Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ironi dari NTT: Daerah Termiskin tapi Anggota DPRD Nikmati Tunjangan Sampai Rp 41 Miliar

    Ironi dari NTT: Daerah Termiskin tapi Anggota DPRD Nikmati Tunjangan Sampai Rp 41 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta- Di tengah gelombang protes terhadap besarnya tunjangan DPR RI, warga NTT menyoroti kenaikan fantastis tunjangan anggota DPRD NTT yang mencapai Rp 41 miliar. Ironisnya, lonjakan ini terjadi saat NTT masih menyandang predikat salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

    Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emilia Nomleni, membenarkan kenaikan tunjangan rumah dan transportasi para anggotanya yang mencapai Rp 41 miliar per tahun ini.

    Tunjangan ini naik berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025. Pergub yang ditandatangani Gubernur NTT Melki Laka Lena ini merupakan perubahan atas Pergub Nomor 72 Tahun 2024.

    Dalam pergub itu, tunjangan transportasi DPRD NTT naik menjadi Rp 23,08 miliar dan tunjangan perumahan Rp 18,408 miliar, sehingga totalnya Rp 41,4 miliar per tahun.

    Dalam salinan Pergub Nomor 22 Tahun 2025 yang diterima Liputan6.com, tunjangan transportasi Ketua DPRD NTT sebesar Rp 31,8 juta; tiga Wakil Ketua DPRD NTT Rp 30,6 juta; dan 61 anggota Rp 29,5 juta. Total setahun tunjangan ini mencapai Rp 23,08 miliar.

    Tunjangan transportasi ini diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan kategori sedan atau jeep untuk Ketua DPRD, juga sedan atau minibus untuk wakil dan anggota DPRD NTT.

    Sementara tunjangan perumahan Rp 23,6 juta untuk setiap 65 anggota DPRD NTT. Total tunjangan perumahan setahun mencapai Rp 18,41 miliar.

    Tunjangan ini juga berupa uang sewa rumah dengan luas maksimal bangunan 150 m² dan tanah 350 m². Tunjangan ini pun dibayarkan setiap bulan.

  • Baguna PDIP DKI salurkan paket sembako kepada ibu hamil tidak mampu

    Baguna PDIP DKI salurkan paket sembako kepada ibu hamil tidak mampu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyalurkan bantuan khusus bagi ibu hamil dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk mencegah stunting dan menjaga kesehatan generasi penerus bangsa.

    “Upaya pencegahan stunting tidak bisa menunggu. Harus dimulai sejak masa kehamilan dengan memastikan kebutuhan gizi ibu hamil ini bisa tercukupi,” kata Kepala Baguna DPD PDIP DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pemberian bantuan berupa paket sembako yang berisi beras 5 kg, susu ibu hamil, minyak goreng 2 liter, sarden, biskuit, dan telur omega itu merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pentingnya pencegahan stunting sejak dini.

    Bantuan yang berjumlah 50 paket itu diberikan langsung kepada ibu hamil dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu di RW 07, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Seluruh kebutuhan tersebut, kata Kenneth, diharapkan dapat menunjang asupan gizi ibu hamil sehingga bayi yang dikandung tumbuh sehat dan kuat.

    Dia menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, terutama dengan memperhatikan kecukupan gizi ibu hamil.

    “Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian PDIP terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi masa depan,” ujar Kenneth.

    Bang Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, menuturkan bantuan bagi ibu hamil itu juga merupakan stimulus bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan gizi, sekaligus memperkuat peran partai dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

    Tak hanya itu, dia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam mencegah stunting sejak dini.

    “Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan, hingga edukasi masyarakat,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Sebagai Anggota Dewan, sambung dia, DPRD DKI siap mengawal kebijakan dan penganggaran agar program pencegahan stunting di ibu kota dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Lebih lanjut, dia turut mengapresiasi langkah nyata masyarakat maupun organisasi yang turut berperan aktif dalam mencegah stunting, termasuk pemberian bantuan gizi kepada ibu hamil.

