Kementrian Lembaga: DPRD

  • Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 September 2025

    Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai Surabaya 26 September 2025

    Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Warga Pamekasan berharap Bupati Kholilurrahman memperjuangkan harga pita cukai yang lebih murah.
    Hal tersebut disampaikan warga di depan KH Kholilurrahman dan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, saat berkunjung ke Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Jumat (26/9/2025).
    Alimullah, warga Desa Plakpak, menyampaikan bahwa bupati harus memperjuangkan tarif pita cukai yang lebih murah, sehingga industri kecil juga bisa menebus pita lebih banyak di tengah keterbatasan modal.
    “Kami berharap bupati dan wakil rakyat bisa melakukan upaya lobi agar harga pita rokok bisa lebih dijangkau industri kecil,” ucapnya.
    Alimullah mengatakan, ketika tarif cukai diturunkan, akan menyejahterakan perekonomian masyarakat.
    Industri kecil bisa lebih produktif dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. “Selama ini masyarakat masih menggantungkan ekonomi pada industri kecil,” ujarnya. 
    Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman mengatakan, pihaknya sangat mendukung industri rokok di Pamekasan yang terus berkembang.
    Menanggapi keinginan masyarakat, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sejak beberapa waktu lalu.
    Bahkan, pihaknya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur agar aspirasi masyarakat soal tarif cukai murah dipertimbangkan.
    “Saya sudah titipkan aspirasi ke Gubernur Jatim dan Menteri Koperasi dan UKM agar cukai untuk industri rokok kecil diturunkan. Semoga aspirasi ini disampaikan ke Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menyampaikan akan merumuskan kebijakan yang menguntungkan industri rokok kecil di Pamekasan.
    “Kami upayakan ada kebijakan baik untuk industri rokok. Seperti yang terjadi di Malang, pengusaha industri kecil rokok bisa mendapatkan keringanan pajak,” ucapnya.
    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Basri Yulianto, mengungkapkan, ada peningkatan signifikan pada industri kecil produksi rokok.
    “Sudah ada 146 perusahaan yang sudah bisa menebus cukai ke pemerintah di Pamekasan,” katanya.
    Oleh karena itu, menurutnya, jika rata-rata industri rokok bisa menyerap 100 tenaga kerja, ada 14.600 orang yang bisa bekerja.
    “Kami bersama bupati akan berupaya mendapatkan kebijakan tarif cukai yang bisa lebih murah. Industri kecil yang belum bisa tebus pita cukai akan kami dampingi secara bertahap,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inspeksi Mendadak ke SPPG Gayungan Surabaya, Cahyo Harjo: Jangan Khawatir Konsumsi MBG

    Inspeksi Mendadak ke SPPG Gayungan Surabaya, Cahyo Harjo: Jangan Khawatir Konsumsi MBG

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Gayungan pada Jumat, 26 September 2025. Sidak ini dilakukan menyusul adanya keluhan dari siswa SMAN 15 Surabaya terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan beraroma kurang sedap.

    Cahyo Harjo, yang disambut langsung oleh ahli gizi SPPG, meninjau langsung kondisi tempat dan proses produksi MBG. “Ternyata kondisinya sangat bagus. Standarisasi luasan, sirkulasi udara, higienitas, semuanya sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Cahyo, memberi penilaian positif terhadap fasilitas di SPPG.

    Namun, meskipun fasilitas sudah memenuhi standar, Cahyo tetap mencatat keluhan dari siswa SMAN 15 Surabaya sebagai masukan penting. Menurutnya, aroma kurang sedap yang timbul bisa jadi disebabkan oleh proses pengepakan yang belum sempurna.

    “Kemarin ada kejadian diduga karena mungkin makanannya masih panas langsung ditutup tray. Sama seperti kita beli makanan lalu langsung ditutup, pasti berkeringat,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini, memberikan penjelasan mengenai penyebab keluhan yang diterima.

    Menanggapi hal ini, pihak SPPG bersama tim ahli gizi berjanji akan melakukan perbaikan pada proses produksi dan pengepakan. “Mereka menyampaikan akan menyempurnakan proses pemasakan dan pengepakan agar betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak kita,” ujar Cahyo, menyampaikan harapan agar masalah tersebut segera ditangani.

