Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Proyek Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Disorot DPRD, Kontraktor Diultimatum

    Proyek Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Disorot DPRD, Kontraktor Diultimatum

    Probolinggo (beritajatim.com) – Proyek pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo di Jalan Mastrip kembali menjadi sorotan. Meski bernilai miliaran rupiah, progres pekerjaan baru mencapai 16 persen, sementara target penyelesaian pada Desember semakin di ujung tanduk.

    Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap lambannya pekerjaan. Ia meminta kontraktor maupun Dinas PUPR Kota Probolinggo segera memberikan penjelasan resmi.

    “Kami ingin proyek ini berjalan benar dan sesuai aturan. Jangan ada perubahan sepihak, dan kalau ada harus dikaji bersama perencana,” tegas Mukhlas usai rapat kerja, Rabu (17/9/2025).

    Nada lebih keras datang dari anggota Komisi III, Robet Riyanto. Ia meragukan proyek tersebut bisa selesai tepat waktu bila kontraktor tidak segera menambah tenaga kerja.

    “Kalau kontraktor tidak menambah pekerja, jangan harap proyek ini selesai Desember. Sesuai kontrak, proyek ini harus tuntas, titik!” tandas Robet.

    Di sisi lain, pelaksana proyek dari CV Tujuh April, Edi Geol, menyebut keterlambatan dipicu sejumlah kendala teknis. Mulai dari perubahan desain akibat kondisi lapangan, cuaca, hingga ketidaksesuaian bangunan lama dengan gambar perencanaan.

    “Kami sudah menurunkan hampir 60 pekerja dan tetap menjaga aspek K3. Namun perubahan teknis memang membutuhkan waktu tambahan,” jelas Edi.

    Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai pembangunan Gedung Inspektorat berpotensi molor. Padahal, gedung ini diharapkan menjadi pusat pengawasan pemerintahan Kota Probolinggo.

    Komisi III memastikan akan terus mengawal pelaksanaan proyek. DPRD juga mengingatkan agar kontraktor tidak mengulangi kesalahan yang membuat pembangunan sebelumnya sempat mangkrak. (ada/but)

  • BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    BGN: 51 SPPG program MBG di Makassar telah beroperasi

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,”

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI terus mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pencegahan stunting dengan mendirikan 51 dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) dan kini telah beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,” ujar perwakilan BGN Adib Alfikry melalui keterangannya tertulisnya diterima, Rabu.

    Ia mengungkapkan ada dimensi ekonomi dari program MBG. Dari catatan, per September 2025 sebanyak 51 SPPG sudah beroperasi di Kota Makassar. SPPG tersebut, kata dia, merupakan elemen utama dalam program MBG dengan menyiapkan makanan bergizi diberikan ke penerima manfaat.

    Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi mengemukakan, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa.

    “Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Jika gizi anak sejak dini tidak terpenuhi, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia. Ini bukan lagi isu kesehatan, tapi isu peradaban,” tutur Anggota Komisi IX DPRD RI Ashabul Kahfi.

    Menurutnya, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan visi Indonesia 2045 terciptanya generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Sementara itu, Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Syamsul Tomar menambahkan, stunting harus dilihat sebagai ancaman multidimensi.

    oleh karena itu kasus stunting di Indonesia harus segera diatasi, salah satunya yakni dengan program MBG yang di gagas Pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

    “Stunting bukan hanya tubuh anak yang pendek, tapi masa depan bangsa yang dipangkas. MBG ini hadir sebagai solusi nyata, sekaligus membuka jalan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM pangan,”paparnya

    Melalui kolaborasi lintas sektor, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat daya tahan gizi anak-anak, tetap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

    Dengan demikian, program MBG berdiri sebagai program yang tajam menyasar dua masalah krusial bangsa stunting dan ketimpangan ekonomi lokal. Sosialisasi program MBG tersebut diikuti ratusan peserta dari masyarakat di Vann in Sky Makassar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Golkar DPRD Bondowoso Kritik Pemangkasan Infrastruktur dan Kenaikan BTT di P-APBD 2025

    Fraksi Golkar DPRD Bondowoso Kritik Pemangkasan Infrastruktur dan Kenaikan BTT di P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti tajam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diajukan Bupati Bondowoso.

    Dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang Graha Paripurna, Rabu (17/9/2025), Juru Bicara Fraksi Golkar, Lany Sonia Wulandari, menegaskan bahwa P-APBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan daerah.

    “APBD bukan hanya soal hitungan belanja dan pendapatan, tetapi menyangkut fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi ekonomi daerah,” ujarnya.

    Golkar menyoroti penurunan pendapatan sebesar Rp21,49 miliar, terutama akibat berkurangnya transfer pusat hingga Rp56,93 miliar.

    Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp23,96 miliar, Lany mengingatkan agar kenaikan tersebut tidak membebani masyarakat melalui pungutan berlebihan, melainkan didorong oleh inovasi ekonomi daerah, seperti digitalisasi pajak, optimalisasi aset, dan penguatan BUMD. “Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya demi menutup defisit,” tegasnya.

    Kritik juga diarahkan pada pemangkasan belanja daerah Rp65,11 miliar, termasuk belanja modal Rp11,91 miliar serta infrastruktur jalan dan irigasi Rp19,84 miliar. Fraksi Golkar menyebut langkah itu ibarat “memotong masa depan”, karena infrastruktur dinilai sebagai syarat utama pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Lany, efisiensi seharusnya dilakukan pada belanja rutin birokrasi, bukan justru mengurangi pos produktif yang menopang kepentingan rakyat. “Jangan sampai efisiensi justru menjadi alasan melemahkan pelayanan publik,” tegasnya.

    Selain itu, kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8,77 miliar juga mendapat sorotan. Fraksi Golkar menilai pos ini rawan menjadi “anggaran abu-abu” jika tidak disertai indikator jelas, sehingga mendesak agar penggunaannya benar-benar terbatas pada kebutuhan darurat.

    Golkar juga mengkritik penurunan SiLPA sebesar Rp43,61 miliar yang dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan serapan anggaran sebelumnya.

    “Dalam tata kelola modern, SiLPA besar seringkali dianggap bukti manajemen fiskal yang tidak optimal,” ungkap Lany.

    Dengan implementasi P-APBD 2025 yang hanya berlaku pada triwulan IV, Fraksi Golkar menuntut agar program diarahkan pada sektor yang cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, dan pertanian rakyat.

    Mereka menekankan pentingnya paradigma value for money, di mana setiap rupiah APBD harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar tercatat di laporan akhir tahun.

    “P-APBD jangan hanya menjadi formalitas, tetapi instrumen nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Lany Sonia Wulandari. [awi/beq]

  • Fraksi PKB DPRD Bondowoso Apresiasi Kenaikan PAD dan Dukung Program RANTAS

    Fraksi PKB DPRD Bondowoso Apresiasi Kenaikan PAD dan Dukung Program RANTAS

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (17/9/2025).

    Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23,96 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi, tanpa adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Peningkatan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat hingga Rp56,93 miliar,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Samsul Tahar.

    Selain itu, Fraksi PKB memberikan dukungan atas langkah pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

    “Terkait pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB mengapresiasi atas program RANTAS (Jalan Tuntas) yang dijalankan Bupati Bondowoso,” ujarnya.

    Program RANTAS disebut sebagai bagian dari janji politik kepala daerah terpilih. Fraksi PKB bahkan mendorong agar kepala desa ikut diwajibkan mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung program tersebut.

    Pada bidang ketenagakerjaan, Fraksi PKB menyampaikan terima kasih atas keputusan Bupati Bondowoso yang tidak merumahkan pegawai Non-ASN non-data base, meski tidak masuk dalam skema P3K.

    “Langkah ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang telah merumahkan pegawai serupa,” papar Tahar.

    Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mendukung adendum kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC), khususnya bagi peserta mandiri yang kesulitan membayar iuran.

    “Fraksi PKB menyarankan agar Pemkab Bondowoso berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data JKN PBI APBN yang dinonaktifkan, serta mendorong rumah sakit dan klinik swasta ikut berkontribusi melalui CSR untuk pembayaran premi BPJS,” jelasnya.

