Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Menurutnya, negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik, bukan berbisnis dengan rakyatnya.

    “PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Deni usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    Deni menyebut salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara produktif. Menurutnya, banyak aset pemerintah dalam kondisi idle yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

    “Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Selain itu, Deni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan, BUMD yang tidak memberikan dividen dan justru menjadi beban APBD harus dibenahi atau direstrukturisasi.

    “BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi APBD 2026 dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional agar pembangunan Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat. “APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional menjadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” tegas Deni.

    DPRD juga mendorong efisiensi anggaran dengan memangkas belanja seremonial dan kegiatan yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. “Belanja yang bersifat simbolis, seremonial, dan perayaan yang tidak memberikan dampak langsung harus dikurangi. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.

    Deni mengajak seluruh komisi dan OPD memetakan potensi penerimaan daerah dengan jelas, mengingat proyeksi pertumbuhan PAD pada 2026 hanya naik sekitar 1,8 persen. Ia juga mendorong keterlibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang tepat sasaran.

    “APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk

    Nasib Wahyudin Moridu usai Viral Ingin Rampok Uang Negara, Kini Jadi Sopir Truk

    GELORA.CO  – Kehidupan Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDIP, berubah drastis usai dirinya viral karena ucapan kontroversial yang menyebut ingin merampok uang negara. 

    Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik publik dan berujung pada pemecatannya dari keanggotaan partai maupun jabatannya sebagai legislator.

    Setelah resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Wahyudin kini kembali ke kampung halamannya. Dia memilih beralih profesi menjadi sopir truk, ditemani sang istri tercinta, Mega Nusi. 

    Melalui unggahan di media sosial, Wahyudin memperlihatkan dirinya berusaha bangkit dari nol, bahkan menabung dari upah buruh sebesar Rp200.000 sehari.

    “Saya menerima semua konsekuensi, termasuk sanksi sosial. Saya sudah dipecat dan sekarang kembali berjuang bersama keluarga,” ujarnya dalam sebuah video klarifikasi, Senin (22/9/2025).

    Wahyudin juga menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Ia menegaskan tidak berniat melecehkan rakyat maupun institusi negara. “Semua ini murni kesalahan saya. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang saya wakili,” ucapnya.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun, menyatakan keputusan pemecatan diambil setelah proses klarifikasi. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Gorontalo mengungkap video viral tersebut diduga disebarkan oleh seorang wanita yang kecewa karena tak kunjung dinikahi Wahyudin. Video itu direkam pada Juni lalu.

    Meski telah meminta maaf, klarifikasi Wahyudin tetap menuai reaksi beragam dari publik. Kini, ia bersama istrinya berkomitmen menjalani hidup baru dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menanggung konsekuensi dari perbuatannya

  • Banggar DPRD Jatim Ingatkan APBD 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Banggar DPRD Jatim Ingatkan APBD 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa APBD Jatim Tahun Anggaran 2026 harus memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

    Hal itu disampaikan Lilik dalam rapat paripurna penyampaian pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan oleh Gubernur Jatim atas Raperda APBD 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    “APBD merupakan instrumen pengelolaan keuangan daerah yang harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” ujarnya.

    Banggar menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2026 yang justru stagnan bahkan turun minus 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal penurunan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja publik.

    “Penurunan ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan, khususnya retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang masih stagnan,” tegas politisi PKS tersebut.

    Berdasarkan catatan Banggar, pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan hanya tumbuh 2 persen dengan porsi terbesar dari pajak daerah sebesar 47 persen. Namun, proyeksi penerimaan pajak daerah yang hanya tumbuh 2,2 persen dianggap masih rendah.

    “Optimalisasi penerimaan PAD harus dilakukan, termasuk dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kami juga mengusulkan pembentukan Pansus BUMD untuk memastikan pengelolaan BUMD lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Lilik.

    Banggar juga menyoroti penurunan transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan pada 2026. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan daerah.
    “Setiap komisi perlu mendapatkan penjelasan dari OPD mitra terkait skema efisiensi belanja yang akan diterapkan sebagai dampak penurunan pendapatan transfer,” katanya.

    Di sisi belanja, Lilik mengungkap bahwa belanja operasi masih mendominasi dengan porsi 76 persen, sedangkan belanja modal hanya 6 persen dari total belanja. Angka ini menunjukkan dominasi belanja rutin sekaligus penurunan signifikan belanja modal hingga 40 persen dibanding APBD Perubahan 2025.