    Cahyo juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar pelayanan yang diberikan melalui program tersebut sesuai dengan standar terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

    “Tadi kita lihat pencuciannya luar biasa, ada tiga tahap. Ada yang direndam, dicuci biasa, lalu ada sterilisasi pakai air panas,” kata Cahyo, menambahkan bahwa proses pengolahan di SPPG sudah melewati tahap higienitas yang ketat.

    Cahyo pun mengajak masyarakat untuk tidak khawatir mengonsumsi MBG, karena setiap tahap proses pengolahan sudah dilakukan dengan standar kebersihan yang sangat terjaga. Program ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima MBG, khususnya anak-anak di Surabaya. [tok/suf]

  • Polresta Malang Kota Tetapkan 18 Tersangka Demo Ricuh, Salah Satunya Diduga Bawa Bom Molotov

    Polresta Malang Kota Tetapkan 18 Tersangka Demo Ricuh, Salah Satunya Diduga Bawa Bom Molotov

    Malang (beritajatim.com) – Buntut dari aksi unjuk rasa yang ricuh di Kota Malang pada 29-30 Agustus 2025, Polresta Malang Kota mengumumkan penetapan 18 orang tersangka yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Para tersangka memiliki peran yang bervariasi, mulai dari perusakan hingga percobaan pembakaran menggunakan bom molotov.

    Menurut Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin, dalam konferensi pers pada Jumat (26/9/2025), total ada 61 orang yang diamankan setelah kerusuhan. Dari jumlah tersebut, 21 orang di antaranya adalah anak-anak, sementara 40 orang dewasa lainnya ikut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Sisanya kami lepas, dan 18 orang kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Oskar.

    Oskar menjelaskan, sejumlah tersangka melakukan aksi pengerusakan terhadap berbagai fasilitas, termasuk Mako Polresta Malang Kota dan pos polisi di sekitar wilayah tersebut. “Ada 17 orang yang kami amankan antara lain melakukan perusakan terhadap Mako Polresta Malang Kota, serta membakar sepeda motor di Pos Polisi Kasin,” lanjut Oskar. Salah satu tersangka lainnya, DZR, juga terlibat dalam perusakan pos polisi 12.0.

    Polisi mengungkapkan bahwa pengembangan penyelidikan dilakukan melalui teknologi Face Recognition, yang akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap tiga pelaku tambahan pada 12 September 2025.

    Mereka adalah MAW, AAL, dan DV, yang diduga melakukan pelemparan dan memprovokasi massa di depan Mako Polresta Malang Kota. Kemudian, pada 16 September 2025, dua pelaku lainnya, MFFR dan MDT, juga diamankan atas dugaan yang sama.

    Salah satu tersangka yang menarik perhatian adalah YAP, yang ditangkap karena terlibat dalam percobaan pembakaran gedung DPRD Kota Malang. Oskar mengungkapkan bahwa YAP diberhentikan oleh seseorang yang tidak dikenal dan diberikan uang Rp20.000 serta botol air mineral yang berisi bahan bakar pertalite. “Seseorang yang tidak diketahui identitasnya itu menyuruh YAP membakar gedung DPRD Kota Malang,” ujar Oskar.

    Namun, karena situasi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang masih terkendali, YAP berinisiatif untuk mengumpulkan daun-daun kering di sekitar lokasi dan menyiramnya dengan bahan bakar yang dibawanya, lalu menyulutnya dengan korek api.

    Kebakaran kecil terjadi di area parkir depan SMAN 1 Malang, yang saat itu dipenuhi sepeda motor. Tersangka diduga bertujuan agar para pengunjuk rasa terprovokasi dan melakukan pembakaran lebih besar.

    Kericuhan tersebut menarik perhatian warga sekitar yang tidak ingin melihat kerusuhan lebih lanjut. Beberapa warga mengamankan tersangka dan menyerahkannya beserta barang bukti kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di lokasi.

