Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Rumah Politik: Mendagri evaluasi tunjangan DPRD jawab keresahan publik

    Rumah Politik: Mendagri evaluasi tunjangan DPRD jawab keresahan publik

    “Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengarahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah masing-masing, sebagai sebuah jawaban terhadap keresahan dan aspirasi publik.

    Fernando menilai kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk menjawab keresahan publik, khususnya terkait besarnya tunjangan penyelenggara negara yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini.

    “Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,” kata Fernando dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Fernando juga mengatakan hal itu sebagai langkah yang tepat untuk mendorong kepala daerah dan DPRD lebih peka terhadap aspirasi publik, terutama di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara.

    Ia menilai, Tito Karnavian menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keresahan publik terhadap pejabat negara, dan mampu memetakan isu tersebut hingga ke tingkat pemerintah daerah dan DPRD. Arahan ini dianggap sebagai bagian dari solusi menyeluruh atas keluhan masyarakat.

    “Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial,” ujarnya.

    Meski arahan tersebut berpotensi dianggap memasuki ranah legislatif, Fernando menegaskan, tunjangan DPRD memang dibebankan pada anggaran daerah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

    “Meskipun legislatif punya kewenangan dalam fungsi anggaran, tetap saja pembahasannya dilakukan bersama pihak eksekutif. Seharusnya, tanpa ada arahan Mendagri pun, DPRD bisa secara proaktif mengevaluasi tunjangannya,” katanya.

    Lebih lanjut, Fernando berharap agar saran dari Mendagri Tito dipahami secara serius oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran di parlemen daerah.

    “Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredam kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri,” jelasnya.

    Fernando juga menyebut Partai Gerindra dan partai-partai koalisi pemerintah harus menjadi inisiator evaluasi ini, menyusul langkah DPR pusat yang juga melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggotanya.

    “Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan,” katanya.

    Jika para pimpinan partai politik memiliki pandangan yang sejalan dengan Mendagri, lanjut Fernando, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti arahan tersebut. Ini sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang saat ini sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.

    “Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh,” tutur Fernando.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara resmi melantik Ganesh Pressiatantra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Kepala Pelaksana BPBD di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, pembentukan BPBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut akan memastikan negara hadir langsung saat bencana terjadi.

    “Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja. BPBD harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta penanganan yang cepat dan terpadu,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu. Ning Ita menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum peningkatan kapasitas birokrasi.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk terus berinovasi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi sarana untuk upgrade kapasitas diri dan menciptakan inovasi.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan Core Value BerAKHLAK sebagai budaya kerja birokrasi di Kota Mojokerto. Dengan nilai itu, perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.

    “Kita harus mampu bekerja efisien sekaligus produktif. Sinergi dan kerja sama adalah kunci. Mari bersama mengabdi untuk masyarakat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Selain Ganesh, Ning Ita juga melantik total 53 pejabat baru. Tiga di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni Rubi Hartoyo sebagai Sekretaris DPRD, Agung Moeljono Soebagijo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riyanto sebagai Kepala Bapperida. [tin/suf]

  • Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

    Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

    kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan APBD 2026 per komisi karena masih menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menyusul adanya isu potensi penurunan dari kebijakan efisiensi.

    “Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, saat ini asumsi DBH yang digunakan dalam RAPBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp26 triliun.

    Akan tetapi kata dia, muncul isu adanya potensi penurunan DBH dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pembahasan APBD 2026 per komisi perlu ditunda terlebih dahulu.

    Ia mengatakan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

    Khoirudin menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.

    Ia menyampaikan bahwa dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama eksekutif.

    “Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun,” ujarnya.

    Meski demikian, Khoirudin menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian apabila terdapat perubahan dari pemerintah pusat atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.

    Ia pun menekankan bahwa perubahan angka hanya bisa dilakukan pada komposisi anggaran di dalamnya, bukan pada total keseluruhan.

    “Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi ‘grand’ (besar) totalnya tidak boleh berubah,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dugaan Keracunan, DPRD Pamekasan Minta MBG Tlanakan Ditutup Sementara

    Dugaan Keracunan, DPRD Pamekasan Minta MBG Tlanakan Ditutup Sementara

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ali Masykur meminta dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, ditutup sementara seiring dengan adanya peristiwa dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa di wilayah setempat.

    Hal tersebut disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke Puskesmas Tlanakan, guna mengecek secara langsung sekaligus memastikan kondisi puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG di Tlanakan, Pamekasan, Rabu (10/9/2025).

