Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sertifikat Tanah Warga Margorukun Diblokir PT KAI, DPRD Surabaya Siap Dampingi Gugatan

    Sertifikat Tanah Warga Margorukun Diblokir PT KAI, DPRD Surabaya Siap Dampingi Gugatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga Margorukun, Kecamatan Bubutan, Surabaya, menghadapi masalah serius terkait kepemilikan tanah. Sertifikat rumah mereka, baik Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM), diblokir oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

    Akibat blokir ini, warga tidak bisa melakukan proses balik nama, peningkatan status, maupun menggunakan sertifikat untuk kebutuhan administrasi. Kondisi tersebut memicu keresahan karena berdampak langsung pada hak warga.

    “Warga sudah punya sertifikat sah, tapi karena ada blokir mereka tidak bisa apa-apa. Padahal sertifikat itu sampai hari ini belum pernah dibatalkan oleh BPN. Pemerintah harus turun tangan mencari solusi,” tegas Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, saat reses di Margorukun Gang 3, Sabtu (13/9/2025).

    Imam menilai kondisi ini merugikan masyarakat, terutama ketika sertifikat tidak bisa digunakan sebagai jaminan ke bank atau dalam proses administrasi waris. Dia memastikan DPRD siap mendampingi warga untuk menempuh langkah hukum.

    “Kalau diperlukan gugatan ke pengadilan, kami siap mendampingi bahkan menyiapkan pengacara. Di sini juga ada Ketua LBH NU Surabaya yang siap bekerja sama untuk advokasi warga,” ujar mantan jurnalis ini.

    Keluhan serupa diungkapkan Nurul Hidayati, Ketua RW 10 Kelurahan Gundih. Dia menjelaskan sertifikat tanah warga sudah ada sejak 1970–1980-an dan sebelumnya tidak pernah menimbulkan masalah.

    “Dulu balik nama bisa, bahkan saya sendiri pernah balik nama di tahun 2002. Tapi sekarang, semua terblokir. Padahal warga sudah melengkapi syarat administrasi, termasuk urusan waris. Kami kesulitan, bahkan khawatir jika ada pewaris yang meninggal lagi, prosesnya makin rumit,” kata Nurul.

    Pun, dia menambahkan, informasi soal blokir dari PT KAI hanya disampaikan secara lisan tanpa bukti tertulis. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan PT KAI untuk memblokir sertifikat warga.

    “Kalau memang itu tanah milik PT KAI, kenapa dulu bisa disertifikatkan? Alangkah baiknya kalau dikembalikan ke warga sehingga bisa digunakan seperti semula,” tegasnya.

    Warga berharap Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kementerian terkait segera turun tangan. Mereka menuntut solusi agar sertifikat tanah dapat kembali difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari.

    Berdasarkan catatan DPRD Surabaya, sengketa lahan antara warga dan PT KAI bukan kali pertama terjadi di Surabaya. DPRD mendorong adanya forum mediasi lintas pihak agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan warga tetap terlindungi secara hukum.

    “Masalah ini bukan hanya soal tanah, tapi menyangkut hak hidup warga. Kami hanya ingin kepastian hukum,” pungkas Imam. [asg/ian]

  • DPRD Surabaya Kritik Program Kampung Pancasila, Minta Kajian dan Pilot Project

    DPRD Surabaya Kritik Program Kampung Pancasila, Minta Kajian dan Pilot Project

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritisi pelaksanaan program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah kota. Dia menilai program ini berjalan tanpa perencanaan matang dan minim kajian di lapangan.

    “Tapi seyogyanya, kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (13/9/2025).

    Menurut Cak Yebe, selama ini hampir semua program Wali Kota Surabaya tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program yang seharusnya strategis justru langsung dijalankan di seluruh wilayah kota tanpa persiapan yang memadai.

    “Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe juga mengkritisi mekanisme pelaksanaan program yang membagi tanggung jawab setiap kecamatan ke organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini, kata dia, menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran tiap OPD berbeda-beda.

    “Kalau OPD anggaran besar, mereka akan jor-joran untuk program ini. Tapi kalau OPD yang tidak punya anggaran besar bagaimana?” kata dia.

    Cak Yebe menilai, pelaksanaan Kampung Pancasila akan lebih efektif jika diawali dengan pembekalan intensif bagi lurah dan camat. Dengan begitu, pesan dan nilai yang ingin dibangun bisa diteruskan secara berjenjang hingga ke masyarakat tingkat bawah.

    “Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan ToT (Training of Trainer) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna,” jelasnya.

    Cak Yebe juga mendorong adanya proyek percontohan sebelum program digelar serentak. Dia menyebut pilot project di satu kelurahan per zona bisa menjadi acuan keberhasilan.

