Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Raih Adhyaksa Awards 2025, Andri Zulfikar Harap Jadi Motivasi Semua Jaksa

    Raih Adhyaksa Awards 2025, Andri Zulfikar Harap Jadi Motivasi Semua Jaksa

    Jakarta –

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Bantaeng Andri Zulfikar mendapat penghargaan Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi dalam Adhyaksa Awards 2025. Dia mengucapkan terima kasih atas penghargaan bergengsi yang diterimanya.

    “Ini merupakan validasi yang luar biasa atas upaya saya dan sumber kebanggaan luar biasa. Saya sangat menghargai penghargaan ini dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus kepada semua pimpinan Kejaksaan RI, termasuk bapak JA RI, Kajati Sulawesi Selatan Agus Salim, dan Kejari Kabupaten Bantaeng atas kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan saya,” kata Andri Zulfikar seusai Penganugerahan Adhyaksa Awards 2025 ini digelar di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Dia menuturkan, menerima penghargaan tersebut merupakan hal yang tak akan pernah dilupakannya. Itu juga akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan jaksa lainnya.

    “Menerima penghargaan ini adalah momen yang akan saya kenang selamanya dan akan menjadi motivasi bagi seluruh jaksa di manapun berada dan seluruh tanah air,” jelasnya.

    Andri kembali mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung ST Burhanudin yang telah mengakui kerja keras dirinya selama ini. Dia berjanji akan terus mengupayakan hal yang terbaik.

    Adapun sampai saat ini, Andri telah menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bantaeng selama 1,5 tahun. Sedikitnya 8 perkara korupsi dengan total 16 tersangka telah ditanganinya. Salah satu kasus menonjol yang ditangani melibatkan Ketua DPRD Bantaeng aktif periode 2019-2024, Hamsyah, yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029.

    Perkara ini menyangkut dugaan penyimpangan dalam pemberian tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD, yang turut menyeret Wakil Ketua DPRD dan pejabat Sekretariat DPRD, dengan total kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.

    Adhyaksa Awards adalah anugerah penghargaan bagi insan Kejaksaan yang digelar oleh detikcom dan didukung penuh oleh Kejaksaan Agung. Seleksi dilakukan sejak Mei 2025.

    Dalam menyeleksi, detikcom menjaring ribuan jaksa lewat masukan dari masyarakat, hingga masukan dari internal kejaksaan. Nama-nama itu kemudian dikerucutkan oleh Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 terdiri dari Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Pujiyono Suwadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, serta Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings.

    (azh/azh)

    Adhyaksa Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat jaksa teladan di sini

  • DPRD Surabaya Sepakat Cabut Aturan 3 KK Satu Alamat, Warga Lega!

    DPRD Surabaya Sepakat Cabut Aturan 3 KK Satu Alamat, Warga Lega!

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya sepakat merekomendasikan pencabutan Surat Edaran (SE) Sekda Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 yang membatasi maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat.

    Komisi A menilai SE tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kesepakatan itu juga tertuang dalam notulensi rapat sebagai dasar langkah selanjutnya.

    Keputusan ini diambil setelah rapat dengar pendapat bersama Warga Simolawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di DPRD Surabaya, Selasa (23/9/2025).

    “Kita sepakat semuanya sepakat. Bahkan kesepakatan ini tertuang dalam notulensi. Yang pertama, kami merekomendasikan untuk mencabut surat edaran Sekretaris Daerah Kota Surabaya yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2024,” ujar Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin.

    Menurut Saifuddin, Komisi A juga meminta Dispendukcapil segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang administrasi kependudukan sebagai pengganti aturan tersebut. Kepala Dispendukcapil, kata dia, sudah memastikan raperda akan diajukan pada Oktober 2025.

    “Kenapa kami meminta mencabut surat edaran lalu mengganti Perda atau Perwali? Agar aturan itu jelas dan mengikat secara hukum. Kalau surat edaran itu tidak bisa dikatakan produk hukum karena sifatnya hanya mengatur internal,” jelas politisi Demokrat ini.

    Saifuddin menambahkan, pembahasan raperda akan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme Banmus dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Salah satu isu utama yang akan dibahas adalah polemik pembatasan tiga KK dalam satu rumah yang sudah memicu perdebatan lebih dari satu tahun.

