Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sidang Dokter Lakukan KDRT Tunjukkan Foto Syur Benny Anggota DPRD Jatim

    Sidang Dokter Lakukan KDRT Tunjukkan Foto Syur Benny Anggota DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dokter Meiti Muljanti kembali menjalani sidang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan korban Benjamin Kristanto selaku korban, sekaligus anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, dan Puji Hendra, sopir pribadi Benjamin.

    Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ratna tersebut ruang sidang mulai memanas ketika majelis hakim memberi kesempatan Meiti untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Tidak didampingi pengacara, Meiti melontarkan pertanyaan yang menyinggung dugaan perselingkuhan suaminya.

    “Apakah benar Benny sering berselingkuh?” tanya Meiti. Pertanyaan itu langsung dibantah oleh Benny.

    Meiti yang tampak emosional kemudian menunjukkan sebuah foto syur seorang perempuan yang diduga selingkuhan suaminya. Foto tersebut bahkan ditunjukkan ke saksi, majelis hakim, hingga pengunjung sidang.

    “Saksi Hendra, kamu tau foto siapa ini?” tanya Meiti dengan nada tinggi.

    Namun, hakim Ratna beberapa kali menegur Meiti karena dianggap keluar dari pokok perkara. “Ibu, nanti ada waktunya untuk memberikan keterangan. Saat ini hanya boleh mengajukan pertanyaan sesuai keterangan saksi,” tegas Ratna.

    Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Inara Putra Intaran dari Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan dua saksi, yakni dr. Benjamin Kristanto.

    Di hadapan majelis hakim, Benjamin yang akrab disapa Benny menceritakan awal mula terjadinya KDRT. Ia mengaku sempat menasihati Meiti agar tidak sering bepergian, karena anak mereka sedang sakit. Namun, nasihat itu justru memicu cekcok.

    “Saat itu istri saya sedang memasak di dapur. Saya menasehati agar tidak pergi-pergi. Tapi istri tidak terima lalu menciprati saya dengan minyak panas, bahkan menempelkan penjepit masak yang masih panas ke tangan saya,” ujar Benny.

    Menurut Benny, ia tidak melakukan perlawanan. “Saya langsung pergi bersama sopir saya ke Polsek Wiyung untuk membuat laporan dan melakukan visum,” tambahnya.

    Saksi kedua, Puji Hendra, membenarkan kesaksian Benny dan tidak banyak menambahkan keterangan. [uci/ted]

  • DPRD Jember Sepakat Merevisi Perda Pengusahaan Tembakau yang Berusia 22 Tahun

    DPRD Jember Sepakat Merevisi Perda Pengusahaan Tembakau yang Berusia 22 Tahun

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau yang telah berusia lebih dari 20 tahun.

    Wakil Ketua DPRD Jenmber Widarto menyebut usia Perda Pengusahaan Tembakau sudah terlalu tua. “Saya sepakat banyak hal yang hal butuh pengawasan dan penegakan aturan soal kerja sama antara perusahaan dengan petani,” katanya, dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).

    Agus Khoironi, anggota Komisi B, setuju perda tentang tembakai direvisi. “”Usianya sudah 20 tahun lebih. Ini sudah tidak bagus,” katanya.

    Menurut Agus, perda tersebut sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini. “Kalau di perda itu perusahaan rokok hanya boleh menanam tembakau lima hektare, sekarang ratusan hektare yang mereka tanam,” katanya.

    Sementara Widarto mendengar, petani ingin perusahaan rokok tidak menanam tembakau sendiri. “Hari ini mereka sudah bisa menanam di lahan yang sangat luas, sehingga merugikan petani. Tidak mengambil tembakau dari petani tapi menanam sendiri,” katanya.

    Agus menyebut petani tembakau saat ini dalam posisi simalakama. “Kemarin harganya enak sehingga semua menanam tembakau. Tapi perusahaan sendiri bilang, kalau (stok) tahun kemarin saja belum bisa keluar, sehingga menumpuk, dan serapan tahun ini belum bisa maksimal,” katanya.

    Komisi B sudah mendiskusikan persoalan ini. “Kita akan turun ke perusahaan-perusahaan. Dengan sangat terpaksa mereka harus kita genjot supaya tetap beli tembakau di masyarakat, karena memang kondisinya seperti itu,” kata Agus.

