Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Muara Teweh (ANTARA) – Kepolisian Resort Barito Utara, Kalimantan Tengah pastikan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara pada Rabu (17/9).

    “Kami siap menjaga keamanan kampung halaman kita. Apapun kondisi di lapangan, hujan, badai, bahkan potensi gangguan keamanan, kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai aturan kepolisian,” kata Kapolres Barito Utara Singgih Febiyanto di Muara Teweh, Selasa.

    Menurut dia, seluruh personel telah melaksanakan latihan tactical floor game (TFG) dan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) termasuk penanganan potensi kerusuhan, ancaman bom, hingga tindakan tegas terukur apabila diperlukan.

    Tim khusus juga disiagakan untuk memastikan keamanan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.

    Mohon dukungan semua pihak, katanya, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjelang putusan MK.

    “Tugas kami selain menegakkan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif,” kata dia.

    Kapolres berharap pelaksanaan putusan MK dapat berlangsung aman, lancar, dan damai. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barito Utara untuk memastikan situasi terkendali hingga tahap akhir.

    Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini dan seluruh unsur pengamanan dapat memahami alur tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi berbagai situasi tidak terduga atau darurat.

    “Persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan latihan yang berkesinambungan, setiap tantangan dapat kita hadapi dengan optimal,” katanya.

    Dia mengharapkan bersama masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui jaminan keamanan sehingga aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.

    Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Muhlis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan melaksanakan kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.

    “Kita harapkan momentum kegiatan ini dapat memperkokoh koordinasi dan soliditas seluruh pihak demi keamanan dan ketertiban wilayah Barito Utara,” ujar Muhlis.

    PSU Pilkada Barito Utara yang berlangsung pada Rabu (6/8) di sembilan kecamatan sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXII/2025 diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yakni calon nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan serta calon nomor urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.

    Namun hasil PSU yang dimenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan itu kembali digugat pasangan Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni dan rencananya diputuskan MK pada Rabu (17/9).

    Pewarta: Kasriadi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini janji Ketua Pansus Ranperda KTR

    Ini janji Ketua Pansus Ranperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta Farah Savira memastikan regulasi tersebut tetap mempertimbangkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    “Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke ‘behavior’ (tingkah laku). Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya,” kata Farah di Jakarta, Selasa.

    Farah juga memaparkan bahwa Ranperda KTR ini bisa lahir menjadi peraturan yang menyeluruh atau komprehensif untuk diterapkan.

    Sehingga, lanjutnya, secara teknis, ke depannya akan lahir Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memaksimalkan implementasi rancangan regulasi ini.

    Terkait lanjutan pembahasan yang tengah berlangsung, ia menjelaskan, pihaknya menekankan pada peran pemerintah daerah dalam menjalankan Ranperda KTR ini nantinya.

    Farah juga berharap dapat terjalin kerja sama yang baik dengan pihak eksekutif sehingga penyelarasan Ranperda KTR ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi awal regulasi tersebut.

    “Maka, dari itu ada banyak masukan dan tambahan dari teman-teman, supaya DPRD juga berperan untuk bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan implementasi perda ini ke depan,” kata Farah.

    Selain itu, Farah juga optimistis pembahasan regulasi ini berjalan sesuai target yakni pada bulan ini.

    Adapun pada pekan lalu, Pansus Ranperda KTR telah melanjutkan pembahasan hingga 15 pasal.

    “Ini kebetulan amanah yang diberikan ke kami untuk bisa diselesaikan di periode ini, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ini sesuatu yang diperlukan masyarakat Jakarta,” kata Farah.

    Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menyatakan bahwa nantinya Ranperda KTR tak akan membuat omzet pedagang turun seperti yang dikhawatirkan.

    “Pasti perda itu tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu. Jadi, pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, atau tempat UMKM nggak pernah jualan di situ,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    DPRD Surabaya Ungkap 3 Isu Utama dalam Serap Aspirasi Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut ada tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam dialognya dengan warga di beberapa kecamatan selama masa reses pekan lalu.

    Isu tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perkampungan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan aset Pemkot.

    ”Memang soal pembangunan infrastruktur di perkampungan perlu terus didorong, baik itu terkait jalan maupun drainase. Kami mendapati banyak masukan terkait hal itu, dan akan kami kawal realisasinya. Termasuk ada juga aspirasi terkait perbaikan PJU seperti di kawasan Kalijudan, Mulyorejo; serta fasilitas persampahan di Wonocolo,” jelas Eri saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).

