Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Daftar Tunjangan Rumah DPRD di Pulau Jawa, Jabar Paling Tinggi Rp71 Juta per Bulan

    Daftar Tunjangan Rumah DPRD di Pulau Jawa, Jabar Paling Tinggi Rp71 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencabut pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggotanya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

    Kendati demikian, tunjangan perumahan tidak hanya didapatkan oleh para anggota DPR, tetapi para pimpinan dan anggota DPRD pun turut mendapatkan hal tersebut.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Jawa Barat (Jabar) tercatat memberikan tunjangan paling tinggi kepada pimpinan dan anggotanya dari data daftar tunjangan rumah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di beberapa provinsi di Pulau Jawa.

    Aturan pemberian tunjangan perumahan tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 Tentang 
    Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Dalam aturan tersebut, Ketua DPRD Jabar mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp71 juta, Wakil Ketua Rp65 juta, dan Anggota Rp62 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Jawa.

    Sementara itu, anggaran tunjangan perumahan terbesar kedua di Pulau Jawa didapat oleh DPRD DKI Jakarta dengan tunjangan rumah bagi Ketua dan Wakil Ketua masing-masing Rp70 juta, serta Anggota Rp60 juta sesuai dengan yang tertuang di Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 Tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan besaran tunjangan perumahan DPRD Jawa Tengah sebesar Rp66,5 juta untuk Ketua, Rp60 juta untuk Wakil, dan Rp39,2 juta untuk Anggota.

    Di sisi lain, DPRD Jawa Timur mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Ketua sebesar Rp57,75 juta, Wakil Ketua Rp54,86 juta, dan Anggota Rp49,08 juta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

    Untuk tunjangan perumahan DPRD yang paling rendah tercatat diberikan oleh Pemprov Banten yakni Rp38,5 juta untuk Ketua, Rp35 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp32,5 juta yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

    Dengan demikian, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai daerah dengan tunjangan rumah DPRD tertinggi di Jawa, baik untuk Ketua, Wakil Ketua, maupun Anggota.

  • Respons Polda Sulsel Usai Digugat Rp800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar

    Respons Polda Sulsel Usai Digugat Rp800 Miliar Buntut Kerusuhan di Makassar

    Sebagai informasi, pantauan Liputan6.com, aparat kepolisian berseragam lengkap tak terlihat sama sekali di lokasi kerusuhan. Padahal, kerusuhan itu berlangsung berjam-jam, dari Jumat malam hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Padahal, awalnya suasana di Makassar masih berjalan damai. Aksi solidaritas atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas mobil baracuda Brimob Polri, digelar di sejumlah titik sejak Jumat siang. Massa berkumpul di depan kampus Unhas, UMI, Unibos, UNM, Unismuh, dan beberapa lokasi lainnya.

    Namun, situasi berubah drastis ketika malam menjelang. Sekitar pukul 20.30 Wita, sekelompok massa misterius membakar Pos Polantas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin.

    Tak berhenti di situ, amukan massa menjalar cepat. Dalam waktu nyaris bersamaan, Kantor DPRD Kota Makassar digeruduk. Pagar dirusak, enam motor diseret ke jalan lalu dibakar. Api membubung tinggi, menandai awal dari malam penuh teror.

    Kerusuhan terus meluas. Sejumlah orang melakukan penjarahan, puluhan mobil di area DPRD dibakar, bahkan bom molotov dilempar ke dalam gedung. Api pun melalap seluruh bangunan DPRD Kota Makassar sekitar pukul 22.50 Wita.

    Belum reda, titik panas lain kembali muncul. Di kawasan Fly Over Makassar, dua mobil dibakar di area Kejati Sulsel. Sekitar pukul 23.30 Wita, giliran Pos Polantas di bawah Fly Over ikut dilalap api.

    Gelombang kerusuhan semakin tak terkendali. Massa bergerak ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, merusak pagar utama, lalu membakar gedung tersebut hingga api berkobar hebat pada Sabtu (30/8/2025) pukul 00.30 Wita.

    Tak lama kemudian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan pihak TNI turun tangan meredam aksi massa. Secara berangsur massa pun bubar.

