Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Soal Program MBG, Herwin: DPR Bukan Lagi Pengawas, Tapi Pemain

    Soal Program MBG, Herwin: DPR Bukan Lagi Pengawas, Tapi Pemain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyoroti sikap DPR yang dinilai adem ayem terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dikatakan Herwin, seharusnya DPR berperan sebagai pengawas, namun justru terkesan abai.

    “DPR mestinya jadi pengawas program pemerintah. Tapi kok soal MBG, mereka adem ayem tanpa koreksi?” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Ia menyebut ada alasan di balik sikap diam tersebut. Disebutkan, sejumlah anggota dewan ternyata ikut memiliki dapur MBG.

    “Jadi wajar kalau kritiknya hilang. Ini sih bukan cuma sekadar wasit turun jadi pemain, malah sekaligus jualan minuman di pinggir lapangan,” tukasnya.

    Herwin menegaskan, MBG kini tak lagi sekadar program makan siang gratis bagi rakyat.

    Herwin bilang, program ini sudah menjelma menjadi ajang pesta pora politik.

    “Pada akhirnya memang bener-bener sesuai dugaan banyak pihak, MBG bukan cuma sekadar program makan siang gratis. MBG berubah jadi arena baru bagi para politisi untuk pesta pora,” kuncinya.

    Sebelumnya, Program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) ditopang dapur yang tersebar di berbagai daerah. Namun pelaksanaannya menuai kritik.

    Bagaimana tidak, dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indonesia itu beberapa di antaranya dimiliki anggota dewan.

    Salah satunya di Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah Anggota DPRD disebut menjadi pemilik dapur MBG.

    Informasi yang beredar, sebagaimana dikutip dari Kuninganmass.com, jumlahnya mencapai 20.

    Politisi Gerindra, H Eman Suherman membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG. Namun ia tak memastikan berapa jumlahnya.

  • Bursa Calon Ketua PDIP Jombang Semakin Ketat, Ini Nama-nama yang Muncul

    Bursa Calon Ketua PDIP Jombang Semakin Ketat, Ini Nama-nama yang Muncul

    Jombang (beritajatim.com) – Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang semakin memasuki tahap penting. Sejumlah nama kader unggulan mulai muncul dalam mekanisme penjaringan calon ketua.

    Hingga saat ini, sudah ada enam calon yang memperebutkan posisi tersebut, di antaranya adalah mantan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, serta istri dari Sumrambah, Wiwin Sumrambah, yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Timur.

    Berdasarkan data yang didapatkan dari mekanisme internal partai, beberapa nama calon telah memperoleh dukungan signifikan dalam proses penjaringan. Sumrambah memperoleh dukungan terbanyak dengan 21 suara, disusul oleh Wiwin Sumrambah dengan 20 suara, serta Donny Anggun yang memperoleh 18 suara. Selain itu, terdapat juga nama-nama lain seperti Totok, Samsul Huda, dan Adi yang masing-masing mendapatkan dukungan satu suara.

    Sekretaris DPC PDIP Jombang, Donny Anggun, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan calon ketua DPC kali ini dilakukan dengan cara masing-masing PAC mengusulkan tiga nama. Kemudian, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan memilih dua nama dari hasil usulan tersebut. Sementara itu, DPC tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon secara langsung.

    “Menurut aturan partai, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) akan mengundang semua nama calon untuk menjalani serangkaian tes, termasuk psikotes. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon ketua memiliki kapasitas dan integritas yang memadai,” jelas Donny Anggun, Sabtu (13/9/2025).

    Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa dalam pemilihan ini, yang berhak menentukan siapa yang memimpin PDIP Jombang adalah DPP. Tentu saja, dari enam nama yang muncul tersebut akan diseleksi ketat. [suf]

  • DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

    DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dalam meningkatkan kompetensi dan pelatihan bagi masyarakat. Dia berharap langkah tersebut terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

    “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk terus bekerja meningkatkan kompetensi dan pelatihan kepada setiap masyarakat yang ada di Jawa Timur. Meskipun kami juga berharap komitmen ini selalu disertai dengan konsistensi,” kata Cahyo, Sabtu (14/9/2025).