    Tak hanya soal menumpuknya stok tembakau di gudang pabrik rokok. Keberadaan rokok ilegal ternyata juga menentukan serapan tembakau milik petani.

    “Kenapa tembakau bisa laku keras, salah satunya karena ada produk rokok ilegal. Tahun ini rokok ilegal tidak dibolehkan. Akhirnya tembakau petani tidak bisa terserap. Ini sebenarnya jadi simalamaka buat kita,” kata Agus.

    Ketua Komisi B Candra Ary Fianto bisa memahami kegelisahan petani. “Keluarga saya dari kakek, ayah, dan saudara kami adalah pekerja tembakau. Hari ini keluh-kesah petani tembakau luar biasa,” katanya.

    Menurut Candra, ongkos operasional budidaya tembakau tinggi, salah satunya karena petani tidak berhak mendapat pupuk bersubsidi. “Belum lagi hari ini, gudang-gudang rokok besar hari ini masih belum buka. Yang ada di bawah adalah spekulan. Jadi harganya tergantung blandang (spekulan),” katanya.

    Kondisi sektor tembakau semakin sulit, karena besarnya cukai rokok. “Di tengah gempuran rokok-rokok ilegal hari ini, otomatis mereka juga akan mengurangi penerimaan pasokan petani tembakau. Kalau sudah mengurangi produksinya, mesin-mesinnya berhenti, maka akhirnya pekerja yang menjadi korban,” kata Candra.

    Candra mengatakan sebenarnya ada 30 perusahaan rokok di Jember. “Kenapa ini kita support terus? Kalau ini kita support, maka kita punya keyakinan petani di Kabupaten Jember bisa lebih berdaya,” katanya.

    Namun, lanjut Candra, perusahaan-perusahaan ini terancam tingginya nominal cukai juga. “Perlu kita cari solusinya, termasuk pemberantasan rokok-rokok ilegal tadi. Maka kami sepakat perlu didorong revisi Perda Pertembakauan Nomor 7 tahun 2003,” katanya.

    Saat ini, menurut Candra, DPRD jember sedang memfinalisasi Perda Perlindungan Petani. “Namun karena perlindungan petani, ini sifatnya umum,” katanya.

    “Ke depan kami sepakat revisi ini harus kita terus dorong. Biar Jember tidak berubah logo. Biar Jember nanti tidak berubah simbol. Kalau tembakau enggak ada di Jember, jangan-jangan nanti Jember logonya bukan tembakau, tapi gajah berbelalai putih,” kata Candra. [wir]

  • Pemkot Depok Bentuk Tim Evaluasi Tunjangan Rumah DPRD Rp 47 Juta Megapolitan 18 September 2025

    Pemkot Depok Bentuk Tim Evaluasi Tunjangan Rumah DPRD Rp 47 Juta Megapolitan 18 September 2025

    Pemkot Depok Bentuk Tim Evaluasi Tunjangan Rumah DPRD Rp 47 Juta
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD Depok yang nilainya mencapai Rp 47 juta.
    “Iya betul (sudah dibentuk), saya termasuk dalam tim,” ucap Sekretaris DPRD Depok (Setwan) Kania Parwanti saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis (18/9/2025).
    Tim tersebut melibatkan Setwan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, serta bagian hukum sebagai analis.
    Meski tidak dirinci jumlah anggotanya, tim sudah mulai berkoordinasi untuk meninjau kembali kajian tunjangan rumah DPRD Depok dengan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.
    “Sudah dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan provinsi sesuai ketentuan PP,” terang Kania.
    Sebelumnya, tunjangan perumahan DPR RI hangat dibahas dan dikritisi masyarakat luas. Hal itu kemudian merembet ke tunjangan rumah anggota DPRD Kota Depok yang juga tak kalah besar.
    Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 97 Tahun 2021, Ketua DPRD mendapatkan tunjangan perumahan mencapai Rp 47,1 juta, Wakil Ketua Rp 43,1 juta dan anggota DPRD Rp 32,5 juta per bulan.
    Terbaru, Wali Kota Depok Supian Suri mengeklaim sudah merumuskan apa yang menjadi harapan masyarakat.
    “Yang terakhir, terkait dengan Perwal 97, kami sudah merumuskan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Depok, termasuk kaum buruh untuk kita evaluasi kembali,” kata Supian, dikutip dari
    Warta Kota
    , Sabtu (6/9/2025).
    Sekretaris DPRD Depok Kania Parwanti mengklarifikasi, tunjangan anggota dewan berkisar Rp 15-20 juta setelah dipotong pajak.
    Hal ini berlaku di tahun 2025 dan berpotensi menurun untuk tahun depan.
    “Banyak potongan-potongan, sehingga rata-rata yang diterima Rp15-20 juta, bahkan tahun depan ada pajak baru sehingga rata-rata menerima hanya Rp 9-14 juta,” terang Kania.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Suvenir Pemkot Tangsel 2024 Capai Rp 20,48 Miliar, Naik 51 Persen dari Tahun Lalu Megapolitan 18 September 2025

