Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pansus DPRD DKI: Peserta didik, sekolah dan guru dapat bantuan

    Pansus DPRD DKI: Peserta didik, sekolah dan guru dapat bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta menyebutkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah disusun itu menetapkan peserta didik, sekolah, dan guru di daerah itu akan menerima bantuan dari pemerintah.

    Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki di Jakarta, Selasa, mengatakan, dalam pembahasan Raperda itu disepakati bahwa mencantumkan subsidi bantuan bagi peserta didik, sekolah, dan guru di semua jenjang baik negeri maupun swasta serta di luar dinas pendidikan.

    “Poin yang pertama semua peserta didik di Jakarta yang mengenyam pendidikan di mana pun selagi memenuhi kriteria, maka akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lain sebagainya,” katanya.

    Selanjutnya, kata Subki, bagi sekolah atau satuan pendidikan yang berada di bawah langsung Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama juga mendapat subsidi dengan proporsional.

    Jadi nanti Pemprov DKI bisa dan boleh sesuai kemampuan keuangan daerah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang di luar jalur dinas pendidikan. Walaupun nanti skemanya hibah,” ujarnya.

    Subki menambahkan, untuk poin ketiga yaitu garansi atau jaminan kesejahteraan tenaga pendidik baik honorer di sekolah swasta termasuk madrasah dan pesantren juga akan diperhatikan lebih baik lagi.

    “Ini semua diupayakan, pada prinsipnya kita DPRD dan Dinas Pendidikan sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumlah Tersangka Kerusuhan di Makassar Kembali Bertambah, Total 53 Orang

    Jumlah Tersangka Kerusuhan di Makassar Kembali Bertambah, Total 53 Orang

    Didik juga membeberkan bahwa penambahan jumlah tersangka dalam kasus kerusuhan berujung pembakaran dan penjarahan cukup signifikan karena polisi berhasil menangkap beberapa pelaku di luar pembakaran Kantor DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar.

    “Yang pertama penganiayaan terhadap ojol (Rusdamdiansyah) ada tiga tersangka. Termasuk juga pembakaran dua pos polisi. Selain itu pembakaran mobil di Kejati Sulsel dan beberapa kasus lainnya,” terang Didik.

    Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana memastikan pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau pengungkapan aktor intelektual sampai hari ini kami masih berupaya untuk mendalami. Tapi itu masih dalam penyelidikan semua. Kalau ada perkembangan itu akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” kata Arya.

     

  • Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di tengah riuhnya bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), ada satu nama figur muda asal Sulawesi Selatan yang dinilai layak diperhitungkan untuk menjadi suksesor Dito Ariotedjo.

    Andi Seto Gadista Asapa dinilai layak menjabat Menpora baru pilihan Presiden Prabowo Subianto. Kader muda Partai Gerindra itu merupakan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan periode 2018-2023

    Hal tersebut dinyatakan secara terbuka oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi.

    “Seto selain masih muda dan energik, beliau punya pengalaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat bagaimana Kabupaten Sinjai berkembang saat dipimpin Seto. Ini perlu diketahui, karena Seto ini adalah pemimpin yang visioner,” kata Kasrudi di Makassar, Selasa (16/9/2025).

    Kasrudi menyatakan, Seto adalah kader tulen Partai Gerindra. Ia telah bergabung di partai besutan Prabowo Subianto itu sejak tahun 2009. Visi dan misinya sama dengan Prabowo dan sejak dulu tidak pernah berubah, yaitu menjadikan Indonesia negara yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

    “Di samping itu, Andi Seto juga memiliki latar belakang pendidikan mentereng yakni jebolan Fakultas hukum di Universitas Trisakti Jakarta dan Monash University Melbourne, Australia,” tutur Kasrudi.

    Sehingga kata Kasrudi, pengalaman dan jejak rekam Andi Seto bisa saja dijadikan tolak ukur untuk menjadikan dirinya Menpora pengganti Dito Ariotedjo.

    Selepas mengikuti ajang Pemilihan Wali Kota Makassar, Andi Seto kini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah Tbk.