    Sejumlah mahasiswa di Makassar gelar aksi demo Indonesia Gelap. Dalam aksinya tersebut para mahasiswa yang kesal karena tak kunjung ditemui anggota DPRD menendang dan melempari batu pintu gerbang masuk gedung DPRD.

  • Jumlah Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar dan Sulsel Bertambah Jadi 32 Orang

    Jumlah Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar dan Sulsel Bertambah Jadi 32 Orang

    Sementara itu, tersangka perusakan dan pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar berjumlah 18 orang, termasuk 4 anak di bawah umur. Mereka dikenai pasal berlapis, mulai dari pasal 187 KUHP tentang pembakaran, pasal 170 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama, pasal 406 KUHP tentang perusakan, pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 480 KUHP tentang penadahan, hingga pasal 45a ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.

    Inisial para tersangkanya adalah MY (31), AG (30), GSL (18), MAP (20), AS (18), MS (23), FTR (16), MAF (16), RMT (19), ZM (22), MI (22), FDL (18), MAY (15), IA (16), HA (22), HAH (27), R (31), AAR (37).

     

  • Kebakaran Gedung DPRD Makassar, Prabowo Sebut Aksi Anarkis Sangat Berbahaya

    Kebakaran Gedung DPRD Makassar, Prabowo Sebut Aksi Anarkis Sangat Berbahaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran fasilitas umum maupun gedung dalam kerusuhan belakangan ini merupakan ancaman serius yang tidak bisa dibiarkan.

    Dia menilai tindakan semacam itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko besar terhadap keselamatan warga.

    “Sekali lagi, gerakan bakar-bakar, di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan. Mengancam nyawa orang lain, dan terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, yang mati karena kebakaran,” ujar Presiden Prabowo saat berbicara dengan sejumlah media, Sabtu (6/9/2025).

    Dalam hal ini, Prabowo menekankan aparat negara wajib bertindak sesuai prosedur dan menjaga proporsionalitas.

    Dia juga menegaskan bahwa petugas yang melanggar prinsip tersebut harus bertanggung jawab dan tidak luput dari sanksi.

    Lebih lanjut, Prabowo memastikan negara tetap menjamin perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, dia menegaskan tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang melakukan pembakaran.

    “Ya saya kira itu keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional, dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi harus proporsional,” tandas Prabowo.

     

  • Tersangka Kasus Bom Molotov di DPRD Lampung Bertambah Jadi 8 Orang

    Tersangka Kasus Bom Molotov di DPRD Lampung Bertambah Jadi 8 Orang

    Dari hasil penyelidikan, dijelaskan Indra, rencana pelemparan bom molotov itu bermula ketika FJ bertemu sejumlah ABH di sebuah warung internet (warnet) di Jalan Pemuda, Bandar Lampung, pada 31 Agustus 2025. Di sana, FJ mengajak mereka ikut aksi di DPRD Lampung dan menyiapkan bom molotov.

    Keesokan harinya, FJ membeli satu liter minyak tanah lalu membawanya ke warnet. Dia bersama beberapa anak merakit bom molotov menggunakan botol kaca yang diberi sumbu kain.

    “Satu botol besar disimpan di jaket tersangka, satu lagi dibawa anak lainnya, dan satu tertinggal di lokasi,” jelas dia.

  • Wali Kota Tangerang Kaji Perubahan Perwal soal Hak Keuangan Anggota DPRD – Page 3

    Wali Kota Tangerang Kaji Perubahan Perwal soal Hak Keuangan Anggota DPRD – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Sachrudin, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025, tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 89 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026, tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

    Menurutnya, langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmennya Pemkot Tangerang untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita sama-sama sudah mendengar aspirasi masyarakat dan berbagai komunitas terkait tunjangan DPRD. Awalnya isu ini muncul di tingkat pusat, dan sekarang sudah merambah ke seluruh daerah, termasuk DPRD Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang perlu menyikapinya dengan bijak,” ujar Sachrudin, Senin (8/9/2025).

    Evaluasi ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak Pemkot Tangerang akan mengkaji kembali substansi Perwal No. 14 Tahun 2025, melalui diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

    “Nanti akan kita evaluasi kembali, kita koreksi dengan Perwal yang ada, kemudian akan kita komunikasikan. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemkot Tangerang, melainkan perlu pembahasan bersama. Tidak serta-merta bisa langsung dicabut atau diubah tanpa prosedur,” jelasnya.