    Anggaran Suvenir Pemkot Tangsel 2024 Capai Rp 20,48 Miliar, Naik 51 Persen dari Tahun Lalu Megapolitan 18 September 2025

    Anggaran Suvenir Pemkot Tangsel 2024 Capai Rp 20,48 Miliar, Naik 51 Persen dari Tahun Lalu
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Anggaran pengadaan suvenir atau cendera mata Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tahun 2024 menuai sorotan publik setelah diunggah ke media sosial.
    Dalam unggahan di akun Instagram @leonyvh, pemilik akun yang diketahui sebagai Leoni, mantan penyanyi cilik Trio Kwek Kwek, menyoroti sejumlah pos anggaran Pemkot Tangsel yang dinilai janggal.
    Salah satunya adalah anggaran untuk pengadaan suvenir senilai Rp20,48 miliar.
    “Gaes, khususnya warga Tangsel. Gua akan post screenshot dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Laporannya 520 halaman, gua coba post yang penting-penting ya. Mabok ini liatin angka, banyak bener,” tulis Leoni dalam unggahannya, Rabu (17/8/2025).
    Angka tersebut tercantum dalam laporan resmi bertajuk Beban Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor, Suvenir, atau Cendera Mata.
    Nilainya naik signifikan dibandingkan 2023 yang tercatat Rp 13,48 miliar, atau meningkat sekitar 51,94 persen.
    Selain anggaran suvenir, Leoni juga menyoroti pos belanja lain seperti pakaian dinas, makanan rapat, dan atribut seremonial, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
    Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel 2024, total pendapatan daerah mencapai Rp4,57 triliun, dengan belanja daerah Rp4,36 triliun.
    Jika dibandingkan, anggaran suvenir hanya sekitar 0,47 persen dari total belanja. Namun, jumlah tersebut tetap dipandang besar di tengah banyaknya kebutuhan mendesak masyarakat.
    Unggahan Leoni memicu beragam komentar warganet yang mempertanyakan urgensi belanja seremonial dengan nilai miliaran rupiah itu.
    Menanggapi sorotan publik tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog publik sebelum menetapkan anggaran besar untuk pos non-prioritas.
    “Kalau tidak, bisa memicu protes publik, bahkan petisi atau kemunculan tagar di media sosial,” ujar Trubus saat dihubungi, Kamis (18/9/2025).
    Menurut dia, belanja suvenir bukanlah pengeluaran produktif dan seharusnya bisa dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat.
    “Harusnya anggaran dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja atau pengembangan UMKM. Kalau tidak, ya kesannya pemborosan, dan itu tidak adil,” kata dia.
    Trubus juga menekankan pentingnya aturan yang jelas untuk membatasi belanja seremonial agar tidak terkesan berlebihan. Selain itu, mekanisme pengawasan anggaran dinilai belum optimal jika hanya dilakukan antar lembaga pemerintah.
    “Kalau hanya lembaga dengan lembaga, kadang tidak efektif. Ini yang menyebabkan anggaran tidak transparan,” jelasnya.
    Trubus menilai, DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran.
    “Harus diatur oleh DPRD. Perlu dibuatkan aturan agar proses keterbukaan dan partisipasi publik berjalan. Karena ini dana publik, maka harus dikonfirmasi ke publik juga,” lanjut dia.
    Hingga berita ini ditayangkan, Pemkot Tangsel belum memberikan klarifikasi resmi terkait anggaran pengadaan suvenir Rp 20,48 miliar tersebut.
    Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Sekretariat Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Tangsel juga belum mendapat jawaban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seikat Tembakau dan Sofa Lusuh Jadi Media Demo di Pamekasan

    Seikat Tembakau dan Sofa Lusuh Jadi Media Demo di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Seikat tembakau dan sebuah sofa panjang lusuh menjadi media demonstrasi puluhan massa yang berunjukrasa di Kantor Bupati Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (18/9/2025).