    Fraksi PKB juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil rutin memperbarui data kependudukan, terutama warga yang sudah meninggal, agar tidak terus membebani pembiayaan premi BPJS Kesehatan.

    Selain itu, Fraksi PKB menyoroti maraknya kegiatan di Alun-alun Bondowoso. Mereka mempertanyakan apakah berbagai kegiatan itu sudah berdampak pada peningkatan kunjungan wisata maupun PAD dari sektor pajak dan retribusi.

    Pandangan umum tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk selalu mengutamakan pelayanan masyarakat, mengingat pejabat publik adalah abdi sekaligus pelayan masyarakat. [awi/beq]

  • DPRD Probolinggo Soroti Kinerja Perumdam Bayuangga, Direksi Akan Dipanggil

    DPRD Probolinggo Soroti Kinerja Perumdam Bayuangga, Direksi Akan Dipanggil

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kinerja Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo mendapat sorotan tajam dari legislatif setelah adanya temuan audit Inspektorat yang mengindikasikan potensi kerugian. Komisi II DPRD Kota Probolinggo memastikan akan memanggil direksi perusahaan daerah tersebut untuk dimintai klarifikasi.

    Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, menjelaskan persoalan bermula dari kebijakan pembayaran iuran dana pensiun yang dianggap dipaksakan. Menurutnya, keputusan itu diambil tanpa memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang belum sehat.

    “Persoalan ini muncul karena ada pemaksaan membayar iuran dana pensiun, padahal kemampuan perusahaan tidak memungkinkan,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (17/9/2025).

    Selain itu, Riyadlus menyoroti lemahnya manajemen cadangan ekuitas. Aturan mengharuskan perusahaan menyisihkan minimal 20 persen ekuitas untuk dana cadangan, namun hasil audit menunjukkan Perumdam baru menyiapkan Rp3,5 miliar atau sekitar 11,5 persen. Ironisnya, dana itu sudah digunakan untuk membayar pensiun sebesar Rp800 juta pada 2023 dan Rp1,1 miliar pada 2024.

    “Dana cadangan itu seharusnya tidak boleh disentuh sebelum mencapai 20 persen. Kenyataannya sudah digunakan, ini jelas pelanggaran,” tegas politisi Gerindra tersebut.

    Ia juga menilai tata kelola internal Perumdam Bayuangga masih bermasalah. Beberapa jabatan strategis kerap berganti, sementara ada posisi vital yang terlalu lama dipegang satu orang sehingga menimbulkan ketimpangan pengelolaan. Fungsi dewan pengawas maupun satuan pengawas internal (SPI) juga disebut belum berjalan maksimal.

    “Ada kelemahan pengawasan yang membuat masalah ini berlarut. Karena itu kami akan memanggil direksi Perumdam untuk dimintai klarifikasi,” tegas Riyadlus.

    Kepala Inspektorat Kota Probolinggo, Puji Prastowo, menilai perbaikan tata kelola menjadi kunci agar kinerja perusahaan kembali stabil. Menurutnya, meski dana cadangan sudah terbentuk, manajemen harus memperkuat sistem pengelolaan keuangan.

    “Direktur, dewan pengawas, hingga SPI harus bekerja keras meningkatkan tata kelola. Itu yang paling penting ke depan,” jelas Puji.

    Ia menegaskan bahwa dana cadangan Rp3,5 miliar tersebut murni berasal dari keuangan internal Perumdam, bukan dari APBD. “Kami hanya melakukan audit, sementara soal pembentukan dana cadangan merupakan ranah bagian perekonomian,” tandasnya.

    Komisi II DPRD memastikan akan terus mengawal temuan ini dan mendesak Pemkot Probolinggo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perumdam Bayuangga. [ada/beq]

  • DPRD Surabaya Desak Pemkot Tegas Soal Legalitas PT SJL: Pabrik Emas Harus di Kawasan Industri

    DPRD Surabaya Desak Pemkot Tegas Soal Legalitas PT SJL: Pabrik Emas Harus di Kawasan Industri

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mendesak Pemerintah Kota Surabaya memperjelas legalitas izin usaha PT Suka Jadi Logam (SJL) di tengah polemik yang memicu keresahan warga Wisma Tengger, Kandangan. Ia menegaskan, jika terbukti beroperasi sebagai pabrik peleburan emas, maka PT SJL wajib dipindahkan ke kawasan industri.

