Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • IPM Jombang Masih Tertinggal, Perlu Dorongan Dialog dan Literasi

    IPM Jombang Masih Tertinggal, Perlu Dorongan Dialog dan Literasi

    Jombang (beritajatim.com) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang pada angka 75,67 masih tertinggal dibanding Kabupaten Mojokerto yang mencapai 76,69, terlebih Kota Mojokerto yang sudah berada di angka 81,76. Meski demikian, capaian Jombang masih lebih tinggi dari Kabupaten Nganjuk yang hanya 75,24.

    “Tentu ini memprihatinkan karena Jombang terkenal kota santri dan kota pelajar. Penyebab Utama, Pemkab Jombang belum maksimalkan ‘Pentahelix’ yakni Kolaborasi pemerintah, akademisi, sektor usaha/bisnis, komunitas/masyarakat, dan media,” ungkap Yusron Aminulloh, Pendiri IQRA Semesta sekaligus aktivis pendidikan dan sosial, Minggu (7/9/2025) dalam bincang dengan media di Rumah Peradaban MEP Jombang.

    Indeks Pembangunan Manusia menjadi tolok ukur penting untuk menilai kemajuan daerah, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tiga dimensi yang diukur dalam IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

    “Saya lihat ekosistem kesehatan di Jombang sudah bagus, tinggal maksimalkan ekosistem pendidikan harus digenjot,” papar Yusron yang kerap diundang sebagai narasumber di berbagai forum.

    Ia juga menilai pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih bersifat formalitas, termasuk pada aspek penganggaran. Karena itu, Yusron mendorong agar ruang-ruang diskusi, forum akademis, hingga dialog publik lebih sering digelar untuk membicarakan masa depan Jombang.

    “Sebagai contoh, hampir dua bulan ini, empat kali kami coba ‘jahit’ peradaban Jombang masa depan. Setelah di Unair, kami bergerak ke UPN, bahkan mempertemukan akademisi dari IPB, dan sejumlah guru besar, dunia usaha dan masyarakat langsung di kota Jombang,” ungkap Yusron yang juga CEO Saieda Greenview.

    Namun ia menegaskan langkah tersebut belum cukup. Tradisi diskusi yang ada di pesantren harus bisa menular ke masyarakat luas. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan pojok-pojok bacaan, kegiatan literasi, serta mendukung kreativitas generasi muda.

    “Saya pernah usul dalam satu seminar literasi di Gedung DPRD Jombang, dua pekan lalu, agar Dinas Pendidikan sering mengadakan lomba karya tulis pelajar dengan tema ‘Jombang 2045’, tepat 100 tahun Indonesia. Anak akan berimajinasi liar memicu kreativitas,” jelas Yusron.

    Menurutnya, pelibatan anak muda dalam dialog, diskusi, hingga lomba-lomba literasi sangat penting untuk mencetak generasi visioner. Ia mencontohkan Kota Yogyakarta yang memiliki IPM tertinggi di Indonesia, yakni 89,10, karena mampu menciptakan ekosistem dinamis penuh kreativitas dan gerakan literasi yang masif.

    “Jombang punya potensi itu. Karena pelajar dan mahasiswa dari berbagai kota ada di pesantren dan kampus-kampus di Jombang. Tinggal bagaimana menghidupkan,” tandasnya.

    Yusron juga mengkritik alokasi anggaran pemerintah daerah yang dinilai kurang berpihak pada peningkatan kualitas SDM. “Indeks Pembangunan Manusia dianggap belum penting dibanding pembangunan fisik,” ujarnya. [suf]

  • Warga Medokan Ayu Curhat ke DPRD, Aning Rahmawati Janji Kawal Aspirasi

    Warga Medokan Ayu Curhat ke DPRD, Aning Rahmawati Janji Kawal Aspirasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kerusakan infrastruktur dan masalah banjir yang tak kunjung usai menjadi keluhan utama warga Medokan Ayu dalam acara reses yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

    Bertempat di RT 6 RW 12, acara ini disambut antusias oleh para tokoh masyarakat dan warga.