    Kerusuhan yang melibatkan pengerusakan fasilitas publik dan percobaan pembakaran ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi unjuk rasa. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh tindakan anarkis yang dapat merugikan banyak pihak. [luc/suf]

  • Sidak, Komisi III DPRD Sumenep Temukan Kejanggalan di Dua Proyek Penanganan Banjir

    Sidak, Komisi III DPRD Sumenep Temukan Kejanggalan di Dua Proyek Penanganan Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua proyek penanganan banjir di dua lokasi di Sumenep, Jumat (26/9/2025).

    Proyek pertama adalah normalisasi dan rehabilitasi tebing Sungai Anjuk dengan anggaran Rp550 juta. Proyek penanganan banjir yang kedua adalah normalisasi dan Rehabilitasi saluran pembuangan di Desa Gunggung senilai Rp455 juta. Pengerjaan kedua proyek itu rata-rata baru mencapai 60 persen.

    Saat sidak tersebut, Komisi yang membidangi infrastruktur ini menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah tidak adanya papan nama proyek di salah satu lokasi. Padahal, keberadaan papan nama merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi informasi publik.

    Selain itu, Komisi III juga menyoroti penggunaan kawat bronjong di kedua proyek. Dalam dokumen lelang, kawat bronjong dengan standar SNI tertentu menjadi salah satu persyaratan utama. Tapi saat pengecekan di lapangan, kawat bronjong yang dipasang justru tidak terlihat berlabel SNI. Bahkan jumlah pekerjaan bronjong yang ada relatif minim.

    “Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi. Sementara pekerjaan bronjong sangat sedikit. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong dengan kode SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi di lapangan justru tidak sesuai,” kata Sekretaris Komisi III, Wiwid Harjo Yudanto.

    Sementara anggota komisi III lainnya, Abdurrahman, menyoroti sikap Bidang SDA Dinas PUTR. Saat sidak pihaknya sudah berusaha meminta RAB kedua proyek.

    “Kami sudah minta RAB kedua proyek itu. Tapi terkesan sengaja tidak diberikan. Ini kan aneh. Ada apa sebenarnya? Kami jadi curiga,” ungkapnya.

    Temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil para kontraktor pelaksana, karena ada beberapa informasi lain yang perlu dikroscek lebih jauh agar persoalan tidak berhenti pada sidak.

    “Kami memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, demi memastikan kualitas proyek yang menyangkut keselamatan masyarakat dari ancaman banjir benar-benar terjamin,” tandasnya.

    Sidak komisi III tersebut dilakukan setelah rapat kerja Komisi III dengan Dinas PUTR Sumenep. Hadir langsung dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUTR, Eri Susanto, beserta sejumlah kepala bidang. [tem/suf]

  • PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima

    PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima

    Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban kembali menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera merealisasikan janji-janji terkait nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan relokasi alun-alun.

    Kawasan Alun-alun Tuban, yang sebelumnya dipenuhi dengan pedagang, kini telah dirancang menjadi lebih tertata rapi setelah relokasi yang dilakukan Pemkab Tuban. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 27 Ayat 1 huruf a mengatur larangan bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut. Meski demikian, janji pemerintah untuk memberikan solusi kepada PKL belum terealisasi, dan kondisi para pedagang semakin memprihatinkan.

    Ahmad Wafa Amrillah, Ketua PC PMII Tuban, mengungkapkan keprihatinannya atas kelanjutan janji yang belum terwujud. “Dalam pertemuan PKL dengan Pemkab Tuban pada 27 Desember 2024, janji-janji yang disampaikan tidak kunjung terealisasi,” ujar Wafa dalam konferensi pers pada Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, sejak relokasi, banyak PKL yang terpaksa gulung tikar atau beralih profesi karena omset mereka turun drastis, bahkan lebih dari 60%.

    Kendati demikian, upaya-upaya pertemuan dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, tak memberikan hasil yang diharapkan. Pada Februari 2025, Bupati mengarahkan PKL untuk mencoba lokasi baru selama dua bulan dengan janji evaluasi setelahnya.

    Namun, meski omset menurun, hasil dari kuisioner yang diberikan oleh OPD terkait (Diskopumdag) tidak membuahkan solusi konkret. Pada April 2025, perwakilan PKL kembali menemui Bupati, yang berjanji akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan dinas terkait.

    Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga terwujud. Bahkan, pertemuan di berbagai tempat, seperti Fitness Tridarma pada 4 Juni 2025 dan Pasar Sore pada 5 Juni 2025, tidak membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan usaha PKL.

    Bahkan, meski ada pelatihan dan arahan terkait administrasi dan izin, para PKL merasa bahwa kebutuhan nyata mereka tidak tersentuh. “Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para PKL,” tegas Wafa.

    Sebagai bentuk protes dan tuntutan, PMII Tuban mengajukan empat langkah solusi yang harus segera diambil Pemkab Tuban. Pertama, Pemkab Tuban harus segera merelokasi PKL ke alun-alun dengan penataan ruang yang lebih strategis.

    Kedua, Pemkab Tuban perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan penataan ruang publik dan pemberdayaan PKL. Ketiga, DPRD Tuban diharapkan segera mengeluarkan rekomendasi resmi tertulis untuk Pemkab Tuban. Keempat, DPRD dapat menginisiasi kebijakan turunan yang menjamin keberlangsungan usaha PKL di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

    “Boleh semata-mata berlandaskan pada kepentingan penataan ruang kota, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil para pedagang yang menggantungkan hidup dari akses ruang publik tersebut,” tutup Wafa. [dya/suf]

  • 2
                    
                        Kapolri Sempat Tanya "Bagaimana Kalau Saya Mundur?", Ini Reaksi Pejabat Polri
                        Nasional

    2 Kapolri Sempat Tanya "Bagaimana Kalau Saya Mundur?", Ini Reaksi Pejabat Polri Nasional

    Kapolri Sempat Tanya “Bagaimana Kalau Saya Mundur?”, Ini Reaksi Pejabat Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ternyata sudah sempat bertanya kepada para pejabat dan anggota Polri perihal pengunduran dirinya.
    Akan tetapi, Sigit mengeklaim, para pejabat dan anggota Polri ini keberatan.
    Hal tersebut disampaikan Sigit dalam
    program Rosi
    di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.
    “Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, ‘bagaimana kalau saya mundur?’ Namun dari mereka juga banyak yang keberatan. Dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang karut-marut, dan kemudian saya mundur, saya tidak tanggung jawab,” ujar Sigit.
    “Karena bagi saya, saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moril mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi,” sambung dia.
    Lalu, Sigit turut mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif mengenai nasib para ‘pembantunya’.
    Dia menekankan, mereka hanyalah prajurit yang tegak lurus terhadap arahan Presiden.
    “Setelah itu tentunya prerogatif Presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah Presiden,” tegas Sigit.
    Saat ditanya kenapa tidak mundur dari Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab moril, Sigit menyebut pengunduran dirinya malah akan memperkeruh suasana.
    Apalagi, menurut Sigit, bawahannya di Polri membutuhkan figur yang bertanggung jawab di momen krusial seperti kerusuhan Agustus 2025 lalu.
    “Ya karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab. Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil risiko apapun, dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu. Sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas,” papar dia.
    Sigit meyakini, pengunduran dirinya dari Kapolri tidak akan menyelesaikan masalah saat itu.
    Dia yakin masalah akan semakin parah jika dirinya mundur dari Kapolri.
    “Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan, ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan,” beber Sigit.
    “Dan saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas kamtibmas. Dan itu akhirnya menjadi hal yang harus saya lakukan,” imbuh dia.
    Sebagai informasi, pada akhir Agustus 2025, terjadi demo di berbagai wilayah Indonesia.
    Demo itu berujung ricuh, terutama ketika kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan sampai tewas di Jakarta.
    Walhasil, kerusuhan makin menjadi-jadi. Massa bahkan melakukan pembakaran fasilitas umum dan gedung DPRD di mana-mana.
    Selain itu, massa juga menyerang Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, yang menjadi markas pusat dari para pelaku pelindas Affan.
    Tidak hanya itu, massa turut menjarah rumah dan toko-toko swalayan.
    Rumah para pejabat dan anggota DPR tidak luput dari aksi penjarahan tersebut.
    Di saat situasi memanas seperti itulah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak mundur oleh publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dokter Meiti Ungkap KDRT yang Dilakukan Benjamin Anggota DPRD Jatim

    Dokter Meiti Ungkap KDRT yang Dilakukan Benjamin Anggota DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Meiti Muljanti seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya kembali menjalani sidang lanjutan di PN Surabaya, Kamis (25/9/2025). Sidang kali ini, dokter Meiti diperiksa sebagai Terdakwa atas dakwaan kekerasan yang dilaporkan oleh suaminya anggota DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto.

