Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Buka Bimtek Nasional, OSO Janji Kembalikan Kejayaan Hanura ke Senayan

    Buka Bimtek Nasional, OSO Janji Kembalikan Kejayaan Hanura ke Senayan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Bimtek Nasional Hanura di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (12/9/2025) malam. OSO menyampaikan gagasannya untuk mengembalikan kejayaan Hanura kembali ke Senayan.

    OSO meminta semua Anggota DPRD Hanura di seluruh Indonesia untuk memperkuat akar rumput dengan membantu DPC kabupaten/kota membentuk ranting di desa-desa/kelurahan. Dengan adanya pengurus ranting, maka suara Hanura bisa kembali meningkat.

    “Sangat penting membentuk ranting, kekuatan itu ada di bawah, bukan di atas. Jadi, kekuatan-kekuatan sebuah partai itu di bawah bukan di atas. Di atas itu hanya memerintahkan, tapi suara itu kan di bawah,” tegas OSO.

    OSO menargetkan tahun 2026 pengurus Ranting Hanura di seluruh desa/kelurahan Indonesia sudah terbentuk. Hal itu akan jadi modal kuat Hanura menyongsong Pemilu 2029.

    “Jadi, itu sebabnya saya yakin persiapan-persiapan seperti ini perlu dilakukan berkelanjutan dalam konteks antara DPD provinsi, DPC kabupaten/kota, PAC, ranting harus satu kesatuan,” tambahnya.

    OSO juga berharap Anggota DPRD Hanura bisa menyatukan pandangan-pandangan tentang filosofi politik Indonesia. Apalagi, banyak Anggota DPRD Hanura yang masih baru.

    “Harapannya begini, semakin hari mereka semakin menghayati apa yang diatur dalam Bimtek. Ini Bimtek programnya Kemendagri untuk menyatukan pandangan-pandangan tentang bagaimana filosofi politik bangsa Indonesia. Ini sangat penting, terutama bagi kader kita yang baru masuk DPRD itu membutuhkan masukan dari profesional menyangkut kepentingan negara,” jelasnya.

    “Jadi, Bimtek ini sangat perlu untuk mereka di daerah yang tergabung dalam kelompok ini. Bagaimana menyatukan pikiran-pikiran pemerintah di dalam melaksanakan UU tentang mekanisme kerja DPR, supaya tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. DPR kita nggak boleh menyimpang, tagline kita berpihak ke daerah. Maka dari itu juga kita turun ke daerah agar tahu kondisi daerah,” tandasnya.

    Bimtek Nasional Hanura di Surabaya diikuti 189 anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. (tok/ian)

  • Usai P-APBD 2025 di Tetapkan, Wali Kota Malang Gaspol Ajukan ke Gubernur Jatim

    Usai P-APBD 2025 di Tetapkan, Wali Kota Malang Gaspol Ajukan ke Gubernur Jatim

    Malang (beritajatim.com) – DPRD Kota Malang resmi menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 melalui rapat paripurna, Jumat (12/9/2025). Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa hasil keputusan ini akan segera diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditindaklanjuti.

    Wahyu berharap proses evaluasi tidak memakan waktu lama, maksimal 14 hari, sehingga aturan bisa segera diundangkan. “Karena untuk menetapkan perda terhadap evaluasi, nanti dari hasil perda ini dibahas. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, maksimal 14 hari. Akhir September ini Insya Allah sudah bisa selesai dan diundangkan,” ujarnya.

    Dengan disahkannya P-APBD 2025 ini, Pemkot Malang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menembus Rp1 triliun meski tahun anggaran hanya tersisa 3 bulan. Wahyu optimistis target itu bisa dicapai karena tren peningkatan pendapatan cenderung signifikan pada kuartal ketiga menuju kuartal keempat.

    “Karena target ini kita tetapkan dengan berbagai macam skenario untuk bisa mencapainya. Dari triwulan ke-3 menuju ke-4, kenaikannya sangat signifikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa capai,” kata Wahyu.

    Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Hibah Daerah (PHD) Kota Malang telah menembus lebih dari 60 persen, melampaui rata-rata nasional yang masih berkisar 40 persen. “Kebetulan tadi ada staf ahli Menteri Dalam Negeri menyampaikan, untuk PHD kita ini sudah di atas rata-rata nasional. Jadi kita optimistis sisa bulan di tahun 2025 ini bisa terus meningkat,” tandasnya. [luc/ian]

  • Agus Mashuri Serap Aspirasi Warga Pakal, Bahas Sekolah hingga Permakanan

    Agus Mashuri Serap Aspirasi Warga Pakal, Bahas Sekolah hingga Permakanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Agus Mashuri, menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses tahun sidang II masa sidang I 2025 di Aula Serbaguna Rejosari, Benowo, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini dihadiri warga dari RW 1 hingga RW 6 Kelurahan Pakal.

    Agus Mashuri, yang akrab disapa Cak Huri, mengaku bersyukur dapat menggelar reses di lingkungan tempat tinggalnya. Dia berharap kedekatan yang selama ini terjalin akan semakin erat dalam suasana kekeluargaan.

    “Ini rumah saya sendiri, dan kita sudah saling kenal dengan akrab sejak lama, jadi penyampaian uneg-uneg itu mengalir dengan lancar,” kata Cak Huri.

    Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan. Mereka mengeluhkan permohonan pemindahan tiang listrik yang belum terealisasi dan sulitnya mendaftar sekolah negeri akibat sistem zonasi.

    Menanggapi hal itu, Cak Huri menjelaskan bahwa seluruh pengerjaan teknis berada di tangan pemerintah kota. Dia menambahkan, tugas DPRD adalah menyampaikan aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti eksekutif.

    “Lapangan sepak bola Pakal yang direnovasi juga berasal dari aspirasi warga yang dijadikan usulan oleh anggota dewan, ini salah satu contoh kerja dewan,” jelas politisi PPP ini.

    Mereka juga meminta Cak Huri lebih sering bertemu warga. Menurutnya, kehadiran langsung anggota dewan penting agar komunikasi dan penyerapan aspirasi lebih optimal.

    Cak Huri pun meminta maaf jika selama ini waktunya kurang maksimal untuk turun ke masyarakat. Dia berjanji akan lebih intens menyapa dan mendengar warga ke depan.

    “Saya mohon maaf jika memang terasa waktunya kurang maksimal dalam menyentuh warga, karena kesibukan di tahun pertama yang sangat tinggi, dan saya berjanji akan semakin intens,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, warga juga mengingatkan pentingnya program permakanan untuk lansia dijalankan kembali. Dia menyebut banyak janda tua yang masih membutuhkan bantuan tersebut.

    Cak Huri memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke rapat dewan dan disampaikan kepada pemerintah kota. Meski tidak semua dapat terealisasi, dia berkomitmen untuk memperjuangkannya.

    “Meskipun tidak semua terealisasi, namun usulan dari warga ini akan tersampaikan dan diagendakan,” pungkasnya. [asg/but]

  • Pemkot Tangerang Optimalisasi TPS3R dan Bank Sampah

    Pemkot Tangerang Optimalisasi TPS3R dan Bank Sampah

    Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengoptimalisasi dan aktivasi Bank Sampah serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R). Hal itu sebagai upaya penanganan dan pengolahan sampah baik dari hulu hingga hilir. 

    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjhajo mengatakan, soal penanganan dan pengurangan sampah itu juga menjadi pembahasan khusus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Kamis, 11 September 2025.

    Dalam RDP tersebut, Bambang menyebut, pihak eksekutif dan legislatif bersepakat untuk menyelesaikan persoalan sampah secara simultan bersama-sama dari hulu, tengah dan hilirnya.

    “Alhamdulillah mendapat support dari kawan-kawan DPRD untuk menjalankan program dan masukan-masukan dari DPRD oleh teman-teman DLH apa yang bisa dilakukan terbaik saat ini dan juga dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkap Bambang. 

    Soal kerjasama pengolahan sampah dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Bambang menuturkan, pihaknya sedang lakukan proses formal administrasi terkait pembatalan kerjasama dan terus berupaya menangani persoalan sampah mulai dari hulu hingga hilir.

    Penanganan sampah di hulu, kata Bambang, pihaknya akan terus mengaktivasi peran TPS3R dan Bank Sampah oleh masyarakat yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangsel. 