    “Saya masih ingat keluhan bapak-bapak yang banjir dulu. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak. Apa yang panjenengan keluhkan, insyaallah akan saya kawal,” ujar Aning.

    Ucapan Aning ini pun disambut dengan kesanggupan Lurah Medokan Ayu, Zainul Abidin dan Ketua LPMK Medokan Ayu yng bertekad membantu dan mengawasi proyek pembangunan di seluruh wilayah Medokan Ayu.

    Warga bernama Kahono mengeluhkan kondisi paving di Gang 16 yang sudah rusak parah selama 15 tahun.

    “Sekarang ikut banjir, Bu,” katanya. Keluhan ini langsung direspons oleh Aning dengan janji akan memasukkan perbaikan paving tersebut dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

    Selain itu, warga juga menyoroti lahan kosong yang terbengkalai. Mereka berharap lahan tersebut bisa manfaatkan untuk kepentingan umum. Aning meminta Lurah Medokan Ayu untuk segera mengecek status kepemilikan lahan tersebut agar langkah hukum bisa diambil.

    Solusi Jangka Panjang untuk Banjir dan Perencanaan Kota

    Masalah banjir, terutama di Gang 5 Medayu Utara, juga menjadi keluhan utama. Aning menjelaskan bahwa ia telah memperjuangkan master plan pengendalian banjir di Medokan Ayu.

    Ia mencontohkan upaya yang telah dilakukan, seperti mengalihkan aliran air dari wilayah lain agar tidak membebani Medokan Ayu. Proyek strategis seperti pembangunan “saluran gendong” juga sedang ia perjuangkan.

    “Ini satu-satunya perjuangan saya yang agak berat, karena akan sangat berfungsi sekali untuk menutup pintu air saat pasang,” jelasnya.

    Aning menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Medokan Ayu, dari RW 1 hingga RW 15, adalah hasil kolaborasi.

    “Mari kita bersama-sama bersyukur karena kita saling bekerja sama berkolaborasi membangun Medokan Ayu,” pungkasnya, menutup sesi diskusi dengan harapan agar aspirasi masyarakat bisa terus terwujud.[rea]

  • Hadiri Sedekah Bumi, Yona Bagus Ajak Warga Perkuat Kampung Pancasila

    Hadiri Sedekah Bumi, Yona Bagus Ajak Warga Perkuat Kampung Pancasila

    Surabaya (beritajatim.com) – Tradisi Sedekah Bumi kembali digelar meriah oleh warga Dukuh Watulawang, RT 01 RW 06, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Minggu (7/9/2025).

    Acara ini dihadiri Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, bersama Camat Sambikerep Iin Trisnoningsih, Lurah Made Widodo Hadi Santoso, dan para ketua RW.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini mengajak warga menjaga kondusivitas kota Surabaya melalui penguatan nilai-nilai Kampung Pancasila.

    Dia menyebut pentingnya gotong royong, sikap tenggang rasa, dan tepo sliro di tengah kemajemukan masyarakat.

    “Saya mengajak seluruh warga Dukuh Watulawang untuk bersama-sama menjaga Kota Surabaya dengan memperkuat semangat Kampung Pancasila,” ujar Cak Yebe.

    Menurutnya, nilai kebersamaan perlu terus dipupuk agar lingkungan tetap harmonis dan masyarakat bisa hidup rukun. Dia juga mendorong warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk membantu sesama yang kurang mampu.

    “Bagi warga yang diberikan kemampuan ekonomi lebih, mari ikut membantu warga yang kekurangan. Kita kuatkan Surabaya agar selalu dalam situasi yang guyub rukun,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa situasi yang tidak kondusif bisa berdampak langsung pada roda perekonomian. Dia menilai stabilitas sosial menjadi kunci agar masyarakat tetap bisa mencari nafkah dengan tenang.