    “Banggar merekomendasikan agar efisiensi belanja barang dan jasa dilakukan, terutama pada kegiatan administrasi rutin dan penunjang yang bisa dilaksanakan secara daring. Belanja simbolis dan seremonial juga harus dikaji ulang agar anggaran lebih fokus ke mandatory spending,” paparnya.

    Selain itu, Banggar meminta TAPD memberikan penjelasan detail mengenai kapasitas dan kemampuan setiap OPD dalam merealisasikan anggaran 2026. Menurut Lilik, hal ini penting agar pelaksanaan APBD tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

    “APBD 2026 harus direncanakan dengan matang agar tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Gubernur Banten Andra Soni Juga Terganggu Bising "Tot Tot Wuk Wuk" Saat Dalam Mobil Dinas Bandung 22 September 2025

    Gubernur Banten Andra Soni Juga Terganggu Bising "Tot Tot Wuk Wuk" Saat Dalam Mobil Dinas Bandung 22 September 2025

    Gubernur Banten Andra Soni Juga Terganggu Bising “Tot Tot Wuk Wuk” Saat Dalam Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Banten Andra Soni mengaku tidak pernah menggunakan mobil patwal maupun menyalakan sirene dan strobo dalam perjalanan dinasnya, meski fasilitas itu tersedia.
    “Memang dari dulu, dari zaman menjabat Ketua DPRD, saya juga enggak (pakai patwal, sirene, strobo), kecuali yang sifatnya mendesak,” kata Andra saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon, Senin (22/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , mobil GWM Tank 500 berwarna putih dengan pelat nomor polisi A 1 yang ditumpangi Andra, tampak melintas di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani tanpa dikawal polisi maupun Dishub. Tidak ada strobo, sirene, maupun rotator di mobil pribadinya yang kini dipakai sebagai mobil dinas.
    “Saya pribadi, dalam konteks dalam daerah lokal (wilayah Banten), Insya Allah selama tidak diperlukan saya tidak akan gunakan (pengawalan). Walaupun fasilitas itu ada,” ujar Andra.
    Ia mengaku terganggu dengan suara bising sirene “tot tot wuk wuk” saat berada di dalam mobil. Selain alasan kenyamanan, ia juga ingin menghormati pengguna jalan lain.
    “Yang pernah saya alami sebagai bukan pejabat, ya terganggu lah. Kita di dalam (mobil) juga terganggu, berisik,” kata Andra.
    Andra pun mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tidak sembarangan menggunakan strobo maupun sirine.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat untuk yang tidak berhak menggunakan untuk tidak menggunakan, karena itu menganggu ketertiban, menganggu kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan penggunaan sirine untuk sementara dibekukan karena banyak dikeluhkan masyarakat.
    “Sementara kami bekukan sambil kami evaluasi. Semoga tidak usah harus pakai ‘tot tot’ lagi lah,” kata Agus di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transfer dari Pusat Menyusut, Pemkab Magetan Ubah Arah Belanja

    Transfer dari Pusat Menyusut, Pemkab Magetan Ubah Arah Belanja

    Magetan (beritajatim,com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (22/9/2025) dengan agenda Penjelasan Bupati Magetan terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan asumsi kebijakan umum dengan kondisi terbaru. Faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut antara lain ketidaksesuaian asumsi awal, pergeseran anggaran antar-organisasi perangkat daerah, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta kebutuhan mendesak akibat keadaan darurat.

    Berdasarkan Nota Keuangan, pendapatan daerah mengalami penurunan Rp2,72 miliar, dari Rp1,989 triliun menjadi Rp1,987 triliun. Penyusutan ini terutama dipicu berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp15,92 miliar.

    Dari sisi belanja, total APBD Kabupaten Magetan pada R-PAPBD 2025 turun dari Rp2,128 triliun menjadi Rp2,100 triliun atau berkurang Rp28,33 miliar. Rincian perubahan antara lain:

    Belanja Operasi: berkurang Rp32,24 miliar
    Belanja Tidak Terduga: berkurang Rp5,12 miliar, dari Rp8 miliar menjadi Rp2,87 miliar
    Belanja Transfer: berkurang Rp2,94 miliar
    Belanja Modal: naik Rp11,97 miliar
    Belanja Hibah: mengalami penambahan, termasuk untuk BOS, organisasi kemasyarakatan, dan koperasi
    Belanja Bantuan Sosial: meningkat untuk bantuan kepada individu
    Belanja Subsidi: bertambah untuk mendukung subsidi produk pangan, hasil perikanan, dan pasar murah

    Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2025 yang disampaikan Bupati akan dibahas bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Perubahan APBD 2025 dari Bupati kepada DPRD, sekaligus pengesahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026.