    “Gerakan bersama, termasuk dukungan dari partai politik maupun organisasi masyarakat, akan semakin memperkuat upaya kita dalam menekan angka stunting. Semangat gotong royong ini harus terus dijaga,” tegas Kenneth.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung demi meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    “Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang,” kata Mentan saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari provinsi tersebut di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

    Mentan menyambut baik laporan tersebut dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan daerahnya merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat.

    Rahmat menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

    Keempat bupati kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menambahkan persoalan harga singkong tidak hanya karena fluktuasi pasar, tetapi juga akibat potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram.

    Ia menegaskan kondisi tersebut membuat petani menderita, karena modal tidak kembali, sementara masuknya impor turut menekan harga di tingkat petani.

    “Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Ia mengapresiasi respons cepat Mentan Amran yang langsung menyiapkan solusi terkait penetapan harga singkong di pasar nasional, sehingga pihaknya akan terus mengawal agar kementerian terkait menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.

    “Bahkan, tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” kata Mikdar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jember Sepakat Parpol Harus Mereformasi Diri

    DPRD Jember Sepakat Parpol Harus Mereformasi Diri

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat partai politik harus melakukan perbaikan internal. Kesepakatan itu ditunjukkan dengan penandatanganan sembilan butir pernyataan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember yang berunjuk rasa di halaman gedung Dewan, Selasa (9/9/2025).

    Dua tuntutan mahasiswa adalah perbaikan kompetensi DPR dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik.

    “Kami tahu bahwa partai politik harus mereformasi diri. Kita tahu semua siapa yang membuat masalah ini. Siapa mereka DPR-RI yang kemudian menyampaikan pernyataan yang melukai hati rakyat? Silakan dicek latar belakangnya,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto di hadapan massa aksi.

    “Kami tahu bahwa partai politik harus mereformasi diri, agar ke depan para petugasnya, kader-kader yang ditugaskan menjadi anggota DPRD, DPR RI, bahkan di eksekutif, adalah kader-kader yang mumpuni. Bukan karena popularitas atau banyaknya duit,” kata Widarto.

    Namun Widarto meminta bantuan kepada mahasiswa untuk ikut mendidik masyarakat secara politik. “Kami tahu bahwa partai politik tidak mungkin mampu melakukan pendidikan politik pada seluruh masyarakat. Kami minta tolong dibantu. Teman-teman adalah kelompok yang terdidik. Aktivis-aktivis gerakan yang saya yakin omongannya, tuntunannya, didengarkan rakyat,” katanya.

    “Bantu kami melakukan pendidikan politik agar yang dipilih pada saat pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah orang-orang yang memang punya kompetensi,” kata Widarto.

    Widarto menyebut saat ini momentum perbaikan. “Kami punya empati dan ini bukan pencitraan. Kami tahu. Sekarang ini antara apa yang di permukaan dengan yang sebenarnya sekali berbeda. Tapi hari ini kami menerima teman-teman dengan kesungguhan hati, bahwa kami terutama DPRD Kabupaten Jember tidak semewah yang dibayangkan,” katanya.

    Widarto menyadari DPRD Jember masih tidak ideal. Namun di tengah kekurangan itu, dia menegaskan, anggota parlemen bekerja dengan sungguh-sungguh. “Kami terus berbenah. Banyak program rakyat yang sedang kita perjuangkan,” katanya.

    Atas nama DPRD Jemberm Widarto berterima kasih dan meminta maaf kepada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat Jember. “Ini bukan basa-basi, ini empati kami. Saya yakin semuanya sekarang sedang berbenah. Baik pemerintah pusat, daerah, semuanya berbenah,” katanya.

    “Tidak ada pejabat yang hari ini bergaya hidup mewah. Tidak ada yang berani memamerkan kekayaan dan celometan ngomong seenaknya. Saya jamin enggak ada. Dan itu kami berterima kasih atas gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian, terutama di Kabupaten Jember,” kata alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini. [wir]

  • Didemo, Ketua Bapemperda DPRD Jember Berdebat dengan Mahasiswa Soal Perda

    Didemo, Ketua Bapemperda DPRD Jember Berdebat dengan Mahasiswa Soal Perda

    Jember (beritajatim.com) – Perdebatan terjadi antara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hanan Kukuh Ratmono dengan mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).