    Sarana tersebut sebagai bentuk protes terhadap beragam hal yang dianggap ‘masalah’ yang sedang terjadi di khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mulai dari harga tembakau yang tidak sesuai BPP, hingga soal anggaran pengadaan kasus dan sofa yang dianggap absrut.

    Namun setelah beberapa lama berorasi dan membakar tembakau, para demonstran tidak kunjung ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, dan pada akhirnya mereka bergerak menuju Gedung DPRD Pamekasan, yang notabene satu kompleks dengan Kantor Pemkab Pamekasan.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kholilurrahman juga langsung menyambangi para demonstran yang ‘ngemper’ di depan Gedung Wakil Rakyat, ditemani sejumlah jajaran pejabat, termasuk Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur beserta jajaran lainnya.

    Selain itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan, juga berdialog langsung bersama para demonstran. “Kami menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” kata Kiai Kholil mengawali dialog bersama demonstran.

    “Persoalan anggaran untuk pembelian sofa sudah kami perintahkan dialihkan untuk kepentingan yang lain. Sementara anggaran kasur dan lainnya memang sudah dianggarkan di tahun 2024, sebelum terbitnya Impres soal efisiensi. Jadi sebelum kami masuk ke pendopo, semua sudah tersedia lengkap, dan yang biasa kita lakukan adalah menyetop pembelian sofa baru,” ungkapnya.

    Selain itu Kiai Kholil juga menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, baginya kritik dan masukan merupakan bahan berharga untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah daerah. “Terima kasih sudah mengingatkan dan menyampaikan aspirasi. Ini akan menjadi pegangan kami untuk memimpin Pamekasan kedepan,” imbuhnya.

    “Tidak hanya itu, beberapa program sosial pengelolaan rumah jumpo sebagai pelayanan prioritas bagi warga tetap menjadi prioritas pemerintah, termasuk memastikan kebutuhan makanan dan fasilitas warga yang berada di bawah tanggungjawab Pemkab Pamekasan,” pungkasnya.

    Sementara berkenaan dengan besaran Biaya Pokok Produksi (BPP) tembakau tahun 2025, Pemkab Pamekasan, sudah menetapkan sebesar Rp 64 ribu per kilogram (kg) untuk tembakau gunung atau perbukitan yang biaya produksinya memang lebih mahal, dan kualitasnya tentu lebih bagus.

    Sedangkan besaran BPP tembakau dibagi dalam tiga katagori, yakni katagori tembakau gunung, tegal dan sawah. Untuk BPP tembakau tegal sebesar Rp 53.533 per kg, dan BPP tembakau sawah sebesar Rp 47.685 per kg. [pin/but]

  • Kursi Sekda Blitar Sepi Peminat, DPRD Titip Pesan Kunci: Jadi Jembatan Eksekutif-Legislatif

    Kursi Sekda Blitar Sepi Peminat, DPRD Titip Pesan Kunci: Jadi Jembatan Eksekutif-Legislatif

    Blitar (beritajatim.com) – Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Blitar masih berjalan, namun hingga pertengahan masa pendaftaran, belum ada satu pun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara resmi mengajukan diri. Di tengah penantian para kandidat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menitipkan pesan krusial bagi siapa pun yang akan terpilih nanti: harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif.

    Pendaftaran untuk posisi tertinggi di kalangan birokrasi ini resmi dibuka sejak Jumat (12/9/2025) lalu dan akan ditutup pada 26 September mendatang. Meski belum ada pendaftar resmi, sejumlah ASN dilaporkan telah mulai mencari informasi terkait persyaratan, menandakan adanya minat yang mungkin akan muncul menjelang penutupan.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam penentuan calon Sekda. Menurutnya, hak prerogatif sepenuhnya berada di tangan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Meski demikian, DPRD menaruh harapan besar pada figur Sekda yang baru.“Kami tidak ada kriteria khusus untuk Sekda. Namun, kami berharap Sekda ke depan benar-benar bisa mendukung tugas-tugas kepala daerah. Bukan hanya dalam urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan yang komunikatif antara eksekutif dan legislatif,” ujar Supriadi saat ditemui pada Rabu (17/9/2025).