    Bupati Magetan, Hj. Nanik Endang Rusminiarti, berharap rancangan perubahan anggaran ini dapat segera diproses dan disetujui bersama, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. [fiq/beq]

  • Fakta-Fakta Video 1 Menit 5 Detik Obrolan Anggota DPRD Gorontalo Bareng Selingkuhan di Mobil

    Fakta-Fakta Video 1 Menit 5 Detik Obrolan Anggota DPRD Gorontalo Bareng Selingkuhan di Mobil

    Laporan harta kekayaan Wahyudin ternyata minus. Hal ini berdasarkan lembar pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2024 yang diakses liputan6.com, Minggu (21/09/2025).

    Nama Wahyudin viral setelah video ingin merampok uang negara disebar selingkuhannya ke media sosial.

    Dalam LHKPN, politikus PDIP yang menjabat sebagai sekretaris fraksi di DPRD Gorontalo ini hanya tertulis memiliki tanah dan bangunan warisan seluas 2.000 meter persegi / 72 meter persegi.

    Aset milik Wahyudin ini terletak di Kabupaten Boalemo, senilai Rp 180.000.000.

    Wahyudin juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 18.000.000. Sub total harta kekayaannya sebesar Rp 198.000.000.

    Selain harta yang dilaporkan, Wahyudin juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 200.000.000.

    Total harta keseluruhan Wahyudin yang tercatat dalam LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Rp -2.000.000.

  • Usai Disegel, Begini Kondisi Parkir Ilegal di Jakarta Timur Megapolitan 22 September 2025

    Usai Disegel, Begini Kondisi Parkir Ilegal di Jakarta Timur Megapolitan 22 September 2025

    Usai Disegel, Begini Kondisi Parkir Ilegal di Jakarta Timur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua lokasi parkir ilegal yang disegel Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) pada Rabu (17/9/2025), hingga kini belum kembali beroperasi normal.
    Berdasarkan pengamatan
    Kompas.com
    , parkir di Apartemen Menara Cawang masih digratiskan untuk kendaraan yang masuk.
    Palang parkir, mesin karcis, serta ruang petugas tampak disegel menggunakan tali kuning bertuliskan UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
    Pengunjung yang masuk bisa memarkirkan mobil atau motor di area parkir apartemen yang tersedia.
    Hal serupa juga terjadi di Kompleks Ruko Graha Mas Pemuda, Jakarta Timur. Petugas yang berjaga hanya memberikan tiket masuk sebagai tanda, sementara palang parkir otomatis dan mesin karcis masih disegel Dishub.
    Kondisi parkir di kompleks tersebut juga terlihat lengang, dengan sejumlah titik parkir yang masih kosong.
    Rizky (27), petugas parkir di Apartemen Menara Cawang mengatakan, sistem parkir gratis sudah berlaku sejak pekan lalu.
    “Sudah dari Minggu kemarin lah, setelah dirazia itu sama petugas,” ucap Rizky saat ditemui, Senin (22/9/2025).
    Namun, Rizky mengaku tidak mengetahui sampai kapan kebijakan parkir gratis diterapkan.
    “Sampai kapannya belum tahu, manajemen yang tahu itu. Nah kalau di sini lahan parkir masih ada di belakang dan pasti gratis selama belum berubah,” kata dia.
    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, praktik parkir tanpa izin di dua lokasi ini telah menimbulkan kerugian pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 700 miliar.
    “Selama ini lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).
    Kedua lahan parkir tersebut diketahui dikelola oleh operator Buana Parking.
    Menurut dia, keberadaan parkir ilegal bukan hanya merugikan PAD, tetapi juga menambah kemacetan dan kerap merugikan masyarakat karena tarif yang dikenakan tidak sesuai aturan.
    “Penyegelan ini bentuk keseriusan kami bersama Pemprov DKI untuk memberikan efek jera kepada operator nakal yang tidak memiliki izin,” kata dia.
    Jupiter menambahkan, hingga kini masih banyak operator parkir yang beroperasi tanpa izin. Pansus mendata setidaknya ada lebih dari 50 operator parkir ilegal di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo, Saksi Kasus Proyek Rel Kereta

    KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo, Saksi Kasus Proyek Rel Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

    “Benar, hari ini Senin (22/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Sdr. SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA – Kementerian Perhubungan,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Selain Sudewo, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung.

    Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah. 

    Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

    Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Polemik Bupati Pati 

    Bupati Pati Sudewo sempat menjadi sosok yang kontroversial di Pati, sebab menaikkan PBB lebih dari 200 persen. Ditambah lagi sifatnya yang arogan saat berbicara ke warga Pati.