    Pimpinan DPRD Jember dan perwakilan tujuh fraksi menemui para mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember dengan dikawal aparat kepolisian. Dalam kesempatan itu, mahasiswa mempertanyakan keberpihakan anggota DPRD Jember kepada masyarakat.

    Hanan yang meminta izin untuk berbicara kemudian menjelaskan tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Petani. “Insyaallah di minggu depan ini Mas Tabroni (Wakil Ketua Badan Pembentukan Peratutan Daerah) mungkin akan mengundang teman-teman untuk semacam uji publik untuk melengkapi,” katanya.

    Politisi Gerindra inimengatakan, raperda itu sudah digagas sejak dua tahun silam. “Cuma pembahasannya kemarin masih terkendala. Insyaallah dalam waktu dekat (disahkan). Proses penyusunan undang-undang bukan hal mudah,” katanya.

    Tak puas dengan penjelasan Hanan, Muhammad Faizin, salah satu demonstran, mempertanyakan kebijakan-kebijakan prorakyat lainnya. “Contohnya perda pertembakauan, dari tiga hingga empat tahun kemarin kami sudah menuntut itu ke sini. Kami datang beraudiensi dan demonstrasi,” katanya.

    Hanan mengatakan, ada beberapa rancangan perda yang sedang dibahas DPRD Jember. “Insyaallah tahun ini bisa selesai. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada kekurangan mungkin, itu kita akui sebagai kekurangan. Kita terbuka untuk kritik dari teman-teman,” jelasnya.
    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan sejumlah perda sudah digagas dan dibahas di parlemen. “Ada perda tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sedang kita lakukan pembahasan agar segera disahkan. Itu penting untuk kita semuanya,” katanya.

    Widarto sepakat perda pertembakauan yang diterbitkan pada 2003 sudah harus diperbaiki. “Perda itu sudah usang dan kita masyarakat Jember bermayoritas petani tembakau,” katanya.

    Soal revisi perda tembakau itu, Widarto meminta bantuan dari mahasiswa untuk memberi masukan. “Mohon maaf kalau kamu penuh keterbatasan Tapi itulah kami. Bantu kami. Kami bukan dewa tapi bukan berarti kami juga tidak tahu apa-apa. Kami belajar, kami terus memperbaiki dan kami punya empati,” katanya.

    Mahasiswa dipersilakan Widarto untuk hadir di gedung Dewan untuk memberi masukan, “Bahkan berikan kami naskah akademik, berikan kami poin-poin penting untuk diperjuangkan terkait petani tembakau, terkait petani, terkait nelayan,” katanya.

    “Banyak sekali hari ini yang membutuhkan bantuan kita. Kritik soal undang-undang TNI, undang-undang pemilu, soal kebebasan berekspresi, kami sepakat. Tapi sekali lagi kami mohon jaga kondusivitas Jember,” kata Widarto.[wir]

  • Pemkab Blitar Alokasikan Anggaran Rp3 Miliar untuk Perbaikan Gedung DPRD yang Dibakar Massa

    Pemkab Blitar Alokasikan Anggaran Rp3 Miliar untuk Perbaikan Gedung DPRD yang Dibakar Massa

    Blitar (beritajatim.com) – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 direncanakan mencapai Rp2,7 triliun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk perbaikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar.

    Gedung DPRD Kabupaten Blitar tersebut rusak parah akibat dibakar massa beberapa waktu lalu. Nilai kerusakan gedung ini ditaksir mencapai Rp10 miliar.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menjelaskan bahwa perbaikan gedung DPRD akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan ruangan-ruangan yang menunjang kegiatan sehari-hari anggota dewan.

    “Kita perbaiki dulu yang benar-benar menunjang kepentingan bapak ibu anggota dewan semuanya yang berkaitan dengan kinerja sehari-hari,” ujar Supriyadi, Selasa (9/9/2025).

