Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Yusril: Sistem Pemilu Sekarang Bikin Orang Berbakat Kalah dari Artis Nasional 4 September 2025

    Yusril: Sistem Pemilu Sekarang Bikin Orang Berbakat Kalah dari Artis Nasional 4 September 2025

    Yusril: Sistem Pemilu Sekarang Bikin Orang Berbakat Kalah dari Artis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyebut sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini membuat orang-orang yang berbakat di bidang politik sulit dikenal publik.
    Dengan begitu, kata Yusril, banyak posisi anggota DPR yang diisi oleh selebritas atau artis.
    “Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebritas, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” ungkap Yusril di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Menurut Yusril, pemerintah tengah berencana melakukan perubahan terhadap Undang-Undang terkait pemilu dan partai politik.
    Terlebih, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau
    presidential threshold
    .
    “Hal-hal yang lain juga, perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi
    threshold
    dan lain-lain sebagainya,” jelasnya.
    Selain itu, ia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa perlu dilakukan reformasi politik.
    “Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya,” ucap Yusril.
    “Supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebritas, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua,” sambungnya.
    Badan Legislasi (Baleg) DPR ditugaskan DPR membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
    Revisi itu dijalankan sebagai inisiatif DPR. Revisi U Pemilu masuk Prolegnas 2025 alias harus selesai tahun ini.
    Revisi itu akan dijalankan termasuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
    Pakar hukum tata negara sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menjelaskan, pembahasan revisi UU Pemilu harus disegerakan. Apalagi undang-undang tersebut belum lagi diubah sejak Pemilu 2019 dan kini membutuhkan penyesuaian, khususnya setelah adanya sejumlah putusan MK.
    “Pertama ya tentu saja harus segerakan pembahasan RUU Pemilu. Karena putusan MK itu bukan obat bagi semua persoalan pemilu kita,” ujar ujar Titi dalam diskusi daring bertajuk Ngoprek: Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Solidaritas untuk Affan, Polisi-Mahasiswa di Inhil Bagikan Bunga Mawar

    Aksi Solidaritas untuk Affan, Polisi-Mahasiswa di Inhil Bagikan Bunga Mawar

    Indragiri Hilir –

    Ratusan warga Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil), Riau, tumpah ruah di jalanan sore tadi. Mereka bukan berunjuk rasa, melainkan menggelar aksi kemanusiaan untuk Affan Kurniawan dengan membagikan bunga mawar.

    Bersama unsur Forkopimda, organisasi mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, mereka membagikan ratusan tangkai bunga sebagai simbol solidaritas dan kepedulian. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Markas Polres Inhil, Jalan Gajah Mada.

    Kabagops AKP Buha Siahaan yang memimpin apel menekankan pentingnya sinergi dan disiplin bagi seluruh personel yang bertugas mengamankan jalannya acara. Sekitar 80 personel pengamanan disiagakan untuk memastikan kelancaran kegiatan.

    Tak hanya aparat kepolisian dan TNI, sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi seperti HMI, GMNI, PMII, Himapersis, dan Dema STAI juga ikut serta turun ke jalan. Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, dalam insiden di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

    Polisi hingga mahasiswa menggelar aksi solidaritas untuk Affan Kurniawan dengan membagikan bunga mawar di Indragiri Hilir, Riau, Kamis (4/9/2025) sore. Foto:dok. Polres Inhil

    “Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan bahwa masyarakat Inhil menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kedamaian,” ujar Farouk, Kamis (4/9/2025).

    Aksi ini juga digelar untuk menebarkan pesan damai kepada masyarakat. (Foto: dok. Polres Inhil)

    Kasat Intelkam IPTU Jamaluddin menyambut mereka dengan hangat dan mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan momen ini sebagai ajang mempererat tali silaturahmi serta menjaga kondusivitas di wilayah Indragiri Hilir.

    Puncak acara berlangsung di depan Mako Polres Inhil. Hadir dalam acara tersebut Bupati Inhil H Herman, Ketua DPRD Iwan Taruna, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, Dandim 0314 Letkol Inf. Fikky Nur Kuncoro Jati, perwakilan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan peserta lainnya.