    “Peran masyarakat sangat penting karena bagaimanapun kita bagian memproduksi sampah dan ikut bertanggungjawab pengolahan dan pemusnahan sampah sesuai formal, artinya tidak melanggar aturan,” papar Bambang.

    Sementara penanganan sampah di hulu, Bambang menyebut, Pemkot Tangsel akan memaksimalkan peran TPA Cipeucang mulai dari ketersediaan lahan hingga membangun Materials Recovery Facility (MRF) dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    “Kita akan gunakan MRF sebagai tempat kelola sementara yang menjadi bagian rekomendasi KLHK dimana ada proses pemilahan, proses control landfill-nya aktif,” ungkap Bambang. 

    Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan, MRF tersebut akan memanfaatkan lahan sekitar 8.000 meter di TPA Cipeucang.

    “MRF mesin pemilah sampah ini akan dibangun di samping landfill 4 dan mampu menyaring sampah baru 500 ton perhari dan ditargetkan rampung akhir 2025 ini,” jelas Bani.

    Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengoptimalisasi dan aktivasi Bank Sampah serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R). Hal itu sebagai upaya penanganan dan pengolahan sampah baik dari hulu hingga hilir. 
     
    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjhajo mengatakan, soal penanganan dan pengurangan sampah itu juga menjadi pembahasan khusus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Kamis, 11 September 2025.
     
    Dalam RDP tersebut, Bambang menyebut, pihak eksekutif dan legislatif bersepakat untuk menyelesaikan persoalan sampah secara simultan bersama-sama dari hulu, tengah dan hilirnya.

    “Alhamdulillah mendapat support dari kawan-kawan DPRD untuk menjalankan program dan masukan-masukan dari DPRD oleh teman-teman DLH apa yang bisa dilakukan terbaik saat ini dan juga dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkap Bambang. 
     
    Soal kerjasama pengolahan sampah dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Bambang menuturkan, pihaknya sedang lakukan proses formal administrasi terkait pembatalan kerjasama dan terus berupaya menangani persoalan sampah mulai dari hulu hingga hilir.
     
    Penanganan sampah di hulu, kata Bambang, pihaknya akan terus mengaktivasi peran TPS3R dan Bank Sampah oleh masyarakat yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangsel. 
     
    “Peran masyarakat sangat penting karena bagaimanapun kita bagian memproduksi sampah dan ikut bertanggungjawab pengolahan dan pemusnahan sampah sesuai formal, artinya tidak melanggar aturan,” papar Bambang.
     
    Sementara penanganan sampah di hulu, Bambang menyebut, Pemkot Tangsel akan memaksimalkan peran TPA Cipeucang mulai dari ketersediaan lahan hingga membangun Materials Recovery Facility (MRF) dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
     
    “Kita akan gunakan MRF sebagai tempat kelola sementara yang menjadi bagian rekomendasi KLHK dimana ada proses pemilahan, proses control landfill-nya aktif,” ungkap Bambang. 
     
    Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan, MRF tersebut akan memanfaatkan lahan sekitar 8.000 meter di TPA Cipeucang.
     
    “MRF mesin pemilah sampah ini akan dibangun di samping landfill 4 dan mampu menyaring sampah baru 500 ton perhari dan ditargetkan rampung akhir 2025 ini,” jelas Bani.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Mahasiswa Demo Soroti Kenaikan Tunjangan TKPP, Wali Kota Sukabumi: Saya Berhentikan Besok

    Mahasiswa Demo Soroti Kenaikan Tunjangan TKPP, Wali Kota Sukabumi: Saya Berhentikan Besok

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menjelaskan bahwa nilai tunjangan ditetapkan berdasarkan tim appraisal.

    Namun, ia juga menyatakan kesiapan DPRD untuk melakukan evaluasi. “Kalau memang tuntutannya adalah kembali ke Perwal 2024 atau 2022, kita siap. Ini bisa dievaluasi,” jelas Rojab.

    GMNI menanggapi pernyataan tersebut dengan keras, bahwa anggota TKPP ini dinilai memakan gaji buta yang bersumber dari APBD.

    Aris juga menyebutkan bahwa GMNI telah melaporkan dugaan gratifikasi jabatan yang melibatkan Ubaidillah kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.

  • Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS Surabaya 12 September 2025

    Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS Surabaya 12 September 2025

    Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Seorang pasien di RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia setelah 1 jam setelah menjalani rawat medis.
    Tak hanya itu, keluarga pun dibuat kaget adanya tagihan dari BPJS Kesehatan senilai Rp 1 juta.
    “Saat masuk rumah sakit, BPJS pasien dalam kondisi non aktif, padahal yang bersangkutan termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Usai satu jam, pasien meninggal dunia. Tadi saya urus juga,” kata Machfud Syafi’i, anggota DPRD Kota Pasuruan yang turut mengurus jenazah korban, Jumat (12/9/2025).
    Pasien tersebut berinisial CZ (55) warga Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
    CZ meninggal dunia usai dirawat di RSUD dr. R. Soedarsono, Jumat (12/9/2025).
    Machfudz menjelaskan saat masuk RSUD status Jaminan Nasional (JKN) milik CZ tidak aktif.
    Padahal CZ merupakan peserta PBI JK yang masuk dalam Universal Health Coverage (UHC). Seharusnya iuran BPJS milik CZ terbayar otomatis oleh pemerintah.
    “Kalau UHC berarti yang bayar pemerintah. Kok bisa pasien BPJS-nya tidak aktif, padahal dia masuk UHC. Ini malah dapat tagihan Rp 1 juta,” kata dia.
    Setelah selesai mengeluarkan jenazah dari rumah sakit, dia menanyakan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait permasalahan keluarga CZ.
    Ternyata, selain CZ terdapat peserta PBI JK di Kota Pasuruan sempat yang tidak aktif.
    “Jangan sampai ada kejadian warga miskin sakit, tidak tercover BPJS, berobatnya mengalami kendala, apalagi sampai meninggal. Padahal saat sistemnya sudah diperbarui melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya.
    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Shierly Marlena membenarkan kejadian yang dialami CZ.
    Dia menjelaskan pasien CZ masuk ke rumah sakit pukul 06.00 WIB dan meninggal dunia pukul 07.00 WIB.
    “Yang pasti, pasien ini sudah mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tidak ditolak, tetap mendapatkan perawatan medis dan semuanya sudah bebas tanggungan,” kata Shierly.
    Shierly menjelaskan, pembayaran iuran kepesertaan pada PBI JK ada dua metode, ada yang ditanggung oleh APBD dan yang ditanggung APBN.
    Sedangkan pasien CZ ini merupakan peserta PBI JK yang ditanggung APBN.
    “Yang sering terjadi, tahunya kalau non aktif ketika sudah di rumah sakit. Seperti yang dialami oleh pasien CZ,” terangnya.
    Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat peserta PBI JK segera melakukan pengecekan kepesertaan untuk mengetahui status kepesertaannya.
    Jika warga mendapatkan statusnon aktif segera melapor ke Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Lantik Pengurus Hanura Jatim, OSO: Gagal Bentuk PAC dan Ranting, Saya Copot!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) melantik sebanyak 65 orang pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur periode 2025-2030 di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (12/9/2025) malam.

    “Saya akan mulai memperhatikan DPC-DPC. Saya minta pengurus ranting dan PAC harus sudah diselesaikan 2026 nanti. Kalau tidak mampu, otomatis akan saya ganti. Menjadi pengurus itu harus memperhatikan kepentingan rakyat yang kita janjikan. Jangan ada dusta di antara kita,” tegas OSO.

    Menurut OSO, Jatim adalah daerah yang panas. “Panas bukan karena matahari, tapi daerah yang mampu membangkitkan semangat juang. Ada Bung Tomo dan Bung Karno di sini,” katanya.

    OSO berpesan ke kader agar mengawal program pemerintahan Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka hingga Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jatim.

    “Insya Allah (mengawal program Khofifah-Emil). Kita serahkan ke yang memimpin Jatim,” ujarnya.

    OSO juga meminta kader Hanura Jatim bekerja keras mempersiapkan mesin partai untuk Pemilu 2029 terlebih untuk memperkuat kader di akar rumput.

    “Harapannya, pengurus termasuk Masteng (Ketua Hanura Jatim 2020-2025, sekarang Ketua Dewan Penasihat DPD) harus bisa bertanggung jawab, berkomunikasi dan bisa membawa organisasi ini menjadi wakil rakyat bukan cuma janji-janji rakyat. Karena daerah yang makmur, baru Indonesia bisa makmur,” jelasnya.

