Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Mensos Gus Ipul memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal hal yang menjadi kebutuhan para korban. Ia pun menyebutkan Kemensos memiliki program perlindungan sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan korban agar sehat dan memiliki fungsi sosial yang utuh.

    “Kemensos akan mengawal sampai beliau bisa mandiri, sehat jasmani rohani. Pembiayaan segala macam bisa kita diskusikan bersama,” kata Gus Ipul.

    Usai memberikan santunan, malam harinya Gus Ipul juga menyempatkan diri menjenguk Budi ke RS Primaya. Ia juga berbincang dengan dokter mengenai kondisi Budi. Lalu juga mendoakan kesembuhan Budi.

    Kemensos memberikan santunan untuk keluarga 4 korban meninggal masing-masing sebesar Rp15 juta. Total santunan untuk keluarga dari 4 korban meninggal sebesar Rp60 juta.

    Lalu Gus Ipul juga memberikan santunan untuk 5 korban luka dalam insiden unjuk rasa sebesar Rp5 juta. Total santunan untuk korban luka sebesar Rp25 juta.

    Kemensos juga menyalurkan paket sembako untuk keluarga korban meninggal dan korban luka sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing orang. Total bantuan paket sembako untuk 9 orang sebesar Rp89.500.000.

    Insiden unjuk rasa di Makassar mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

    Berikut daftar korban meninggal dunia:

    1. Rusdam Diansyah alias Dandi (ojek online);

    2.  Muhammad Akbar Basri (staf Humas DPRD Kota Makassar);

    3. Syahrina Wati, staf DPRD;

    4. Syaiful Akbar, Kasi Kesra di Kecamatan Ujung Tanah.

    Berikut daftar korban luka:

    1. Budi Haryadi (karyawan swasta)

    2. Agung Setiawan (karyawan honorer)

    3. Sahabudin (sopir anggota DPRD)

    4. Arif Rahman

  • Tunjangan Perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta Masih Aman

    Tunjangan Perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta Masih Aman

    OLEH: TONY ROSYID*

    DPR RI diprotes, lantaran memberikan tunjangan perumahan. Berapa besarannya? Rp50 juta perbulan. Besar sekali. Apalagi di tengah krisi ekonomi saat ini. Pakai joget-joget lagi. 

    Rakyat kesal. Protes, lalu jarah rumah anggota DPR. Khususnya anggota DPR yang omongannya nggak enak didengar. Tapi, anggota DPR yang joget-joget itu, aman.

    Tapi, anda mesti juga tahu. Tunjangan perumahan anggota DPR RI, kalah besar dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan perumahan anggota DPRD DKI itu Rp70,4 jita per bulan. Khusus pimpinan, 78,8 juta per bulan. Besaran mana? DPR RI atau DPRD DKI.

    Modal kecil, tunjangan rumahnya lebih besar. Enak ya… Padahal mereka sama-sama hidup di Jakarta.

    Tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menaikkan tunjangan DPRD DKI dari Rp15 juta menjadi Rp30 juta. Seratus persen. 

    Tahun berikutnya yaitu 2016, Ahok menaikkan lagi tunjangan perumhan untuk DPRD Jakarta dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Seratus persen lagi. 

    Pada 2017 Ahok kalah Pilgub Jakarta dan digantikan Anies Baswedan. Jeda sebentar masa Djarot Saiful Hidayat, lalu dijabat Saefullah hanya semalam sebelum digantikan Anies Baswedan. 

    Di masa Anies Baswedan sejak tahun 2017, tidak ada lagi dana kenaikan tunjangan perumahan untuk DPRD Jakarta. Hingga tahun 2022, di ujung jabatannya, Anies menaikkannya dari Rp60 juta jadi Rp70 juta. Naik 17 persen setelah lima tahun.

    Sebenarnya, rakyat marah kepada DPR RI itu karena tunjangan perumahan, atau karena omongan DPR yang nggak enak? Atau karena joget-jogetnya? Ini pertanyaan ringan, tapi jawabannya akan membawa konsekuensi yang serius.

    Kalau marah karena omongan dan joget-jogetnya anggota DPR, ini emosional. Ini tidak substantif dan tidak menyelesaikan masalah. 

    Tapi, kalau marahnya karena DPR tidak peka terhadap rakyat yang sedang kelaparan dengan memberi dan menaikkan tunjangan perumahan seenaknya, ini baru substantif. Protes yang substantif dapat memicu perubahan yang rasional.