    Aksi ini tidak hanya menunjukkan empati, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat Indragiri Hilir dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

    (mea/mea)

  • Meski Aksi Unjuk Rasa di Tulungagung Batal, Polisi Tetap Lakukan Pengamanan Ketat

    Meski Aksi Unjuk Rasa di Tulungagung Batal, Polisi Tetap Lakukan Pengamanan Ketat

    Tulungagung (beritajatim.com) – Meski aksi unjuk rasa di Tulungagung hari ini batal, namun penjagaan ketat di beberapa titik tetap dilakukan. Polres Tulungagung tidak ingin kecolongan dengan adanya kemungkinan kerusuhan yang bisa terjadi. Ribuan personel gabungan disiagakan di beberapa titik. Tak hanya unsur Polisi dan TNI, penjagaan ini juga melibatkan anggota pencak silat. Mereka membantu mengamankan bersama petugas lainnya.

    Kapolres Tulungagung, AKBP M Taat Resdi mengatakan berdasar hasil pertemuan dengan koordinator aksi dan Forkopimda mereka sepakat aksi yang akan digelar hari ini ditunda. Adanya penangkapan terhadap terduga provokator yang akan menunggangi aksi tersebut menjadi salah satu alasannya. Aksi ini ditunda hingga situasi Tulungagung dinyatakan kondusif.

    “Ternyata benar hasil pemetaan kami, ada oknum yang ingin membuat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut, ini menjadi salah satu dasar penundaan rencana aksi,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Polisi sendiri tetap melakukan pengamanan ketat di sejumlah titik meski aksi terbut batal dilakukan. Sebanak 1.470 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan ini. Tak hanya unsur Polisi dan TNI, sejumlah anggota perguruan pencak silat juga dilibatkan dalam pengamanan ini. Mereka sepakat untuk menjaga situasi Tulungagung kondusif dan tidak terjadi kerusuhan.

    “Pengamanan ini kami lakukan agar tidak kecolongan, karena pamflet ajakan aksi sudah menyebar kami mengantisipasi adanya massa yang datang,” tuturnya.

    Dari hasil pantauan lapangan, hingga siang ini tidak ada pergerakan massa. Aksi tersebut awalnya akan menyasar Mapolres Tulungagung dan kantor DPRD. Namun terpantau kondisi Tulungagung relatif tenang. Pengamanan ini rencananya akan dilakukan hari ini saja. Untuk besok semua sudah kembali normal.

    “Tapi kami melihat situasi dulu, jika situasi belum kondusif akan kami perpanjang,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Skandal Nikah Siri Anggota DPRD Blitar Gagal Damai, Nasib di Ujung Tanduk

    Skandal Nikah Siri Anggota DPRD Blitar Gagal Damai, Nasib di Ujung Tanduk

    Blitar (beritajatim.com) – Upaya mediasi kasus skandal nikah siri anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP gagal tercapai. Mediasi yang diupayakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD secara resmi dinyatakan gagal.

    Dengan hasil tersebut maka bisa dipastikan bahwa kasus ini akan terus bergulir ke tahapan selanjutnya. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Blitar, Anik Wahjuningsih, membenarkan bahwa proses mediasi sudah mencapai tahap akhir dan tidak ada kesepakatan.

    “Insyaallah kemarin sudah tahap terakhir, artinya sudah tahap rekomendasi yang kita sampaikan kepada pimpinan,” kata Anik pada Kamis (5/9/2025).

    Anik menjelaskan, kewenangan BK DPRD terbatas pada penyampaian rekomendasi kepada pimpinan dewan. Selanjutnya hasil rekomendasi itu akan diberikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.

    “Rekomendasi akan kami sampaikan ke pimpinan,” tegasnya.

    Sementara itu, Khoirul Anam, kuasa hukum istri siri anggota DPRD sekaligus pelapor yang berinisial RD (30), mengatakan mediasi terakhir tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.

    “Tidak ada perdamaian. Tidak ada titik temu dalam panggilan terakhir,” ujarnya. RD

    RD, yang dinikahi secara siri pada 18 Maret 2022, merasa telah ditelantarkan oleh terlapor. Dengan gagalnya mediasi, Khoirul Anam berharap BK DPRD Kabupaten Blitar dapat mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan rekomendasi yang berpihak pada keadilan.

    “Jadi lucu kalau perbuatan yang dilakukan terlapor tidak dianggap pelanggaran etika,” tambahnya.

    Kini pihak pelapor tengah menanti sanksi apa yang akan dijatuhi untuk anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP tersebut. Atau justru DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP tersebut tak tersentuh oleh sanksi.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi mengatakan masalah etika yang ditangani BK akan berlanjut jadi kewenangan partai politik jika tidak ada titik temu.

    Mekanismenya BK akan merekomendasikan ke pimpinan DPRD dan berikutnya pimpinan menyerahkan kewenangan kepada fraksi atau parpol bersangkutan.

