Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Muhaimin pacu semangat dan komitmen pimpinan DPRD PKB se-Indonesia

    Muhaimin pacu semangat dan komitmen pimpinan DPRD PKB se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memacu semangat dan anggota DPRD Fraksi PKB se-Indonesia, utamanya pimpinan, dalam rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, Minggu.

    Cak Imin, begitu ia akrab disapa, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja, kepekaan, serta optimalisasi peran legislatif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Anggota Fraksi PKB di seluruh DPRD diingatkan untuk tidak mengkhianati amanah rakyat.

    “PKB lahir dari rahim rakyat maka setiap perjuangan politik kita harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai ada kader PKB, khususnya yang duduk sebagai pimpinan DPRD, mengabaikan amanah besar ini,” pesan dia, sebagaimana keterangan tertulis.

    Selain itu, Cak Imin juga berpesan agar seluruh anggota Fraksi PKB untuk berbenah, beradaptasi, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dia mengingatkan bahwa dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus bergerak.

    “Ini menuntut anggota legislatif PKB untuk selalu menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat,” ucapnya.

    Ditekankan pula agar setiap anggota DPRD Fraksi PKB tidak pernah berhenti meningkatkan mutu kapasitas dan tidak boleh berhenti belajar.

    Menurut dia, hal itu penting agar wakil rakyat dari partainya memiliki kualitas mumpuni, memahami persoalan rakyat secara utuh, sekaligus mampu menghadirkan kebijakan yang efektif.

    Cak Imin turut mendorong seluruh anggota Fraksi PKB untuk terus mencari jalan alternatif dan solusi di tengah berbagai tantangan dewasa ini. DPP PKB, katanya, akan terus berusaha mencari jalan terbaik.

    “Semua DPRD juga mencari jalan, baik legislatif maupun eksekutif. Kita yakin Indonesia tidak gelap karena masih yakin ada kita di dalamnya,” tuturnya.

    “Jalan-jalan baik itu apa? Pertama, keteladanan. Kedua, menunjukkan empati, itu mutlak. Ketiga, menunjukkan kesahajaan dan komitmen kepedulian kita. Dan keempat, sekali lagi, keteladanan,” sambung Cak Imin.

    Rakor yang digelar di Kantor DPP PKB, Jakarta, itu dihadiri jajaran Wakil Ketua Umum DPP PKB, yakni Cucun Syamsurijal, Jazilul Fawaid, Ida Fauziyah, dan Hanif Dhakiri.

    Hadir pula Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif DPP PKB Halim Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, serta Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mbak Wali Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

    Mbak Wali Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk melihat kondisi Kantor DPRD Kota Kediri yang terbakar pada 30 Agustus lalu, Minggu (14/09/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi bangunan pasca kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan. Menteri PU bersama Wali Kota Kediri dan Pimpinan DPRD berkeliling melihat beberapa bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan. Sebab ada permintaan dari Ketua DPRD yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain. Apabila ingin dipindahkan maka harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena dari Kementerian PU hanya untuk melakukan rehabilitasi.

    “Mirip-mirip di Kabupaten Kediri tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Setelah ini kami akan teruskan permintaan ini ke Kementerian Keuangan jadi sementara waktu kita tidak teruskan upaya rehab di sini. Nanti sampai diperoleh persetujuan untuk membangun Kantor DPRD Kota Kediri di tempat lain,” jelasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo

    Untuk skema porsi anggarannya, Dody Hanggodo mengungkapkan nanti akan diputuskan bersama dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasti nanti dari Kementerian Keuangan akan memberikan arahan berapa porsi dari APBN dan APBD. Untuk Kabupaten Kediri diperkirakan sekitar 100 milyar, kalau Kota Kediri sekitar Rp15 miliaar. Tetapi karena ada permintaan untuk membangun di lokasi lain maka nanti total pastinya, serta porsi antara APBN dan APBD disesuaikan dengan Kementerian Keuangan.