    Kemudian, sifat arogannya membuat ribuan masyarakat Pati marah dan menggelar demo menuntut kebijakan dan mundurnya Bupati Sadewo dari jabatan pada Rabu (13/8/2025). Namun Bupati Sadewo mengatakan dirinya tidak mundur meski terdapat tuntutan. Menurutnya, ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya pada Rabu. 

    Dia menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya pun menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Sembari menunggu keputusan DPRD, Sadewo meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kebijakan politiknya yang membuat polemik di tengah masyarakat.

    Sudewo pun mengakui bahwa dirinya salah dan akan memperbaiki kesalahan itu. Dia juga mengimbau warga untuk memaklumi kesalahannya, mengingat Sudewo baru beberapa bulan menjadi Bupati Pati dan memiliki banyak kekurangan. Namun, kini namanya nyangkut dalam dugaan kasus korupsi pembangunan rel kereta api.

  • DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memastikan Kota Surabaya memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Kepastian itu diperoleh setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pekan lalu.

    “Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).

    Rencana pinjaman ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan total nilai Rp3,15 triliun. Rinciannya, melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.

    Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik akan memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ia mencontohkan proyek Saluran Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025 diyakini dapat menumbuhkan pusat usaha baru serta membuka lapangan kerja.

    “Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.

    DPRD Surabaya, lanjut Mas Toni, akan mengawal ketat pelaksanaan pinjaman ini agar berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan. Seluruh fraksi disebut akan ikut terlibat dalam pengawasan.

    “Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan,” tegasnya.

    Mas Toni juga menyinggung pentingnya Surabaya mempersiapkan diri menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Menurutnya, Surabaya harus berkolaborasi dengan daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.

    “Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” ucapnya.

    Selain fokus pada infrastruktur, ia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2026 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian khusus, seiring upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.

    “Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu tumbuhnya ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Gelar Dikpol, Demokrat Jatim Kobarkan Semangat Ulangi Kejayaan Era SBY

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) di Bromo Park Hotel, Kota Probolinggo, pada Minggu (21/9/2025). Acara ini dihadiri sekitar 200 kader dari DPC, PAC, hingga ranting se-Kota dan Kabupaten Probolinggo, menandai keseriusan Demokrat dalam menata kekuatan politik menuju Pemilu 2029.

    ​Sejumlah petinggi DPD Demokrat Jatim hadir dalam acara tersebut, antara lain Bendahara dr. Agung Mulyono, Plt Sekretaris Mugiyanto, Ketua BPOKK Nur Muhyidin, dan Kepala Badan Saksi Junaidi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen DPD untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

    ​Sebagai wujud rasa syukur, pengurus DPD Demokrat Jatim juga memberikan santunan kepada 24 anak yatim, bertepatan dengan HUT ke-24 Partai Demokrat.

    ​Dalam sambutannya, dr. Agung Mulyono, yang mewakili Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, menyampaikan salam dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengingatkan para kader untuk memegang teguh konsep dua “M”: Mulai dari diri sendiri dan Mulai dari hari ini.

    ​”Demi kejayaan Partai Demokrat, kita harus mulai dengan dua M. Pertemuan hari ini menjadi awal. Setelah pulang, niatkan diri dengan dua M tadi. Kita fokus di daerah yang belum punya kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Agung.

    ​Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, semangat ini harus diikuti dengan pembenahan struktur dan penggerakan jaringan agar Demokrat semakin solid. Partai akan memprioritaskan daerah yang belum memiliki kursi legislatif, seperti Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Jember.

    ​”Yang kosong kita dahulukan. Jangan kerja SKS (Sistem Kebut Semalam), tapi mulai dari sekarang,” tegasnya.

    ​Agung juga mengajak para kader untuk menjadikan kemenangan Pemilu 2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai inspirasi. “Kita ingin mengulang kejayaan Partai Demokrat pada 2009. Menduduki Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Jatim, kita ingin mengulangnya di tahun 2029 nanti,” tambahnya penuh optimisme.

    ​Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugiyanto menjelaskan, Dikpol ini juga menjadi ajang persiapan penguatan struktur organisasi partai di wilayah yang masih kosong kursi. “Pembenahan struktur kita pacu dan dilengkapi. Targetnya di 2029, semua tingkatan bisa mendapatkan kursi,” jelasnya.

    ​Senada dengan Mugiyanto, Ketua BPOKK Demokrat Jatim Nur Muhyidin menegaskan bahwa kunci kemenangan adalah memperkuat basis partai di tingkat desa. Ia juga memaparkan pembaruan sistem saksi. “Rekening saksi kini menjadi syarat bagi calon saksi. Pembayaran honor pun langsung ke rekening masing-masing, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya. [tok/aje]