    “Lebih baik lagi kalau ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh,” tutur dia.

    Menurut dia, tujuan utama Kampung Pancasila harus berfokus pada penguatan kultur masyarakat, khususnya generasi muda Surabaya. Jika program ini gagal, Pemkot perlu memikirkan konsep baru yang lebih dekat dengan kearifan lokal.

    “Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” pungkas Yona.

    Program Kampung Pancasila merupakan inisiatif Pemkot Surabaya untuk memperkuat nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong di setiap kampung.

    Namun, hingga kini sejumlah pihak, termasuk DPRD, mempertanyakan efektivitas dan arah implementasinya. [asg/ian]

  • Dharma Jaya jaga kepercayaan publik di tengah isu manipulasi pajak

    Dharma Jaya jaga kepercayaan publik di tengah isu manipulasi pajak

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Dharma Jaya terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan melakukan transparansi dan keterbukaan informasi di tengah isu dugaan manipulasi pajak.

    “Dalam menjaga kepercayaan publik adalah dengan menerapkan transparansi, keterbukaan Informasi dan tata kelola perusahaan yang baik dengan mensinergikan monitoring secara berkala oleh organ pengawasan dan pengendalian seperti, Satuan Pengawas Internal (SPI), Komite Audit, Komite Manajemen Resiko, Eksternal Audit, BPKP dan Inspektorat sebagai Audit Proaktive dan Pencegahan (preventive audits),” kata Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris mengatakan di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu Deni mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan yang didukung oleh “political will’ dari seluruh pemangku kepentingan.

    “Memperbaiki tata kelola secara berkesinambungan ini justru adalah solusi untuk melepaskan diri dari beban politik agar BUMD lebih profesional secara kinerja, sehat secara finansial dan mampu menjalankan mandat sosialnya,” paparnya.

    Dia menegaskan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK April 2024 jangan dilihat sebagai hal yang meresahkan, melainkan sebuah kontrol dari Lembaga Negara.

    “Yang harus dilakukan dalam temuan BPK adalah menindaklanjuti LHP BPK tersebut,” katanya.

    Deni menambahkan perusahaannya secara konsisten juga memberikan informasi terbuka melalui laporan tahunan dan laporan audit di situs resmi.

    Sebelumnya, isu manipulasi pajak ini juga sempat menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI).

    Saat demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada 4 September 2205, Perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan menyampaikan keresahannya terhadap kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai 2026, 100 Mahasiswa Jakarta Bisa Kuliah di Luar Negeri Lewat KJMU Megapolitan 13 September 2025

    Mulai 2026, 100 Mahasiswa Jakarta Bisa Kuliah di Luar Negeri Lewat KJMU Megapolitan 13 September 2025

    Mulai 2026, 100 Mahasiswa Jakarta Bisa Kuliah di Luar Negeri Lewat KJMU
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengirim 100 mahasiswa terpilih untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
    Program ini merupakan pengembangan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan skema mirip Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
    “Jadi saya akan mempersiapkan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai. Kalau bisa 100 saja mahasiswa yang kami berikan LPDP untuk dengan pola Jakarta ya, yang bisa sekolah ke luar negeri,” kata Pramono di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2025).
    Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, program beasiswa ini diharapkan menjadi modal besar bagi generasi muda Jakarta. Terutama, ia ingin kesempatan tersebut dinikmati oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu.
    “Karena itu saya ingin diberikan bagi yang tidak beruntung,” tegasnya.
    Menurut Pramono, selain memotong garis ketidakberuntungan, program ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperluas wawasan mahasiswa penerima beasiswa.
    “Kemudian juga membuka wawasan bagi anak-anak itu dalam keluarganya. Jadi saya akan lakukan itu,” jelasnya.
    Pramono juga menyampaikan rencana memperluas cakupan KJMU agar mahasiswa terpilih bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 dan S3.
    “Saya berpikir kalau disetujui, maka mungkin sudah waktunya kita memikirkan apakah 100 atau 200 mahasiswa pilihan Jakarta yang kita beri LPDP tapi bersumber dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/8/2025).
    Namun, rencana ini tetap memerlukan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
    “Mohon persetujuan juga nanti dari teman-teman DPRD DKI Jakarta, kalau dulu hanya untuk S1, kami akan kembangkan untuk S1, S2, S3,” ucapnya.
    Apabila skema beasiswa luar negeri ini berjalan, Pramono menegaskan mahasiswa penerima nantinya wajib kembali ke Jakarta.
    Hal ini agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ibu kota.
     