    “Kalau situasi kurang kondusif, perekonomian kita justru semakin memburuk, cari makan pun jadi susah,” tegasnya.

    Selain soal nilai kebersamaan, Cak Yebe juga menerima aspirasi warga terkait sulitnya mengakses dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi. Dia menyebut banyak RW yang mengeluhkan kendala administrasi.

    “Fakta di lapangan, banyak RW mengaku kesulitan mendapat suport anggaran. Padahal kegiatan ini punya nilai penting dalam menjaga kebersamaan,” ungkap Cak Yebe.

    Menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) lebih banyak difokuskan untuk kegiatan kesenian tradisional. Namun, aksesnya tidak mudah karena memerlukan rekomendasi resmi dari dinas terkait.

    “Itupun tidak mudah karena harus melalui rekomendasi Disbudporapar, sehingga banyak panitia lokal tidak bisa langsung mengakses,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Cak Yebe membantu pelaksanaan Sedekah Bumi di 12 titik wilayah Sambikerep selama September 2025. Dia menilai tradisi ini bukan hanya ritual, tetapi juga warisan budaya yang memperkuat persaudaraan antarwarga.

    “Sedekah bumi bukan hanya ritual, tapi warisan budaya dan perekat persaudaraan. Pemerintah dan masyarakat seharusnya berjalan bersama untuk menjaganya,” katanya.

    Acara Sedekah Bumi di Dukuh Watulawang berlangsung penuh kekeluargaan, diwarnai doa bersama, penampilan kesenian tradisional, dan pembagian tumpeng.

    “Tradisi turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen dan kesejahteraan yang diterima warga. Mari kita rawat dan jaga bersama, agar Kota Surabaya tidak kehilangan identitasnya,” pungkas Cak Yebe. [asg/but]

  • Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Solok, Target 6 Tower Baru 2026

    Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Solok, Target 6 Tower Baru 2026

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meresmikan tower BTS Telkomsel di Kabupaten Solok hari ini, Minggu (7/9). BTS ini menjadi satu dari enam tower yang diusulkan Bupati Solok Jon Firman Pandu untuk mengatasi persoalan blank spot.

    “Hari ini kita resmikan BTS Telkomsel di Nagari Tanjung Balik Sumiso. Mudah-mudahan bermanfaat dan betul-betul bisa membantu anak-anak sekolah dan ekonomi masyarakat,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025).

    Andre menyampaikan, saat ini sudah ada enam BTS beroperasi di tingkat nagari. Enam BTS tambahan juga kembali diusulkan ke Telkomsel untuk menutup blank spot di tingkat jorong.

    “Setelah pak Jon Firman Pandu dinyatakan terpilih sebagai Bupati Solok menang Pilkada, beliau meminta kepada saya sebagai anggota DPR RI untuk memperjuangkan 6 BTS pertama di Kabupaten Solok. Lalu saya dampingi pak Jon Firman Pandu bertemu Dirut Telkomsel. Alhamdulillah usulan pak Jon Firman Pandu sudah beroperasi, enam usulan pertama sudah tereksekusi,” terangnya.

    “Minggu lalu pak Jon Firman Pandu mengusulkan lagi 6 BTS lagi. Kita targetkan di akhir tahun 2025 atau awal 2026, enam BTS yang baru itu sudah beroperasi lagi,” sambungnya.

    “Ini kan lokasinya jauh dari masyarakat, jadi ini harus dikontrol. Itu ada baterainya. Selama masih ada baterai kalau pun mati lampu, 4 jam masih ada sinyalnya. Tapi kalau baterainya hilang dan lampu mati, mati pula sinyalnya. Orang malingnya biasanya modusnya pakai baju Telkomsel mengaku dari Telkomsel. Setiap ada yang ngaku dari Telkomsel mau servis, tolong dicatat identitasnya, kalau perlu difoto orangnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Andre menerangkan selain BTS, banyak anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Solok.

    Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra menambahkan, kehadiran 6 tower ini menjadi jawaban atas persoalan blank spot di tingkat nagari.

    “Yang kita support saat ini adalah di tingkat jorong masih ada titik-titik yang masih blank spot. Itu sedang kita usulkan ke Telkomsel melalui pak Andre,” kata Teta.

    Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi Andre Rosiade dan Telkomsel dalam mengatasi persoalan blank spot di Kabupaten Solok. Ia juga menyebut banyak program lain masuk Solok lewat perjuangan Andre.

    “Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pak Andre telah meresmikan tower BTS Telkomsel. Ini menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso,” terang Jon.

    “Sebagai masyarakat kami akan terus mendorong dan mensukseskan asta cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Senada, Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Joni Putra juga mengapresiasi Andre Rosiade dan Telkomsel yang telah menghadirkan sinyal telekomunikasi di daerah tersebut.

    “Dengan hadirnya jaringan Telkomsel semua yang kita lakukan untuk bekerja maupun di kantor, di sekolah dan lainnya sudah bisa kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada pak Andre Rosiade, pak Bupati dan juga Telkomsel. Kami seluruh masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso siap menjaga keamanan tower ini,” katanya.

    Sebagai informasi, peresmian tower ini dihadiri oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Teta Midra, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota DPRD Sumatera Barat Rony Mulyadi Dt Bungsu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Havni Haviz, Anggota DPRD Kabupaten Solok Nelson, Manajer Network Operation Telkomsel Padang Andy Suapril, Camat Tigo Lurah Tedy Aurora, dan Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Joni Putra.

    (akn/ega)

  • Yusril: Warga yang Demo Tak Akan Diapa-apain, yang Menjarah Ditindak Tegas Nasional 7 September 2025

    Yusril: Warga yang Demo Tak Akan Diapa-apain, yang Menjarah Ditindak Tegas Nasional 7 September 2025

    Yusril: Warga yang Demo Tak Akan Diapa-apain, yang Menjarah Ditindak Tegas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan masyarakat yang melakukan demonstrasi tidak akan ditindak oleh pemerintah.
    Sebab, masyarakat yang melakukan aksi demo hanya menyuarakan aspirasi mereka saja. 
    “Terhadap mereka yang melakukan demonstrasi, itu tidak akan diapa-apain. Kan demonstrasi itu adalah hak dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi akan diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan seluas-luasnya,” ujar Yusril dalam akun YouTube-nya, dikutip Minggu (7/9/2025).
    Sedangkan bagi pihak menjarah dan membaka bakal, kata Yusril, bakal ditindak tegas.
    “Tapi mereka yang menyalahgunakan kesempatan itu dengan cara melakukan pembakaran, penjarahan, perusakan, dan lain-lain, terhadap mereka ini yang dilakukan suatu tindakan tegas,” sambungnya.
    Meski begitu, Yusril mengingatkan bahwa tindakan tegas itu harus dilakukan secara terukur, transparan, dan terbuka sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
    Selain itu, dia juga memastikan bahwa aparat yang melanggar hukum dan HAM bakal tindak tegas. 
    “Pemerintah tentu akan bersikap adil dalam hal ini. Dan ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah harus mengambil satu langkah hukum yang tegas. Artinya hanya kepada mereka yang disangka bersalah saja yang diambil satu tindakan yang tegas,” beber Yusril.
    Lebih lanjut, Yusri juga mengatakan terhadap pihak yang ditangkap dan ditahan akan dijamin hak-haknya. 
    “Jadi terhadap mereka yang dilakukan pemanggilan, terhadap mereka yang dilakukan penangkapan, dan penahanan, mereka itu harus dijamin hak-haknya, harus didampingi oleh pengacara, didampingi oleh advokat. Nah, harus diberikan satu jaminan keselamatan, tempat tahanan yang memadai dan memenuhi persyaratan, dan sebagainya,” imbuh Yusril.
    Sebagai informasi, demo besar-besaran sempat terjadi di berbagai daerah Indonesia beberapa waktu lalu. Sejumlah oknum diketahui melakukan pembakaran fasilitas umum dan menjarah rumah.
    Bahkan, gedung DPRD di beberapa wilayah turut dibakar. Lebih parahnya lagi, insiden pembakaran ini menimbulkan korban jiwa.
    Sementara itu, polisi turut menjadi sorotan lantaran kendaraan taktis (rantis) Brimob mereka melindas seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan sampai meninggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Bupati Sudewo Muncul Ikut Rayakan Tradisi Meron di Tengah Ribuan Warga Pati