    “Misalnya seperti sayap kanan kiri ini kan kerusakannya sedang kalau gedung utamanya wajib dihancurkan. Ini kira-kira sebesar 15 milyar. Pasti saat kita membangun kemungkinan lebih dari itu maka kita tunggu arahan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

    Menteri PU menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran pemulihan gedung-gedung yang terbakar di sejumlah daerah. Secara hitungan kasar hampir 1 triliun. Setiap tempat yang mengalami kerusakan berat dan masif, didatangi oleh Kemeterian PU untuk dihitung ulang.

    “Semua mohon Kantor DPRD dipindahkan tetapi setelah saya jelaskan mereka berpikir ulang, dan mengatakan dibangun di sini saja daripada lama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Dewan dan Bu Wali mau menunggu ya tidak masalah nanti segera kita proses,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain. Kantor saat ini terlalu sempit dan kurang representatif. Sehingga saat masyarakat ingin audiensi dapat lebih tenang, nyaman dan representatif. Begitu pula saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat, banyak yang harus berada di luar untuk mendengarkannya.

    “Jadi 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali terkait hal ini. Karena Kota Kediri punya lahan atau aset yang bisa dimanfaatkan maka kita manfaatkan. Bangunan ini dibangun sejak tahun 70 sekian, luasannya pun juga kita tidak pernah merubahnya,” ujarnya.

    Ketua DPRD Kota Kediri menjelaskan terkait lokasi, ada beberapa alternatif. Apabila sudah ada kesepakatan dan dari Kementerian setuju nanti akan disampaikan lokasi yang baru. Untuk saat ini rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD, menggunakan ruangan-ruangan yang dimiliki oleh Pemkot Kediri.

    Turut mendampingi, jajaran Kementerian PU, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heryadi, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Menteri PU Janji Rehabilitasi Total Kantor Bupati dan DPRD Kediri, Alokasikan Rp100 M

    Menteri PU Janji Rehabilitasi Total Kantor Bupati dan DPRD Kediri, Alokasikan Rp100 M

    Kediri (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (14/9/2025). Didampingi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, ia meninjau kondisi bangunan Kantor Pemkab Kediri dan Gedung DPRD yang terbakar saat aksi massa, pada 30 Agustus lalu.

    Menteri Dody memastikan pemerintah pusat akan menangani penuh pembangunan ulang kantor pemerintahan tersebut. “Saya sudah berikan arahan kepada kepala-kepala balai saya, untuk dikerjakan secepat-cepatnya agar Pak Bupati dan teman-teman dewan segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, sejumlah gedung harus dirobohkan karena mengalami kerusakan parah. Sementara sebagian lain masih bisa direhabilitasi.

    “Sebagian kita mesti rubuhin ya, kantor dewan itu mesti kita rubuhkan. Kita bangun ulang dari nol. Yang lain, ya kalau masih bisa kita rehab, kita rehab, tapi kalau kita rehab tidak bisa, kita rubuhkan. Mana yang tercepat saja dan yang terefektif efisien saja. Jadi kita kan bekerja dengan waktu,” jelasnya.

    Ia menegaskan pembangunan tidak sekadar bantuan, melainkan akan dikerjakan penuh oleh pemerintah pusat. “Kita kerjakan full, enggak dibantu lagi. Jadi nanti kalau misalnya Pak Bupati punya dana yang lain, mungkin bisa dipakai yang lain untuk masyarakat Kabupaten,” katanya.

    Terkait desain, Menteri Dody menyebut pembangunan akan mengacu pada rancangan lama. “Kalau desain biasanya menggunakan desain lama. Kita memang kan karena rusak parah, sehingga kita mesti bangun dari nol itu aja sih. Kalau desain masih desain lama. Kita rebuild tadi istilahnya ya, dibangun sesuai dengan desain lamanya aja,” terangnya.

    Bupati Kediri Hanindhito menambahkan, rencana pembangunan kembali Gedung DPRD akan disesuaikan dengan keputusan legislatif. “Kalau rencana pindah atau tidak itu kan tetap keputusannya di pimpinan DPRD ya. Keputusannya bukan kami yang dieksekutif. Tapi yang jelas kan tadi inspeksi dari Ka Balai dan arahan dari Pak Menteri karena gedungnya sudah kerusakannya berat. Jadi kemungkinan besar akan di demolis, diratakan,” tuturnya.

