saat ini.
    “Kami mendesak Bapak Presiden segera mencopot Kapolri, Menteri Keuangan dan Menteri Keluatan dan Perikanan,” kata Koordinator aksi, Burhanudin Rumbouw saat membacakan tuntutan.
    Para pendemo juga mendesak pemerintah dan aparat berwenang segera menindak tegas para mafia tambang dan mafia perikanan yang selama ini mengeruk hasil kekayaan alam di wilayah Maluku dengan cara merusak lingkungan.
    Selain itu, pendemo juga menyuarakan pemerintah memangkas tunjangan DPR RI dan menaikkan gaji guru.
    Massa aksi menilai, pemerintah dan DPR RI tidak punya kepedulian dan kepekaaan terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Kondisi itulah yang diklaim menjadi penyebab warga bersuara di mana-mana.
    “Kami heran di saat kondisi masyarakat sedang dalam kesusahan, tapi pejabat kita malah hidup bermewah-mewahan dan tidak mau peduli dengan kondisi masyarakat,” teriak massa aksi.
    Selain isu nasional, para pendemo juga menyuarakan sejumlah isu lokal, salah satunya meminta pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Maluku.
    Menurut pendemo, hasil kekayaan laut Maluku yang melimpah selama ini dikeruk dan diambil oleh nagara, namun masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa.
    “Sehingga kami juga mendesak Presiden RI segera memberikan Otsus di bidang perikanan bagi Maluku,” kata pendemo.
    Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun didampingi sejumlah anggota langsung menemui para pendemo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.
    “Saya atas nama Ketua DPRD Maluku berjanji tuntutan dan aspirasi saudara-saudara akan kami tindaklanjuti,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Ponorogo Siap Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa ke Tingkat Pusat

    DPRD Ponorogo Siap Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa ke Tingkat Pusat

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aspirasi mahasiswa di Bumi Reog kembali menggema, namun dengan wajah yang berbeda. Tanpa kericuhan, tanpa gesekan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ponorogo memilih jalur dialog dalam menyiarakan 7 tuntutan rakyat tersebut.

    Dialog digelar di ruang DPRD Ponorogo, selain pimpinan dialog itu dihadiri langsung jajaran Forkopimda. Dari forum itu lahir kesepahaman, bahwa aspirasi mahasiswa akan dikawal bersama hingga ke tingkat pusat.

    “Hari ini kita menerima teman-teman PMII dan IMM untuk berdialog. Semua aspirasi yang disampaikan sudah kami terima dan akan kami kawal bersama Forkopimda ke Pemerintah Pusat,” kata Dwi Agus Prayitno, usai audiensi, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Dwi, langkah itu penting agar suara mahasiswa dari Ponorogo tidak berhenti di tingkat daerah. Dia memastikan tuntutan akan diteruskan kepada DPR RI maupun Pemerintah Pusat. “Hal-hal yang disampaikan tidak jauh beda dengan apa yang berkembang selama ini. Tuntutannya tentang kebijakan di Pemerintah Pusat,” katanya.

    Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menegaskan 7 tuntutan mereka kepada Pemerintah. Antara lain, penghentian tindakan represif aparat saat aksi massa, evaluasi menyeluruh terhadap oknum aparat yang melanggar HAM, hingga desakan agar pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

    Tuntutan lain mencakup audit independen terhadap anggaran DPR, revisi total RKUHAP dengan melibatkan publik dan akademisi, penolakan kebijakan rekening pasif yang diambil alih pemerintah melalui PPATK, serta percepatan pengesahan UU perampasan aset.

    Ketua Umum PMII Cabang Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa menyebut poin-poin itu sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial di masyarakat.

    “Kami tegaskan, mahasiswa punya peran sebagai agen kontrol, bertanggung jawab penuh mengaspirasikan suara rakyat, sekaligus menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat Ponorogo,” kata Azizah.

    Kehadiran Forkopimda dalam audiensi juga diapresiasi. Dialog yang berlangsung hangat itu mencerminkan pola komunikasi yang sehat antara mahasiswa, legislatif, dan unsur pemerintahan daerah. “Terima kasih kepada Forkopimda yang berkenan hadir sehingga komunikasi dengan mahasiswa lebih jelas,” tambah Dwi Agus.(Adv/End)

  • Wiranto Komentari Kericuhan saat Demonstrasi: Harusnya Kita Malu dengan Para Pendahulu

    Wiranto Komentari Kericuhan saat Demonstrasi: Harusnya Kita Malu dengan Para Pendahulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa seluruh pihak sebaiknya menahan diri dan tidak terbakar emosi dalam merespons situasi politik dan unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    Hal tersebut disampaikannya saat ditemui wartawan sebelum menghadap Presiden Prabowi Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025). 

    “Saya memang diminta untuk menghadap Presiden, jadi tentu terserah beliau nanti akan membicarakan apa. Saya belum tahu apa yang akan disampaikan kepada saya,” ujar Wiranto.

    Menanggapi situasi demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai daerah, termasuk tuntutan mahasiswa di DPR dan DPRD, Wiranto menegaskan bahwa Presiden selalu mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo tentu selalu didengar oleh Presiden dan presiden sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak semua bisa dipenuhi secara serentak,” ucapnya.

    Wiranto juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dan berbudaya.