    Momen Bupati Sudewo Muncul Ikut Rayakan Tradisi Meron di Tengah Ribuan Warga Pati

    Liputan6.com, Pati – Tradisi Meron yang merupakan salah satu kearifan lokal di kaki Pegunungan Kendeng sejak Abad 17 silam, hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah.

    Meski di tengah terik matahari yang menyengat pada Sabtu (6/9/2025), namun tak menyurutkan antusias masyarakat untuk melihat dan memeriahkan tradisi lokal yang telah ratusan tahun diselenggarakan.

    Tradisi tahunan ini kembali dilaksanakan masyarakat di sepanjang jalan depan Balai Desa Sukolilo, untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW.

    Bahkan Tradisi Meron ini sudah ditetapkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari Kementerian Hukum dan HAM. Tak hanya itu, tradisi lokal warga Pati ini juga telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda sejak Tahun 2016 oleh Kemendikbud.

    Rangkaian perayaan Tradisi Meron diawali dari prosesi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sukolilo membawa meron atau gunungan yang di sepanjang jalan Sukilolo Pati. Sebanyak 12 gunungan meron dikirab dalam tradisi ini.

    Sebutan Meron yang dikirab ini adalah berupa mahkota, gunungan dan ancak yang disusun menjulang hingga setinggi 3 meter.  

    Di tengah mahkota juga dihiasi miniatur ayam jago dengan rangkaian bunga melingkar. Khusus gunungan meron untuk Modin (pemuka agama Islam, miniatur ayam diganti masjid.

    Tokoh agama dan tokoh masyarakat desa setempat membuka rangkaian acara dengan melantunkan selawat dan ayat-ayat Al-Qur’an.

    Setelah belasan meron ditaruh di sepanjang jalan di depan Masjid Nurul Yaqin sebagai lokasi panggung utama, prosesi dilanjutkan pembacaan sejarah tradisi meron dan ditutup dengan pembacaan doa.

    Dari pantauan Liputan6.com di lokasi, agenda budaya dan pariwisata tahunan ini juga dihadiri Bupati Pati Sudewo yang datang bersama istrinya Atik Sudewo.

    Kehadiran Bupati Sudewo ini sangat menarik perhatian banyak pihak. Sebab Sudewo tengah dihujat masyarakatnya sendiri, usai menantang tak gentar didemo ratusan warga.

    Sikap arogan dan sombong Bupati Sudewo ini sempat memicu unjuk rasa yang berakhir anarkis pada 13 Agustus lalu. Bahkan masyarakat mendesak DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati yang tengah berjalan.

    “Syukur Alhamdulillah kita bersama-sama menghadiri acara Meron Sukolilo ini dalam keadaan sehat. Acara Meron merupakan kekayaan budaya Kabupaten Pati, tidak hanya milik Kecamatan Sukolilo, tetapi juga milik Kabupaten Pati,” ucap Bupati Sudewo singkat.

    Sementara itu, Kepala Desa Sukolilo Ahmad Amirudin mengaku berterima kasih kepada panitia dan masyarakat yang telah bersama-sama kompak menyukseskan acara Meron 2025.