  • Tahapan Psikotes Calon Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Digelar Daring

    Tahapan Psikotes Calon Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Digelar Daring

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses penjaringan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lamongan kini memasuki tahapan psikotes online, yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Senin (15/9/2025).

    Dari 10 nama calon hasil mekanisme rapat PAC, hanya sembilan kader yang hadir di kantor DPC PDI Perjuangan Lamongan untuk mengikuti psikotes.

    Mereka adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Husen, Plt Bendahara Erna Sujarwati, Sekretaris Reso Supranoto, Agus Sulistiyo, Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara, Ketua PAC Ning Darwati, Wakil Ketua DPC Darwoto, anggota DPRD Supono dan anggota DPRD Metta Paramitha.

    Sementara satu peserta yang berhalangan hadir adalah, Solikin, karena musibah keluarga. Namun Solikin tetap akan dijadwalkan ulang oleh DPP.

    “Apakah otomatis gugur jika tidak hadir? Belum tentu. DPP memberi kesempatan untuk tes susulan. Hari ini Lamongan masuk gelombang ke-6,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, Husen.

    Husen menjelaskan, psikotes tersebut menilai aspek kepemimpinan, manajerial, hingga kepribadian para calon ketua. Hasilnya akan menjadi salah satu pertimbangan DPP sebelum menetapkan Ketua DPC bersama dua personalia pendamping.

    “Tahapan selanjutnya adalah fit and proper test. Bisa saja nanti dipanggil ke DPP, atau dikumpulkan di DPD dengan dihadiri DPP. Intinya, semua calon akan diuji komitmennya,” ujarnya.

    Dari sembilan peserta yang hadir, nama Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menjadi sorotan, karena tercatat sebagai peserta pertama yang menyelesaikan seluruh soal.

    “Karena saya sudah punya pengalaman tes psikologi saat Pilkada kemarin, jadi lebih terbiasa. Bedanya, kali ini ada bab khusus tentang kepartaian,” ujar Dirham usai tes.

    Meski demikian, Dirham menegaskan dirinya tidak berambisi menjadi Ketua DPC.

    “Apapun keputusan partai akan saya hormati. Kalau pun diberi amanah, tentu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya. (fak/ian)

  • Pisah Sambut Dandim 0825 Banyuwangi, Bupati Ipuk Ucapkam Terima Kasih Serta Terus Ajak Perkuat Sinergi Bangun Daerah

    Pisah Sambut Dandim 0825 Banyuwangi, Bupati Ipuk Ucapkam Terima Kasih Serta Terus Ajak Perkuat Sinergi Bangun Daerah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi resmi berganti pucuk pimpinan dari Letkol (Arh) Joko Sukoyo kepada Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya. Acara pisah sambut berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan dan dihadiri berbagai tokoh penting daerah.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk menjaga sinergi dalam membangun daerah.

    “Selamat datang kepada bapak Letkol Triyadi Indrawijaya. Semoga kedepan kita bisa melanjutkan program baik yang selama ini sudah kami jalankan bersama bapak Letkol (Arh) Joko Sukoyo,” kata Ipuk.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi demi memberikan pelayanan publik terbaik.

    “Kami pemerintah daerah siap untuk berkolaborasi, bersinergi, dan mari bersama-sama membangun Banyuwangi agar tetap aman, nyaman, dan terus memberikan pelayan publik yang lebih baik untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Plh Sekda Guntur Priambodo, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, Anggota DPR RI Sonny Tri Danaparamita, serta tokoh agama dan masyarakat.

    Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi khusus kepada Letkol (Arh) Joko Sukoyo atas dedikasinya menjaga kondusifitas daerah.

    “Semoga bapak Letkol Joko Sukoyo beserta keluarga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, serta tetap membawa hal-hal baik dari Banyuwangi meski bertugas di tempat yang baru,” ujarnya.

    Selama 1,4 tahun bertugas, Joko Sukoyo berhasil menciptakan dua buku yang terinspirasi dari Banyuwangi.