    “Dengan perda ini nanti, pemerintah kota akan memiliki payung hukum yang jelas. Tidak hanya mengeluarkan surat edaran, tetapi juga aturan yang benar-benar melindungi hak warga,” tegasnya.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyambut baik keputusan pencabutan SE tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi kabar baik bagi warga yang merasa haknya dibatasi dalam pengurusan dokumen kependudukan.

    “Alhamdulillah, dengan dicabutnya SE Sekda terkait pembatasan KK akhirnya membuat terang benderang bagi warga yang merasa haknya dibatasi oleh SE ini,” ujar Kahfi.

    Kahfi menegaskan pentingnya menyusun perda yang mampu menjawab persoalan bonus demografi dan perbedaan karakteristik antarwilayah di Surabaya. Dia optimistis di bawah kepemimpinan Kadispendukcapil Edi Christijanto, regulasi yang harmonis bisa segera terwujud.

    “Kedepan mari kita tata bersama penguatan pelayanan publik melalui perda atau perwali agar tidak lagi menimbulkan masalah turunan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Edi, semua persoalan administrasi kependudukan bisa teratasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan pihaknya telah mendengar aspirasi warga serta mencermati penjelasan Pemkot Surabaya melalui Dispendukcapil. Dari hasil pembahasan tersebut, Komisi A resmi merekomendasikan pencabutan SE dan penyusunan perda baru.

    “Setelah memperhatikan aspirasi warga dan mendengar argumentasi yang disampaikan oleh Pemkot, maka Komisi A memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk mencabut SE tersebut. Selanjutnya, kami akan bersama-sama menyusun raperda terbaru tentang administrasi kependudukan dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak,” kata Cak Yebe sapaan lekatnya.

    Berdasarkan resume rapat resmi Komisi A, empat poin utama yang disepakati antara lain:

    1. Mencabut SE Sekda Kota Surabaya Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 tentang Layanan Pecah KK yang diterbitkan 31 Mei 2024.

    2. Meminta Pemkot segera mengajukan Raperda atau Perwali yang memuat aturan lengkap tentang administrasi kependudukan, termasuk klausul pengecualian dalam aturan pecah KK.

    3. Dispendukcapil wajib memberikan pelayanan maksimal untuk dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan KK, baik secara de jure maupun de facto.

    4. Komisi A DPRD Surabaya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembahasan kebijakan terkait administrasi kependudukan.

    Cak Yebe berharap kesepakatan ini bisa menjadi solusi permanen bagi polemik pembatasan tiga KK dalam satu alamat yang selama ini meresahkan warga. “Dengan adanya perda, pemerintah kota akan memiliki payung hukum yang kuat untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan adil dan transparan,” pungkas Cak Yebe. [asg/kun]

  • Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti program kartu layanan transportasi umum gratis yang telah diberikan kepada 15 golongan masyarakat.

    Salah satu sasaran penerima kartu layanan gratis ini adalah pengurus masjid atau marbot. Menurut Francine, semestinya program ini juga menyasar pengurus rumah ibadah lain seperti gereja, wihara, klenteng, hingga pura.

    “Kami menerima beberapa aspirasi warga Jakarta bahwa layanan gratis transportasi publik seharusnya tidak hanya berlaku untuk pengurus rumah ibadah tertentu tapi juga untuk pengurus rumah ibadah lainnya,” kata Francine, Selasa, 23 September.

    Francine mengaku permintaan ini telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia berharap, pengurus rumah ibadah semua agama bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta secara gratis dengan kartu layanan tersebut.

    “Kemudahan 15 golongan tertentu menikmati layanan gratis transportasi publik patut diapresiasi. Karena sebelumnya hanya 1 moda transportasi, sekarang menjadi 3 moda transportasi, yang ke depannya semuanya akan semakin terhubung dan mudah diakses,” urai dia.

    Pada Mei 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program penggratisan layanan transportasi umum Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid/musala, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan kader posyandu.

    “Integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat secara resmi saya nyatakan dicanangkan,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei.