    Supriyadi sejak awal berharap permasalahan yang terjadi bisa selesai di tingkat badan kehormatan. Namun siap melanjutkan proses jika memang tidak selesai.

    “Partai akan memanggil yang bersangkutan secara resmi untuk meminta keterangan terkait permasalahan yang terjadi,” kata Supriyadi. (owi/but)

  • Gubernur Jateng minta bupati/wali kota percepat pemulihan pascademo

    Gubernur Jateng minta bupati/wali kota percepat pemulihan pascademo

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada 35 bupati/wali kota di wilayahnya untuk mempercepat upaya pemulihan pascaaksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus-awal September 2025.

    “Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu,” katanya, di Semarang, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat bersama pimpinan forkopimda dan 35 bupati/wali kota melalui daring.

    Ia menyebutkan setidaknya ada empat instruksi, yakni pertama adalah perbaikan bangunan atau gedung yang rusak, termasuk fasilitas umum yang dicorat-coret massa juga harus segera dibersihkan.

    Diakuinya, aksi demontrasi yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan yang tersebar di 16 kabupaten/kota.

    Ia mencontohkan Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan untuk Pemkot Pekalongan guna perbaikan sejumlah gedung yang rusak karena menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah.

    Kedua, ia menginstruksikan bupati dan wali kota untuk memasifkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan bentuk beragam, disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

    Misalnya, pengajian umum maupun bazar dengan melibatkan masyarakat di sekitar kantor-kantor pemerintahan maupun fasilitas umum sehingga semakin mempererat hubungan emosional antarwarga.

    Ketiga, Luthfi juga meminta kepada bupati dan wali kota agar terus berkomunikasi dengan kapolres dan dandim setempat mengenai potensi kerawanan hingga penanganannya untuk memastikan wilayah masing-masing tetap kondusif.

    Keempat, mantan Kapolda Jateng itu meminta kepala daerah agar berkomunikasi dengan kampus yang ada di wilayah masing-masing.

    Menurut dia, Pemprov Jateng telah lebih dahulu melakukan komunikasi dengan rektor hingga BEM di perguruan tinggi yang ada di Jateng.

    Pada kesempatan itu, Luthfi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal, serta memberikan jaminan keamanan pada investor maupun calon investor di Jateng.

    “Pelayanan pada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, jaminan keamanan dan ketertiban jadi daya tarik investasi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jateng 5,28 persen atau di atas angka nasional, tidak boleh terganggu,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto mendukung arahan dari gubernur untuk pembersihan sisa-sisa bangunan yang rusak harus cepat dilakukan.

    “Tujuannya, agar tidak menjadi tontonan warga dan menimbulkan trauma. Selain itu juga menjaga iklim investasi Jateng yang sedang tumbuh positif,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Pasar Hewan Hingga Kuburan Mobil, Pemkab Bondowoso Janji Kaji Ulang Aset Mangkrak

    Dari Pasar Hewan Hingga Kuburan Mobil, Pemkab Bondowoso Janji Kaji Ulang Aset Mangkrak

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memastikan akan melakukan kajian mendalam terhadap sejumlah aset daerah yang terkesan mangkrak.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa evaluasi tata kelola aset akan dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

    Ia menilai tudingan bahwa aset terbengkalai akibat lemahnya perencanaan eksekutif harus dilihat secara menyeluruh.

    “Perencanaan itu kan kita lakukan bersama antara Pemda dan dewan, mulai penyusunan KUA-PPAS, RAPBD, sampai penetapan APBD. Jadi kalau ada persoalan, ya akan kita evaluasi bersama-sama juga,” tegasnya pada BeritaJatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Fathur mengakui bahwa memang ada beberapa aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti Pasar Hewan Locare, Rumah Sakit Paru Pancoran, hingga sistem Resi Gudang.

    Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian lebih dalam agar aset tersebut bisa difungsikan sesuai kebutuhan masyarakat.

    “Kita petakan dulu, lalu kaji mendalam. Supaya nanti dalam pelaksanaannya on the track,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Bondowoso, Taufan Restuanto, menyebut KPK menyoroti dua aset utama, yakni Pasar Hewan Terpadu dan RS Paru.

    Ia mengakui kondisi RS Paru terlihat kumuh lantaran banyak kendaraan dinas rusak menumpuk di halamannya.

    Karena itu, BPKAD segera menginventarisasi ulang agar jelas mana kendaraan yang masih bisa dipakai, dilelang, atau dihapuskan. “Agar tidak terkesan seperti kuburan mobil di sana,” katanya.