    Pemerintah pusat menargetkan pembangunan bisa segera dimulai dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 miliar. Dari Kediri, Menteri Dody kemudian melanjutkan agenda peninjauan ke DPRD Kota Kediri. [nm/aje]

  • Andi Amar Resmi Lantik Bakastra Sulsel, Fokus Dorong Kajian Ekonomi Strategis

    Andi Amar Resmi Lantik Bakastra Sulsel, Fokus Dorong Kajian Ekonomi Strategis

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan, Andi Amar Maruf Sulaiman resmi melantik jajaran pengurus Badan Semi Otonom Badan Kajian dan Strategis (Bakastra) BPD HIPMI Sulsel di ASS Building, Minggu (14/9/2025).

    Pelantikan ini menjadi langkah baru HIPMI Sulsel dalam memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak ekonomi daerah.

    Andi Amar menegaskan, Bakastra dibentuk sebagai wadah kajian multidisipliner yang berfungsi memberikan kontribusi nyata, baik berupa kritik konstruktif maupun solusi strategis.

    “Kita ingin Bakastra menjadi tempat kajian strategis yang bisa membantu pemerintah melihat potensi-potensi baru, komunitas-komunitas ekonomi yang belum tergambar, dan memberikan rekomendasi apakah suatu sektor layak didorong atau justru merugikan,” ujar Andi Amar.

    Bakastra akan berfokus pada delapan bidang kajian utama, yakni pertanian, pertambangan, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, industri perkotaan, infrastruktur dan energi, investasi dan perdagangan, serta teknologi dan inovasi.

    Rijal Madani yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Bakastra Sulsel menekankan pentingnya sinergi antara pengusaha dan pemerintah.

    “Kami ingin kajian ini menjadi titik temu antara kebutuhan pengusaha dan arah kebijakan pemerintah. Kadang pengusaha merasa kebijakan tidak mendukung, dan pemerintah tidak tahu apa yang dibutuhkan pengusaha. Di sinilah Bakastra hadir,” jelas Rijal.

    Bakastra juga akan menggandeng stakeholder legislatif seperti DPRD dan pemerintah daerah, agar kajian yang dilakukan dapat selaras dengan regulasi dan menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang lebih berpihak pada pengembangan ekonomi.

  • Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    “Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, mengungkap adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025).

    “Laiknya ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Harapan kami teman-teman Gerindra bisa bersikap, karena ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta dengan Prabowo,” kata La Ode.

    Ia menambahkan, informasi aktivitas tambang PT TMS justru mengemuka di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung di Sultra.

    “Beberapa hari ini ada aksi demonstrasi. Tiba-tiba ada kabar soal pengapalan nikel dari TMS. Saya bukan menuduh, tapi saya ingin mengungkapkan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, La Ode menyebut ada dugaan nama Wakil Ketua DPR RI turut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

    “Informasi ini bahkan hampir sama dengan data intelijen. Kuota PT TMS disebut mencapai 2,150.000 metrik ton pada 2025,” bebernya.

    ASR Sultra berencana mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra. “Sampaikan kepada Sufmi Dasco, jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra.

    Pulau Kabaena ini punya perlindungan hukum, sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023,” tegas La Ode.

    Ia juga menyoroti putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023 yang menyatakan PT TMS dan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menguatkan adanya aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.

    “Dalam waktu dekat, kami akan membentuk pansus rakyat dan meninjau langsung lokasi tambang di Kabaena. Kami juga meminta dukungan keamanan dari Danrem dan Kapolda,” tutup La Ode.

  • Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta –

    Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya berisiko menghambat pemenuhan hak dasar warga atas air bersih. Tanpa terobosan pendanaan, target 100 persen akses air bersih di ibu kota disebut sulit tercapai.

    Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menegaskan IPO tidak sama dengan privatisasi.