    “Selama bertugas di sini, Alhamdulillah saya bisa menuntaskan dua buku yang lahir dari pengalaman di Banyuwangi. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati, Forkopimda beserta jajaran, dan seluruh mitra kami Banyuwangi atas kebersamaan serta dukungan selama saya bertugas di sini,” jelas Joko.

    Sementara itu, Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon Armed 8 Uddhata Yudha Jember menyatakan siap melanjutkan sinergi yang sudah terjalin.

    “Banyuwangi kini sudah menjadi rumah saya. InsyaAllah kami siap berkarya dan bersinergi bersama Ibu Bupati, pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh stakeholder demi Banyuwangi yang aman, maju, dan sejahtera,” jelasnya.

    Adapun Letkol (Arh) Joko Sukoyo kini dipercaya menjabat sebagai Pabandya-2/PNB dan BLU Spaban V/Lakgar Srenaad di Markas Besar TNI AD (Mabesad) Jakarta. [tar/ian]

  • Paguyuban Angkot di Kota Malang Khawatir Bus Trans Jatim Bikin Mereka Tersingkir

    Paguyuban Angkot di Kota Malang Khawatir Bus Trans Jatim Bikin Mereka Tersingkir

    Malang (beritajatim.com) – Kabar kehadiran Bus Trans Jatim yang akan beroperasi di Kota Malang membuat paguyuban Angkot khawatir. Mereka telah mengadu ke DPRD Kota Malang tentang rencana Bus Trans Jatim pada Senin, (15/9/2025).

    “Kami meminta audiensi keterkaitan tentang mau meluncurnya Trans Jatim. Kekhawatiran kami itu jelas, nantinya akan menghancurkan rekan-rekan angkot yang masih bertahan sampai hari ini,” ujar Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkot, Stefanus Hari Wahyudi.

    Hari mengatakan selama ini angkot berusaha tetap eksis dengan membuat sejumlah program. Di antaranya pemutihan denda pajak, uji kir gratis dan lain sebagainya agar angkot layak, nyaman dan aman.

    Hari mengatakan, sejauh ini para sopir angkot sudah pernah diajak berbicara secara informal. Namun mereka menginginkan pertemuan resmi dengan Pemkot Malang sebelum bus Trans Jatim benar-benar beroperasi.

    “Kami dari semua jalur (trayek angkot) belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Trans Jatim. Ujung-ujungnya di media ramai mau meluncur bulan 10 (Oktober) 2025 nanti. Kami bertemu Pak Widjaja (Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang) tapi sekadar berbicara santai dan mengopi,” ujar Hari.

    Hari mengatakan, para koordinator trayek menolak rencana kehadiran bus Trans Jatim. “Kalau ketua-ketua pribadi, kayaknya menampung suara rekan-rekan pengemudi yang lain itu, pokoknya harga mati untuk saat ini tetap kami tolak (rencana Trans Jatim di Malang Raya),” ujar Hari.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa rencana beroperasinya Bus Trans Jatim belum pasti. Sampai saat ini mereka belum mengetahui detail pengoperasian bus Trans Jatim. Mulai dari rute, jumlah armada, hingga tarif. Sebab, bus Trans Jatim merupakan ranah Dishub Provinsi Jatim.

    “Tentu kami akan sosialisasi. Sebenarnya kami sudah bertemu dengan mereka. Tetapi ini semua belum ada kepastian rencana kapan dimulai beroperasi. Karena semua ranahnya ada di Dishub Provinsi,” ujar Widjaja. (luc/ian)

  • Kemendagri temukan keunikan inovasi siskamling di Grobogan

    Kemendagri temukan keunikan inovasi siskamling di Grobogan

    Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan keunikan inovasi dalam pelaksanaan siskamling di Kabupaten Grobogan, saat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah tersebut pada 10–13 September 2025.

    Kegiatan dipimpin oleh Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran. Ia mengungkapkan ada satu keunikan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Pahesan, Kecamatan Godong yang dapat ditiru di daerah-daerah lain.

    “Satlinmas juga ditugaskan menertibkan seluruh warga desa untuk mematikan TV dan tidak memainkan HP pada pukul 18.00 sd 20.00 dengan mengganti untuk belajar atau mengaji bagi yang beragama Islam,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Amran juga mengapresiasi pelaksanaan siskamling di Kabupaten Grobogan yang rutin dilakukan sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun.