    “Berdasar laporan masyarakat, kita langsung sidak untuk mengetahui secara pasti berkenaan dengan peristiwa ini. Hasil perbincangan tadi kami mendapat informasi ada sekitar 20 siswa keracunan dan dirawat di beberapa fasilitas kesehatan di Pamekasan, karena Puskesmas Tlanakan, tidak muat, sebagian pasien dirujuk ke rumah sakit lain,” kata Ali Masykur.

    Dari keterangan salah satu orang tua pasien, dugaan keracunan berasal dari menu MBG yang dikonsumsi siswa, di antaranya siswa TK Dharma Wanita Branta Pesisir. Bahkan parahnya, sisa nasi yang diberikan ke ayam justru menunjukkan gejala seperti keracunan.

    “Kami juga sempat mengecek kondisi dapur MBG (Tlanakan), namun kondisinya tutup. Informasi yang kami terima, sampel makanan sudah diteliti pihak kepolisian untuk memastikan penyebab dari peristiwa ini,” politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

    Dengan adanya peristiwa tersebut, pihaknya memiliki opsi sebagai bagian dari solusi yang harus dilakukan kedepan. “Kalau boleh atas nama pribadi dan anggota DPRD Pamekasan, dapur (MBG) bersangkutan ditutup sementara, bisa sepekan atau sebulan kedepan sebagai pelajaran,” tegasnya.

    “Sebab informasi yang kami terima, keberadaan dapur MBG (Tlanakan) ini belum ada ahli gizi. Hanya saja kami masih belum bisa mendengar langsung dari pemilik dapur,” sambung politisi muda yang akrab disapa Ali atau Masykur.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana untuk memanggil pemilik dapur dan tenaga ahli gizi terkait, guna meminta pertanggungjawaban sekaligus mencari solusi terbaik. “Tentu kami harap pemilik dapur MBG lebih berhati-hati dalam manejemen, termasuk memasak hingga membungkus makanan. Karena hal ini menyangkut ribuan nyawa anak bangsa yang mengandalkan program gizi gratis,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Membangun Identitas Bangsa Melalui Pancasila: Sosialisasi di Balai Desa Mojongapit Jombang

    Membangun Identitas Bangsa Melalui Pancasila: Sosialisasi di Balai Desa Mojongapit Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 120 warga menghadiri sosialisasi bertema “Jejak Historis Pancasila Sebagai Dasar Negara” yang digelar di Balai Desa Mojongapit, pada Rabu (10/9/2025).

    Acara ini merupakan bagian dari Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Jombang Tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, Anwar, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu meneguhkan pemahaman warga tentang nilai-nilai dasar negara serta memperkuat posisi Pancasila sebagai landasan kehidupan bangsa Indonesia.

    Menurut Anwar, Pancasila adalah pilar utama yang menopang perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Pancasila berfungsi sebagai dasar, penopang, dan penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sejak kemerdekaan hingga kini. Nilai-nilainya menjaga keutuhan NKRI di tengah dinamika global, konflik internal, maupun perubahan zaman,” jelasnya.

    Anwar juga menambahkan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam kebijakan, hukum, dan perilaku masyarakat. Selain itu, Pancasila berperan penting dalam menjaga keberagaman suku, agama, dan budaya agar tetap harmonis.

    Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, hadir sebagai narasumber utama. Dalam paparan yang disampaikan, Octadella menekankan bahwa Pancasila adalah fondasi yang menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk.

    Ia mengungkapkan bahwa Pancasila adalah alat yang mampu menjaga kesatuan bangsa meskipun adanya perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya.

    Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, hadir sebagai narasumber utama

    “Pancasila menyatukan bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Nilai-nilainya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial akan menjadi pedoman hidup bersama. Dengan Pancasila, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan bangsa,” ujarnya.

    Octadella juga menambahkan bahwa Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah, budaya, dan perjuangan rakyat. Pancasila, menurutnya, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjaga persatuan dan kerukunan antarwarga bangsa, tetapi juga meneguhkan identitas kita sebagai bangsa yang berkepribadian, toleran, dan berkeadilan,” ujarnya.

    Narasumber lainnya, Medan Amrullah, turut memberikan pandangannya tentang Pancasila. Menurutnya, Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai budaya, adat, agama, serta kearifan lokal yang telah hidup di tengah masyarakat Indonesia sejak dahulu.

    Medan menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah sudah ada dalam kehidupan masyarakat sebelum Pancasila dirumuskan.

    “Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah sudah menjadi bagian kehidupan bangsa sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi,” ungkapnya.