    Namun, meskipun anggaran perbaikan gedung sudah direncanakan, Pemkab Blitar belum menyetujui alokasi dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh permintaan dari pemerintah pusat yang mengharuskan Pemkab Blitar untuk melakukan inventarisir kerusakan gedung, termasuk gedung DPRD.

    “Nanti ada bantuan atau tidak, oleh karena itu ini menjadi bahan kita untuk membicarakan dengan teman-teman di legislatif,” kata Bupati Blitar, Rijanto.

    Bupati Rijanto juga menegaskan bahwa Pemkab Blitar tidak keberatan dengan wacana penggunaan APBD untuk perbaikan gedung DPRD. Namun, semua rencana tersebut baru akan terealisasi setelah proses pembahasan selesai.

    “Kalau tidak ada dukungan dari pusat, otomatis kita akan meng-cover lewat APBD tentunya melalui pembahasan yang detail,” ujar Rijanto.

    Masyarakat Blitar kini menunggu keputusan final terkait perbaikan gedung DPRD ini, sambil berharap adanya bantuan dana dari pemerintah pusat. Jika tidak ada bantuan, Pemkab Blitar akan melanjutkan rencana perbaikan melalui APBD tahun 2025 yang sudah disesuaikan. [owi/suf]

  • Polres Madiun kota tetapkan sembilan tersangka kasus demo gedung DPRD

    Polres Madiun kota tetapkan sembilan tersangka kasus demo gedung DPRD

    “Ada juga satu tersangka lain yang diproses dengan pasal 45A ayat 3 UU ITE dan pasal 160 KUHP terkait penyebaran hoaks yang memicu kerusuhan,”

    Madiun (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus demonstrasi rusuh yang dilakukan di gedung DPRD Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2025.

    Wakapolres Madiun Kota Kompol I Gusti Agung Ananta di Madiun mengatakan polisi setempat mengamankan total 91 orang alam kasus tersebut.

    “Dari 91 orang yang diamankan, sebanyak sembilan orang kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan sisanya dipulangkan,” ujar Kompol I Gusti saat kegiatan pers rilis di Mapolres setempat Selasa sore.

    Ia menjelaskan, dari sembilan orang tersebut, satu tersangka dijerat pasal 187 KUHP ayat 1 dan 2 karena terbukti melempar bom molotov. Ancaman hukumannya mencapai lebih dari 15 tahun penjara.

    “Ada juga satu tersangka lain yang diproses dengan pasal 45A ayat 3 UU ITE dan pasal 160 KUHP terkait penyebaran hoaks yang memicu kerusuhan,” katanya.

    Sementara itu, tujuh tersangka lainnya terbukti melakukan perusakan serta pencurian sejumlah fasilitas saat aksi berlangsung.

    Sementara ia menjelaskan dari 82 orang lain yang dipulangkan, mayoritas berusia anak-anak dan remaja.

    “Sekitar 70 persen dari yang dipulangkan tersebut masih di bawah umur. Kebanyakan hanya ikut-ikutan karena ajakan di media sosial. Mereka telah dikembalikan ke keluarga masing-masing,” kata Gusti.

    Ia menegaskan, penyidikan masih terus berjalan. Polisi terus mendalami kemungkinan adanya provokator maupun aliran dana yang memicu aksi anarkis tersebut.

    “Kami koordinasi dengan Polda Jatim dan Mabes Polri untuk mengusut kasus ini lebih jauh,” kata dia.

    Kompol Gusti juga mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih mengawasi anak-anak mereka, agar jangan sampai terseret dalam aksi massa yang berujung anarkis.

    “Kasus ini bukti bahwa aparat tidak segan untuk menindak tegas pelaku meresahkan yang merugikan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

    Seperti diketahui, gelombang demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya Affan Kurniawan di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi tersebut terjadi di berbagai kota pada tanggal 30 Agustus 2025, termasuk di Kota Madiun.