    “Hal ini juga sebagai bentuk kesadaran warga untuk saling menjaga dalam rangka menjamin keamanan dan perlindungan masyarakat di lingkungan masing-masing” ujarnya.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait Trantibumlinmas serta Rakor Kondusivitas Wilayah di Jawa Tengah yang sebelumnya dipimpin Dirjen Bina Adwil bersama Gubernur Jawa Tengah dan seluruh kepala daerah.

    Dalam kegiatan tersebut tim melakukan monitoring ke enam titik siskamling di Kecamatan Godong bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah.

    Adapun fokus kunjungan tersebut pada penguatan peran siskamling dan satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di Grobogan.

    Dalam kunjungan tersebut Amran juga hadir dalam rapat asistensi pascademonstrasi 30 Agustus 2025, yang dihadiri Forkopimda, OPD, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat.

    Forum ini membahas langkah penanganan pascainsiden, seperti pemantauan situasi, kegiatan cooling down di sekolah-sekolah, penyaluran pangan murah, serta imbauan ASN untuk hidup sederhana, bijak bermedsos, dan mengaktifkan kembali siskamling.

    Tim Kemendagri juga meninjau fasilitas publik yang sempat rusak, yaitu kantor DPRD Grobogan dan Mapolsek Purwodadi. Saat ini perbaikan telah dilakukan dan layanan publik kembali berjalan normal.

    Agenda berlanjut dengan pertemuan Direktur Waskoban bersama Bupati Grobogan, Sekda, dan jajaran OPD untuk membahas keaktifan Satlinmas dalam menggerakkan siskamling di tiap kecamatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya: Jika Terbukti Cemari Udara, Pabrik Emas PT SJL Harus Disetop!

    DPRD Surabaya: Jika Terbukti Cemari Udara, Pabrik Emas PT SJL Harus Disetop!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya bidang hukum dan pemerintahan, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan pemerintah kota harus menghentikan aktivitas peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) jika terbukti mencemari udara dan mengganggu kenyamanan warga Wisma Tengger, RT 04 RW 06, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo.

    Menurutnya, pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan sejumlah aturan hukum yang berlaku.

    “Jika terbukti bahwa asap yang mengganggu kenyamanan warga diduga dikeluarkan oleh aktivitas produksi peleburan emas dari PT SJL, maka aktivitas produksi ini harus dihentikan karena PT SJL sudah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas Cak Yebe sapaan lekatnya saat sidak di lokasi, Senin (15/9/2025).

    Cak Yebe mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui Puskesmas setempat harus segera dilibatkan untuk mengambil sampel kesehatan warga yang terdampak. Menurutnya, hasil pemeriksaan medis bisa menjadi alat bukti yang sahih untuk menindak perusahaan tersebut.

    “Puskesmas harus mengambil sampel kesehatan warga. Jika terbukti mereka mengalami batuk atau efek samping lain akibat aktivitas peleburan, maka itu sudah cukup menjadi alat bukti untuk memproses perusahaan ini secara hukum,” jelasnya.

    Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia.

    Jika pencemaran ini melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, maka pemerintah memiliki dasar kuat untuk memberikan sanksi.

    “Selain itu, PT SJL juga berpotensi melanggar UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023. Bahkan, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang PPLH juga bisa dikenakan,” ujarnya.

    Menurut Cak Yebe, sanksi administratif tersebut bisa berupa pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin jika pelanggaran terus berlanjut.

    Jika ditemukan unsur pidana dalam proses investigasi, pihak perusahaan juga dapat dijerat pasal pidana.

    “Jika ditemukan unsur pidana, pemiliknya bisa dijerat Pasal 374 KUHP bahwa setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun,” jelasnya.

    Sebelumnya, warga Wisma Tengger, Benowo, melaporkan bau menyengat yang muncul sejak November 2024, diduga berasal dari aktivitas peleburan emas di PT SJL.