    Adapun Kabid Pengelolaan Aset BPKAD, Janarko Surfiandi, menegaskan bahwa aset yang tidak digunakan OPD dapat diusulkan penghapusan.

    Prosesnya harus dinilai oleh KPKNL Jember untuk menentukan nilai lelang atau kelayakan aset. Hasil penjualan nantinya akan masuk ke kas daerah.

    Sementara DPRD Bondowoso melalui Wakil Ketua Komisi II, Kukuh Raharjo, mendorong agar aset tidak hanya dihapus, tetapi juga dioptimalkan pemanfaatannya.

    “Alternatifnya bisa dipinjamkan ke lembaga non-profit atau disewakan ke pihak swasta. Jangan sampai aset yang sudah dibangun dengan uang rakyat justru dibiarkan terbengkalai,” tegas legislator Partai Golkar itu.

    Dengan langkah evaluasi bersama, Pemkab Bondowoso menargetkan agar aset daerah tidak lagi menjadi beban, melainkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus menambah kontribusi bagi pendapatan daerah. [awi/aje]

  • DPRD Sampang Telusuri Dugaan Penyelewengan Bantuan Beras

    DPRD Sampang Telusuri Dugaan Penyelewengan Bantuan Beras

    Sampang (beritajatim.com) – Dugaan penyelewengan bantuan beras di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, yang sempat ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir, kini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

    Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim menyatakan, pihaknya akan turun tangan langsung untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Saat ini, DPRD akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

    “Jika dugaan tersebut terbukti benar, kami pastikan akan menindak tegas sesuai dengan kewenangan kami selaku wakil rakyat,” terangnya, Kamis (4/9/2025).

    Meski demikian, ia menekankan bahwa pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil tindakan. Semua harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

    “Tapi sebelumnya kami akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada semua pihak yang terlibat,” imbuhnya.

    Soalnya, ada beberapa kemungkinan bantuan bisa belum tersalurkan atau disebabkan oleh kendala teknis di tingkat desa, bukan semata-mata karena adanya penyelewengan.

    “Bisa jadi karena keterlambatan atau tidak sampainya bantuan tersebut disebabkan oleh kendala administratif atau teknis dari pihak desa,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, berdasarkan data di lapangan, sebanyak 526 orang tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Beras (PBP).

    Namun, muncul dugaan bahwa tidak semua penerima mendapatkan bantuan beras. Diperkirakan sekitar 10 warga tidak menerima haknya sesuai yang tercantum dalam daftar. [sar/but]

  • AHY: Nilai Kerusakan Infrastruktur Imbas Demo Capai Rp950 Miliar

    AHY: Nilai Kerusakan Infrastruktur Imbas Demo Capai Rp950 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah tengah menginventarisasi kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan pasca gelombang kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah.

    “Kami terus mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Kami juga mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, juga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak atau terbakar,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur terdampak. Selain itu, pemerintah daerah juga bergerak cepat, termasuk misalnya pengelola Transjakarta yang berupaya memulihkan layanan transportasi publik.

    AHY menyebut nilai kerugian akibat kerusakan infrastruktur saat ini diperkirakan mencapai Rp900 miliar hingga Rp950 miliar. 

    “Kerusakan-kerusakan tersebut teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Angkanya bisa fluktuatif, tapi kurang lebih di kisaran 900 sampai 950 miliar rupiah,” jelasnya.

    Adapun, daerah dengan kerusakan terbesar di antaranya Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. AHY menegaskan alokasi dana perbaikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos kedaruratan.

    “Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” pungkasnya.

    Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan bahwa seluruh kebutuhan anggaran perbaikan ditanggung pemerintah pusat. “Semua itu anggaran pusat, Rp950 miliar itu,” kata Dody.

  • KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    KPK Ditantang Periksa Bobby Nasution dan Erni Sitorus

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD Pemprov (Pemprov) Sumut.

    Desakan itu disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 4 September 2025.

    Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy mengatakan, KPK harus memanggil Bobby Nasution dan Erni Sitorus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD karena terbukti terjadinya KKN yang berujung terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK belakangan ini.

    “Dalam kasus OTT mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, terdengar informasi pergeseran anggaran signifikan ke Dinas PUPR mencapai Rp1,3 trilun, yang salah satu mata anggaran proyek jalan wilayah Tabagsel yang terbukti KKN. Bobby Nasution sebagai penanggung Jawab serta Erni sebagai pengawas dinilai bobol dengan adanya OTT yang dilakukan KPK,” kata Edoy saat berorasi di atas mobil komando.