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi Nasional 13 September 2025

    Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi Nasional 13 September 2025

    Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara Jokowi Presiden atau Bara JP meski sedang sakit di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2025).
    Kaesang hadir hanya ditemani ajudannya dan duduk bersama jajaran pengurus relawan yang mengusung ayahnya, Joko Widodo, dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
    Meski hadir di tengah-tengah relawan ayahnya, Kaesang sama sekali tidak memberikan satu pun pernyataan di atas panggung.
    Ia hanya menyimak Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, dan tamu undangan lain berbicara di atas mimbar.
    Begitu pun saat ditemui setelah acara selesai, Kaesang menolak memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan.
    Ia enggan berkomentar terkait kegiatan relawan ayahnya maupun isu politik terkini, termasuk kritik terhadap tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah daerah yang dinilai fantastis dan tidak sesuai dengan kesulitan masyarakat.
    “Lagi sakit saya,” ujar Kaesang, sembari berlalu di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng.
    Sementara itu, Frans mengatakan, Bara JP akan mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Sikap politik ini, kata dia, merupakan perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ayah Gibran sekaligus Pembina Utama Bara JP.
    “Kita mendukung program pemerintah, asta citanya dan 17 program prioritas. Semangat ini bukan maunya kami saja, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo,” ujar Frans.
    Frans terpilih menjadi Ketua Umum Bara JP berdasarkan Kongres Luar Biasa.
    Sementara itu, Ketua Harian dijabat M Adli Abdullah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Boy Budi Rahmat Jaya, dan Bendahara Umum Affandy Agusman Aris.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat Banggar Panas, DPRD Kota Probolinggo Kritik Tajam Anggaran Seremonial dan Pungutan ASN

    Rapat Banggar Panas, DPRD Kota Probolinggo Kritik Tajam Anggaran Seremonial dan Pungutan ASN

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo berlangsung panas dengan kritik tajam terhadap rancangan anggaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sejumlah anggota dewan menilai banyak pos belanja tidak menyentuh kebutuhan rakyat dan terlalu fokus pada anggaran seremonial.

    Isu pertama yang memicu sorotan adalah pungutan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Juru bicara Banggar, Mukhlas Kurniawan, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena tidak semua ASN memenuhi syarat nisab. “Banyak ASN sudah mencabut pernyataan karena merasa keberatan. Ini jelas perlu ditinjau ulang,” tegas Mukhlas dalam forum rapat.

    Selain itu, Banggar menyoroti belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mukhlas menekankan bahwa setiap rupiah anggaran wajib melalui persetujuan DPRD. “Setiap rupiah anggaran wajib melalui persetujuan DPRD, tidak boleh asal dicairkan,” tambahnya.

    Sejumlah pos anggaran dinilai tidak relevan dengan kebutuhan prioritas. Dana sewa kendaraan senilai Rp2 miliar dan hibah instansi vertikal Rp350 juta dipersoalkan karena dianggap tidak mendesak. Banggar meminta pergeseran anggaran ke program yang lebih menyentuh masyarakat, seperti bantuan untuk pondok pesantren dan rumah ibadah.

    Sorotan tajam juga tertuju pada pengadaan kendaraan roda tiga (Tossa) untuk RW senilai Rp6,7 miliar. “Jumlahnya fantastis, harus jelas manfaatnya agar tidak jadi proyek asal-asalan,” kata Mukhlas keras.

    Banggar semakin keras mengkritik penurunan belanja modal dalam PPAS 2026 yang anjlok 31,5 persen dibandingkan realisasi 2024. Penurunan sekitar Rp34 miliar ini dinilai mengancam program prioritas Wali Kota.

    Persoalan bansos turut dibahas. Dari 37.717 KK miskin kategori Desil 1–5, masih ada 19.347 KK yang belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Ini fakta pahit yang harus segera dijawab Pemkot. Rakyat kecil butuh perhatian, bukan proyek mercusuar,” desak Mukhlas.

    Banggar juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pajak dan sinkronisasi program lintas pemerintahan untuk meningkatkan transparansi. Bahkan detail kecil seperti anggaran Rp70 juta untuk apeksi, Rp300 juta renovasi kampung seni, hingga Rp3,4 miliar tambahan honor narasumber DPRD dan konsumsi turut diungkap.

    “Kesimpulannya jelas: stop belanja seremonial dan anggaran mubazir. APBD 2026 harus kembali pada kebutuhan nyata rakyat,” pungkas Mukhlas. [ada/beq]

  • Pramono Gagas Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta: Mudah-mudahan Tahun Depan Sudah Mulai – Page 3

    Pramono Gagas Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta: Mudah-mudahan Tahun Depan Sudah Mulai – Page 3

    Sebelumnya, Pramono sempat mengatakan bahwa dirinya ingin mahasiswa terpilih di Jakarta bisa meraih LPDP agar berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

    Pramono berharap, pihak DPRD DKI Jakarta dapat menyetujui rencananya untuk memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S2 dan S3. Sehingga nantinya, dana LPDP tersebut akan bersumber dari KJMU.