  • DKI izinkan parkir “on street” di Jalan Mayjen Sutoyo

    DKI izinkan parkir “on street” di Jalan Mayjen Sutoyo

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta tetap memperbolehkan pengaturan parkir di bahu jalan (on street) untuk kendaraan roda dua dan roda empat di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur.

    Lokasi ini sebelumnya telah ditertibkan karena mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan tersebut. Hal itu karena keberadaan pedagang dan area parkir kendaraan pengunjung bisa sampai menggunakan tiga ruas jalan.

    “Rekan-rekan pedagang juga sudah sepakat bahwa di lokasi tersebut, nantinya ada parkir satu paralel dan serong. Sehingga tidak mengooptasi sampai dengan tiga lajur lalu lintas kemudian menutup, tinggal satu lajur,” kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

    Syafrin menjelaskan, pengaturan baru ini telah berjalan sejak hari Minggu, 21 September setelah adanya penertiban.

    Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) juga akan berjaga dan mengatur lalu lintas tiap sore dan malam hari di titik tersebut.

    “Biasanya kan sore ya, sore hari itu jam 17 baru mulai buka. Dan oleh sebab itu kami mulai jam 16 sudah ada tim melakukan pengaturan, tiap hari dilakukan,” kata Syafrin.

    Sebelumnya, viral di media sosial video yang memperlihatkan dugaan parkir liar dan pedagang menggunakan empat lajur Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu, 20 September.

    Video yang diunggah akun Instagram @ijoeel menunjukkan deretan kendaraan parkir dan pedagang yang menggelar meja hingga menyisakan hanya satu lajur dari empat lajur jalan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mbak Wali Terima Empat Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri, Perkuat Good Governance di Kota Kediri

    Mbak Wali Terima Empat Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri, Perkuat Good Governance di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Kediri. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan penyerahan empat legal opinion (LO) tanpa permohonan dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri kepada Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Selasa (23/9/3025).

    “Penyerahan legal opinion ini bisa menjadi landasan kami dalam mengeluarkan kebijakan. Diharapkan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini jangan sampai ada permasalahan hukum. Sebab kebijakan yang kami buat ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan empat legal opinion yang disampaikan mencakup isu-isu penting. Dimana semua sangat relevan dengan kebutuhan di daerah. Yakni, untuk menghadirkan pemerintahan yang tertib hukum, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Pembangunan Kota Kediri tidak bisa lepas dari kepastian hukum.

    Oleh karena itu, keberadaan legal opinion ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam pengambilan keputusan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai aturan dan dapat dipertanggung jawabkan.

    “Saya berharap sinergi antar Pemkot Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri akan terus terjalin erat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty menjelaskan hari ini telah diserahkan empat legal opinion. Pertama, pemenuhan hak-hak anak. Kedua, nomenklatur perbaikan peraturan untuk penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ketiga, terkait perjanjian Build Operate Transfer (BOT) lahan eks Pasar Gula Kota Kediri.

    Keempat, perubahan nomenklatur dan status badan hukum Perumda BPR Bank Kota Kediri. Legal opinion yang telah disusun ini juga terdapat saran dan rekomendasi yang bisa ditindak lanjuti oleh Pemkot Kediri.

    “Jadi kita beri saran secara tertulis kepada Pemkot terkait beberapa keadaan yang belum dilaksanakan maksimal. Ada empat legal opinion tanpa permohonan yang tadi kita serahkan,” jelasnya.

    Turut hadir, Ketua DPRD Firdaus, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Kediri Asri Surjanti, Asisten, Kepala OPD terkait, Direktur Perumda BPR Bank Kota Kediri Poppy Setyaningrum, jajaran Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Transjakarta percepat pramudi operator ikut Transjakarta Academy

    Transjakarta percepat pramudi operator ikut Transjakarta Academy

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza mengatakan pihaknya akan mempercepat pramudi dari pihak operator untuk turut mengikuti Transjakarta Academy.

    Transjakarta Academy gelombang pertama sudah berjalan pada Februari 2025, dan sebanyak 19 dari 23 peserta didiknya telah dinyatakan lulus.