    Dalam dialog tersebut, Eri bertemu dengan warga Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, Wonocolo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo. Pertemuan itu dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, karang taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga pelaku UMKM.

    Soepandowo, warga Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, menyampaikan keluhan terkait kondisi tempat sampah di wilayahnya. Menurut dia, banyak gerobak sampah yang sudah tidak layak pakai sehingga mempersulit proses pengangkutan sampah dari rumah warga.

    “Gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sampah sementara dalam kondisi sudah tidak layak pakai,” ujarnya.

    Isu lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan infrastruktur kota. Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, berharap agar pemerintah terus mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana kota.

    ”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Selain itu, pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus pembahasan. Andrian, pemuda dari Kecamatan Mulyorejo, menilai banyak potensi UMKM di kampungnya yang bisa berkembang jika mendapat dukungan dari pemerintah.

    ”Banyak potensi UMKM, baik dari kalangan ibu-ibu maupun anak muda yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa salah satu kampus negeri di Surabaya tersebut.

    Eri mengungkap permasalahan soal layanan kesehatan dan BPJS yang dinilai warga belum sepenuhnya prima. Eri menyebut masih banyak warga yang kebingungan dengan aturan layanan kesehatan yang berlaku.

    ”Di lapangan warga masih dibuat bingung. Ada yang belum sembuh, tapi karena sudah opname tiga hari, tetap disuruh pulang,” ujarnya.

    Terkait pemberdayaan UMKM, Eri mendorong agar aset-aset Pemkot yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ini sejalan dengan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang ingin mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha produktif.

    “Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung, di mana aset non-produktif bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi. Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania yang mampu menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi,” jelasnya.

    Selain memantau realisasi program pro-kerakyatan, Eri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berskala besar yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Proyek strategis seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, dan pelebaran jalan Wiyung disebut sebagai prioritas yang harus dikejar.

    ”Selain program kerakyatan, kami mendorong hadirnya program pembangunan yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi seperti pembangunan infrastruktur strategis skala besar seperti JLLB, flyover Aloha, underpass Margorejo, pelebaran jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik,” pungkasnya. [asg/but]

  • DPRD Surabaya dorong penguatan literasi digital di masyarakat

    DPRD Surabaya dorong penguatan literasi digital di masyarakat

    Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, Arif Fathoni mendorong penguatan literasi digital di tengah masyarakat menyusul adanya demonstrasi akhir-akhir ini yang digerakkan lewat media sosial.

    “Hari ini kita tidak lagi bisa memandang remeh. Fenomena demonstrasi menunjukkan bagaimana hashtag bisa menggerakkan massa, maka literasi digital bukan sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak,” kata Fathoni, di Surabaya, Selasa.

    Ia mengatakan, fenomena demonstrasi yang bergulir beberapa waktu lalu memberi cermin baru bagi Kota Pahlawan. Demonstrasi bukan lagi sekadar suara di jalanan, tetapi suara yang lahir dari jagat maya yakni media sosial, digerakkan oleh tanda pagar (tagar) dan disulut oleh arus informasi yang kadang tak jelas kebenarannya (hoaks).

    “Kondisi ini adalah alarm keras betapa pentingnya literasi digital,” katanya seusai menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya.

    Ia menilai, Pemerintah Kota Surabaya perlu kembali menghidupkan program literasi digital yang pernah dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya.

    Menurutnya, generasi muda harus dibekali kemampuan memilah, menyaring, dan menilai informasi.

    “Jangan biarkan anak-anak muda kita terseret arus informasi yang menyesatkan. Jadikan mereka agent of truth, agen kebenaran yang berani melawan hoaks dan narasi manipulatif,” ucapnya.

    Fathoni mendorong pelibatan komunitas pemuda, seperti Pemuda Tangguh dan Karang Taruna menjadi ujung tombak gerakan literasi.

    Bagi dia, literasi digital tak bisa hanya berhenti di ruang kelas atau seminar tetapi harus hidup di tengah masyarakat.

    Selain terus menghidupkan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang ada di balai RW, Fathoni mengusulkan agar Pemkot juga menghadirkan perpustakaan dengan konsep yang lebih humanis, ramah keluarga, dan menyatu dengan alam di kawasan timur Surabaya dekat RS Eka Candra Rini.