    Namun, dokter Meiti dalam persidangan malah mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya.

    Dokter Meiti mengaku selama tiga dekade pernikahan kerap ditendang, diludahi, hingga dipaksa melayani hubungan seksual.

    Air mata Meiti pecah ketika menceritakan kisah rumah tangganya. “Saya dihajar, ditendang, dan diludahi,” katanya dengan suara bergetar. Ia menegaskan pernah melapor ke Polda Jatim, namun justru dipersulit. “Saya malah disuruh tes psikologi, dianggap ODGJ. Akhirnya saya cabut laporan.”ungkap Meiti.

    Keterangan itu muncul setelah Jaksa Penuntut Umum Galih Riana dari Kejaksaan Negeri Surabaya mencecar Meiti tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya menyipratkan minyak ke tubuh Benjamin. Meiti tak menampik. “Iya, itu saya,” ucapnya.

    Menurut dia, peristiwa itu terjadi tiga tahun lalu ketika Benjamin datang marah-marah. “Saya emosi. Minyak itu saya cipratkan pakai capitan,” katanya.

    Meiti mengaku tak ingat berapa kali menyipratkan minyak tersebut. “Seingat saya hanya mengenai tangan. Dia tidak teriak minta tolong,” tambahnya.

    Di hadapan majelis hakim, Meiti berulang kali menekankan bahwa tindakannya lahir dari akumulasi perlakuan kasar sang suami. Ia bahkan menyebut pernah terjangkit penyakit menular seksual akibat Benjamin. “Saya itu sampai kena penyakit seksual menular karena Benjamin,” ujarnya.

    Selain soal rumah tangga, Meiti menyoroti ketimpangan proses hukum. “Kalau saya lapor, dipersulit. Tapi begitu dia melapor, cepat sekali saya dijadikan tersangka,” katanya. “Saya hanya rakyat kecil. Dia anggota dewan.”keluhnya.

    Meiti juga menyinggung perkaranya di pengadilan agama. Ia mengaku sudah tiga kali menggugat cerai Benjamin di Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun tak pernah dikabulkan. “Dia tidak mau cerai. Entah apa maunya,” ujarnya.

    Usai sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa itu, Meiti enggan memberikan komentar kepada wartawan. Ia hanya melempar senyum singkat sebelum meninggalkan ruang sidang Tirta. [uci/kun]

  • Pramono minta Diskominfotik lacak akun medsos pamer tawuran pelajar

    Pramono minta Diskominfotik lacak akun medsos pamer tawuran pelajar

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) untuk melacak pengelola akun media sosial (medsos) yang dengan sengaja memamerkan aksi tawuran pelajar SMA di Jakarta.

    “Kalau ada akun itu, nanti saya minta Kepala Dinas, Pak Budi, yang berkaitan dengan Kominfo, untuk melacak dan melaporkan akun itu,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis.

    Menurut Pramono, kebanyakan pelajar yang melakukan tawuran hanya untuk terlihat gagah. Karena itu, para pelajar dengan sengaja dan rutin menyebarkan konten tawuran di medsos.

    Dia pun meminta jajarannya untuk menelusuri pelajar yang terlibat tawuran dan menindak tegas pemegang akun media sosial (medsos) tersebut.

    “Karena itu pasti tujuannya untuk dibuat konten, kemudian dibuat. Kan kalau ada anak tawuran nggak semuanya seperti kita. Jadi ada yang menciptakan itu untuk konten,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyoroti keberadaan akun-akun konten tawuran pelajar.