    Kemarahan atas sesuatu yang substansial mesti membuka ruang evaluasi terhadap seluruh anggaran untuk DPR plus kinerjanya. Termasuk anggaran tujuh kali reses, anggaran untuk rapat, anggaran sah dan tidak sah, juga kinerja anggota DPR. Semua mesti dievaluasi. Tidak hanya berhenti di tunjungan perumahan. 

    Yang harus dipahami oleh rakyat, bahwa ukuran ketidak-pekaan bukan hanya pada kenaikan tunjangan perumahan, banyak peredaran uang di DPR yang jauh lebih menunjukkan ketidak-pekaan dari sekedar tunjungan perumahan. Tunjungan perumahan itu kecil saja dibanding pendapatan anggota DPR lainnya. Pendapatan legal maupun ilegal. Pendapatan halal maupun haram. 

    Soal pendapatan haram ini sudah pernah dibuka oleh Zulfikar Arse Sadikin, seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Dia bilang: “sulit cari uang halal sebagai anggota DPR” (12 Agustus 2025). Kenapa terhadap masalah pokok dan fundamental seperti yang dikatakan Zulfikar ini, rakyat relatif cuek dan tidak serius merespons? 

    Mestinya fokus rakyat itu bukan di joget-jogetnya dan narasi anggota DPR. Tapi lebih ke seluruh praktik penganggaran dan semua permaiannya di DPR. Ini lebih substantif, teridentifikasi secara komprehensif, kemudian dibongkar dan menjadi protes kolektif dalam demo.

    Kalau protesnya substantif, kenapa kemarahan rakyat hanya kepada DPR RI saja? Kenapa tidak juga ke DPRD DKI yang angkanya lebih besar? Ini juga jadi pertanyaan serius.  Bukankah tunjangan perumhan anggota DPRD DKI paling besar diantara anggota legislatif di seluruh Indonesia?

    Pimpinan DPR RI berjanji akan membatalkan kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta. Sementara tunjuang perumahan DPRD DKI Rp70,4 juta, aman dan tenang-tenang saja.

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Kompol Cosmas Dipecat, Ketua GMKI Kupang: Kapolri Juga Harus Dicopot Sebagai Pihak Paling Bertanggung Jawab
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 September 2025

    Kompol Cosmas Dipecat, Ketua GMKI Kupang: Kapolri Juga Harus Dicopot Sebagai Pihak Paling Bertanggung Jawab Regional 6 September 2025

    Kompol Cosmas Dipecat, Ketua GMKI Kupang: Kapolri Juga Harus Dicopot Sebagai Pihak Paling Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Komisaris Polisi (Kompol) Cosmas Kaju Gae dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri.
    Pemecatan tersebut terjadi setelah insiden tabrakan yang mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta beberapa waktu lalu.
    Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, Andraviani Laiya, menyatakan, pemecatan Kompol Cosmas memicu berbagai respons di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak.
    “Tapi jika tanggapan dari kami ialah kami tetap pada prinsip bahwa keadilan dan kebenaran harus tetap diperjuangkan. Saya tidak mau masuk dalam konteks SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan),” ujar Andraviani kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/9/2025).
    Dia menambahkan bahwa GMKI mendesak pencopotan Kapolri dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor DPRD NTT pada 1 September 2025.
    “Bagi kami, pimpinan tertinggi harus turut andil dan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
    Andraviani juga menjelaskan bahwa aksi demo tersebut merupakan bagian dari dinamika nasional, di mana pihaknya telah melaksanakan tugas sebagai gerakan mahasiswa dan pemuda untuk menyuarakan permasalahan bangsa dan daerah demi kepentingan masyarakat.
    Sebelumnya, Ikatan Keluarga Ngada (Ikada) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menyatakan penolakan terhadap pemecatan Kompol Cosmas Kaju Gae.
    Ketua Ikada Kupang, Sipri Radho Toly, mengungkapkan bahwa ada sejumlah pernyataan sikap yang diserahkan kepada polisi untuk diteruskan kepada pimpinan Polri dan Presiden Prabowo.
    “Intinya, masyarakat Ngada di Kupang menolak pemecatan Kompol Cosmas,” kata Sipri.
    Penolakan juga diikuti Forum Pemuda NTT Nagekeo.
    Mereka menilai keputusan Kompol Cosmas dan 6 anggota Brimob lainnya hanya dikorbankan dalam peristiwa Affan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Ringkus 2 Aktor Intelektual Perakitan 27 Bom Molotov, Rencananya untuk Demo di DPRD Kaltim
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 September 2025