    Cahyo menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan pelatihan, baik dari sisi kurikulum maupun pengembangan kreativitas. Menurutnya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah harus menjadi pusat inovasi untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Baik konsistensi pelatihannya maupun konsistensi pengembangan kreativitas dari UPT-UPT BLK yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena kita tahu Provinsi Jatim adalah provinsi yang besar, maka kita juga harus terus mengeksplor potensi-potensi kemajuan teknologi yang ada,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menambahkan, pelatihan tidak hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia menilai hal ini penting agar semua golongan mendapat akses yang sama dalam meningkatkan kapasitas diri.

    “Selain memberikan pelayanan berkualitas, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah tugas kita untuk memberikan keadilan dan kesamarataan untuk semua golongan masyarakat,” ujar alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menyebut pentingnya pelatihan berbasis teknologi digital, termasuk bidang yang saat ini sedang berkembang pesat seperti blockchain. Menurutnya, industri blockchain memiliki potensi besar yang belum banyak digarap di sektor pelatihan tenaga kerja.

    “Khususnya pelatihan gratis digital ini memang penting, seperti digital marketing yang selama ini sudah berjalan. Tapi yang mungkin saat ini sangat dibutuhkan dan tidak bisa diabaikan itu adalah blockchain,” tegas Cahyo.

    Cahyo menjelaskan, blockchain memiliki dampak besar di sektor sumber daya manusia dan keuangan. Oleh karena itu, Cahyo mendorong agar Disnaker menghadirkan program pelatihan inovatif yang relevan dengan perkembangan industri global.

    “Industri blockchain ini sangat dibutuhkan, dan kebutuhannya sangat besar setahu saya. Maka ini bisa menjadi inovasi pelatihan baru di UPT-UPT kita yang fokus pada perkembangan pelatihan kreatif digital,” kata dia.

    Cahyo menegaskan bahwa tujuan akhir dari pelatihan ini adalah mencetak tenaga kerja yang kreatif, kompetitif, dan kredibel. Dia mengingatkan agar setiap program pelatihan selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sekali lagi kami berterima kasih atas komitmen dan konsistensi Disnaker untuk memberikan pelatihan yang baik, kreatif, dan inovatif sesuai harapan Gubernur dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Ini harus menjadi tujuan kita bersama,” pungkas Cahyo.[asg/kun]

  • Antisipasi Banjir, DPRD DKI Minta Perbaikan Parapet di Kedoya Utara Sesuai Standar Megapolitan 13 September 2025

    Antisipasi Banjir, DPRD DKI Minta Perbaikan Parapet di Kedoya Utara Sesuai Standar Megapolitan 13 September 2025

    Antisipasi Banjir, DPRD DKI Minta Perbaikan Parapet di Kedoya Utara Sesuai Standar
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menegaskan bahwa perbaikan dinding parapet di RT 06 dan RT 012, RW 07, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, harus dilakukan sesuai standar.
    Menurut Kenneth, dinding parapet tidak sekadar bangunan fisik, melainkan berfungsi sebagai benteng yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.
    “Karena itu kualitas pengerjaannya harus benar-benar diperhatikan,” kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).
    Kenneth menekankan, pengawasan proyek pembangunan merupakan tanggung jawab setiap anggota DPRD untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta memenuhi standar kualitas.
    “Kegiatan ini kami lakukan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga komitmen dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
    Dinding parapet di kawasan Kedoya Utara berfungsi vital untuk menjaga lingkungan, terutama mencegah potensi banjir yang kerap mengancam wilayah Jakarta Barat.
    Infrastruktur ini juga berperan sebagai penahan agar air tidak meluber ke permukiman warga.
    Kenneth menilai, dengan adanya perbaikan tersebut, kualitas lingkungan di Perumahan Taman Cosmos, RW 07, Kedoya Utara, diharapkan semakin meningkat.
    Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan.
    “Warga tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut mengawasi agar pengerjaan bisa berjalan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran,” ujarnya.
    Menurutnya, pengawasan bersama antara masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan DPRD akan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga.
    Kenneth optimistis warga akan merasakan manfaat dari perbaikan parapet berupa peningkatan keamanan, kenyamanan, serta lingkungan yang lebih tertata.
    Setelah rampung, parapet diharapkan mampu melindungi masyarakat dari ancaman banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak huni.
    “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat,” kata Kenneth.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diizinkan Kemenkeu, Pemkab Blora Gunakan Utang Rp 215 Miliar untuk Perbaiki Jalan Regional 13 September 2025