    “Harusnya kita malu pada para pendahulu kita yang memerdekakan negeri ini. Mereka bertaruh nyawa. Sedangkan kita hanya harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Saat ditanya soal potensi adanya aktor atau dalang di balik demonstrasi, Wiranto enggan berkomentar lebih jauh. Dia menyatakan akan menunggu hasil pertemuannya dengan Presiden sebelum memberikan pernyataan lanjutan.

    “Baru nanti setelah saya ketemu Presiden dan mendapat petunjuk beliau, kita bisa bicara lagi,” tandas Wiranto.

  • DPRD Makassar Lobi Perumnas hingga STISIP 17 Agustus 1945 untuk Kantor Sementara

    DPRD Makassar Lobi Perumnas hingga STISIP 17 Agustus 1945 untuk Kantor Sementara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melobi sejumlah pihak untuk ditempati kantor sementara. Mengingat kantor di Jalan AP Pettarani hangus terbakar.

    Salah satu opsi lokasi adalah Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Hertasning. Saat ini masih dalam tahap lobi.

    “Sementara kita mau lobi Perumnas yang di Hertasning. Ada mudah-mudahan kita bisa pakai yang sampingnya Bank BTN Jalan Hertasning,” kata Ketua DPRD Makassar, Supratman, saat ditemui di Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

    Selain Perumnas Hertasning, ia menyebut ada opsi lain. Seperti di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berada di Jalan Sawerigading.

    Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 Makassar. Letaknya di Jalan AP Pettarani.

    Dua tempat itu, kata Supratman sudah ditinjau. “Beberapa tempat kita sudah cek, PELNI, kita sudah cek. Universitas 17 Agustus juga,” ujarnya.

    Soal kapan akan berkantor sementara, ia mengatakan secepatnya. Menunggu persetujuan dari pemilik tempat.

    “Secepatnya lah, secepatnya. Karena kita minta dulu persetujuan dengan yang punya, kan seperti itu,” terangnya. (Arya/Fajar)

  • Sekda Baru Surabaya Diminta Jadi Penggerak Sinergi Pemkot dan DPRD

    Sekda Baru Surabaya Diminta Jadi Penggerak Sinergi Pemkot dan DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, Lilik Arijanto, untuk segera memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan legislatif. Menurutnya, peran sekda sangat vital sebagai penghubung kebijakan wali kota dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan DPRD.

    “Dalam situasi seperti saat ini, sekda harus bisa menjadi konektor sekaligus elaborator program wali kota. Kolaborasi dengan legislatif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Kamis (4/9/2025).

    Cak Yebe juga menegaskan bahwa sekda merupakan pusat kendali dalam menjalankan program pemerintahan. Dia berharap Lilik mampu menggerakkan seluruh jajaran birokrasi agar program strategis kota berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Sekda adalah roda penggerak pemerintahan. Jika perannya optimal, maka pelayanan publik bisa lebih cepat, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Surabaya,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh kepada sekda baru dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka dan komunikatif. Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai harus semakin solid.

    “Kami ingin pak Lilik bisa membangun komunikasi yang intens dengan DPRD dan antar-OPD. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan tidak hanya cepat tetapi juga tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    “Harapan kami, sekda yang baru dilantik ini mampu menjaga ritme pemerintahan kota agar tetap stabil. Dengan sinergi yang kuat, Surabaya bisa semakin maju dan warganya mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkas Cak Yebe.[asg/kun]

  • Hari Bhakti Kejaksaan ke-80, Ribuan Sembako Dibagikan untuk Warga Pasuruan

    Hari Bhakti Kejaksaan ke-80, Ribuan Sembako Dibagikan untuk Warga Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80 dengan aksi sosial. Ribuan paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan di berbagai kecamatan.

    Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dihadapan masyarakat. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Kajari Teguh Ananto, serta Ketua DPRD Samsul Hidayat.

    Kepala Kejari Kabupaten Pasuruan, Teguh Ananto, menjelaskan jumlah bantuan yang diberikan mencapai 1000 paket. “Isinya beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lain,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, sasaran utama penerima adalah warga kurang mampu yang selama ini belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah. “Kami ingin memastikan sembako ini sampai ke tangan mereka yang benar-benar layak,” kata Teguh.

    Teguh juga meminta kepala desa dan lurah untuk ikut mengawasi pendistribusian. “Kami minta para kades agar menyalurkan dengan adil dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Meski demikian, ia mengakui jumlah bantuan belum mampu mencakup seluruh warga miskin di 24 kecamatan. “Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi sehingga semakin banyak warga yang terbantu,” tuturnya.

    Tak lupa, Teguh memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan BUMD setempat. “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Perumda Giri Nawa Tirta yang ikut membantu program ini,” jelasnya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan kejaksaan. “Kejaksaan adalah mitra penting pemerintah daerah, jadi kegiatan sosial semacam ini pasti kami dukung,” tegasnya.

    Ia menambahkan, kolaborasi seperti ini bisa semakin mendekatkan aparat penegak hukum dengan masyarakat. “Kejaksaan bukan hanya mengurus perkara hukum, tetapi juga peduli terhadap kemanusiaan,” ungkap Mas Rusdi sapaan akrabnya.

    Dengan adanya kegiatan bakti sosial tersebut, pemerintah optimistis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan akan semakin tinggi. “Semoga kejaksaan makin dicintai warga Pasuruan dan menjadi teladan instansi lain,” pungkas Mas Rusdi. (ada/kun)

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.