    Supriadi menekankan, komunikasi yang harmonis antar lembaga menjadi kunci kelancaran program pembangunan daerah. Dengan Sekda yang komunikatif, potensi miskomunikasi dapat diminimalisir sehingga pemerintahan berjalan sinergis.

    Seleksi kali ini dibuka untuk seluruh pejabat eselon II di Jawa Timur, yang artinya membuka peluang bagi ASN dari luar Kabupaten Blitar untuk bersaing. Menanggapi hal ini, Supriadi menyatakan bahwa asal daerah calon tidak menjadi poin utama bagi DPRD.

    “Mau lokal atau impor, bagi kami tidak ada masalah. Tentu yang terpenting, Sekda tersebut loyal kepada kepala daerah, profesional, dan mampu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk bisa komunikatif dengan legislatif,” tegasnya.

    Saat disinggung apakah DPRD memiliki figur calon yang dijagokan, Supriadi dengan tegas menampiknya. Ia memastikan DPRD netral dan tidak dalam posisi mendorong nama tertentu, karena hal itu merupakan wewenang penuh kepala daerah.

    “Kami hanya berharap proses ini menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Blitar,” tuturnya.

    DPRD justru menyambut baik jika nantinya akan ada banyak ASN yang mendaftar. Menurut Supriadi, semakin banyak peserta, proses seleksi akan semakin kompetitif dan sehat, sehingga dapat melahirkan figur terbaik untuk memimpin birokrasi di Kabupaten Blitar.

    Setelah tahap pendaftaran, para calon akan melewati serangkaian tahapan, mulai dari verifikasi administrasi, uji kompetensi, hingga wawancara oleh panitia seleksi provinsi. Tiga nama terbaik akan diserahkan kepada Bupati untuk dipilih satu sebagai Sekda definitif.

    “Sekda memiliki posisi yang sangat strategis. Ia adalah motor penggerak birokrasi dan harus mampu memastikan seluruh program daerah berjalan sesuai visi misi kepala daerah. Karena itu, kami berharap figur yang terpilih nanti benar-benar bisa menjalankan peran tersebut,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Pemprov Jatim Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik Pasca Aksi Anarki

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat mulai melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas publik pasca aksi anarki yang terjadi beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan langkah ini pada Kamis (18/9/2025).

    Menurut Emil, salah satu titik terparah adalah Gedung Negara Grahadi di Surabaya. Bagian sayap barat gedung bersejarah itu mengalami kerusakan serius setelah terkena lemparan bom molotov.

    “Sayap barat Gedung Grahadi rusak karena lemparan bom molotov dan penyusup berhasil masuk dengan mudah untuk membakar menggunakan torch,” ungkap Emil.

    Kondisi tersebut dianggap rawan karena posisinya dekat jalan dan mudah diakses massa. Emil menegaskan penanganan Grahadi kini menjadi perhatian serius karena gedung itu bukan hanya pusat pemerintahan, melainkan juga cagar budaya sekaligus saksi sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, proses perbaikan melibatkan tim cagar budaya bersama Kementerian PUPR.

    Selain Grahadi, Pemprov Jatim juga mencatat sejumlah fasilitas publik lain terdampak, termasuk kantor Samsat di Kediri yang terbakar. Meski demikian, Emil memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan menyiapkan lokasi sementara.

    Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Jatim menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda yang melibatkan Pangdam, Kapolda, TNI AL, DPRD, kejaksaan, hingga pengadilan. “Sinergi lintas lembaga penting agar perbaikan segera dilakukan dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegas Emil.