    Diizinkan Kemenkeu, Pemkab Blora Gunakan Utang Rp 215 Miliar untuk Perbaiki Jalan Regional 13 September 2025

    Diizinkan Kemenkeu, Pemkab Blora Gunakan Utang Rp 215 Miliar untuk Perbaiki Jalan
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Blora segera memulai perbaikan 41 ruas jalan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pinjaman daerah sebesar Rp 215 Miliar dari Bank Jateng.
    Bupati Blora, Arief Rohman, mengonfirmasi bahwa izin dari Kemenkeu telah diterima.
    “Izin Kemenkeu yang untuk pinjaman sudah oke. Terus yang inpres jalan daerah dari Menteri PU ini insyaallah sudah oke,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Pendopo Rumah Dinasnya, Sabtu (13/9/2025).
    Dengan keluarnya izin tersebut, Pemkab Blora dapat segera memanfaatkan dana pinjaman untuk memperbaiki jalan rusak.
    “Izinnya sudah keluar
    clear
    semua enggak ada masalah,” tambahnya.
    Sebelumnya, Pemkab Blora telah menandatangani kesepakatan pinjaman daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) pada Mei 2025.
    Pinjaman tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk 41 ruas jalan. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat penyelesaian permasalahan infrastruktur di daerah.
    Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan di Kantor Bank Jateng pusat, dihadiri oleh Bupati Blora, Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta wakilnya, Sekretaris Daerah, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
    Namun, proses ini sempat terhambat karena beberapa berkas yang belum dilengkapi, sehingga pinjaman daerah tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
    Kini, dengan izin yang telah diperoleh, Pemkab Blora siap melanjutkan langkah selanjutnya dalam perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal Regional 13 September 2025

    PT Timah 2 Tahun Tak Capai Target, Satgas Diturunkan Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – PT Timah Tbk, perusahaan tambang pelat merah, gagal mencapai target produksi selama dua tahun berturut-turut.
    Dalam upaya mengatasi masalah ini, perusahaan yang memiliki kode saham TINS tersebut kini didampingi Satuan Tugas (Satgas) tata kelola pertimahan untuk memerangi praktik tambang ilegal yang menyebabkan kebocoran.
    “Dua tahun tidak capai target produksi karena banyak terjadi kebocoran (ilegal mining),” ungkap Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widyantoro, saat rapat di kantor DPRD Bangka Belitung, Sabtu (13/9/2025).
    Restu menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akar permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah jumlah kolektor yang terlalu banyak, yang cenderung menjadi penadah pasir timah yang dicuri dari wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    “Kami lihat yang diuntungkan dari operasional timah itu, bukan rakyat, tapi kelompok kolektor. Peran kolektor akan diperkecil,” tegasnya.
    Dia menambahkan, Satgas akan berfokus untuk menindak kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik.
    Tim Satgas internal PT Timah telah menjalani serangkaian pelatihan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memerangi praktik ilegal ini.
    “Berani melawan kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik, karena kita harus bekerja secara legal. Kalau yang ilegal itu mencuri dan menadah dari IUP Timah,” jelas Restu.
    Restu juga menekankan, bagi mitra yang beroperasi secara legal, PT Timah akan memberikan apresiasi dan dukungan maksimal.
    “Kemarin sudah dikumpulkan ada ratusan orang yang mau bekerja secara legal. Mendaftar hingga dapat Surat Perintah Kerja dan wajib hasilnya masuk ke PT Timah. Hasil ini sebagai kekayaan negara untuk membayar pajak, royalti, dan jaminan reklamasi,” tambahnya.
    Saat ini, PT Timah menghadapi target produksi sebesar 22.000 ton timah batangan.
    Dengan dukungan dari Satgas, Restu berharap produksi dapat meningkat menjadi 30.000 ton pada tahun 2026 dan mencapai 80.000 ton pada tahun berikutnya.
    Jika target produksi tidak tercapai, maka negara akan kehilangan pendapatan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Mumpung ada Satgas yang sedang bekerja, ini dimaksimalkan agar produksi bisa berjalan,” ujar Restu.
    Selain berupaya mencegah kebocoran di wilayah IUP, direksi PT Timah juga akan memanfaatkan potensi mineral ikutan sisa hasil peleburan (SHP).
    SHP tersebut akan diolah menjadi zirkon, yang salah satu manfaatnya adalah untuk industri kesehatan, seperti tambal gigi.
    Saat ini, SHP yang menumpuk mencapai ratusan ribu ton masih berupa tailing atau tin slag.
    “Saya sudah sampaikan potensi tailing ini, banyak investor yang berminat,” beber Restu.
    Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menilai bahwa produksi 30.000 ton timah batangan akan berdampak positif terhadap royalti daerah.
    “Penerimaan bisa mencapai Rp 300 miliar,” ujarnya.
    Eddy juga berharap kehadiran Satgas dapat menertibkan praktik tambang ilegal dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
    “Kami sarankan ada pembinaan, ada salah dibina jangan langsung dibinasakan karena rakyat penghasilannya di sana,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Pemkot Makassar ajukan Rp375 miliar pembangunan kantor DPRD 