    “Fokus kami saat ini adalah instruktur pramudi. Ketika kita mencetak instruktur pramudi baru, kemudian melakukan pelatihan untuk pramudi swakelola Transjakarta. Dan ke depannya, yang kita akan percepat untuk pramudi-pramudi operator juga masuk dalam TJ (Transjakarta) Academy,” ujar Welfizon di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, sambung dia, seluruh pramudi dapat memperoleh pembekalan tidak hanya dari sisi teknikal, tetapi juga dari sisi non-teknikal serta pembekalan lainnya yang lebih memadai.

    “Saat ini, kita lagi menyelesaikan pramudi di swakelola yang di bawah TJ. Begitu ini selesai, secara paralel pramudi dari operator juga akan masuk dalam kelas-kelas di Transjakarta Academy,” kata Welfizon.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, total keseluruhan pramudi di dalam ekosistem Transjakarta saat ini mencapai lebih dari 11.000 orang.

    Sekitar lebih dari 15 persen pramudi berada di bawah tata kelola Transjakarta, sementara sisanya dari pihak operator.

    Sementara itu, dia menuturkan hasil rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihaknya, salah satunya mengenai Transjakarta Academy.

    “Masukan-masukan ini tentu menjadi input bagi kami, termasuk juga menyiapkan di TJ Academy. Kita punya simulator, tadi disampaikan, yang bisa memberikan latihan terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Sehingga pramudi juga bisa lebih andal dan bisa meng-handle kondisi-kondisi yang kritis,” ungkap Welfizon.

    Tak hanya itu, pihak Transjakarta juga akan melakukan asesmen psikologi guna meningkatkan keamanan pramudi saat berkendara.

    Sebelumnya, Welfizon memaparkan pada Transjakarta Academy gelombang pertama, jumlah peserta didik terdiri dari 19 peserta eksternal dan 5 peserta internal. Seluruh peserta didik eksternal gelombang pertama merupakan perempuan.

    Kelas perdana Transjakarta Academy sudah dimulai sejak 18 November 2024 dan acara kelulusannya digelar pada 7 Februari 2025.

    Transjakarta Academy juga bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Pusat Studi Transportasi dan Logistik Pusat UGM dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia dalam pendampingan dan evaluasi kelas.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjakarta akan lakukan asesmen psikologi mendalam untuk pramudi

    Transjakarta akan lakukan asesmen psikologi mendalam untuk pramudi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menjalankan asesmen psikologi yang lebih mendalam kepada seluruh sopir atau pramudi bus Transjakarta demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.

    Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai evaluasi layanan Transjakarta yang pada September 2025 beberapa kali mengalami kecelakaan.

    “Kemarin juga ada beberapa masukan dari psikolog yang ada di KNKT untuk kita bisa memperkuat mulai dari proses rekrutmennya,” kata Welfizon di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

    Dari hasil diskusi dengan KNKT, lanjut dia, pihaknya perlu menyusun standarisasi modul keselamatan pramudi yang tidak hanya meliputi aspek teknik, tetapi juga aspek mental kepada lebih dari 11 ribu pramudi Transjakarta.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua dari tiga kecelakaan Transjakarta yang menabrak bangunan serta kendaraan selama September 2025 disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error dan kondisi psikologis pramudi.

    “Kondisi yang terjadi dalam dua kecelakaan terakhir, di mana pada saat pramudi dihadapkan pada kondisi yang cukup genting dan itu menimbulkan kepanikan. Jadi, salah satu decision process (proses pengambilan keputusan) yang harus diperkuat, sehingga pada saat dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kritis itu tetap bisa lebih tenang,” tutur Welfizon.

    Lebih jauh, pihaknya menargetkan dalam tiga bulan ke depan, Transjakarta harus memiliki satu acuan bagi seluruh pramudi, baik dari sisi keterampilan teknis maupun non-teknis.

    Sebelumnya, pada Sabtu, 6 September 2025, bus Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Kemudian pada Kamis, 18 September, bus Transjakarta mengalami tabrakan dengan truk kuning di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

    Lalu pada Jumat, 19 September, bus Transjakarta menabrak kios, rumah, dan kendaraan milik warga di Jalan Raya Stasiun Cakung, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

    Transjakarta pun bekerja sama dengan KNKT untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan sebagai tindak lanjut dari ketiga kecelakaan tersebut.