    Polda Ringkus 2 Aktor Intelektual Perakitan 27 Bom Molotov, Rencananya untuk Demo di DPRD Kaltim Regional 6 September 2025

    Polda Ringkus 2 Aktor Intelektual Perakitan 27 Bom Molotov, Rencananya untuk Demo di DPRD Kaltim
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Polresta Samarinda bersama Polda Kaltim menangkap dua orang yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perakitan 27 bom molotov.
    Bom itu rencananya akan digunakan dalam aksi demonstrasi di depan DPRD Kaltim pada Senin (1/9/2025).
    Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (4/9/2025) pukul 16.00 Wita.
    Keduanya ditangkap di lahan kebun milik keluarga salah satu tersangka, di KM 47, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.
    “Dua orang ini diduga sebagai aktor intelektual, pihak yang menyuruh perakitan bom molotov. Rencananya bom itu akan digunakan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kaltim,” ujar Hendri, Jumat (5/9/2025) malam.
    Kedua tersangka yang ditangkap adalah:NS (38), warga Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu.
    Tidak bekerja, namun pernah tercatat sebagai mahasiswa Fisipol Universitas Mulawarman.
    Serta AJM alias Lai (43), asal Kabupaten Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdomisili di Perumahan Villa Tamara, Gunung Kelua, Samarinda Ulu.
    Dengan penangkapan ini, total ada enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
    Empat di antaranya merupakan mahasiswa FKIP Unmul yang lebih dulu diamankan, sementara dua sisanya adalah aktor intelektual yang baru ditangkap.
    Menurut Hendri, perencanaan bermula pada Jumat (29/8/2025), ketika NS bertemu dengan dua orang lain berinisial X dan Y di sebuah warung kopi.
    Dalam pertemuan itu, NS mengajukan ide pembuatan bom molotov yang kemudian disetujui.
    Selanjutnya, NS menghubungi seseorang berinisial Z yang menyatakan kesanggupan membiayai pembelian bahan. Pada Minggu (31/8/2025) pagi, NS dan Z membeli jeriken, 20 liter Pertalite, botol kaca, dan kain perca.
    “Bahan-bahan itu kemudian disimpan di warung kopi milik X. Karena waktu sudah mendekati aksi, NS meminta bantuan L untuk membawa bahan ke sekretariat mahasiswa, tempat perakitan dilakukan,” ujar Hendri.
    Menurut pengakuan tersangka NS, Bom molotov ini akan digunakan untuk dilemparkan saat aksi demonstrasi, fokus utamanya pada pembakaran kantor DPRD Kaltim.
    Selain itu, tersangka juga mengaku hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPRD.
    Selain bom molotov, polisi menyita sejumlah barang bukti lain, seperti petasan, kain perca, gunting, telepon genggam, poster, stiker, buku catatan, serta dokumen gerakan mahasiswa.
    Para tersangka dijerat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, serta Pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pati Minta Fokus Pansus DPRD Tak Melebar: Yang Disoalkan PBB Saja

    Bupati Pati Minta Fokus Pansus DPRD Tak Melebar: Yang Disoalkan PBB Saja

    Jakarta

    Rapat pansus pemakzulan Bupati Sudewo yang berjalan di DPRD Pati sempat memanas saat Ketua Dewas RSUD RAA Soewondo, Pati, Torang Manurung walk out. Bupati Pati Sudewo meminta tim Pansus Hak Angket DPRD Pati berfokus pada persoalan PBB-P2 saja.

    “Saya berharap Pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang disoalkan PBB-P2, ya PBB-P2 saja, jangan ke mana-mana,” kata Sudewo saat ditemui di Masjid Agung Pati, dilansir detikJateng, Jumat (5/9/2025).

    Sudewo berharap tim Pansus Pemakzulan dirinya berfokus pada materi yang dibahas. Dia meminta Pansus Pemakzulan Bupati Pati itu tak melebar ke mana-mana.

    “Jangan live streaming ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” jelasnya.

    Sudewo mengatakan tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna. “Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada yang sempurna,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewas RSUD RAA Soewondo Pati, Torang Manurung, walk out saat menghadiri rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Pati. Sontak rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati sempat memanas.

    Baca selengkapnya di sini.