    “Untuk kendala ya kami butuh support dana dari Pemerintah Kabupaten. Karena ini kan aset kita bersama, tidak hanya Desa Sukolilo tetapi juga Kabupaten Pati,” tukas Amirudin.

    Masyarakat yang hadir menyaksikan pagelaran Tradisi Meron kali ini diperkirakan mencapai belasan ribu.  ini bisa dimaklumi karena jumlah warga Sukolilo sendiri mencapai 12..683 jiwa.

     

  • Agus Mashuri Ajak Muslimat NU Pakal Perkuat Sinergi dengan DPRD Surabaya

    Agus Mashuri Ajak Muslimat NU Pakal Perkuat Sinergi dengan DPRD Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agus Mashuri, mendorong penguatan sinergi antara legislatif dan masyarakat. Hal itu dia sampaikan saat menggelar reses di wilayah Pakal, Surabaya, bersama anak ranting Muslimat NU setempat, Minggu (7/9/2025).

    Menurut Agus, reses menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Dia menegaskan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

    “Melalui reses ini, kami ingin memastikan setiap suara warga, termasuk Muslimat NU, bisa tersampaikan dengan jelas kepada pemerintah,” kata Agus Mashuri.

    Politisi PPP ini juga menyebut pentingnya komunikasi dua arah agar program pemerintah berjalan efektif. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat aktif mengawasi sekaligus memberikan masukan terkait pelayanan publik.

    “Legislatif tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan masyarakat adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat,” ujar Agus.

    Dalam pertemuan itu, Agus menerima berbagai usulan terkait infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dia berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui pembahasan di DPRD Surabaya.

    “Kami akan kawal setiap aspirasi yang masuk supaya bisa ditindaklanjuti dalam program pembangunan kota Surabaya,” pungkasnya. [adv/asg]

  • Alokasi Bantuan Rp3 Juta per RT Dibahas di RAPBD 2026 Magetan

    Alokasi Bantuan Rp3 Juta per RT Dibahas di RAPBD 2026 Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan menyiapkan program bantuan Rp3 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) pada tahun anggaran 2026. Program yang menjadi janji Bupati Nanik Sumantri dan Wakil Bupati Suyatni Priasmoro ini tengah dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

    Pj Sekda Magetan, Muhtar Wahid, menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tersebut masih dalam kajian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “Karena kaitannya dengan desa dan RT, maka PMD sedang mencermati mekanismenya agar tidak menyalahi aturan,” ungkapnya, Minggu (7/9/2025).

    Menurut Muhtar, pembahasan teknis akan berlanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan. Dari hasil pembahasan tersebut akan ditentukan apakah bantuan diberikan sekaligus atau secara bertahap.

    “Yang jelas alokasinya sudah disiapkan di APBD 2026, tinggal teknisnya nanti dirumuskan lebih detail,” tambahnya.

    Dengan adanya program ini, pemerintah daerah berharap pemberdayaan di tingkat RT dapat lebih maksimal, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa. [fiq/suf]

  • Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Anggota DPRD Sulsel berkantor sementara di gedung Dinas BMBK

    Makassar (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan menggunakan gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel, untuk berkantor sementara mulai Senin (8/9).

    “Dari beberapa kantor yang dikunjungi, paling representatif kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​. Maka kita pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

    Menurutnya, sebanyak 84 anggota dewan harus bekerja dan mau tidak mau membutuhkan kantor sementara usai Kantor DPRD Sulsel dibakar massa. Dari beberapa kantor yang disurvei, paling tepat kantor BMBK selain lebih representatif juga memiliki banyak ruangan.

    Di kawasan kompleks perkantoran tersebut, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).