    Bau tersebut memicu keluhan kesehatan seperti batuk, sesak napas, dan iritasi tenggorokan, terutama pada anak-anak dan lansia.

    Pemkot Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memberikan surat peringatan dan meminta PT SJL melakukan uji emisi serta memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Namun, hasil sidak terakhir menunjukkan masih ada aktivitas di dalam pabrik meski Satpol PP sudah melakukan penyegelan pada awal Juli 2025.

    Cak Yebe berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini agar hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat tetap terjamin.

    Dia menegaskan, Pemkot harus segera mengambil langkah konkret demi melindungi kesehatan masyarakat. “Kami tidak ingin warga terus menjadi korban. Jika tidak ada ketegasan, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Surabaya,” pungkas Cak Yebe.[asg/kun]

  • Jelang Musda, Kader Golkar Lumajang Dorong Ganti Ketua, Muncul Nama Mantan Komisioner KPU

    Jelang Musda, Kader Golkar Lumajang Dorong Ganti Ketua, Muncul Nama Mantan Komisioner KPU

    Lumajang (beritajatim.com) – Suara kader di akar rumput Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai menunjukkan keinginan agar ada perubahan pimpinan.

    Keinginan pergantian nahkoda ini semakin menguat jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD partai Golkar Kabupaten Lumajang yang akan digelar, Minggu (21/9/2025).

    Sebagai informasi, saat ini terdapat dua nama bursa calon kandidat ketua DPD partai Golkar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai muncul.

    Dua nama kandidat ini salah satunya adalah ketua DPC Golkar Lumajang, Suigsan yang saat ini masih menjabat.

    Sementara, satu nama lain penantang petahana yang muncul adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang periode 2009-2014, Pudoli Sandra.

    Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Kecamatan Tempursari Anto mengatakan, DPC Golkar Lumajang sudah membutuhkan perubahan dari sisi kepemimpinan.

    Perubahan nahkoda ini diakui membutuhkan kandidat selain sisi petahana. Salah satu alasannya adalah partai Golkar hanya mendapatkan 7 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang saat kepemimpinan incumbent.

    Selain itu, perhatian para elit partai kepada para kader juga dirasa minim. “Ini kalau pimpinan (ketua DPC) memang butuh perubahan. Tapi kalau bisa tidak dari yang incumbent (petahana, Red),” terang Anto, Senin (15/9/2025).

    Menurutnya, pimpinan sebelumnya sudah bekerja dengan cukup baik. Hanya saja, saat ini partai Golkar dirasa membutuhkan percepatan agar bisa kembali ke masa jaya dulu.

    Terlebih lagi, saat ini pengurus Golkar di tingkat kecamatan maupun desa kurang mendapatkan perhatian.

    Kondisi ini, diakui membuat mesin penggerak partai banyak yang macet. Hal ini berimbas pada perolehan suara yang diraup Golkar saat Pemilu tidak bisa maksimal.

    “Saya tidak mengatakan yang dulu (petahana) jelek, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya kader di tingkat desa bisa hidup” tambah Anto.

    Anto menyebut, nama Pudoli Sandra yang muncul sebagai kandidat dianggap paling layak untuk menjawab kebutuhan mendesak partai mengenai krisis kepemimpinan.

    Apalagi, kata Anto, rekam jejak Pudoli Sandra yang pernah memimpin organisasi besar seperti KPU dan Peradi Lumajang juga jadi salah satu pertimbangan.

    “Nah, ini kan kapasitasnya kita tahu, beliau ini mampu menjadi pemimpin di (Golkar) Kabupaten Lumajang,” ucapnya.

    Terpisah, PK Golkar Pronojiwo Sri Warsini menilai, saat ini partai memerlukan sosok yang mampu menyatukan kader-kader, utamanya yang berada di akar rumput.

    Sebab, Golkar saat ini diakui kekurangan kegiatan yang membuat komunikasi antar kader juga jarang terjalin dengan baik.