    Kebanyakan, akun tersebut disertai nama Chaptoen yang juga mengatur aksi tawuran. Akun tersebut mengunggah sejumlah video yang memperlihatkan para pelajar berseragam saling menyerang satu sama lain.

    “Akun Chaptoen ini sangat terstruktur. Punya cabang di berbagai wilayah Jakarta. Bahkan melibatkan alumni,” kata Elva.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2
                    
                        Kapolri Sempat Tanya "Bagaimana Kalau Saya Mundur?", Ini Reaksi Pejabat Polri
                        Nasional

    Kapolri Ungkap Moril Polisi Jatuh Saat Penjarahan dan Kerusuhan Pecah dalam Demo Agustus 2025 Nasional 25 September 2025

    Kapolri Ungkap Moril Polisi Jatuh Saat Penjarahan dan Kerusuhan Pecah dalam Demo Agustus 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan bahwa moril polisi sempat jatuh ketika terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana pasca-demo Agustus 2025 lalu.
    Sebab, ada anggapan bahwa polisi tidak bisa berbuat apa-apa kala itu, sehingga penjarahan dan pembakaran gedung DPRD terjadi begitu saja.
    “Ya mungkin Mba Rosi boleh berasumsi. Tapi di sisi saya, saya melihat bahwa peristiwa yang ada harus segera kita tindak lanjuti,” ujar Sigit dalam
    program Rosi
     di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.
    “Dan langkah yang paling utama adalah, mohon maaf, peristiwa yang ada itu sempat menjatuhkan moril anggota saya,” sambungnya.
    Sigit menjelaskan, saat itu tugas utamanya adalah bagaimana dirinya membangkitkan moril anggotanya kembali.
    Ketika polisi bangkit, kata dia, maka mereka bisa kembali melaksanakan tugasnya.
    “Sehingga tugas saya saat itu adalah bagaimana mengembalikan moril anggota supaya bangkit kembali, dan segera bisa melaksanakan tugasnya. Dan saat itu, itu yang kita lakukan,” tegas Sigit.
    Walhasil, Sigit menyampaikan, polisi bisa membuat situasi di masyarakat kembali normal.
    Meski begitu, Sigit menekankan polisi tetap waspada, supaya kerusuhan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.
    “Sehingga kemudian moril anggota kembali bangkit, kita bisa segera pulihkan. Dan mungkin sekarang kita lihat bahwa kondisi sudah normal, namun kita tetap waspada, jangan sampai hal ini berulang kembali,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 September 2025

    Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan Nasional 25 September 2025

    Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa polisi sempat dalam kondisi hanya bisa bertahan ketika tragedi kerusuhan dan penjarahan terjadi pada akhir Agustus dan awal September 2025 lalu.
    Apalagi, peristiwa kerusuhan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di satu titik saja.
    “Ya yang jelas memang peristiwa itu terjadi di mana-mana, hampir serentak dan itu membuat Polri saat itu sempat dalam kondisi hanya bertahan,” ujar Sigit dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (25/9/2025).
    Sigit menjelaskan, akibat kejadian tersebut, dia pun menggelar rapat di lingkungan Polri.
    Dia memutuskan bahwa polisi harus segera bertindak, mengingat masyarakat sudah banyak mengeluhkan dan mengkhawatirkan situasi keamanan dan ketertiban.
    “Sehingga kemudian saat itu polisi mengambil langkah, polisi bertindak tegas, polisi harus mengambil alih situasi yang ada, dan segera mengembalikan situasi sehingga kembali normal,” jelasnya.
    Sigit mengeklaim bahwa polisi hanya butuh waktu dua hari untuk membuat situasi kembali normal.
    “Yang pasti, kata dia, situasi serupa seperti tragedi kerusuhan 1998 ini tidak boleh terjadi kembali. Saat itu dalam waktu 2 hari, situasi yang ada bisa kembali normal. Dan tentunya ini menjadi evaluasi kita bahwa ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi,” imbuh Sigit.
    Sebagai informasi, setelah demo pada Agustus 2025 lalu, kerusuhan di sejumlah daerah pecah.
    Di antaranya terjadi penjarahan, pembakaran fasilitas umum, bahkan gedung DPRD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.