    Kerja sama dengan KNKT itu juga meliputi investigasi mendalam terhadap penyebab dari setiap kecelakaan, baik yang berhubungan dengan faktor manusia (SDM), prosedur operasional, maupun teknis armada.

    Hasil dari investigasi itu kemudian dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk merumuskan perbaikan sistem secara komprehensif.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Transjakarta bantah kecelakaan bus di Setiabudi karena rem blong

    Dirut Transjakarta bantah kecelakaan bus di Setiabudi karena rem blong

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza membantah anggapan kecelakaan bus yang menabrak toko di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu disebabkan rem blong.

    “Informasi yang beredar ada rem blong dan segala macam, kami pastikan itu tidak terjadi. Jadi, kondisi armada itu layak operasi. Dan kemudian, kondisi pramudi pada saat pagi juga lulus fit to work,” kata Welfizon dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bus yang mengalami kecelakaan di Jalan Minangkabau, Setiabudi, pada 6 September itu merupakan Damri 240177 yang merupakan jenis bus listrik.

    Sementara masa kerja pramudi yang mengendarai bus itu terbilang cukup lama, yakni sekitar 8 tahun 10 bulan.

    “Jadi, ini bukan pramudi baru dengan usia 44 tahun, dan kami pastikan bahwa kondisi armada layak operasi,” ujar Welfizon.

    Lebih lanjut, dia memaparkan berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang diambil dari dalam armada bus, kecelakaan itu terjadi saat bus melalui lintasan putar balik atau U-Turn.

    “Lintasan ini sifatnya sementara. Karena ada dampak beberapa pembangunan infrastruktur di sini, rutenya mengalami peralihan. Kemudian, ada U-Turn yang cukup tajam dan penyebabnya pada saat melalui U-Turn, pramudi mengalami micro sleep (tertidur singkat),” jelas Welfizon.

    Setelah itu, sambung dia, bagian kiri bus menyerempet trotoar, sehingga pramudi kaget dan banting setir ke kanan.

    Saat pramudi bermaksud menginjak rem, karena panik dan kaget, bus justru menabrak pertokoan.

    “Dampak dari kejadian ini ada satu korban luka-luka, dua bangunan toko yang terdampak dan juga satu unit mobil yang diparkir,” tutur Welfizon.

    Dia mengatakan pihaknya bersama operator, yakni Damri, memastikan korban memperoleh penanganan yang tepat dan kondisi korban terus membaik.

    “Kemudian juga penyelesaian dan kompensasi terkait dengan bangunan yang terdampak, dapat kami laporkan terkait kejadian ini, ini sudah selesai ditangani dan ini adalah bagian dari respon yang disampaikan oleh korban bahwa semuanya sudah kami selesaikan bersama operator,” tegas Welfizon.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya Kawal Kasus Darmo Hill, PT Danantara Janji Panggil Pertamina

    DPRD Surabaya Kawal Kasus Darmo Hill, PT Danantara Janji Panggil Pertamina

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, bergerak cepat mengawal permasalahan klaim eigendom 1278 yang diajukan Pertamina atas lahan yang telah menjadi perumahan Darmo Hill di Kelurahan Pakis, Surabaya.

    Josiah telah mendatangi Kementerian BUMN dan PT Danantara untuk melakukan konsultasi terkait persoalan yang membuat warga kesulitan melakukan transaksi jual beli lahan mereka.

    “Awalnya saya ke kementerian BUMN. Ternyata sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan pengelolaan aset BUMN kini berada di PT Danantara Asset Management. Sehingga kemarin saya disarankan untuk menemui Pak Rolis, SVP Stakeholder PT Danantara,” ujar Josiah, Selasa (23/9/2025).

    Politisi PSI ini kemudian menemui Corporate Secretary PT Danantara untuk menyampaikan keluhan warga. Dalam pertemuan itu, Josiah menekankan bahwa klaim Pertamina dinilai tidak punya dasar yang jelas dan merugikan masyarakat.