    “Ya Golkar ingin berubah, dan sudah ada beberapa PK tidak hanya kami yang memang ingin berubah,” ungkap Warsini. (has/ian)

  • DPRD Jatim Prihatin Dugaan Pencemaran PT SJL, Ancam Kesehatan Warga dan Anak-anak

    DPRD Jatim Prihatin Dugaan Pencemaran PT SJL, Ancam Kesehatan Warga dan Anak-anak

    Surabaya (beritajatim.com)– Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyatakan keprihatinannya atas dugaan pencemaran udara yang berasal dari pabrik peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) di kawasan Wisma Tengger, Kandangan, Surabaya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas karena aktivitas industri tersebut sudah meresahkan warga dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di sekitar lokasi.

    “Masyarakat wilayah Tengger yang kami hormati dan kami muliakan, kami bersama-sama hadir di sini karena kami mendengar langsung aspirasi dan harapan dari panjenengan semua,” kata Cahyo saat inspeksi mendadak (sidak) di lokasi, Senin (15/9/2025).

    Menurut Cahyo, laporan warga yang mengeluhkan bau menyengat dan asap tebal tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia memastikan DPRD Jatim akan melakukan kajian mendalam, termasuk memeriksa legalitas perizinan pabrik yang berdiri di kawasan permukiman tersebut.

    “Adanya keluhan tentang salah satu unit usaha yang ada di lingkungan ini diduga telah memberikan dampak pencemaran lingkungan untuk masyarakat di wilayah Tengger ini. Kami bersama-sama sangat prihatin atas kondisi ini, dan akan mengkaji apakah perizinan dari unit usaha yang ada di sini benar-benar sudah dilakukan dengan baik atau tidak,” tegasnya.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya itu mengingatkan bahwa kawasan pemukiman tidak seharusnya menjadi lokasi industri yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi, lokasi pabrik tersebut berdampingan langsung dengan SDN Kandangan III Surabaya, yang setiap hari dipenuhi aktivitas belajar mengajar.

    “Seharusnya pemukiman itu tidak boleh ada unit usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Apalagi kami melihat catatan dan aspirasi bapak-ibu sekalian, ada SDN di belakang industri ini. Ini sangat berbahaya, bukan hanya dari kandungan bahan yang diproduksi, tetapi gas yang dihasilkan juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan,” jelasnya.

    Cahyo menambahkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan dinas terkait di tingkat provinsi Jawa Timur. Dia juga menyebut Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, akan melibatkan jajarannya di pemerintah kota, sementara DPR RI melalui Bambang Haryo akan membawa persoalan ini ke tingkat kementerian agar solusi cepat ditemukan.

    “Makanya ini akan kami tindak lanjuti dengan dinas terkait di provinsi Jawa Timur. Lalu Pak Wawali Cak Ji akan menyampaikan pada jajarannya di pemerintah kota Surabaya, dan Pak Bambang Haryo selaku DPR RI akan menyampaikan kepada kementerian terkait agar bisa memberikan solusi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Cahyo juga mengingatkan warga agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Dia mendesak agar aktivitas pabrik dihentikan sementara selama proses investigasi berlangsung untuk mencegah dampak yang lebih parah.

    “Sekali lagi, tolong demonstrasinya dilaksanakan dengan baik dan tertib. Selama ini menjadi masalah, tolong pabrik tidak berproduksi dulu,” pintanya.

    Warga Wisma Tengger diketahui sudah sejak akhir 2024 mengeluhkan bau menyengat yang memicu batuk, iritasi tenggorokan, hingga sesak napas. Beberapa orang tua juga khawatir anak-anak mereka yang bersekolah di SDN Kandangan III terpapar zat berbahaya dari aktivitas industri tersebut.

    Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu hingga Juni 2025 agar PT SJL melakukan uji emisi dan perbaikan pengelolaan limbah.

    Namun, warga menilai langkah tersebut belum memberikan hasil maksimal karena asap masih sering terlihat keluar dari cerobong pabrik.

    “Tidak boleh ada unit usaha yang merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat di Kota Surabaya. Apalagi ini bersebelahan langsung dengan sekolah, kasihan jika mereka terpapar atau terkena dampaknya,” pungkas Cahyo.[asg/kun]