    “Target DPD tentu akan meningkat, dan mesin partai harus siap sampai akar rumput,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Jatim Sumarzen memastikan pihaknya akan bekerja keras mengembalikan kejayaan Hanura di Bumi Majapahit.

    “Target kami minimal 62 kursi DPRD kabupaten/kota se-Jatim dan minimal lima kursi DPRD Jatim. Problem utama kita kemarin, kita tidak sampai ke lapisan bawah akar rumput termasuk PAC dan rating. Maka tadi DPP pesan PAC dan rating harus selesai dan digerakkan mulai 2026 nanti,” jelasnya.

    Sumarzen menegaskan, komitmen Hanura mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran dan Khofifah-Emil di Jatim.

    “Siapapun gubernurnya, partai kami mendukung dari partai mana saja. Hubungan baik kami lakukan terus, termasuk komunikasi-komunikasi intens,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi "Flexing", Fokus Layani Publik Bandung 12 September 2025

    Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi "Flexing", Fokus Layani Publik Bandung 12 September 2025

    Surat Edaran Bupati Bogor ke ASN: Jauhi “Flexing”, Fokus Layani Publik
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hidup sederhana dan menjauhi perilaku
    flexing
    atau pamer gaya hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari.
    Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/490-BKPSDM yang mengatur peran serta ASN dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor.
    Rudy menegaskan, ASN harus menjadi teladan dengan sikap bersahaja dan mengutamakan pelayanan publik yang ramah dan humanis.
    “Dengan keteladanan ASN, diharapkan tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).
    Surat edaran tersebut mencakup 10 pedoman sikap yang harus dijalankan oleh ASN dan keluarganya.
    Beberapa pedoman tersebut antara lain adalah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjaga persatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    ASN juga diharapkan untuk melaporkan potensi gangguan keamanan, menolak segala bentuk provokasi, serta ujaran kebencian yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
    Dalam konteks pelayanan publik, Rudy meminta agar ASN menunjukkan sikap ramah, sopan, santun, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    Selain itu, ASN diharapkan menunda perjalanan ke luar negeri sebagai bentuk empati sosial dan untuk menumbuhkan gaya hidup sederhana di tengah masyarakat.
    Rudy juga mengajak ASN untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan melalui doa, ibadah, serta kegiatan keagamaan yang dapat menumbuhkan kedamaian.
    “ASN harus menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat, dengan menjunjung integritas dan profesionalisme,” tambah mantan Ketua DPRD ini.
    Sebelumnya, terungkap bahwa
    take home pay
    pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mencapai puluhan juta rupiah per bulan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023 yang diteken Bupati Iwan Setiawan pada September 2023.
    Perbup tersebut merinci komponen penerimaan DPRD, termasuk uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, dan dana operasional pimpinan.
    Berdasarkan perhitungan Kompas.com pada Selasa (9/9/2025), Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima total Rp 94.555.000 per bulan.
    Rincian tersebut mencakup Rp 2,1 juta uang representasi, Rp 210.000 uang paket, Rp 3,045 juta tunjangan jabatan, Rp 44,5 juta tunjangan perumahan, Rp 17,4 juta tunjangan transportasi, Rp 14,7 juta tunjangan komunikasi intensif, dan Rp 12,6 juta dana operasional.
    Wakil Ketua DPRD memperoleh total Rp 86.604.000 per bulan, sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor menerima total Rp 74.616.250 per bulan.
    Selain komponen rutin bulanan, anggota dan pimpinan DPRD juga mendapatkan tunjangan reses tiga kali setahun, jaminan kesehatan, tunjangan beras, serta biaya perjalanan dinas yang dapat menambah penerimaan mereka setiap bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 47 anak putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah

    47 anak putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 47 anak yang putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah di sejumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah tersebut.

    Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Diding Wahyudin menyebutkan, jumlah awalnya 48, hanya satu di antaranya bukan lagi berusia anak.

    “Sudindik Jakbar, berdasarkan DPRD, Dukcapil, Dinsos, camat, lurah, RT-RW, Dasawisma telah menjaring data siswa ATS (anak tidak sekolah) dan telah memverifikasi, mendaftarkan kembali ke sekolah sesuai dengan koordinasi orang tua siswa,” ujar Diding di Jakarta, Jumat.