    (azh/azh)

  • Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 September 2025

    Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M Megapolitan 5 September 2025

    Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi kebijakan terkait tarif sewa di Plaza 2 Blok M atau yang dikenal District Blok M.
    Francine menilai polemik tagihan sewa yang disebut mencapai Rp 15 juta merupakan sebuah masalah yang serius.
    “Isu kenaikan tarif sewa di District Blok M ini tentu menjadi perhatian serius kami di Komisi B karena menyangkut langsung keberlangsungan usaha para pelaku UMKM,” katanya, Jumat (5/9/2025).
    Francine menambahkan, keberadaan UMKM di District Blok M tidak bisa dipandang sebelah mata.
    Pasalnya, keberadaan UMKM berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian Jakarta.
    “Situasi ini jelas memprihatinkan, terlebih lagi kita tahu bersama bahwa UMKM di kawasan tersebut selama ini berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian Jakarta,” ucapnya.
    Francine juga menyoroti perbedaan informasi yang muncul antara pihak MRT Jakarta, koperasi, dan pedagang terkait polemik tarif sewa tersebut.
    “Kondisi tarik-menarik informasi antara pedagang, koperasi, dan pihak MRT Jakarta semakin menegaskan perlunya ada kejelasan dan transparansi. Persoalan seperti ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman bagi pelaku UMKM,” kata Francine.
    Ia menegaskan, Pemprov DKI harus memastikan perlindungan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM dengan cara mengevaluasi aturan yang berlaku.
    “Karena itu, kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh, evaluasi dalam hal ini bukan hanya membatalkan perjanjian, namun memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa UMKM harus dilindungi dan didampingi,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.

  • Kapolsekta Gresik Patroli Berkuda untuk Tingkatkan Kamtibmas

    Kapolsekta Gresik Patroli Berkuda untuk Tingkatkan Kamtibmas

    Gresik (beritajatim.com) – Ada yang unik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Gresik.

    Kapolsekta Gresik Iptu Suharto melakukan patroli dengan cara yang berbeda dari biasanya. Dengan mengendarai kuda kesayangannya, Suharto berkeliling menjaga kantor DPRD Gresik.

    Tindakan tersebut sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian publik, karena aksi patroli berkuda ini dianggap kreatif dan memiliki pendekatan yang lebih personal terhadap masyarakat.

    Sebagai seorang penghobi olahraga berkuda, Suharto memanfaatkan kuda peliharaannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian. “Patroli yang saya lakukan ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih personal,” ujarnya.

    Menurutnya, selain untuk menjaga keamanan, patroli berkuda ini juga menjadi kesempatan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

    Aksi inovatif ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Banyak warga, termasuk anak-anak, yang antusias menyambut kedatangan Kapolsekta yang datang menunggangi kuda. Kehadiran Suharto dinilai tidak hanya sebagai upaya menjaga keamanan, tetapi juga sebagai langkah untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

    Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, juga memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kapolsekta Gresik. “Saya mengapresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh anggotanya. Patroli yang dilakukan berbeda dengan lainnya dalam menjalankan tugas kepolisian,” ujar Kapolres.

    Patroli berkuda ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang kreatif dapat memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat sekaligus menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Selain itu, aksi ini juga menginspirasi para polisi lainnya untuk melakukan inovasi serupa demi menciptakan kedekatan dengan warga. [dny/suf]

  • Koalisi Serikat Akar Tani Jember Desak Transparansi Data dan Peta LP2B

    Koalisi Serikat Akar Tani Jember Desak Transparansi Data dan Peta LP2B

    Jember (beritajatim.com) – Koalisi Serikat Akar Tani Jember mendesak transparansi data dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Mereka mendesak ketegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    LP2B adalah lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan agar menghasilkan pangan pokok, untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. LP2B bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi non-pertanian, seperti perumahan atau industri.

    Desakan ini tak lepas dari perbedaan data soal LP2B menimbulkan pertanyaan besar. “Mengapa terjadi fluktuasi data yang begitu signifikan? Apakah ada lahan yang dicabut status perlindungannya, lalu dikembalikan lagi? Publik berhak tahu,” kata Deviana Rizka Ramadani, Ketua Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Kawula Nusantara, Jumat (5/9/202).

    Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/235/1.12/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang ditandatangani Bupati Muhammad Fawait dan dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Jember, Kamis (14/8/2025), menyebutkan dengan jelas, bahwa LP2B di Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates dinyatakan nol pada 2025.