    “Bayangkan sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermain leluasa, sementara orang tua bisa dengan tenang membaca. Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat sambil berekreasi,” tuturnya.

    Menurut Fathoni, kombinasi literasi digital dan perpustakaan yang inklusif akan melahirkan warga Surabaya yang kritis, tangguh, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya,” ucapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkatkan Kemampuan Adaptasi untuk Hadapi Cepatnya Perubahan Teknologi

    Tingkatkan Kemampuan Adaptasi untuk Hadapi Cepatnya Perubahan Teknologi

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kemampuan beradaptasi wajib dimiliki agar dapat terus  bertumbuh dalam menyikapi cepatnya perubahan teknologi. 

    “Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini merupakan upaya adaptasi melalui pelatihan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Gula Semut di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.

    Hadir pada acara tersebut Jerry Wungkana (Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Direktorat  Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN), Nartam Andrea Nusa (Anggota DPRD Banyumas Fraksi Partai NasDem), dan petani gula semut di Banyumas dan sekitarnya. 

    Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara. 

    Langkah BRIN menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset itu, jelas Rerie, merupakan bagian dari langkah mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa. 
     

    Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang diselenggarakan BRIN, menurut Rerie, dapat dilihat sebagai pembelajaran transformatif yang berorientasi pada perubahan melalui pelatihan.

    Pelatihan tersebut, ujar Rerie, dapat dimaknai sebagai upaya beradaptasi dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini. 

    Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Banyumas memiliki potensi melimpahnya komoditas kelapa,  produsen gula semut, dan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor gula kelapa organik ke sejumlah negara Eropa. 

    Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus mampu dihadapi dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjawab tantangan dinamika pasar dan tuntutan konsumen yang ada. 

    Rerie berharap, bekal pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para peserta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa kemampuan beradaptasi wajib dimiliki agar dapat terus  bertumbuh dalam menyikapi cepatnya perubahan teknologi. 
     
    “Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini merupakan upaya adaptasi melalui pelatihan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat Tahun 2025 dengan tema Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Gula Semut di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 16 September 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut Jerry Wungkana (Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Direktorat  Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN), Nartam Andrea Nusa (Anggota DPRD Banyumas Fraksi Partai NasDem), dan petani gula semut di Banyumas dan sekitarnya. 

    Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan bernegara. 
     
    Langkah BRIN menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset itu, jelas Rerie, merupakan bagian dari langkah mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa. 
     

     
    Pelatihan pembuatan/pengolahan gula semut yang diselenggarakan BRIN, menurut Rerie, dapat dilihat sebagai pembelajaran transformatif yang berorientasi pada perubahan melalui pelatihan.
     
    Pelatihan tersebut, ujar Rerie, dapat dimaknai sebagai upaya beradaptasi dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini. 
     
    Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Banyumas memiliki potensi melimpahnya komoditas kelapa,  produsen gula semut, dan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari yang sudah menembus pasar internasional dengan mengekspor gula kelapa organik ke sejumlah negara Eropa. 
     
    Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus mampu dihadapi dengan berbagai upaya adaptasi untuk menjawab tantangan dinamika pasar dan tuntutan konsumen yang ada. 
     
    Rerie berharap, bekal pengetahuan dan pelatihan yang diterima oleh para peserta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Arif Fathoni Dorong Pemkot Surabaya Perkuat Literasi Digital untuk Tangkal Hoaks di Medsos

    Arif Fathoni Dorong Pemkot Surabaya Perkuat Literasi Digital untuk Tangkal Hoaks di Medsos

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan literasi digital bukan lagi sekadar program tambahan, tetapi kebutuhan mendesak.

    Dia menilai fenomena demonstrasi yang lahir dari media sosial menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya.

    “Hari ini kita tidak lagi bisa memandang remeh. Fenomena demonstrasi menunjukkan bagaimana hashtag bisa menggerakkan massa. Maka literasi digital bukan sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak,” tegas Fathoni seusai menjadi pembicara dalam kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa (16/9/2025).

    Fathoni menyebut Pemerintah Kota Surabaya perlu menghidupkan kembali program literasi digital yang pernah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Menurutnya, generasi muda harus dibekali kemampuan memilah, menyaring, dan menilai informasi yang beredar.