    “Pemprov tetap bisa menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan memiliki hak veto atas keputusan strategis. IPO justru membuat PAM Jaya lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Ia menjelaskan, regulasi air di Indonesia sudah jelas, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022. Semua aturan itu menegaskan air adalah hak dasar warga dan penyediaannya tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “IPO tidak sama sekali menghapus kewajiban itu,” ujar Agung.

    “Peraturan yang ada bersifat mengikat. Artinya, meskipun PAM Jaya menjadi perusahaan terbuka, ia tetap wajib memenuhi mandat pelayanan publik. Regulasi tarif, cakupan layanan, hingga kewajiban menyediakan akses untuk warga miskin tidak bisa diubah hanya karena ada investor.” tambahnya.

    Untuk mencegah orientasi bisnis semata, Jakarta Institute mengajukan empat pagar pengaman:

    1. Membatasi kepemilikan saham asing dan korporasi besar.

    2. Memasukkan klausul pelayanan publik dalam AD/ART PAM Jaya.

    3. Menjamin tarif sosial bagi kelompok miskin.

    4. Memperkuat mekanisme pengawasan publik melalui DPRD dan masyarakat sipil.

    Agung juga mencontohkan praktik internasional. PUB di Singapura dikelola pemerintah dengan standar korporasi modern, melibatkan swasta hanya pada proyek infrastruktur. Hasilnya, hampir 100 persen akses air bersih.

    Maynilad dan Manila Water di Filipina yang tercatat di bursa tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik di bawah regulasi ketat pemerintah.

    “Contoh Singapura dan Filipina menunjukkan IPO bukan ancaman. Justru, ragu-ragu melangkah akan membuat warga Jakarta terus menghadapi keterbatasan air bersih,” ujar Agung.

    Jakarta Institute menegaskan tanpa tambahan modal dari IPO, pembangunan infrastruktur air akan lambat dan membebani APBD.

    “Kami mendesak DPRD DKI Jakarta untuk bersikap progresif. Jangan biarkan keraguan politik menghambat hak dasar warga atas air bersih,” tutup Agung.

    (anl/ega)

  • Natalius Pigai Usul Tempat Demo di Halaman DPR, Pimpinan Komisi XIII: Ide yang Baik Nasional 14 September 2025

    Natalius Pigai Usul Tempat Demo di Halaman DPR, Pimpinan Komisi XIII: Ide yang Baik Nasional 14 September 2025

    Natalius Pigai Usul Tempat Demo di Halaman DPR, Pimpinan Komisi XIII: Ide yang Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai baik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal adanya lapangan demonstrasi di halaman gedung DPR RI.
    “Ide yang baik,” kata Andreas saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2025).
    Namun, menurut Andreas, usulan itu perlu dibahas saat rapat Komisi XIII dengan Natalius Pigai. Sehingga, dia belum banyak komentar soal usul tersebut.
    Apalagi, Andreas belum bisa memberikan informasi terkait jadwal rapat Komisi XIII DPR bersama Natalius Pigai.
    “Tapi, nanti kalau menteri Natalius Pigai ke DPR baru didiskusikan,” ujarnya.
    Diketahui, usulan DPR membuat lapangan demonstrasi di halaman Kompleks Parlemen ini disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai bukan tanpa alasan.
    Natalius menyebut, lapangan untuk demonstrasi diperlukan agar massa tidak menggelar unjuk rasa di badan jalan.
    “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” kata Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (12/9/2025).
    Lapangan itu disebut sebagai pusat demokrasi. Pigai berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.
    Menurut dia, pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang dibuka di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.
    Pigai pun siap membuat peraturan setingkat menteri apabila usulan itu diterima oleh kementerian/lembaga.
    “Kalau kementerian buat peraturan menteri, saya mau saja. Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Anggota Dewan Miliki Dapur MBG, Preciosa Kanti: Niatnya untuk Proyek, Hasilnya Anak Keracunan

    Sejumlah Anggota Dewan Miliki Dapur MBG, Preciosa Kanti: Niatnya untuk Proyek, Hasilnya Anak Keracunan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi bahan perbincangan publik usai mencuat kabar sejumlah anggota dewan ikut memiliki dapur penyedia.

    Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, mengatakan, masalah itu berakar dari niat pemerintah yang tidak murni dalam menjalankan program.

    “Sementara, saat ini banyak sekali para penjual makanan seharga kisaran Rp10 ribu untuk sarapan,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti (14/9/2025).

    “Fresh, dan belum pernah ada cerita keracunan,” tambahnya.

    Dikatakan Kanti, jika pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, seharusnya pemberdayaan pedagang kecil bisa menjadi solusi.

    “Mau mensejahterakan rakyat kan? Berdayakan saja mereka. Rakyat kecil terbantu plus program pemerintah berjalan lancar,” sesalnya.

    Ia juga menegaskan, transparansi dan pengawasan yang serius merupakan kunci sukses program ini.

    Namun, jika yang dikejar hanya proyek untuk keuntungan, hasilnya justru merugikan masyarakat.

    “Tapi jika niatnya sudah selalu cari proyek untuk cuan ya sudah. Hasilnya, anak sekolah keracunan, makanan yang disajikan lebih hina dari makanan kucing, dan makanan basi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) ditopang dapur yang tersebar di berbagai daerah. Namun pelaksanaannya menuai kritik.

    Bagaimana tidak, dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indonesia itu beberapa di antaranya dimiliki anggota dewan.

    Salah satunya di Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah Anggota DPRD disebut menjadi pemilik dapur MBG.

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]

  • Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Dana Banpol Kota Malang Cair, Besarannya Tembus Rp7 Miliar

    Malang (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang telah mencairkan dana bantuan politik (Banpol) sebesar Rp7 miliar untuk partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu 2024.

    Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Alie Mulyanto, mengungkapkan bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada 7 dari 9 partai politik yang memenangkan kursi.

    “Dana Banpol dari 9 parpol 7 sudah disalurkan,” ujar Alie Mulyanto, Minggu, 14 September 2025. Dengan kata lain, dana bantuan ini sudah dinikmati oleh sebagian besar partai politik yang berhasil meraih suara terbanyak.

    Partai yang Sudah Terima Dana Banpol

    Tujuh partai yang sudah menerima dana Banpol antara lain adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Setiap partai mendapatkan dana dengan besaran yang disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024.

    PDI Perjuangan Rp1,3 miliar lebih; PKB Rp1,1 miliar lebih; Partai Gerindra Rp999 juta lebih;
    PKS: Rp995 juta lebih; Partai Golkar: Rp872 juta lebih; Partai Demokrat Rp486 juta lebih, serta Partai Nasdem Rp480 juta lebih.

    Partai yang Belum Menerima Banpol

    Sementara itu, ada dua partai yang belum menerima dana Banpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alie Mulyanto menjelaskan bahwa PAN sedang dalam proses pencairan, sedangkan PSI mengalami keterlambatan karena ada perubahan simbol dan SK kepengurusan.

    “Yang belum PAN sedang dalam proses. Satu lagi PSI karena ada perubahan simbol dan perubahan SK jadi nanti menyusul,” jelas Alie.

    Proses Pencairan Banpol

    Menurut Alie, pencairan dana Banpol telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pencairan dimulai sejak Agustus lalu setelah pengajuan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Bakesbangpol, BKAD, dan Inspektorat Kota Malang. Begitu verifikasi selesai, dana Banpol langsung dicairkan.

    “Banpol itu cair setelah mereka mengajukan. Agustus masuk diverifikasi tim dari Bakesbangpol, BKAD, dan inspektorat. Begitu masuk langsung dicairkan, total untuk Banpol Rp7 miliar,” tambah Alie.

    Alie juga menjelaskan bahwa setiap suara yang diperoleh partai politik di Kota Malang dihitung sebesar Rp15.000. Dana Banpol ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi internal dan pengadaan sarana prasarana bagi masing-masing partai. Penggunaan dana tersebut tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing partai politik.

    “Satu suara tetap dihargai 15 ribu. Dana Banpol ini penggunaannya berkaitan dengan sosialisasi internal dan sarana prasarana tergantung masing-masing partai,” ujar Alie. [luc/suf]