     

  • Total 32 Tersangka Pembakaran Gedung DPRD di Sulsel, 5 Masih di Bawah Umur

    Total 32 Tersangka Pembakaran Gedung DPRD di Sulsel, 5 Masih di Bawah Umur

    Makassar –

    Polisi menetapkan 32 tersangka dalam kasus pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebanyak lima pelaku masih di bawah umur.

    “Dari 32 tersangka tersebut, 14 orang merupakan pelaku pembakaran kantor DPRD Provinsi Sulsel dan 18 orang lainnya terkait pembakaran kantor DPRD Kota Makassar,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto dilansir detikSulsel, Selasa (9/9/2025).

    Tersangka kerusuhan di kantor DPRD Sulsel terdiri dari 13 orang berusia dewasa dan 1 anak di bawah umur. Para tersangka berinisial RN (19), RHM (22), MIS (17), RND (21), MR (20), AFJ (23), SNK (22), AFR (20), MRD (18), MRZ (20), MHS (21), AMM (22), MAR (21), AY (23).

    Sementara tersangka kericuhan di DPRD Makassar terdiri dari 14 orang dewasa dan 4 anak di bawah umur. Identitas tersangka berinisial MY (31), AG (30), GSL (18), MAP (20), AS (18), MS (23), FTR (16), MAF (16), RMT (19), ZM (22), MI (22), FDL (18), MAY (15), IA (16), HA (22), HAH (27), R (31), AAR (37).

    Didik mengatakan para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal pidana dalam KUHP sesuai dengan perannya. Khusus tindak pidana di gedung DPRD Sulsel, para tersangka ada yang dikenakan Pasal 187 KUHP (pembakaran), Pasal 170 KUHP (kekerasan bersama), Pasal 406 KUHP (perusakan), Pasal 64 KUHP (pemberatan pidana).

    “Penyidikan masih terus berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain,” tegas Didik.

    Pembakaran ini berawal saat kericuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi di Makassar pada Jumat (29/8) malam. Massa lebih dulu membakar gedung DPRD Makassar hingga mengakibatkan 3 orang tewas, setelah itu giliran kantor DPRD Sulsel dibakar meski dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa.

    Baca selengkapnya di sini

    (ygs/ygs)

  • Kemen PU percepat perbaikan infrastruktur pascademo pakai desain awal

    Kemen PU percepat perbaikan infrastruktur pascademo pakai desain awal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat perbaikan infrastruktur terdampak unjuk rasa dengan strategi menggunakan desain awal untuk mempersingkat proses pembangunan dan memastikan pelayanan publik segera pulih.

    “Kami nanti akan menggunakan desain yang sudah ada saja yang sebelumnya, sehingga prosesnya bisa jauh lebih cepat. Kami akan membuat replika saja. Jadi tidak mendesain awal. Itu yang akan kami segera lakukan,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana ditemui saat meninjau JPO Polda Metro Jaya, di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan dari hasil identifikasi awal, terdapat 13 provinsi dan 30 kota yang terdampak kerusakan, namun sebagian besar kerusakan ringan sudah berhasil ditangani pemerintah daerah secara langsung tanpa intervensi pusat.

    Saat ini, tanggung jawab utama Kementerian PU tersisa di enam provinsi dengan mayoritas mengalami kerusakan berat, terutama pada infrastruktur yang membutuhkan penggantian struktur secara menyeluruh demi menjamin keamanan dan keberlanjutan.

    Kementerian PU menegaskan strategi mempercepat pembangunan dilakukan dengan menghitung ulang tingkat kerusakan, sekaligus meminta pemerintah daerah menyampaikan desain awal atau dokumen bangunan yang sudah ada sebelumnya.

    “Jadi, berapa kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga tentunya ini agar kerja kami lebih cepat, kami akan meminta kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan desain awal,” ujar dia.