    “Jangan biarkan anak-anak muda kita terseret arus informasi yang menyesatkan. Jadikan mereka agent of truth, agen kebenaran yang berani melawan hoaks dan narasi manipulatif,” ujar mantan jurnalis dan lawyer ini.

    Politisi Golkar ini mendorong pelibatan komunitas pemuda seperti Pemuda Tangguh dan Karang Taruna untuk menjadi garda terdepan gerakan literasi digital. Dia menyebut, literasi digital tidak boleh berhenti hanya di ruang kelas atau seminar, tetapi harus hidup di tengah masyarakat.

    Selain itu, Fathoni menyebut pentingnya menghidupkan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di balai RW. Dia bahkan mengusulkan pembangunan perpustakaan dengan konsep humanis dan ramah keluarga di kawasan timur Surabaya, dekat RS Eka Candra Rini.

    “Bayangkan sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermain leluasa, sementara orang tua bisa dengan tenang membaca. Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat sambil berekreasi,” tuturnya.

    Menurut Fathoni, sinergi antara literasi digital dan perpustakaan yang inklusif akan menciptakan warga Surabaya yang kritis, tangguh, dan adaptif menghadapi tantangan zaman. Dia menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan kota.

    “Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Kriminalitas di Blitar Meningkat Usai Pembakaran Gedung DPRD, Polisi Siaga Penuh

    Kriminalitas di Blitar Meningkat Usai Pembakaran Gedung DPRD, Polisi Siaga Penuh

    Blitar (beritajatim.com) – Usai kerusuhan dan pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Blitar meningkat. Sejumlah aksi pencurian pun marak terjadi, utamanya di wilayah Blitar Selatan.

    Jenis kriminalitasnya pun bervariasi, mulai dari pembegalan hingga pencurian kotak amal kuburan. Kejadiannya pun bukan sekali namun terus berulang dengan pelaku yang berbeda

    Seperti kasus pencurian kotak amal kuburan. Dalam kurun waktu 1 pekan terakhir sudah 2 kali terjadi aksi pencurian kotak amal kuburan. Semuanya terjadi di wilayah selatan yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar serta TPU Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

    Beruntungnya, pencurian kotak amal kuburan ini bisa digagalkan warga. Ketiga pelaku pun sudah diserahkan ke Polres Blitar untuk diproses lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon memastikan bahwa pihaknya tidak pandang bulu terkait kasus kriminalitas.

    Menurut Momon semua tindakan kriminalitas akan ia usut hingga tuntas. Pihaknya pun meminta peran aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan aksi kriminalitas yang akhir-akhir ini sering terjadi.

    “Meskipun kotak amal kuburan namun kita akan tindak tegas. Kita akan lakukan pemrosesan secara hukum yang berlaku,” ungkap Momon saat dikonfirmasi pada Selasa (16/9/2025).

    Para pelaku kriminalitas tersebut seakan memanfaatkan kondisi masyarakat yang masih belum kembali normal usai kerusuhan dan pembakaran gedung DPRD. Namun Satreskrim Polres Blitar memastikan bahwa pihaknya tetap siaga penuh untuk menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat dari tindak kriminalitas.

    “Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah ikut menjaga lingkungannya dari tindak kriminalitas, dan kami memberikan imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga kendaraan atau barang-barangnya,” tegas Kasatreskrim Polres Blitar.

    Polres Blitar sendiri kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut laporan masyarakat soal kasus pembegalan kendaraan. Penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku pun kini tengah dilakukan. [owi/beq]

  • 10 Penjarah Mesin ATM saat Kerusuhan Makassar Ditangkap, Uang Rp 320 Juta Habis

    10 Penjarah Mesin ATM saat Kerusuhan Makassar Ditangkap, Uang Rp 320 Juta Habis

    Arya menduga, para pelaku penjarahan itu memang memiliki niat menjarah mesin ATM saat kerusuhan berujung pembakaran terjadi di DPRD Makassar pada Jumat malam 29 Agustus 2025. Pasalnya, kata dia, peralatan yang mereka gunakan terbilang lengkap.

    “Jadi mereka ini memang sengaja bawa mesin gerinda pemotong, genset kecil, dan alat pencongkel,” beber Arya.

    Dia menjabarkan, usai mesin ATM tersebut berhasil dibongkar, para pelaku lalu membawanya ke wilayah Malino di Kabupaten Gowa untuk dipecah dan diambil uangnya. Ada pun, kata Arya, total uang yang berada di dalam mesin ATM itu adalah Rp 320 juta.