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan ulang Kantor DPRD Makassar usai dibakar massa pascademo berujung kerusuhan pada Jumat malam (29/8) di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Estimasinya sekitar Rp 375 miliar. Dokumen sudah dikirim dan diterima kementerian PU,” ujar Kepala Dinas Prasarana Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsi Zubir, Sabtu.

    Ia menjelaskan, seluruh dokumen teknis yang diminta Pemerintah Pusat sudah dirampungkan seperti gambaran pembangunan (as built drawing) spesifikasi teknis dan Engineering Design atau DED untuk bangunan eksisting, dan telah diterima Kementerian PU.

    Saat ditanyakan dengan estimasi anggaran yang diajukan tersebut apakah nantinya membangun gedung baru dengan merobohkan bangunan lama pascaterbakar, atau hanya memperbaiki bangunan tersebut, kata dia, belum ada keputusan final.

    “Kami masih menunggu tim dari pusat untuk mensurvei kelayakan termasuk kondisi struktur bangunan, mana layak dipertahankan dan mana yang dirobohkan,” katanya.

    Sejauh ini kondisi bangunan Kantor DPRD Makassar terlihat masih dalam proses pembersihan serta asesmen dari pihak terkait. Selain itu terpasang spanduk dari BPBD Makassar larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan karena struktur bangunan rapuh usai terbakar.

    DPRD sewa kantor Perumas Rp604,4 juta.

    Sementara itu, Sekrertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba menyatakan dari beberapa tempat yang dikunjungi dan disurvei akhirnya dipilih Kantor Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Letjen Hertasning untuk dijadikan kantor sementara 50 anggota DPRD beserta pegawai.

    Semula harga sewa bangunan tersebut dikabarkan Rp450 juta, namun setelah dinegosiasikan dengan manajemen Perumnas, biaya sewa naik dari Rp450 juta menjadi Rp604,4 juta termasuk di dalamnya biaya asuransi.

    “Melalui penandatanganan perjanjian kesepakatan ini, kami berharap Perumnas tidak lagi membuka negosiasi dengan pihak lain. Ini memberi kepastian DPRD Makassar segera berkantor di Hertasning,” tutur Rahmat.

    Mengenai dengan anggaran sewanya, kata dia, telah dialokasikan masuk dalam APBD Perubahan 2025 agar pembayaran aman serta tidak menemi kendala sebab dananya sudah tersedia.

    Manajemen Perumnas Fransiska Limbong menyampaikan permohonan maaf atas dinamika negosiasi yang prosesnya berjalan agak lama. Kendati demikian, keputusan final dicapai setelah Direksi Perumnas Pusat menginstruksikan agar DPRD diprioritaskan menggunakan kantor tersebut.

    Sedangkan untuk nilai sewa disepakati, lanjut Franisiska menjelaskan, mencakup PPn, Asuransi, dan biaya notaris total sebesar Rp604,4 juta. Penggunaan selama 12 bulan terhitung 1 Oktober 2025-30 September 2026.

    “Ini komitmen Perumnas mendukung keberlanjutan aktivitas DPRD Makassar untuk kembali berkantor. Nilai sewa sudah final dan tidak akan berubah di kemudian hari,” katanya menambahkan.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbaikan dinding parapet di Kedoya harus sesuai standar

    Perbaikan dinding parapet di Kedoya harus sesuai standar

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan bahwa perbaikan dinding parapet yang berada di wilayah RT 06 dan RT 012 Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat, harus sesuai standar.

    “Dinding parapet bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan benteng yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu kualitas pengerjaannya harus benar-benar diperhatikan,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu, setelah meninjau lokasi pekerjaan tersebut.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan, pengawasan terhadap proyek pembangunan menjadi tanggung jawab setiap Anggota DPRD dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta memenuhi standar kualitas.