    Akibat aksi tersebut gedung DPRD Kota Madiun mengalami kerusakan dan sejumlah fasilitas hilang. Kerugian akibat aksi tersebut mencapai Rp530 juta.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD Blitar Mandi Keringat saat Rapat Paripurna Usai Gedung Dibakar

    Anggota DPRD Blitar Mandi Keringat saat Rapat Paripurna Usai Gedung Dibakar

    Blitar (beritajatim.com) – Suasana gerah dan serba terbatas menyelimuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (9/9/2025). Ini adalah sidang paripurna perdana yang digelar di gedung dewan pasca amuk massa yang menghancurkan dan menjarah fasilitas wakil rakyat pada Minggu, 31 Agustus 2025 lalu.

    Pemandangan kontras terlihat jelas. Sidang yang membahas agenda krusial, yakni penjelasan Bupati atas Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025 senilai Rp2,7 triliun, harus berlangsung di tengah keterbatasan fasilitas yang parah. Ruang paripurna yang menjadi sasaran utama amuk massa kini dalam kondisi memprihatinkan.

    Tidak ada pendingin udara (AC) yang berfungsi, memaksa para anggota dewan dan hadirin menahan panas selama sidang berlangsung. Layar proyektor yang biasanya menampilkan materi rapat kini gelap gulita. Bahkan, meja-meja para legislator tampak polos tanpa lapisan kaca pelindung yang ikut hancur dalam kerusuhan.

    Meski digelar dalam “kepungan” fasilitas yang rusak, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menegaskan bahwa roda legislatif tidak boleh berhenti. Menurutnya, agenda paripurna ini harus tetap dilaksanakan karena merupakan bagian dari rangkaian yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari.

    “Paripurna ini sudah direncanakan sudah lama. Meski tempatnya terbatas, tetap berlangsung lancar. Bahkan anggota dewan juga banyak yang hadir,” ujar Supriyadi usai rapat.

    Ia mengakui bahwa kondisi ruangan jauh dari ideal. Namun, ia memastikan perangkat paling vital seperti pengeras suara tetap diupayakan berfungsi agar jalannya sidang bisa diikuti oleh semua peserta.

    Perbaikan Total Menunggu Anggaran Miliaran

    Kondisi serba terbatas ini menjadi cerminan dari kerusakan masif yang ditaksir mencapai Rp10 miliar. Untuk memulihkannya, DPRD telah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar dalam P-APBD 2025 sebagai anggaran perbaikan tahap awal.

    Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memperbaiki ruangan-ruangan vital yang menunjang kinerja harian para anggota dewan, termasuk ruang paripurna.

    “Kalau untuk perbaikan total, nanti diusulkan pada anggaran perubahan 2025. Yang penting agenda dewan tetap dilaksanakan,” pungkas Supriyadi.

    Meski demikian, pencairan dana perbaikan ini masih menunggu kepastian. Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan masih menunggu kemungkinan adanya bantuan dari pemerintah pusat sebelum finalisasi penggunaan dana APBD. Jika bantuan pusat tidak turun, Pemkab Blitar siap mengalokasikan dana tersebut melalui pembahasan detail bersama legislatif.

    Untuk sementara waktu, para wakil rakyat di Blitar harus terbiasa bersidang dalam kondisi darurat, sebuah pengingat nyata dari dampak aksi anarkis yang melumpuhkan fasilitas kerja mereka. (owi/ian)

  • Sembilan Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Perusakan Gedung DPRD Kota Madiun

    Sembilan Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Perusakan Gedung DPRD Kota Madiun

    Kota Madiun (beritajatim.com) – Polres Madiun Kota menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan Gedung DPRD Kota Madiun saat aksi demonstrasi, Sabtu (30/8/2025).

    Wakapolresta Madiun, Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama, menjelaskan Dari total 91 orang yang diamankan usai aksi demo yang berunjung anarkis, sebanyak 82 pelaku yang masih berusia anak-anak sudah dipulangkan setelah menjalani pembinaan dengan menghadirkan orang tua masing-masing. Sementara itu, sembilan orang lainnya kini menghadapi proses hukum karena terbukti memiliki peran signifikan dalam aksi anarkis tersebut.

    “Sembilan orang dewasa sudah kami proses hukum lebih lanjut. Dari semuanya ada yang kami tangkap dan ada juga yang menyerahkan diri,” jelasnya saat konferensi pers, Selasa (9/9/2025).