    Ia menambahkan, komitmen perbaikan fasilitas masyarakat menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah. “Kami berupaya secepat mungkin agar masyarakat kembali bisa merasakan layanan publik dengan normal,” tandas Emil. [rbr/beq]

  • Mugianto Resmi Plt Sekretaris, Lengkapi Kepengurusan Emil di Demokrat Jatim

    Mugianto Resmi Plt Sekretaris, Lengkapi Kepengurusan Emil di Demokrat Jatim

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Perombakan struktur pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur kembali terjadi. Jabatan Sekretaris kini dipercayakan kepada Mugianto, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mendampingi Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak.

    Mugianto menggantikan Reno Zulkarnaen yang kini mendapat tugas di tingkat pusat, yakni sebagai Korwil OKK Wilayah Kalimantan.

    ​Penunjukan Mugianto tertuang dalam SK DPP Demokrat Nomor 47/SK/DPP/.PD/DPD/IX/2025 tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

    Sebelumnya, Mugianto mengemban posisi sebagai Kepala Badan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) di Demokrat Jatim.

    ​”Benar, saya ditunjuk sebagai Plt Sekretaris. SK-nya baru saja turun,” kata Mugianto kepada awak media, Kamis (18/9/2025).

    ​Dalam keterangannya, Mugianto menegaskan akan fokus pada tugas barunya, yakni mengawal kepemimpinan Emil Dardak. “Saya akan membantu dan mengawal Pak Emil Dardak untuk membesarkan Demokrat di Jawa Timur. Saya satu komando dengan Ketum AHY dan Pak Emil,” jelasnya.

    ​Selain itu, Mugianto yang juga Anggota DPRD Trenggalek, menekankan bahwa partai akan terus mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Demokrat bersama rakyat. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur dan berharap para legislator Demokrat bisa menjadi pelayan yang baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • 6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
    Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
    Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
    MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
    Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
    Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
    Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
    Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
    Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
    Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
    Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
    Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
    Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abdulloh Umar Bawa DPRD Bojonegoro Raih Legislatif Jatim Award 2025

    Abdulloh Umar Bawa DPRD Bojonegoro Raih Legislatif Jatim Award 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dedikasi dan sejumlah program inovatif yang digagas Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, dalam mendorong pelayanan publik dan perlindungan sosial berbuah penghargaan bergengsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berhasil menyabet Legislatif Jatim Award 2025 untuk kategori Kinerja Terbaik Legislator Tingkat Kabupaten/Kota.

    Penghargaan tersebut diterima Umar, panggilan akrabnya, dalam acara penganugerahan yang digelar oleh JTV di Studio JTV Surabaya, Selasa (16/9/2025) malam. Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, anggota DPR RI, serta para pimpinan DPRD se-Jatim itu menjadi saksi apresiasi atas kerja nyata yang telah dilakukan.

    Penghargaan ini bukanlah sekadar simbol. Dewan juri yang melakukan seleksi ketat selama dua bulan menilai konsistensi dan hasil nyata dari komitmen Umar sejak dilantik sebagai Ketua DPRD. Visinya tentang pelayanan publik yang inklusif dan pembangunan berkeadilan diwujudkan dalam sejumlah terobosan kebijakan.

    Di bawah kepimpinannya, DPRD Bojonegoro menunjukkan kinerja gemilang dengan menyelesaikan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada 2025. Sebanyak 13 di antaranya telah ditetapkan menjadi Perda. Beberapa diantaranya adalah Raperda inovatif seperti Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Pangan Mandiri, dan yang paling mendapat sorotan adalah Raperda Dana Abadi Daerah—satu-satunya di Indonesia yang sedang menunggu persetujuan akhir dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Keistimewaan malam itu tidak berhenti pada Umar. Lembaga DPRD Bojonegoro secara keseluruhan juga meraih penghargaan terpisah untuk kategori Kinerja Terbaik Lembaga dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pembangunan Daerah. Prestasi ganda ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi solid antara pimpinan, anggota, dan sekretariat dewan telah menciptakan ekosistem legislasi yang efektif.

    Abdulloh Umar, yang juga legislator dari Dapil III (Kecamatan Kanor, Kepohbaru, dan Baureno), menyatakan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja kolektif. “Capaian ini justru akan kami jadikan cambuk untuk bekerja lebih keras lagi menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat,” ujar Umar usai menerima penghargaan.

    Dengan torehan prestasi ini, DPRD Bojonegoro under leadership Abdulloh Umar meneguhkan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan memperkuat perlindungan sosial menuju Bojonegoro yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera. [lus/ian]