Warga Brebes Perbaiki Jalan yang 18 Tahun Rusak, Pemkab Baru Turunkan Material
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com
– Hingga hari keempat, warga Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih melanjutkan aksi gotong royong memperbaiki jalan rusak yang sudah 18 tahun tak tersentuh perbaikan.
Dengan dana hasil swadaya, termasuk ada warga yang sampai menjual ternak, mereka mengaspal jalan sepanjang sekitar 240 meter dengan lebar 4 meter.
“Sudah hampir rampung ini untuk pengaspalan. Dua harian lagi rampung. Kalau material dari Pemkab Brebes ini baru datang kemarin (Rabu), memang telat,” kata Kepala Desa Tembongraja, Abdul Kholik, Kamis (25/9/2025).
Perbaikan swadaya ini dilakukan setelah kekecewaan warga yang merasa diabaikan.
Eko Sucarko, salah seorang warga, mengaku sudah sering menyampaikan keluhan melalui DPRD maupun pemerintah daerah, tetapi hasilnya hanya janji.
“Hampir 18 tahun jalan ini tidak tersentuh pemerintah. Kami patuh bayar pajak, tapi tidak ada perhatian. Banyak pengendara sering kecelakaan di sini,” ujar Eko.
Hal senada disampaikan Farida, warga lainnya. “Dari saya kecil sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah. Kami bergotong royong sebisa kami,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Brebes sebenarnya telah mengalokasikan Rp 700 juta untuk memperbaiki ruas jalan Salem–Tembongraja.
Namun, karena titik awal sudah lebih dulu digarap warga, pengerjaan dari pemerintah dialihkan ke titik rusak lainnya.
Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Brebes, Agus Pramono, mengakui material baru dikirim Rabu (24/9/2025).
“Sebagian material sudah datang. Tapi karena warga masih bekerja melakukan perbaikan, kita berhenti dulu untuk mobilisasi material. Kita menunggu swadaya selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma memastikan pengerjaan jalan dengan anggaran Rp 500 juta untuk peningkatan jalan dan Rp 200 juta untuk pemeliharaan akan segera direalisasikan setelah proses lelang rampung.
“Insya Allah akan dikerjakan di akhir bulan ini. Mohon warga bersabar,” kata Paramitha, Senin (22/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/09/25/68d54d5686573.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga Brebes Perbaiki Jalan yang 18 Tahun Rusak, Pemkab Baru Turunkan Material
Regional
25 September 2025")
Warga Brebes Perbaiki Jalan yang 18 Tahun Rusak, Pemkab Baru Turunkan Material Regional 25 September 2025
-
/data/photo/2025/09/25/68d4f6ec02f62.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "215 Tahun Kota Bandung, Dedi Mulyadi: Drainase Benahi, Jalan Harus Mulus, Kebersihan…
Bandung
25 September 2025")
215 Tahun Kota Bandung, Dedi Mulyadi: Drainase Benahi, Jalan Harus Mulus, Kebersihan… Bandung 25 September 2025
215 Tahun Kota Bandung, Dedi Mulyadi: Drainase Benahi, Jalan Harus Mulus, Kebersihan…
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna Hari Jadi ke-215 Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).
Seusai menghadiri rapat, Dedi Mulyadi memberikan sedikit harapannya kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan beberapa masalah.
Pertama, Dedi berharap pada musim hujan ini drainase segera dibersihkan.
“Jadi, saya fokuskan, seluruh drainase harus segera dibersihkan sehingga tidak terjadi penyumbatan ketika hujan, airnya meluap dan jadi hitam. Itu yang pertama. Kalau sungai milik provinsi atau BBWS, biarkan kami yang melakukan pengelolaan,” ujar Dedi, Kamis siang.
Kemudian, Dedi meminta Pemkot Bandung untuk melakukan penataan bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran air yang banyak di Kota Bandung.
“Bangunan-bangunan yang menjadi hambatan bagi air, merusak estetika, segera dibenahi. Pasar-pasar kumuh segera ditata,” ujarnya.
Dedi Mulyadi juga meminta Pemkot Bandung untuk kembali membuat jalan di Kota Bandung yang rusak akibat galian agar bisa kembali dibuat mulus.
“Jalan harus dibuat mulus, bergaris, kemudian PJU-nya terang. Ini yang menjadi harapan kita,” akunya.
Dedi pun memberikan masukan agar Pemerintah Kota Bandung bisa memperbanyak tenaga kebersihan karena dmasih banyak daerah yang minim tenaga kebersihan jalannya.