    “Mesin ATM itu dibawa pakai mobil pikap dan bajaj yang ada di depan kita ini ke Malino untuk dibongkar. Para pelaku tidak membongkar mesin ATM di lokasi karena lagi rusuh dan banyak orang,” ucap Arya sembari menunjuk ke arah bajaj berwarna biru di depannya.

    Uang dari mesin ATM itu kemudian dibagi dengan kisaran Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per orang. Setelah itu, kata Arya, mesin ATM dibuang di sebuah rawa tak jauh dari lokasi pembongkaran.

    “Dibagi uangnya, 20 orang itu ada yang dapat masing-masing Rp 15 juta sampai Rp 20 juta,” sebut dia.

     

  • 14 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan, Polda Bali: Kami Amankan Pelaku Anarkis, Bukan Pendemo

    14 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan, Polda Bali: Kami Amankan Pelaku Anarkis, Bukan Pendemo

    Di lokasi DPRD Bali, polisi menemukan dua botol bekas berlumur oli, satu galon air mineral berisi pertalite, dan dua buah amunisi gas air mata.

    “Selanjutnya adalah dua buah amunisi, sub-amunisi asap 38mm, tear gas CCS 40C PB warna merah,” kata Daniel.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol. I Gede Adhi Mulyawarman, menjelaskan terdapat empat laporan polisi terkait insiden tersebut.

    “Untuk dasar yang kami lakukan, dari dua lokasi ini terdapat empat buah laporan polisi. Yang pertama, untuk TKP di sekitar Mapolda Bali, itu adalah LPB nomor 613, yaitu tentang dugaan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP,” ungkapnya.

    Laporan kedua terkait pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) berupa pengambilan amunisi gas air mata milik Polri di depan DPRD Bali.

    Laporan ketiga berkaitan dengan kekerasan terhadap kendaraan dinas di lokasi yang sama.

    Sedangkan laporan keempat menjerat dua tersangka yang kedapatan membawa bom molotov, dengan pasal UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Pasal 187 bis KUHP.

     

  • DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Progam Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, menjadi sorotan publik seiring dengan adanya peristiwa siswa keracunan pasca mengonsumsi menu MBG di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Peristiwa tersebut memancing animo banyak pihak, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bahkan mereka melalui Komisi IV juga memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, beserta pihak terkait persoalan di Tlanakan, Pamekasan.

    Selain Korwil BGN Pamekasan, juga terdapat Kepala Dapur Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Larangan Tokol, Tlanakan, termasuk perwakilan Yayasan Bergema Center, serta beberapa pihak terkait lainnya di Ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (15/9/2025).

    Bahkan dalam rapat antara Komisi IV bersama pihak MBG, terkuak fakta jika terdapat sebanyak 33 dapur MBG di Pamekasan, dinyatakan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi alias SLHS. Padahal syarat tersebut sangat krusial guna menjamin keamanan menu MBG bagi para penerima.

    “Sekitar 33 SPPF program MBG di Pamekasan, belum mengantongi SLHS dan masih dalam proses pengurusan. Menang selama ini masih belum masuk juknis, tapi nanti kita wajibkan sambil lalu melapor ke pusat. Jadi semuanya on proses,” kata Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto.

    Meski begitu, pihaknya juga berupaya maksimal untuk untuk memenuhi kebutuhan sesuai prosedur yang ditetapkan. “Selama ini kelayakan gizi di Pamekasan, kita masih mengandalkan ahli gizi dengan koordinasi bersama Dinas kesehatan (Dinkes) setempat,” ungkapnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin menilai ketiadaan SLHS justru sangat berpotensi besar sekaligus dapat menjadi pemicu kasus keracunan. “Kondisi ini tentu sangat riskan dan sangat berpotensi besar menjadi pemicu keracunan, karena pengelolaan makanan tidak terkontrol,” sesalnya.

    “Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada BGN RI agar SPPG yang belum lengkap persyaratannya sesuai SE (Surat Edaran) Kemendagri RI, untuk sementara tidak diberi rekomendasi beroperasi. Ini demi menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan,” tegas Halili.

    Terlebih politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menyatakan jika persoalan perizinan tidak ribet dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. “Dinkes Pamekasan, juga sudah memberikan penjelasan proses penerbitan SLHS, di mana sertifikat itu dipastikan akan dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. [pin/kun]