    Dari sembilan tersangka tersebut teryata memiliki peran yang berbeda. Dua orang diketahui melakukan pelemparan bom molotov serta menyebarkan kabar bohong yang memperkeruh situasi. Sedangkan tujuh tersangka lainnya terlibat dalam aksi perusakan dan pencurian saat kericuhan berlangsung.

    “Penegakan hukum dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk tersangka pelempar molotov, dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Sedangkan penyebar hoaks dijerat UU ITE pasal 45A ayat 3 serta pasal 160 KUHP,” tegas Kompol I Gusti Agung.

    Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor, telepon genggam, hingga material yang digunakan dalam aksi perusakan. (rbr/ian)

  • Puluhan Pengemdi Ojol Tuban Sampaikan 5 Tuntutan ke DPRD, Ini Isinya

    Puluhan Pengemdi Ojol Tuban Sampaikan 5 Tuntutan ke DPRD, Ini Isinya

    Tuban (beritajatim.com) – Puluhan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT) “Frontal”, pada Selasa (9/9/2025), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

    Mereka menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Tuban, wakil ketua, Komisi I DPRD, serta sejumlah pejabat terkait, termasuk Kadisnakerin, Kepala DLHP, Kesbangpol, dan Kabag Hukum Pemkab Tuban.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengungkapkan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk menampung dan membahas aspirasi yang disampaikan oleh para pengemudi Ojol. “Ada 5 tuntutan aspirasi dari KKOT, dan itu sudah dibahas bersama,” kata Sugiantoro.

    Dalam rapat tersebut, DPRD Tuban berjanji akan merekomendasikan hasil pembahasan tersebut kepada instansi terkait. Sugiantoro juga menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat internal antara pimpinan, fraksi DPRD, dan OPD terkait.

    Tuntutan Aspirasi KKOT Frontal

    Menurut Hendra Waskitha, juru bicara KKOT Frontal, ada lima tuntutan yang mereka ajukan, yang terbagi menjadi tiga kategori: nasional, regional, dan lokal. Dua tuntutan skala nasional berkaitan dengan kasus yang menimpa Affan Kurniawan, seorang driver Ojol yang meninggal dunia saat terlibat dalam demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu.

    “Ada 2 tuntutan skala nasional, mengawal Kapolri untuk mengusut tuntas kasus Affan Kurniawan yang meninggal saat peristiwa demonstrasi di Jakarta,” jelas Hendra.

    Selain itu, ada empat tuntutan lainnya yang bersumber dari Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), yang menyangkut perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pekerja transportasi online.

    Beberapa tuntutan tersebut juga mencakup penegakan SK Gubernur Jatim terkait tarif angkutan dan pengawasan biaya jasa transportasi roda 4. “Selain itu, pengawasan dan sanksi terhadap aplikator nakal juga harus ada penindakan,” tambah Hendra.

    Tuntutan Lokal untuk Perlindungan Sosial dan Pelatihan Gratis

    Sementara itu, dua tuntutan lainnya berfokus pada isu lokal di Kabupaten Tuban. Para driver Ojol di Tuban berharap Pemkab Tuban dapat memberikan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan gratis, seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Gresik.

    “Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan biaya BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada para Ojol melalui dana hibah. Kami berharap Pemkab Tuban bisa mengikuti langkah ini,” ujar Hendra.

    Selain itu, mereka juga menginginkan agar Pemkab Tuban memberikan pelatihan gratis kepada para driver Ojol, agar mereka memiliki keterampilan tambahan selain menjadi pengemudi. “Kami berharap Pemkab Tuban bisa menyediakan pelatihan gratis, agar para Ojol ini memiliki keterampilan di luar profesi mereka sebagai driver,” katanya.

    Hendra juga menyampaikan bahwa jumlah driver Ojol yang terdaftar di Kabupaten Tuban mencapai 1.750 orang. Namun, ia menambahkan, tidak semua driver tersebut aktif. Hanya separuh dari total driver yang secara rutin beroperasi. [dya/suf]