    SK Nomor 100 itu sendiri tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/472/1.12/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Namun belakangan saat konferensi pers Pro Guse, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jalan Sudarman, Kamis (28/8/2025), Bupati Fawait mengatakan, ada kenaikan luas LP2B sebesar 327 hektare di Kabupaten Jember. Bahkan penambahan 125,53 hektare di antaranya berada di tiga kecamatan kota.

    “Sebagai warga negara, kami berhak mendapatkan informasi yang akurat, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. Keterbukaan data LP28 bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga vital bagi kami untuk ikut mengawasi dan mencegah hilangnya lahan pertanian secara ilegal,” kata Rizka.

    Rizka menegaskan, dengan terbukanya peta lokasi dan data detail luasan LP2B yang telah ditetapkan secara transparan, masyarakat dapat ikut mengawasi. “Kami juga meminta penjelasan secara rinci alasan di balik fluktuasi data LP2B yang membingungkan dari tahun ke tahun,” katanya.

    Rizka sudah mengajukan data dan informasi kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Dinas Cipta Karya pada Mei dan Juni 2025. “Kedua surat ini tidak mendapat respons yang baik, karena tidak ada jawaban bantuan apapun,” katanya.

    Rico Nurfiansyah Ali, aktivis Koalisi Serikat Akar Tani Jember, menyatakan tidak ingin membuat kegaduhan. “Seharusnya ayo dong dibuka datanya. Transparansi. Karena kepastian hukum itu penting bagi masyarakat, bagi investor, kalau mau investasi supaya jelas, Bagi kepolisian mau menindak juga jelas,” katanya. [wir]

  • 2
                    
                        Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan
                        Nasional

    2 Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan Nasional

    Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menegaskan bahwa anggota TNI yang dituduh pengunjuk rasa hingga dipiting Brimob di Sumatera Selatan tidak pernah menjadi bagian dari aksi demonstrasi tersebut.
    Freddy mengatakan, anggota TNI Pratu Handika Novaldo saat rusuh di depan DPRD Sumatera Selatan sedang mencari makan.
    Namun, ia dituduh sebagai perusuh hingga dipiting oleh anggota Brimob.
    Video pemitingan anggota TNI oleh Brimob yang memperlihatkan kartu identitas Pratu Handika itu kemudian viral.
    Menurut Freddy, aksi pemitingan tersebut sangat mudah untuk di-
    framing
    menjadi nada negatif untuk lembaga TNI.
    “Ya, dengan agak dipiting gitu ya, jadi wajar kalau misalnya di-
    framing
    cepat sekali sebarannya,” tutur Freddy, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Penerangan TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).
    Setelah dijelaskan terkait keperluan Pratu Handika yang hanya ingin mencari makan dan mengisi bahan bakar kendaraannya, Brimob Polda Sumsel meminta maaf.
    “Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Primobolda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel,” kata Freddy.
    Brimob Sumsel juga menegaskan bahwa Pratu Handika sedang mencari makan saat peristiwa terjadi.
    “Ditegaskan oleh Kapendam, bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU,” ujar Freddy.
    Freddy juga sempat menyinggung terkait anggota BAIS TNI, Mayor SS, yang fotonya beredar sedang bersama Brimob di Mabes Polri.
    Secara tegas, Freddy mengatakan bahwa Mayor SS sedang menjalankan tugas intelijen, bukan sebagai provokator seperti narasi yang beredar.
    Namun, sempat ada percakapan dengan bentakan dari anggota Brimob yang menyebut Mayor SS ikut dalam demonstrasi.
    Mayor SS juga dipaksa mengeluarkan dokumen kartu anggota BAIS TNI dan difoto oleh anggota Brimob.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan respons setelah beragam informasi keliru terkait anggota TNI.
    Dia mengatakan, media massa adalah saluran utama informasi yang kredibel, dan bantahan yang disampaikan TNI menjadi bagian penting untuk memperbaiki informasi tersebut.
    “Tentu kita ketahui dalam perkembangan informasi, informasi kita sama-sama, dan saya selalu mengimbau teman-teman media lah yang menjadi saluran utama informasi yang kredibel. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kapuspen TNI ini menjadi bagian penting,” kata dia.
    Dia mengatakan, saat ini kedua instansi terus bekerja sama untuk melakukan pemulihan dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi.
    Hal ini, kata Trunoyudo, sebagai bentuk negara hadir dan soliditas kedua instansi memberikan rasa aman.
    “Dan terima kasih kepada Pak Kapuspen TNI atas undangan kepada kami dalam kesempatan yang berbahagia ini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.