    “SJL ini kan kemudian sudah menjadi polemik yang cukup ramai. Nah, satu yang tadi saya sampaikan di forum rapat, kalau mencermati apa yang disampaikan oleh warga dan perusahaan, ini adalah pabrik emas, peleburan emas,” kata Herlina dalam hearing bersama warga dan pihak PT SJL, Rabu (17/9/2025).

    Herlina memaparkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), izin yang dimiliki PT SJL tercatat sebagai industri kerajinan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan aktivitas produksi yang lebih besar dan berbeda dari izin awal tersebut.

    “Sementara ketika disampaikan di DPRKPP, izin yang dimiliki oleh PT SJL adalah untuk industri kerajinan. Maka saya bukan langsung bicara soal tutup pabrik atau seperti apa, tapi kita harus cek terlebih dahulu hulunya,” tegasnya.

    Menurut Herlina, industri kerajinan seharusnya berskala kecil dan masuk dalam kategori UMKM. Jika PT SJL ternyata beroperasi dengan kapasitas besar, maka klasifikasinya berubah menjadi pabrik emas yang wajib berada di kawasan industri, bukan di kawasan perdagangan atau jasa yang dekat dengan permukiman.

    “Sebenarnya ini industri kerajinan sebagaimana ketentuan, yaitu dengan skala kecil dan skala UKM UMKM. Ataukah sebenarnya dia adalah pabrik emas yang kemudian skalanya besar,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika terbukti PT SJL merupakan pabrik emas dengan kapasitas besar, maka pemerintah wajib mengambil langkah tegas dengan memindahkan aktivitas produksi ke kawasan industri. Keberadaan pabrik peleburan logam di tengah permukiman, apalagi berdekatan dengan sekolah, berpotensi besar merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.

    “Maka kalau ini adalah pabrik emas, bunyinya mutlak harus ada di kawasan industri. Tidak bisa ada di kawasan perdagangan dan jasa yang dekat dengan pemukiman warga,” ujarnya.

    Politisi Demokrat ini juga menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha yang sudah diberikan kepada PT SJL. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan aktivitas produksi, maka revisi bahkan pencabutan izin harus dilakukan demi melindungi kepentingan publik.

    “Maka kalau kemudian melihat klasifikasinya, maka izin-izin yang sudah ada ataukah nanti perlu dilakukan koreksi itu mutlak diperlukan. Wis iku wae iku adalah PR besar,” pungkasnya.

    Hearing yang digelar Komisi C DPRD Surabaya ini merupakan tindak lanjut dari aksi protes warga Wisma Tengger yang menuntut penutupan pabrik PT SJL. Warga mengaku terganggu oleh bau menyengat yang diduga berasal dari proses peleburan emas dan khawatir akan dampak kesehatan, terutama bagi anak-anak yang bersekolah di SDN Kandangan III yang berada persis di belakang pabrik.

    Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memberi tenggat waktu sejak Juni 2025 agar PT SJL melakukan uji emisi dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Namun hingga kini warga menilai belum ada langkah konkret, karena asap dan bau kimia masih sering tercium di lingkungan permukiman. [asg/beq]

  • Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Jakarta –

    Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyegel dua tempat parkir tak berizin di kawasan Jakarta Timur. Kedua parkir ilegal itu dikelola oleh operator Buana Parking.

    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan langkah itu diambil untuk memberi efek jera terhadap pengelola parkir yang nakal. Terlebih praktik parkir ilegal, kata dia, merugikan keuangan daerah hingga Rp 700 miliar per tahun.

    “Tentunya juga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dianggap lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” kata Jupiter kepada wartawan Rabu (17/9/2025).

    Selain menyebabkan kebocoran PAD, praktik parkir ilegal juga menjadi salah satu pemicu kemacetan. Di sisi lain, parkir ilegal juga sering merugikan masyarakat karena tarifnya tidak sesuai dengan aturan.