“Yang kelimanya adalah memperbanyak jumlah tenaga kebersihan. Karena lokasi antara kota kan relatif besar, maka itu harus diperbanyak sehingga Bandung nanti tumbuh menjadi kota yang paling bersih,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/25/68d4e539305de.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga Duga Ketua RW Terlibat Pemecatan 9 Ketua RT di Cipadu Tangerang
Megapolitan
25 September 2025")
Warga Duga Ketua RW Terlibat Pemecatan 9 Ketua RT di Cipadu Tangerang Megapolitan 25 September 2025
Warga Duga Ketua RW Terlibat Pemecatan 9 Ketua RT di Cipadu Tangerang
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Warga Kampung Poncol, Kota Tangerang, menduga Ketua RW 01 terlibat pemecatan sembilan ketua RT oleh pihak Kelurahan Cipadu.
Sembilan RT yang dipecat serentak tersebut mencakup RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, dan 10.
“RW ini diduga ikut menjadi pembisik ke Lurah sehingga Lurah tidak bijak mengambil keputusan,” ujar warga RT 02 RW 01, Hari Purwanto (45) kepada Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
Hari yang mewakili Aliansi Warga RW 01 Kampung Poncol Cipadu meminta Ketua RW 01 untuk diganti.
Permintaan itu juga sudah disampaikan pada aksi damai pada Rabu (24/9/2025) di Kantor Kelurahan Cipadu, yang membawa dua tuntutan.
“Tuntutan kami dari Aliansi Warga RW 01, yaitu menolak penonaktifan sepihak Ketua RT di wilayah RW 01 oleh Lurah Cipadu dan juga mengganti Ketua RW 01 Kelurahan Cipadu,” jelas dia.
Dalam aksi itu, Camat Larangan, Nasrullah, sempat menemui massa aksi yang hadir. Aspirasi warga terkait pengaktifan kembali RT menjadi masukan.
Namun, terkait dengan penggantian Ketua RW 01, kata Hari, Nasrullah disebut menolak tuntutan itu.
“Point pertama mengaktifkan RT kembali ditampung oleh camat tapi pemecatan terhadap RW tidak mau dilakukan,” kata Hari.
Sementara itu, Lurah Cipadu tidak hadir dengan alasan tengah mengikuti pelatihan di Pandeglang.
“Aksi ini bukan yang terakhir, ini baru langkah awal. Warga akan membawa persoalan ini ke DPRD Kota Tangerang, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat nasional,” ucap dia.
Kompas.com
sudah berusaha menghubungi pihak Kelurahan Cipadu, Kota Tangerang, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Mbak Wali Sampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan itu disampaikan pada Rapat paripurna DPRD, di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (25/9/2025). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus.
Menurut Wali Kota Kediri perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini dikarenakan ada beberapa kondisi dan kebijakan sehingga perlu dilakukan perubahan. Antara lain, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024. “Tujuannya meningkatkan capaian kerja dari Pemkot Kediri. Lalu juga meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan lain sebagainya. Intinya untuk peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar wali kota termuda ini.
Mbak Wali memaparkan rincian APBD tahun anggaran 2025 baik dari sisi pendapatan daerah, sisi belanja daerah maupun sisi pembiayaan daerah. Pertama, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 1.520.762.610.181 berkurang sebesar Rp 11.872.867.638,38 sehingga menjadi Rp 1.508.889.742.542,62 mengalami penurunan sebesar 0,78%.
Untuk penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang semula direncanakan sebesar Rp 414.828.604.181 bertambah Rp 16.046.739.832,62 sehingga menjadi Rp 430.875.344.013,62 atau mengalami kenaikan 3,87%. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu ada juga pendapatan transfer.
Dalam pos belanja daerah, Mbak Wali juga menjelaskan secara keseluruhan baik dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, yang semula direncanakan sebesar Rp 1.851.705.607.815 mengalami penurunan sebesar Rp 4.632.487.490,55 sehingga menjadi Rp 1.847.073.120.324,45 atau mengalami penurunan sebesar 0,25%.
Perubahan sisi belanja ini disebabkan oleh perubahan dari belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Lalu masih ada belanja tidak terduga.
Pada pembiayaan, Mbak Wali mengungkapkan pembiayaan merupakan penyeimbang terjadinya defisit pada APBD awal yang direncanakan sebesar Rp 330.942.997.634 bertambah sebesar Rp 7.240.380.147,83 sehingga menjadi Rp 338.183.377.781,83 atau naik sebesar 2,19% yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2024.