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana meninjau kondisi jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya yang sempat rusak akibat terdampak unjuk tasa beberapa waktu lalu di Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Harianto

    Dengan langkah tersebut, kementerian tidak lagi harus menyusun desain baru dari nol, melainkan langsung memanfaatkan replika desain lama agar proses perbaikan berjalan lebih cepat dan efisien.

    Sejumlah provinsi yang mengalami kerusakan parah dan menjadi fokus penanganan utama Kementerian PU meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), ujar dia.

    Kondisi infrastruktur di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan dan Brebes, mendapat perhatian khusus karena kerusakan berat melanda kantor pemerintah daerah hingga gedung DPRD yang harus segera dibangun kembali.

    “Kemarin Pak Menteri (Pekerjaan Umum Dody Hanggodo), dua hari kemarin sudah mengunjungi yang di Jawa Tengah. Jadi Pekalongan, kemudian Brebes itu mengalami kerusakan berat karena Kantor Pemda dan DPRD-nya hancur. Itu yang akan segera kami tangani juga,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan Kementerian PU juga melakukan analisis struktural terhadap kerusakan di berbagai daerah, memastikan rencana perbaikan tidak hanya cepat terealisasi tetapi juga memenuhi standar keamanan infrastruktur publik di wilayah terdampak.

    Minggu depan, lanjutnya, tim teknis Kementerian PU dijadwalkan meninjau langsung kondisi di Kediri dan Makassar, Sulawesi Selatan, guna memperkuat analisis lapangan sebelum melaksanakan rekonstruksi dengan metode replika.

    “Minggu depan mungkin kami juga akan melihat langsung yang kondisi Kediri (Jawa Timur) dan Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Dewi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sebut “Warga Jaga Warga” penting agar tak ada pihak memprovokasi

    Prabowo sebut “Warga Jaga Warga” penting agar tak ada pihak memprovokasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto turut merespons aksi kolektif dari masyarakat “Warga Jaga Warga” dan menilainya penting agar tidak ada ruang bagi pihak yang ingin melakukan provokasi maupun kekerasan.

    Prabowo mengatakan aksi tersebut mengembalikan pada budaya asli Indonesia, yakni sistem keamanan keliling (siskamling) yang menekankan warga dapat melakukan pengamanan di lingkungan daerahnya masing-masing.

    “Ada pengamanan lingkungan masing-masing, dulu ada yang dikenal ronda, ada yang dikenal siskamling, kentongan, masing-masing mengamankan. Kalau ada orang-orang luar yang enggak jelas, yang mau menghasut, segera laporan, kalau perlu ya diusir, ya dicegatlah,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Selain provokasi, Prabowo menegaskan tidak boleh ada pembenaran terhadap aksi kekerasan, termasuk pembakaran fasilitas umum maupun gedung-gedung lembaga demokrasi, seperti DPRD.

    Menurut Kepala Negara, aksi anarkis justru bertentangan dengan kepentingan rakyat. Hal itu karena gedung lembaga demokrasi hingga fasilitas umum, seperti halte bus dibangun dengan uang rakyat.

    “Gedung-gedung itu dibangun dengan uang rakyat, yang setengah mati kita kumpulkan. Jadi, pihak-pihak yang melakukan ini, menurut saya memang tidak cinta tanah air, tidak cinta rakyat, ngomong cinta rakyat, (tapi) ingin mengadu domba rakyat dengan pemimpin dengan tujuan yang enggak jelas,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda depan dalam pemberantasan korupsi dan penghematan uang rakyat.

    Presiden pun meminta agar masyarakat dapat menyampaikan saran dan mengajak turut serta mengatasi korupsi guna menyelamatkan uang rakyat.

    Meski mengakui ada pihak yang ingin merusak stabilitas dalam negeri, Prabowo optimistis bangsa Indonesia mampu melewati ujian ini.

    “Secara keseluruhan, saya percaya dengan kekuatan bangsa kita, kita pernah mengalami krisis-krisis yang banyak, ini krisis-krisis buatan tapi kita akan atasi,” kata Presiden.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan sedikitnya enam pemimpin redaksi media massa di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9).