    Pansus Perparkiran DPRD dan Dishub Jakarta menyegel 2 titik parkir tak berizin di Jaktim. Parkir ilegal berpotensi merugikan PAD hingga Rp 700 miliar per tahun. (Rumondang/detikcom)

    “Karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat,” tutur Jupiter.

    “Sampai hari ini kami meyakini bahwa operator ilegal juga punya potensi dalam hal mengemplang pajak, mereka tidak melaporkan pajak dan itu juga ada potensi ke arah sana,” lanjut dia.

    Jupiter menuturkan masih banyak operator parkir yang tidak memiliki izin di Jakarta. Dia menyebut operator tak berizin yang menarik tarif parkir dari masyarakat sama saja dengan pungutan liar (pungli).

    “Oleh karena itu pungli itu adalah pidana, itu adalah perbuatan pidana dan dari sisi perizinan saja mereka tidak patuh, apalagi dari sisi pembayaran kepada Bapenda,” sebutnya.

    “Untuk di Jakarta yang ilegal kami meyakini ada lebih dari 50 operator,” sambung Jupiter.

    Dia menyebut bakal mendorong kepolisian agar turut mengusut praktik parkir ilegal karena ada pelanggaran pidana.

    “Jadi kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengusut,” terang Jupiter.

    Politikus Partai NasDem itu memastikan, sebelum menyegel Dinas Perhubungan telah mengirim surat peringatan terlebih dahulu, namun tak diindahkan. Dia mengatakan penyegelan merupakan tindakan tegas untuk memastikan aturan ditegakkan.

    “Kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kerjasamanya menyampaikan dan tidak membayar kepada operator parkir ilegal dan ini tidak dibenarkan dan tidak boleh operator parkir yang tidak memiliki izin untuk memungut biaya,” ucapnya.

    Turut hadir dalam penyegelam itu sejumlah Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta di antaranya Heri Kustanto, Muhammad Al Fatih, Francine Widjojo, Raden Gusti Arief Yulifard, dan August Hamonangan serta sejumlah petugas Unit Pengelola Perparkiran Dishub Jakarta.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/jbr)

  • 5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Lantas, bagaimana latar belakang nama-nama yang dilantik Prabowo? Berikut profil singkatnya:
    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Nama Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi tersebut didudukinya sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri BUMN setelah terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    Namun, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih hanya bertahan kurang dari setahun.
    Kini, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditunjuk Prabowo sebagai Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.
    Kompas.com / Rahel Menko Polkam Djamari Chaniago
    Afriansyah Noor sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) era Yusril Ihza Mahendra.
    Namanya juga pernah mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada era Presiden ke-7 RI Jokowi.
    Kini di kancah politik, Afriansyah Noor menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
    Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) diketahui merupakan Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
    Ia merupakan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Grobogan dan Blora.
    KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Farida Farichah diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) oleh Prabowo.
    Di PKB periode 2024-2029, Farida Farichah menduduki posisi Sekretaris DPP PKB. Namanya juga merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
    Angga Raka Prabowo sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Kini, politikus Partai Gerindra itu ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Angga Raka tercatat sebagai politikus Partai Gerindra dan merupakan loyalis Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
    Dia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Lalu, sempat dipercaya mengemban posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) sekaligus Ketua Badan Komunikasi.
    Muhammad Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Setelah dilantik Prabowo pada Rabu (17/9/2025), ia dipercaya menjadi Kepala KSP.
    Namanya pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005. Berbekal pengalamannya di beberapa lembaga riset, Qodari memutuskan untuk mendirikan Indo Barometer pada 2006.
    Indo Barometer didirikan sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.
    Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang resmi dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN, yang fokusnya adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sosok Nanik tidak dapat dilepaskan dari industri media massa. Selama menjadi wartawan, ia dikenal sosok perempuan yang kritis terhadap berbagai isu baik sosial, politik, dan ekonomi.
    Di dunia politik, Nanik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan ini tampak saat Pilpres 2019 lalu, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
    Hubungan tersebut pun terus terjaga, hingga pada Oktober 2024 Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo.
    Nama mantan Wakapolri Ahmad Dofiri ditunjuk Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Sebelum menjabat sebagai Wakapolri dan pensiun pada Juni 2025, ia pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (14 April 2016-5 Oktober 2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 November 2016-6 Desember 2019), dan Asisten Logistik Kapolri (6 Desember 2019-16 November 2020).
    Setelah itu, Ahmad Dofiri pernah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (16 November 2020-31 Oktober 2021), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (31 Oktober 2021-26 Februari 2023), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri (26 Februari 2023-11 November 2024).
    Sony Sonjaya merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 1967. Ia diketahui adalah lulusan Akademi Polisi pada 1991.
    Namanya pernah mengisi posisi sebagai Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka dan Kapolres Bandung.
    Setelah itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
    Dilansir dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992. Ia kemudian mengambil S2 Master of Science Northeastern University dan lulus pada 1999.
    Namanya pernah mengisi sejumlah posisi di LKPP, seperti Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso Kritik Penurunan Belanja Modal di P-APBD 2025

    Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso Kritik Penurunan Belanja Modal di P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Melalui juru bicaranya, Abdul Majid, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap di laporan keuangan.

    Majid mengkritisi penurunan belanja modal dalam P-APBD yang dinilainya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar. “Pemangkasan belanja modal sama saja dengan menunda pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik lain adalah penopang utama kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam rapat paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi, Rabu (17/9/2025).

    Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggap rawan penyalahgunaan bila tidak disertai penjelasan rinci. Mereka mendesak agar BTT digunakan hanya untuk kebutuhan darurat yang terukur.

    “Kami meminta pemerintah menjelaskan indikator yang jelas, supaya pos ini tidak menjadi celah praktik belanja yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas Majid.

    Tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga disebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan disiplin OPD dalam menyerap anggaran. Majid mengingatkan, serapan rendah sama artinya dengan tertundanya hak rakyat.

    Fraksi Gerindra menekankan bahwa implementasi P-APBD 2025 yang hanya berlaku pada triwulan IV menuntut program yang sederhana namun berdampak langsung. Mereka mendorong agar alokasi anggaran diprioritaskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM.

    Lebih jauh, Majid menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Menurutnya, keberhasilan APBD ditentukan oleh keberpihakan pada petani, nelayan, pedagang kecil, dan kelompok rentan.

    “Anggaran harus hadir untuk mereka yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah, bukan justru membebani dengan kebijakan yang tidak produktif,” ujarnya.

    Dengan catatan tersebut, Fraksi Gerindra berharap P-APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar dokumen teknis. Harapannya, perubahan anggaran ini mampu memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. [awi/beq]

  • Mas Dhito Imbau ASN Pemkab Kediri Hindari Flexing

    Mas Dhito Imbau ASN Pemkab Kediri Hindari Flexing

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menghindari flexing atau pamer gaya hidup berlebihan.

    Imbauan ini disampaikan dua pekan pasca kejadian perusakan dan pembakaran gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri. Tepatnya saat acara doa bersama perpindahan kantor sekretariat daerah, pada Selasa (16/9).

    “Kita di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri kalau bisa jangan sampai ada yang membuat masalah di luar sana, baik secara etika, moril maupun memamerkan gaya hidup yang berlebihan,” kata Mas Dhito.

    ASN sebagai representasi pemerintah diharapkan dapat menjaga sikap baik di lingkungan maupun media sosial. Pun semua orang memiliki harapan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, namun capaian itu tidak perlu dipamerkan.

    Mas Dhito menekankan kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri untuk lebih mengedepankan integritas dan mengutamakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

    “Semua hal-hal yang sifatnya strategis dan pelayanan dasar saya minta tetap berjalan jangan sampai ada catatan,” ungkapnya.

    Sementara itu, rehabilitasi dan pembangunan gedung perkantoran milik Pemkab Kediri yang rusak dibakar massa pada aksi anarkis akhir Agustus 2025 itu akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan. Meliputi Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri.

    Pun pembangunan akan ditangani pusat, Mas Dhito mengingatkan kepada instansi di Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Dinas PUPR maupun Perkim dan dinas terkait untuk ikut mengawasi selama proses berjalan.

    “Walaupun itu dari kementerian tidak berarti kita diam,” tandasnya. [ADV PKP/nm]