    Acara sosialisasi yang berlangsung interaktif ini membuat warga semakin antusias berdiskusi tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Kabupaten Jombang dapat semakin memahami, menghargai, dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan persatuan dan pedoman hidup bersama. [suf]

  • Perubahan badan hukum PAM Jaya, ini sikap Fraksi PAN DPRD DKI

    Perubahan badan hukum PAM Jaya, ini sikap Fraksi PAN DPRD DKI

    menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak usulan perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh Pemprov DKI.

    “Kami sudah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah bukan sekadar menolak tanpa ada kajiannya,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Husen di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, perubahan badan hukum yang kemudian bertujuan untuk penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PAM Jaya perlu dicermati, karena perusahaan tersebut bergerak pada kebutuhan mendasar warga yaitu air bersih.

    Husen mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang gagal setelah bekerja sama dengan swasta untuk pelayanan kebutuhan dasar warganya.

    Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengkaji ulang perubahan badan hukum terhadap PAM Jaya.

    Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan bahwa alasan PAN menolak perubahan badan hukum PAM Jaya karena masalah air merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

    Selain itu, lanjut dia ketika PAM Jaya benar-benar melakukan IPO maka yang mengontrol perusahaan tersebut bukan lagi pemerintah, tetapi mereka yang memiliki saham.

    “Kita tidak bisa membela rakyat, tapi akan mendukung pemilik modal. Bukan rakyat yang dibela, ini sebab utama kami menolak,” katanya.

    Bambang menambahkan, jika memang perusahaan itu membutuhkan modal, maka harus diberikan oleh pemerintah daerah, karena ini merupakan kepentingan warga dalam mengakses air bersih.

    “Mereka ingin IPO alasannya tidak mempunyai uang. Padahal kita setiap tahun ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), memberikan hibah. Kalau mau, kita bisa membiayai sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.

    “Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasi lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono, Selasa (9/9).

    Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memastikan bahwa Perubahan APBD 2025 tidak menambah alokasi hibah maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Seluruh anggaran dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Dalam P-APBD 2025, tidak ada tambahan hibah ataupun pokir untuk DPRD. Fokusnya adalah program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” kata Deni Wicaksono, Rabu (10/9/2025).

    Deni menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat bahwa kondisi ekonomi saat ini membutuhkan prioritas yang jelas pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ini komitmen bersama agar anggaran tidak terjebak pada kepentingan politik, tetapi kembali sepenuhnya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, DPRD juga menghapus seluruh anggaran kunjungan kerja luar negeri pada tahun 2025. Dana yang semula untuk perjalanan dinas luar negeri akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung.

    “Anggaran kunker luar negeri dihapus total, dananya kami realokasikan untuk kegiatan yang lebih penting, seperti jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Deni, sebagian besar anggaran P-APBD akan digunakan untuk memperkuat program pro rakyat seperti pasar murah, beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial. Bahkan, program beasiswa direncanakan naik menjadi Rp1 juta per penerima dengan target hingga 50 ribu penerima.

    “Dengan memperbesar beasiswa, kami ingin membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan yang layak,” jelasnya.

    Deni berharap langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam mengawal anggaran daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran.

    “P-APBD 2025 harus menjadi bukti bahwa anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya formalitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    Menko Yusril Ihza Mahendra Akui Ditugaskan Khusus Prabowo ke Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Rabu (10/9/2025).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup. Agenda utamanya membahas langkah hukum pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

    Yusril menyampaikan bahwa kedatangannya ke Makassar merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Ia akan menemui tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel di ruang tahanan Polda Sulsel.

    Diketahui, pengrusakan di DPRD Makassar menyebabkan tiga orang meninggal dunia.

    “Jadi kami melaksanakan tugas dari yang diperintahkan Pak Presiden khususnya di bidang saya, bidang hukum HAM, imigrasi dan kemasyarakat dan memastikan semua itu sudah on the track,” ujar Yusril.

    Ia menegaskan telah menerima laporan jumlah tahanan terkait kerusuhan tersebut yang berlangsung anarkis, dan memastikan akan sesuai dengan hukum dan perlindungan HAM

    “Sekarang ini ada 42 orang yang ditahan dan sedang diproses hukum 40 ada di Makassar dan ada 2 orang di Palopo, kami ingin pastikan langkah hukum ditempuh sesuai dengan hukum berlaku dan sesuai perlindungan HAM,” jelasnya.