    Pertemuan tersebut berlangsung hampir 14 jam dari Sabtu (6/9) pagi, hingga Minggu (7/8) dini hari. Berdasarkan foto resmi dari Tim Media Presiden Prabowo Subianto, keenam pimpinan redaksi itu duduk memutar di meja bundar.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yang utamanya membahas 17+8 tuntutan masyarakat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Mandiku Datangi Gedung DPRD Jember Gara-gara Patok Tanah

    Warga Mandiku Datangi Gedung DPRD Jember Gara-gara Patok Tanah

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah perwakilan warga Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (8/9/2025), untuk mempertanyakan pemasangan patok batas tanah di area rumah dan lahan masyarakat.

    Ketua Gerakan Petani (Gertani) Jember Agus Sutrisno khawatir ada oknum yang bermain dalam pemasangan patok tersebut, pada saat pemerintah sudah setuju untuk melepas tanah yang sudah ditinggali warga di kawasan hutan.

    Warga Dusun Mandiku sudah bertahun-tahun memperjuangkan hak atas tanah di lahan hutan yang sudah didiami selama turun-termurun. Pemasangan patok menjelang pelepasan lahan oleh pemerintah, menurut Agus, akan memicu konflik antarwarga yang memperjuangkan hak atas tanah sejak awal.

    “Ini namanya pembodohan publik. Ini harus dihentikan. Tidak boleh terus-menerus kejadian begini. Masyarakat bawah memang bodoh tapi jangan dibodoh-bodohi. Pada prinsipnya kami terus akan tetap menangkal isu-isu yang menyesatkan ini,” kata Agus.

    “Isu yang terbaru bahwasanya yang akan dilepas adalah pemukimannya saja. Jadi, lahan sekitar rumah, uakni lahan pertanian atau lahan pekarangan itu langsung dijadikan kawasan hutan. Sudah barang tentu kita tolak, karena lahan itu hasil babatan mbah-mbah kami, bahkan sebelum Perhutani ada, kita sudah ada di situ,” kata Agus.

    Ketua Paguyuban Perjuamgan Petani Mbah Ungu Mandiku Atiman mempertanyakan prosedur dan acuan regulasi pematokan tanah tersebut. “Yang saya inginkan adalah pelepasan tanah dulu, baru lahirlah pematokan-pematokan,” katanya.

    Kepala Desa Sidodadi Suyono membenarkan adanya pemasangan patok itu. Namun dia menegaskan, semua dilakukan setelah ada sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat. “Bukan pengukuran tanah. Kalau pengukuran tanah, itu ranahnya BPN (Badan Pertanahan Nasional). Cuma memasang patok,” katanya.

    “Kenapa kami melakukan pemasangan patok? BPN turun nek bareng masang patok (kalau bersamaan dengan memasang patok), ini akan kelamaan nanti. Kasihan petugas BPN,” kata Suyono.

    Suyono juga mengaku sebagai ahli waris dari pejuang tanah di Mandiku. “Bapak saya dulu pernah dipenjara gara-gara tanah Mandiku,” katanya.

    Suyono mendukung perjuangan warga Mandiku untuk memperoleh hak atas tanah di kawasan hutan. “Tidak hanya rumah, tapi juga sawah yang diperjuangkan,” katanya.

    Kepala Dusun Mandiku Sumar membenarkan pernyataan Suyono. “Kita cuma pemasangan patok. Kita mendapat dari BPN, disuruh segera memasang patok di batas antara lahan dan pekarangan yang sudah ada SK-nya. Jadi sekali lagi tidak pernah kita melakukan pengukuran,” katanya.

    Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan BPN Jember Mardi Siswoyo mengatakan, pemerintah akan melepaskan 1,188 bidang.tanah dengan luas 67 hektare di Desa Sidodadi lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk warga.

    Mardi mengaku meminta kepada pemerintahan desa untuk memasang patok agar BPN bisa segera mengukur tanah yang hendak dilepaskan untuk warga. “Karena terus terang yang paling memakan waktu banyak adalah pemasangan patok dan pengukuran,” katanya.

    “Manakala pemasangan patok dan pengukuran sudah selesai hampir 40 persen, itu sudah terselesaikan. Di Desa Sidodadi di ada beberapa hal yang memang perlu dibicarakan agar kita saling memahami. Tujuan kami adalah bagaimana patok itu segera dipasang, dan kami segera mengukur,” kata Mardi. [wir]