“Uraian tersebut masih berupa gambaran umum secara garis besar. Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan,” pungkasnya.
Turut Hadir Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]
-
Belasan titik lahan di Jaksel berpotensi jadi lokasi parkir
Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 13 titik lahan di Jakarta Selatan (Jaksel) berpotensi menjadi lokasi perparkiran di daerah itu agar selain untuk mencegah oknum membuka parkir liar, juga untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pajak parkir.
“Per hari ini, sesuai arahan, kita sudah menginventarisasi parkir-parkir yang ada, kita dapat 13 lokasi,” kata Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho di Jakarta, Kamis.
Ali mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman terhadap lahan yang memiliki potensi dimanfaatkan sebagai lokasi perparkiran di Jakarta Selatan.
Adapun Ali bersama Ketua Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jupiter meninjau aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Ruko Bona Indah Plaza, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Sementara, Ketua Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat yakni aset milik Pemprov DKI Jakarta dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan agar ke depannya pendapatan asli daerah baik dari sektor perparkiran dan dari potensi penyewaan lahan milik Pemprov DKI Jakarta itu, betul-betul bisa secara komprehensif dan tertata lebih baik lagi ke depan,” kata Jupiter.
Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI menemukan parkir liar di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian pemerintah mencapai sekitar Rp37,8 miliar selama lebih dua dekade atau 21 tahun.
Lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi (m2) telah dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.
Terhitung potensi kerugian bagi pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar akibat adanya parkir liar itu.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ini kata Pramono terkait temuan parkir liar di lahan Pemprov DKI
siapa pun harus bertanggung jawab
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan mendalami temuan parkir liar pada lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Saya belum tahu, tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapa pun harus bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.
Sebelumnya, parkir liar tersebut ditemukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu sore (24/9) dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp37,8 miliar.
Ketua Pansus Perparkiran Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.
“Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar,” ujar Jupiter.
Jupiter memaparkan, perhitungan itu didasarkan pada estimasi omzet parkir sekitar Rp50 juta per hari atau Rp1,5 miliar per bulan.
Dari jumlah tersebut, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah sekitar Rp150 juta per bulan.
“Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” ujar Jupiter.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Dana Transfer Daerah ke Jember Berkurang Rp 270,67 M
Jember (beritajatim.com) – Dana transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 berkurang Rp 270,6 miliar.
Di luar Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang menanti kabar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dana transfer ke Jember tercatat Rp 2,704 triliun.
Sebelumnya dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, dana transfer itu dialokasikan Rp 2,975 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak peka terhadap situasi. “Sebelumnya sudah kami ingatkan, agar rancangan KUA-PPAS memperhitungkan kemungkinan terjadinya pengurangan dana transfer ke daerah,” katanya, Kamis (26/9/2025).
Widarto bersyukur KUA-PPAS Jember belum disepakati, sehingga bisa dilakukan penyesuaian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Dari sisi pendapatannya harus diubah dan dari sisi pembelanjaannya juga otomatis harus menyesuaikan. Kalau kemarin sudah kita sepakati terlalu tinggi, ternyata turun begini, menjadi enggak karuan,” katanya.
Widarto menyarankan APBD Jember 2026 bisa digunakan untuk stimulus di luar layanan dasar. “Bagaimana pendapatan penduduk Jember meningkat. Mereka yang sudah punya usaha agar dikasih insentif sehingga usahanya semakin maju. Bagi mereka yang bekerja, tempat bekerjanya dikasih insentif sehingga bisa meningkatkan pendapatan pekerjanya,” katanya.
Sementara bagi warga yang belum bekerja, Widarto berharap, Pemerintah Kabupaten Jember bisa membantu.
“Apakah mereka mau berusaha atau bekerja? Kalau bekerja berarti, lapangan usaha harus diberikan atensi agar semakin besar. Kalau mereka ingin usaha, harus di-treatment juga, apakah pelatihannya, apakah bantuan modalnya, aksesnya. Itulah yang seharusnya kita lakukan pada 2026,” katanya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pemerintah daerah dituntut lebih bisa berkreasi mengelola anggaran melalui pendapatan daerah. Dia juga berharap APBD Jember mencerminkan realitas kebutuhan masyarakat. “Kami berharap APBD kita mencerminkan keadaan real,” jelasnya. [wir]
-
KPK Periksa Anggota DPRD Blitar Yohan Tri Alias Cowek
Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo alias Cowek. Pemeriksaan dalam penyidikan perkara korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.
“Hari ini Kamis (25/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (25/9/2025).