    Selain terkait pergeseran anggaran, kata Edoy, hubungan mesra legislatif dengan eksekutif memperkuat dugaan praktik KKN yang merugikan rakyat, serta kerap mengabaikan tugas dan fungsi para anggota DPRD Sumut lainnya.

    Bahkan, kata Edoy, sejumlah anggota DPRD Sumut sudah menyuarakan bahwa pemanggilan terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pergeseran anggaran tersebut tidak pernah terlaksana dikarenakan Topan Ginting merasa di-backup Bobby Nasution dan Erni Sitorus.

    “Kita juga mendapat informasi, aparat penegak hukum seperti tim Korsupgah KPK mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan data soal penggunaan dan pengelolaan APBD Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Erni Sitorus. Sehingga kuat dugaan kami, faktor kesulitan berkomunikasi itu jadi penguat terjadinya OTT KPK,” terang Edoy.

    Selain itu, Edoy juga mengingatkan kepada KPK terkait track record Erni Sitorus yang diduga menerima gratifikasi satu unit mobil Alphard yang sudah disita KPK pada Oktober 2021 lalu.

    Penyitaan mobil mewah tersebut terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di masa kepemimpinan terpidana Khairudinsyah Sitorus alias Buyung, yang juga merupakan ayah kandung Erni Sitorus.

    “Erni Sitorus merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar saat itu. Meski ayah dan anak, secara jabatan eksekutif membelikan mobil atas nama anggota legislatif, jelas itu gratifikasi. Untuk itu kita minta KPK, ungkap kembali dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Erni Sitorus,” tegas Edoy.

    Mirisnya lagi, kata Edoy, Erni Sitorus terpilih menjadi anggota DPRD Sumut dengan Dapil Kabupaten Labuhanbatu Raya yang salah satu kabupatennya yaitu Labura tempat Buyung berkuasa. Edoy menduga bahwa terpilihnya Erni Sitorus menjadi anggota DPRD Sumut tak lepas dari perananan Buyung.

    “Saat ini, Bupati Labura turun ke dinasti anaknya bernama Hendrik Sitorus, yang tidak lain adik kandung Erni Sitorus, sehingga aroma KKN dan rekam jejak buruk korupsi seakan tidak tersentuh hukum hingga saat ini,” tutur Edoy.

    Untuk itu, Edoy meminta agar KPK berani mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berani melawan para koruptor, serta tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus korupsi.

    “Kepada Ketua KPK, kami yakin tudingan dan opini liar di publik mengenai piimpinan KPK dicap sebagai Termul oleh masyarakat dan netizen, karena terkesan tidak berani memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus tidak benar. Jadi segera lah panggil pimpinan eksekutif dan legislatif dalam hal keseriusan mengusut tuntas kasus korupsi OTT KPK di Sumut,” pungkas Edoy.

  • 10 Tunjangan Perumahan DPRD Jateng Capai Rp 47-79 Juta Per Bulan, Gubernur Sebut Akan Dievaluasi Regional

    10 Tunjangan Perumahan DPRD Jateng Capai Rp 47-79 Juta Per Bulan, Gubernur Sebut Akan Dievaluasi Regional

    Tunjangan Perumahan DPRD Jateng Capai Rp 47-79 Juta Per Bulan, Gubernur Sebut Akan Dievaluasi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Jawa Tengah telah resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025.
    Keputusan tersebut ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, pada 12 Februari 2025.
    Dalam keputusan ini, Ketua DPRD akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 79,63 juta per bulan, sedangkan wakil ketua akan mendapatkan Rp 72,31 juta per bulan.
    Anggota DPRD sendiri akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 47,77 juta per bulan.
    Selain itu, tunjangan transportasi untuk anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 16,2 juta per bulan.
    Penetapan besaran tunjangan ini didasarkan pada hasil penilaian appraisal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    Tunjangan baru ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 160/5 Tahun 2024, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    Menanggapi keputusan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa besaran tunjangan tersebut masih akan dihitung lebih lanjut.
    “Nanti sesuai dengan appraisal masih dihitung,” ujar Luthfi usai rapat di kantornya, Kamis (4/9/2025).
    Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan nilai, namun rapat evaluasi akan segera digelar. 
    “Belum (evaluasi), nanti kita kumpulin lagi. Rapat dong nanti,” kata Luthfi.
    Dalam keputusan tersebut, seluruh biaya tunjangan DPRD Jawa Tengah akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.