    Bahkan, Yusril itu juga menaruh perhatian khusus pada keberadaan pelajar yang ikut diamankan. Ia berencana meninjau langsung para tahanan di Polda Sulsel.

    “Harus dipercepat prosesnya dan dikembalikan ke orangtuanya. Kalau di Makassar, tunggu dulu saya nanti akan ke Polda untuk membahas masalah ini nanti kita ada press conference yang kedua sudah saya dari Polda, jadi lebih jelas tentang mereka yang ditahan,” jelasnya.

  • Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan Regional 10 September 2025

    Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan Regional 10 September 2025

    Tinjau Tersangka Pembakaran Dua Gedung DPRD di Makassar, Menko Yusril Minta Kapolda Sediakan Bantal dan Karpet bagi Tahanan
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan ke Polda Sulsel untuk meninjau kondisi para tersangka dalam kasus pembakaran dua gedung DPRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Kunjungan dilakukan di Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 13.30 WITA.
    Didampingi oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, Menko Yusril langsung mengecek beberapa ruang sel tempat 13 tersangka kasus perusakan dan pembakaran gedung DPRD ditahan.
    “Kami ingin memastikan bahwa langkah hukum yang tegas yang diarahkan oleh Bapak Presiden itu betul-betul dilaksanakan di lapangan oleh seluruh aparat penegak hukum,” kata Yusril Ihza Mahendra, usai meninjau para tahanan.
    Yusril juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
    “Selama proses itu berlangsung kami harus memastikan bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana,” jelas Yusril.
    Sejauh ini, sebanyak 42 tersangka telah diamankan oleh jajaran Polda Sulsel.
    Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, menyebabkan kebakaran gedung DPRD Sulsel, DPRD Makassar, dan DPRD Palopo.
    “Saya sudah mendapatkan laporan bahwa ada 42 orang yang ditahan, dan ada dua orang di Kabupaten Palopo. Tadi kami sudah melihat di sini ada 13 orang yang ditahan di Rutan Polda Sulsel,” ujarnya.
    Setelah peninjauan, Yusril meminta agar para tahanan diperlakukan secara manusiawi, termasuk pemenuhan hak dasar seperti konsumsi makanan dan fasilitas istirahat.
    “Tadi saya menyarankan kepada Pak Kapolda supaya mereka dikasih makan yang cukup tiga kali sehari, ya disediakan juga karpet untuk bisa beristirahat. Jangan sampai mereka tidur di lantai semen begitu. Kita harus penuhi hak-hak mereka dan supaya mereka itu ditahan dan diperlakukan secara manusiawi,” ucap Yusril.
    “Secara umum sebenarnya sudah memenuhi perlakuan manusiawi, tapi apa yang kurang, misalnya masih tidak ada bantal, terus dikasih bantal saja, kurang karpet, dikasih karpet saja, biar mereka bisa tidur, istirahat,” jelas dia menambahkan.  
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Jakarta –

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari Provinsi Lampung bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung.

    Untuk diketahui, permasalahan anjloknya harga singkong ini telah terjadi sejak Mei 2025. Anjloknya harga komoditas tersebut disebabkan oleh banjirnya impor tepung tapioka yang akhirnya menyebabkan tidak terapnya singkong dalam negeri oleh produsen tapioka.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Amran, Rahmat menyampaikan bahwa Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70% produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Rahmat menegaskan, potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp 50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Lampung sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun, petani tetap miskin karena harga singkong ditekan impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Kemudian, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan, permasalahan harga singkong yang dialami petani tidak hanya terkait fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang sangat besar serta masuknya impor.

    Ia mengungkap, meski Kementan telah menetapkan harga singkong paling rendah Rp 1.350/kg, namun terdapat potongan yang dialami oleh petani. Hal ini yang menyebabkan petani sulit balik modal.

    “Persoalan harga singkong ini bukan hal baru. Pertama, ada masalah potongan harga yang sangat tinggi 50% hingga 60% dari harga Rp 1.350/kg. Ini jelas membuat petani menderita, bahkan modal pun tidak kembali. Kedua, masalah impor yang semakin menekan harga di tingkat petani. Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Dia meminta agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga singkong dan melarang impor tapioka.

    “Harapan kami, kementerian segera memastikan kualitas singkong nasional, melarang impor berlebih, serta menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Dengan begitu, kestabilan harga dapat terjaga. Bahkan tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” jelas Mikdar.

    Merespon hal aduan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Amran.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektar. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti akan saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung tapi pabrik juga tidak dirugikan”tutup Amran.

    (ada/rrd)