    Wajib Kembali ke Jakarta

    Apabila nantinya rencana tersebut disetujui, Pramono mengatakan para mahasiswa yang terpilih meraih LPDP wajib kembali ke Jakarta.

    Mereka diharapkan dapat bekerja untuk Jakarta dan memberikan kontribusi untuk pembangunan Jakarta di masa depan.

     

  • Pram harap mahasiswa bisa kuliah di luar negeri dengan LPDP pada 2026

    Pram harap mahasiswa bisa kuliah di luar negeri dengan LPDP pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengharapkan mahasiswa Jakarta yang terpilih meraih beasiswa dengan melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bisa terwujud pada 2026.

    “Jadi saya akan mempersiapkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai. Kalau bisa 100 saja mahasiswa yang kita berikan LPDP,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Pramono meyakini, program ini bisa menjadi modal yang baik bagi anak-anak Jakarta khususnya bagi yang kurang beruntung untuk memiliki kesempatan berkuliah di luar negeri.

    Nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memfokuskan program tersebut untuk anak-anak yang kurang beruntung dan merupakan warga Jakarta.

    “Saya ingin diberikan bagi yang tidak beruntung. Maka (program) ini juga akan selain memotong garis ketidakberuntungan, mempersiapkan SDM yang lebih baik. Kemudian juga membuka wawasan bagi anak-anak,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono sempat mengatakan bahwa dirinya ingin mahasiswa terpilih di Jakarta bisa meraih LPDP agar berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

    Pramono berharap, pihak DPRD DKI Jakarta dapat menyetujui rencananya untuk memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S2 dan S3. Sehingga nantinya, dana LPDP tersebut akan bersumber dari KJMU.

    Apabila nantinya rencana tersebut disetujui, Pramono mengatakan para mahasiswa yang terpilih meraih LPDP wajib kembali ke Jakarta.

    Mereka diharapkan dapat bekerja untuk Jakarta dan memberikan kontribusi untuk pembangunan Jakarta di masa depan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca Gedung Terbakar, Rapat Paripurna DPRD Jepara Dipindah di Kantor Setda

    Pasca Gedung Terbakar, Rapat Paripurna DPRD Jepara Dipindah di Kantor Setda

    Liputan6.com, Jakarta – DPRD Kabupaten Jepara menggelar rapat paripurna perdana usai gedung dibakar dan dijarah massa pada akhir Agustus lalu. Rapat kali ini digelar sementara di Gedung Shima, kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Jepara, Jumat (12/9/2025).

     

    Sidang beragenda penyampaian Rancangan APBD 2026 tersebut, terpaksa dilakukan di luar kantor DPRD Jepara lantaran belum bisa digunakan karena kondisinya rusak parah.

    Meski digelar di gedung Setda Jepara, namun rangkaian rapat paripurna DPRD Jepara kali ini tetap berjalan khidmat meski tidak di Tamansari.

    “Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tugas konstitusional. Semoga musibah ini memberi hikmah agar visi misi Jepara Mulus (red. Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius) bisa sukses,” ujar Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna.

    Agus menegaskan tugas-tugas konstitusional, termasuk tahapan pembahasan anggaran, tidak boleh terhambat. Selanjutnya, untuk rapat komisi, DPRD akan memanfaatkan fasilitas Gedung OPD Bersama di kompleks Pendopo Kartini Jepara.

    “Bulan ini kita belum bisa melaksanakan rapat di Tamansari. Kita sudah inventarisasi ruang-ruang untuk rapat komisi dalam pembahasan APBD 2026, di Gedung OPD Bersama,” ucap Agus saat ditemui usai rapat paripurna.

    Agus menyebut bahwa rapat paripurna kali ini tetap berjalan produktif dengan sejumlah capaian positif. Karena itu, tahun anggaran 2026 harus dijalani dengan optimisme melalui optimalisasi pendapatan, realisasi belanja, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

     

  • Menteri Pigai Usul Halaman Gedung DPR Jadi Pusat Demokrasi – Page 3

    Menteri Pigai Usul Halaman Gedung DPR Jadi Pusat Demokrasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan perkantoran yang memiliki halaman luas salah satunya gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, memiliki pusat demokrasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu pengguna jalan raya.

    “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” kata Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9) seperti dilansir Antara.

    Ia kemudian berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.

    Menurut dia, pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.

    Ia pun siap apabila usulan itu diterima oleh kementerian/lembaga, maka akan dibuatkan peraturan tingkat menteri.

    “Kalau kementerian buat peraturan menteri, saya mau saja. Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ucapnya.