    Diding mengatakan, saat ini 47 anak itu sudah bersekolah secara bertahap di beberapa sekolah, antara lain di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 07 dan SKB 19.

    “Per hari ini sudah tiga kali yang dibantu masuk sekolah lagi. 12 September ini yang ketiga. Jadi 47 anak ini per 12 September 2025 sudah tiga kali kita laporan. Kalau nanti ada lagi yang lapor belum sekolah, segera laporkan ke kami,” katanya.

    Pihaknya menegaskan tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Pemprov DKI siap membantu dan terus melakukan penjaringan/mencari anak yang putus sekolah agar kembali sekolah secara gratis.

    “Kalau pun ke swasta kita bantu dengan KJP-nya, yang penting memenuhi persyaratan. Maka kita libatkan Dinsos dan sektor terkait lainnya, kita bantu juga prosedur pendaftaran KJP-nya,” katanya.

    Kalau memang berhak untuk mendapatkan KJP dan kalau orang kurang mampu akan dibantu. “Kita bimbing apa yang menjadi persyaratannya, kita arahkan, yang jelas intinya gratis,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) masih menelusuri anak-anak yang putus sekolah di wilayah tersebut.

    Hal itu menyusul temuan 48 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakbar, pada Kamis (14/8) lalu.

    “Masih kita coba telusuri lagi, pelajari motifnya anak-anak itu putus sekolah. Kemudian kita fasilitasi,” kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dia menyatakan, jangan sampai ada lagi anak sekolah yang benar-benar putus sekolah di Jakbar karena tidak difasilitasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Rencana Penawaran Umum Perdana (
    initial public offering
    /IPO) Perumda Air Minum (PAM) JAYA sempat memicu keresahan publik. Kekhawatiran itu wajar karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak yang khawatir, bila pengelolaan air jatuh ke investor yang berorientasi laba, hak rakyat bisa terabaikan.
    Namun, pengamat sekaligus Direktur Jakarta Institut, Agung Nugroho, menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan.
    Menurutnya, IPO bukan berarti pelepasan kendali atas sumber daya vital, melainkan peluang untuk memperkuat pelayanan air bersih di Jakarta.
    “IPO PAM Jaya seharusnya dibaca bukan sebagai liberalisasi air, melainkan sebagai strategi memperkuat kapasitas perusahaan agar setiap warga Jakarta mendapat haknya: akses air bersih yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).
    Agung menegaskan, hukum sudah jelas menempatkan air sebagai hak dasar rakyat.
    Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 yang menyebutkan air minum harus tersedia secara berkelanjutan, merata, dan terjangkau.
    “Regulasi daerah, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2022, mempertegas mandat itu dalam konteks Jakarta,” imbuh Agung.
    Selain itu, kata dia, posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang kendali menjadi faktor penting.
    Selama Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki hak veto, arah kebijakan tidak akan bergeser dari mandat pelayanan publik.
    Menurut Agung, IPO juga membuka pintu transparansi. Dengan status perusahaan terbuka, laporan keuangan dan kinerja harus diumumkan secara berkala.
    Hal itu memberi ruang bagi publik dan pemegang saham untuk menagih akuntabilitas, sesuatu yang sulit didapat dari perusahaan tertutup.
    “Tambahan modal dari IPO bisa mempercepat target layanan 100 persen. Tanpa suntikan dana segar, program perluasan jaringan akan tersendat, dan kelompok miskin tetap menjadi korban,” ucap Agung
    Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pagar pengaman. Antisipasi yang diperlukan antara lain membatasi kepemilikan asing, menetapkan aturan dividen dan tarif yang melindungi konsumen, serta memastikan klausul pelayanan publik masuk dalam anggaran dasar perusahaan.
    Selain itu, pengawasan DPRD dan lembaga independen juga harus berjalan ketat agar pelayanan tetap berpihak pada masyarakat.
    “Air adalah hak, bukan barang dagangan. Regulasi nasional hingga kebijakan daerah sudah cukup kuat untuk menjamin hal itu. Selama Pemprov DKI Jakarta mempertahankan kendali, publik tidak perlu khawatir,” kata Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.