    Ia menegaskan, Gedung BMBK akhirnya dipilih berkantor sementara waktu, dan kini sedang dibenahi demi efisiensi anggaran. Sebab, anggaran fiskal untuk Sulsel kecil, dan tidak sewa hotel. Karena dikhawatirkan dapat menyulut sorotan bila memaksakan menyewa hotel untuk digunakan rapat.

    Penggunaan kantor dinas itu berkantor sementara, setelah hasil rapat koordinasi serta persetujuan gubernur. Keputusan ini diambil agar tidak menghambat pekerjaan, mengingat pembahasan anggaran APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan dan dilanjutkan pembahasan APBD Pokok 2026.

    Suasana persiapan ruangan untuk digunakan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) milik Pemerintah Provinsi, Jalan Andi Pangeran Pettarani ​​​​​, Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/M Darwin)

    Wakil Ketua DPRD itu juga membenarkan jika Kantor BMBK itu mulai ditempati pada Senin (8/9) untuk memulai aktivitas serta melaksanakan Rapat Paripurna perdana setelah Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo dibakar massa pada Sabtu (30/8) dini hari.

    “Rencana Rapat Paripurna dijadwalkan hari Senin besok. Informasinya ruangan sementara dibenahi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” katanya menjelaskan.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Yasir Machmud bahwa agenda kedewanan harus tetap berjalan. Tidak ada alasan anggota dewan tidak bekerja, karena masih banyak agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD.

    Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya menyampaikan, usulan pembangunan maupun renovasi bangunan DPRD setelah dibakar massa pendemo anarkis telah diajukan ke pemerintah pusat melalui surat setelah dilaksanakan penilaian perhitungan anggaran.

    “Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Usulan pengajuan anggaran perbaikan bangunan Kantor DPRD Sulsel senilai Rp233 miliar tersebut sudah diisi sesuai formulir dari Kementerian Prasarana Umum sudah dikirim agar ditindaklanjuti.

    Terkait dengan Kantor DPRD Kota Makassar yang turut dibakar massa, dari data BPBD hasil perhitungan kerugian sebesar Rp253,4 miliar. Jumlah total diperkirakan menghampiri Rp500 miliar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Nurul Hayat
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus artis, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara terkait polemik tunjangan DPR yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pernyataan itu ia sampaikan saat hadir di podcast Curhat Bang milik Denny Sumargo, dikutip Minggu (6/9/2025).

    Rieke menjelaskan bahwa tunjangan yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan. “Tunjangan itu sendiri adalah tunjangan rumah bagi DPR yang ditiadakan,” ujar Artis yang pernah memerankan Oneng dalam sketsa Bajaj Bajuri itu.

    Menurutnya, fasilitas serupa juga berlaku di tingkat daerah. “Ia juga mengungkapkan pemberian tunjangan tidak hanya bagi DPR Pusat tetapi juga DPRD, seperti DPRD DKI Jakarta yang mendapat tunjangan rumah hingga 78 juta per bulan dan beberapa provinsi juga terdapat tunjangan sejenis,” katanya.

    Meski demikian, Rieke menegaskan tidak keberatan jika tunjangan tersebut dihapus. “Kalo ditanya secara pribadi, silahkan tunjangan dihapus semua, gaji mau dihapus silahkan. Tapi jangan lupa DPR ini lembaga negara,” jelasnya.

    Ia menambahkan, dasar hukum pemberian tunjangan pejabat sudah jelas. “Dasar hukum terkait tunjangan pejabat telah diatur dalam sebelas Undang-Undang dan dua belas Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

    Namun, Rieke mengingatkan bahwa sesuatu yang legal belum tentu sesuai dengan moral. “Secara hukum ya legal, tetapi saya sering mengatakan bahwa yang legal itu belum tentu bermoral,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rieke mendorong agar persoalan tunjangan dievaluasi secara menyeluruh. “Kalau mau dilakukan, evaluasi semua gaji dan tunjangan. Mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi atas semua tunjangan di seluruh lembaga negara termasuk di Pemerintah Daerah dan DPRD,” tandasnya.