Selain itu, KPK juga memeriksa Mohammad Ali Wafa (swasta), Kusnadi (swasta), Faryel Vivaldy (swasta), Fitriyadi Nugroho (swasta), Mochamad Riza Ghozalib (swasta), dan Yuanita Hertuti (swasta).
“Pemeriksaan dilakukan di BPK Perwakilan Jawa Timur,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi mengungkapkan, KPK akan melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 21 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur (Jatim) yang bersumber dari APBD 2019-2022. Para tersangka hingga saat ini belum dilakukan penahanan meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2024 silam.
“Upaya paksa yang dimaksud adalah penahanan,” ujar Budi Prasetyo kepada beritajatim.com, Jumat (1/8/2025) lalu.
Budi tidak menjelaskan kapan penahanan akan dilakukan. “Nanti kami update lagi ya,” kata Budi.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, tim KPK telah berada di Jawa Timur untuk mempersiapkan upaya paksa tersebut.
Seperti diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima suap dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara. (hen/but)
-
PAN Sidoarjo Resmikan Kantor Baru, Persiapkan Musda dan Target Tambah Kursi DPRD
Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo meresmikan kantor sekretariat baru yang berlokasi di Blok E 1, Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) pusat Kota Delta. Acara syukuran dan peresmian pada Kamis (25/9/2025) itu dihadiri pengurus DPD, DPC, kader PAN Sidoarjo, Perempuan Amanat Nasional, serta jajaran pengurus Simpatik PAN.
Sekretaris DPD PAN Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menyampaikan harapan besar dengan adanya kantor baru berlantai dua seluas sekitar 350 meter persegi tersebut. “Harapannya dengan kantor DPD PAN Sidoarjo baru ini, ke depannya PAN Sidoarjo akan semakin cemerlang dan bisa merealisasikan semua aspirasi warga Sidoarjo,” ujarnya.
Bangun juga mengajak seluruh kader agar menjadikan kantor baru ini sebagai pemicu semangat untuk membesarkan partai. “Mari semua semangat membesarkan nama partai dan perolehan suara di wilayah Sidoarjo,” pintanya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Sidoarjo, H. Emir Firdaus, memberikan arahan terkait persiapan Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya digelar Oktober 2025. Dalam agenda tersebut, DPP PAN akan memilih pimpinan daerah baru.
Emir juga menegaskan bahwa PAN Sidoarjo terus berupaya memperbaiki capaian politik di masa mendatang. Ia menyinggung hasil Pemilu 2024 yang menempatkan PAN dalam kategori empat besar perolehan suara, namun jumlah kursi di DPRD Sidoarjo berkurang satu. “Kita berdoa dan bekerja keras, agar perolehan kursi legislatif kembali bertambah lagi minimal lima kursi untuk PAN Sidoarjo,” imbuhnya.
Selain fokus pada Musda, Emir menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh kader untuk mengembalikan kejayaan PAN di Kabupaten Sidoarjo menjelang Pemilu 2029. [isa/beq]
-
Denny Siregar Sindir Jawaban BGN Soal Dapur MBG Dikuasai Anggota Dewan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, ikut menanggapi polemik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut dikuasai oleh sejumlah anggota dewan.
Komentar itu ia sampaikan lewat akun Threads pribadinya, Kamis (25/9/2025).
Denny menyindir program MBG yang sebelumnya diyakini untuk menggerakkan ekonomi UMKM.
“Dulu gua kira Prabowo bikin MBG tuh supaya ekonominya UMKM bisa bergerak,” ujar Denny.
Kenyataannya di lapangan, kata dia, justru dikaitkan dengan kepentingan para pejabat.
“Eh ternyata emang bergerak. Bergerak di kantongnya pejabat-pejabat juga,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa terdapat anggota DPR maupun DPRD yang ikut menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka diketahui memiliki dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.
Dadan menjelaskan, pihaknya baru mengetahui keterlibatan anggota dewan tersebut setelah sejumlah dapur terverifikasi dan mulai beroperasi.
Ia menuturkan bahwa keberadaan pemilik dapur itu baru terlihat ketika program berjalan dan sebagian di antaranya adalah sosok yang sudah dikenalnya.
Menurut Dadan, keterlibatan para politisi tidak bisa dihindari karena sistem verifikasi yang digunakan hanya berfokus pada kemampuan calon mitra dalam memenuhi persyaratan.
Ia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar dan ikut dalam program MBG.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa proses seleksi dilakukan melalui portal resmi pendaftaran.