    “Kegiatan ini kami lakukan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga komitmen dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan,” ujarnya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu juga menyampaikan apresiasi kepada Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat yang telah merespon cepat serta segera menindaklanjuti pengerjaan perbaikan tersebut.

    Menurut dia, kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pembangunan di Jakarta.

    Dinding parapet di kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga lingkungan, terutama untuk mencegah potensi banjir yang kerap menjadi ancaman di wilayah Jakarta Barat.

    Keberadaan infrastruktur ini juga berperan sebagai penahan dan pelindung agar air tidak meluber ke permukiman warga.

    Kent menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan.

    Kent mendatangkan, pengawasan bersama masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta DPRD akan memastikan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar.

    “Warga tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut mengawasi agar pengerjaan bisa berjalan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran,” ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

    Dengan adanya perbaikan tersebut, Kent berharap kualitas lingkungan di Perumahan Taman Cosmos, RW 07, Kelurahan Kedoya Utara, semakin meningkat.

    Ia optimistis warga akan lebih merasakan manfaat berupa keamanan, kenyamanan dan lingkungan yang lebih tertata.

    Diharapkan setelah rampung, parapet ini bisa melindungi warga dari ancaman banjir dan membuat lingkungan terasa lebih nyaman.

    “Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Tangkap 4 Penjarah ATM saat Kerusuhan di DPRD Makassar, Uang Rp60 Juta Sudah Ludes Dipakai

    Polisi Tangkap 4 Penjarah ATM saat Kerusuhan di DPRD Makassar, Uang Rp60 Juta Sudah Ludes Dipakai

    Liputan6.com, Jakarta – Unit Jatanras Polrestabes Makassar berhasil menangkap empat pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar yang berada di area Kantor DPRD Makassar saat kerusuhan pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Mereka adalah MRS (19), AN alias K (23), MN (19), dan MH (26).

    “Iya, betul, mereka sudah kami amankan di beberapa lokasi berbeda,” kata Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Iptu Nasrullah, Sabtu (13/9/2025).

    Nasrullah menjelaskan, pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah polisi mengidentifikasi salah satu pelaku penjarahan mesin ATM, yakni MRS. Dari pengakuan MRS, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga menangkap tiga pelaku lainnya.

    “MRS kita tangkap di Kecamatan Mariso dini hari tadi sekitar pukul 01.30 Wita. Setelah itu kita lakukan pengembangan dan menangkap tiga pelaku lainnya,” bebernya.

  • Pembangunan 19.800 hunian perlu dibarengi penyelesaian masalah dasar

    Pembangunan 19.800 hunian perlu dibarengi penyelesaian masalah dasar

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengemukakan, rencana Gubernur Pramono Anung yang akan membangun 19.800 unit hunian untuk memenuhi tempat tinggal perlu diapresiasi, namun harus dibarengi penyelesaian masalah mendasar terkait isu perumahan.

    “Masih ada beberapa perbaikan mendasar yang perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik ke depannya,” kata Bun Joi di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengapresiasi langkah Gubernur DKI yang akan membangun 19.800 unit hunian. Tetapi Pemprov DKI Jakarta perlu memperbaiki beberapa permasalahan mendasar terkait isu perumahan untuk memastikan programnya dapat berjalan secara optimal.

    Menurut dia, salah satu permasalahan adalah kendala yang dialami oleh warga ketika mengakses aplikasi Sistem informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

    Sirukim memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian di ibu kota. Tetapi aplikasi tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan hunian kepada warga.

    Sebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru dari situ.

    “Katanya, ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ke lapangan ternyata sudah terisi,” ujarnya.

    Hal sesederhana itu saja masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Warga perlu menerima informasi yang benar sehingga dapat memilih huniannya dengan baik di berbagai tempat yang akan dibangun nantinya.

    Menyangkut permasalahan yang lebih besar lagi, Bun juga mengungkit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jakarta berpotensi kehilangan Rp103 miliar dari tunggakan-tunggakan sewa, listrik, air dan piutang lainnya penghuni rumah susun (rusun) di beberapa tempat.

    Belum lagi adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh para penghuni rusun. Hal itu menyangkut berbagai jenis tagihan, termasuk tagihan sewa yang belum dilunasi.

    “Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian. Salah satunya melalui rumah susun yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.