    Dalam pertemuan itu, PT Danantara berjanji akan segera memanggil Pertamina untuk memberikan klarifikasi resmi terkait klaim lahan tersebut. “Rolis yang merupakan corporate secretary PT Danantara berjanji akan segera memanggil Pertamina untuk memberikan penjelasan,” kata Josiah.

    Dia menambahkan akan menunggu hasil pertemuan tersebut dan siap mengawal hingga ada solusi konkret. “Kita akan menunggu hasil pembahasan antara PT Danantara Asset Management dengan pihak Pertamina. Mereka berjanji akan segera mengabarkan hasilnya,” tutur Josiah.

    Dipaparkan, dalam pertemuan dengan pihak Danantara, dia menilai klaim atas lahan di Darmo Hill ini menyebabkan warga tidak bisa memproses jual beli maupun peralihan hak atas tanah. Hal ini karena notaris enggan memproses sertifikat yang ditandai dengan catatan “terindikasi eigendom 1278 Pertamina”, sehingga transaksi terhenti.

    “Saya sampaikan klaim tersebut tidak masuk akan karena warga telah memegang alas hak yang dikeluarkan BPN berupa SHM dan SHGB. Klaim seperti ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga yang seharusnya sudah dilindungi negara,” tegas Josiah.

    Permasalahan ini menyebabkan warga tidak bisa memproses jual beli maupun peralihan hak atas tanah. Hal ini karena notaris enggan memproses sertifikat yang ditandai dengan catatan “terindikasi eigendom 1278 Pertamina”, sehingga transaksi terhenti.

    Menurut Josiah, kondisi ini tidak hanya merugikan warga secara finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dia menegaskan pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum agar warga tidak terus menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih.

    “Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Jangan sampai masalah administrasi seperti ini merugikan warga dan menghambat aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.

    Selain jalur koordinasi dengan PT Danantara, Josiah memastikan akan membawa kasus ini ke tingkat nasional. Dia berencana mengadukan persoalan ini ke Komisi VI DPR RI untuk digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

    “Kami juga akan mengadukan permasalahan warga ke Komisi VI DPR RI. Kami akan meminta untuk mengadakan RDPU terkait hal ini, karena nasib banyak orang dipertaruhkan di sini,” katanya.

    Josiah menegaskan dirinya siap mengawal persoalan ini hingga tuntas. Dia menyebut kasus ini bukan hanya soal sengketa lahan, tetapi juga tentang keadilan dan perlindungan hak warga negara. “Saya siap mengawal kasus ini hingga selesai, karena ini sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat,” pungkasnya.[asg/kun]

  • DPRD Jabar Usul Anggaran Alokasi Bantuan Rutilahu hingga Infrastruktur Naik

    DPRD Jabar Usul Anggaran Alokasi Bantuan Rutilahu hingga Infrastruktur Naik

    Lebih lanjut, Iwan mendorong agar penyusunan bantuan keuangan dilakukan secara transparan dan adil. Ia mengusulkan agar formula baku dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengacu pada indikator kinerja dan kebutuhan nyata, bukan semata pertimbangan politis.

    “Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Karena itu, prinsip keadilan fiskal harus menjadi landasan utama dalam menyalurkan bantuan keuangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan merata oleh seluruh warga,” jelasnya.

    Menurutnya, skema bantuan saat ini masih terlalu bergantung pada usulan daerah dan belum merata. Bahkan sempat terjadi penghentian bantuan pada tahun-tahun sebelumnya karena alasan efisiensi anggaran. Ia berharap stigma mengenai bantuan berbasis kedekatan politik segera dihapuskan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transparansi anggaran.

    Iwan menegaskan bahwa DPRD Jabar siap dilibatkan secara aktif dalam merumuskan formula bantuan keuangan yang berkeadilan.

    “Kami siap mengawal, mengawasi, bahkan menyusun regulasi bersama agar anggaran provinsi benar-benar menyentuh rakyat di bawah,” katanya.

    Ia percaya bahwa dengan kerja sama dan political will yang kuat, ke depan tidak akan ada lagi daerah yang merasa tertinggal atau dianaktirikan.

    “Pemerataan bantuan keuangan akan memperkuat daya saing, mempercepat pertumbuhan, dan membangun masa depan Jawa Barat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.