Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
– Warga Pamekasan berharap Bupati Kholilurrahman memperjuangkan harga pita cukai yang lebih murah.
Hal tersebut disampaikan warga di depan KH Kholilurrahman dan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, saat berkunjung ke Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Jumat (26/9/2025).
Alimullah, warga Desa Plakpak, menyampaikan bahwa bupati harus memperjuangkan tarif pita cukai yang lebih murah, sehingga industri kecil juga bisa menebus pita lebih banyak di tengah keterbatasan modal.
“Kami berharap bupati dan wakil rakyat bisa melakukan upaya lobi agar harga pita rokok bisa lebih dijangkau industri kecil,” ucapnya.
Alimullah mengatakan, ketika tarif cukai diturunkan, akan menyejahterakan perekonomian masyarakat.
Industri kecil bisa lebih produktif dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. “Selama ini masyarakat masih menggantungkan ekonomi pada industri kecil,” ujarnya.
Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman mengatakan, pihaknya sangat mendukung industri rokok di Pamekasan yang terus berkembang.
Menanggapi keinginan masyarakat, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sejak beberapa waktu lalu.
Bahkan, pihaknya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur agar aspirasi masyarakat soal tarif cukai murah dipertimbangkan.
“Saya sudah titipkan aspirasi ke Gubernur Jatim dan Menteri Koperasi dan UKM agar cukai untuk industri rokok kecil diturunkan. Semoga aspirasi ini disampaikan ke Menteri Keuangan,” ucapnya.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menyampaikan akan merumuskan kebijakan yang menguntungkan industri rokok kecil di Pamekasan.
“Kami upayakan ada kebijakan baik untuk industri rokok. Seperti yang terjadi di Malang, pengusaha industri kecil rokok bisa mendapatkan keringanan pajak,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Basri Yulianto, mengungkapkan, ada peningkatan signifikan pada industri kecil produksi rokok.
“Sudah ada 146 perusahaan yang sudah bisa menebus cukai ke pemerintah di Pamekasan,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, jika rata-rata industri rokok bisa menyerap 100 tenaga kerja, ada 14.600 orang yang bisa bekerja.
“Kami bersama bupati akan berupaya mendapatkan kebijakan tarif cukai yang bisa lebih murah. Industri kecil yang belum bisa tebus pita cukai akan kami dampingi secara bertahap,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/09/26/68d6965788710.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai Surabaya 26 September 2025
-

Inspeksi Mendadak ke SPPG Gayungan Surabaya, Cahyo Harjo: Jangan Khawatir Konsumsi MBG
Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Gayungan pada Jumat, 26 September 2025. Sidak ini dilakukan menyusul adanya keluhan dari siswa SMAN 15 Surabaya terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan beraroma kurang sedap.
Cahyo Harjo, yang disambut langsung oleh ahli gizi SPPG, meninjau langsung kondisi tempat dan proses produksi MBG. “Ternyata kondisinya sangat bagus. Standarisasi luasan, sirkulasi udara, higienitas, semuanya sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Cahyo, memberi penilaian positif terhadap fasilitas di SPPG.
Namun, meskipun fasilitas sudah memenuhi standar, Cahyo tetap mencatat keluhan dari siswa SMAN 15 Surabaya sebagai masukan penting. Menurutnya, aroma kurang sedap yang timbul bisa jadi disebabkan oleh proses pengepakan yang belum sempurna.
“Kemarin ada kejadian diduga karena mungkin makanannya masih panas langsung ditutup tray. Sama seperti kita beli makanan lalu langsung ditutup, pasti berkeringat,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini, memberikan penjelasan mengenai penyebab keluhan yang diterima.
Menanggapi hal ini, pihak SPPG bersama tim ahli gizi berjanji akan melakukan perbaikan pada proses produksi dan pengepakan. “Mereka menyampaikan akan menyempurnakan proses pemasakan dan pengepakan agar betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak kita,” ujar Cahyo, menyampaikan harapan agar masalah tersebut segera ditangani.
Cahyo juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar pelayanan yang diberikan melalui program tersebut sesuai dengan standar terbaik demi kesejahteraan masyarakat.
“Tadi kita lihat pencuciannya luar biasa, ada tiga tahap. Ada yang direndam, dicuci biasa, lalu ada sterilisasi pakai air panas,” kata Cahyo, menambahkan bahwa proses pengolahan di SPPG sudah melewati tahap higienitas yang ketat.
Cahyo pun mengajak masyarakat untuk tidak khawatir mengonsumsi MBG, karena setiap tahap proses pengolahan sudah dilakukan dengan standar kebersihan yang sangat terjaga. Program ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima MBG, khususnya anak-anak di Surabaya. [tok/suf]
-

Polresta Malang Kota Tetapkan 18 Tersangka Demo Ricuh, Salah Satunya Diduga Bawa Bom Molotov
Malang (beritajatim.com) – Buntut dari aksi unjuk rasa yang ricuh di Kota Malang pada 29-30 Agustus 2025, Polresta Malang Kota mengumumkan penetapan 18 orang tersangka yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Para tersangka memiliki peran yang bervariasi, mulai dari perusakan hingga percobaan pembakaran menggunakan bom molotov.
Menurut Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin, dalam konferensi pers pada Jumat (26/9/2025), total ada 61 orang yang diamankan setelah kerusuhan. Dari jumlah tersebut, 21 orang di antaranya adalah anak-anak, sementara 40 orang dewasa lainnya ikut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Sisanya kami lepas, dan 18 orang kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Oskar.
Oskar menjelaskan, sejumlah tersangka melakukan aksi pengerusakan terhadap berbagai fasilitas, termasuk Mako Polresta Malang Kota dan pos polisi di sekitar wilayah tersebut. “Ada 17 orang yang kami amankan antara lain melakukan perusakan terhadap Mako Polresta Malang Kota, serta membakar sepeda motor di Pos Polisi Kasin,” lanjut Oskar. Salah satu tersangka lainnya, DZR, juga terlibat dalam perusakan pos polisi 12.0.
Polisi mengungkapkan bahwa pengembangan penyelidikan dilakukan melalui teknologi Face Recognition, yang akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap tiga pelaku tambahan pada 12 September 2025.
Mereka adalah MAW, AAL, dan DV, yang diduga melakukan pelemparan dan memprovokasi massa di depan Mako Polresta Malang Kota. Kemudian, pada 16 September 2025, dua pelaku lainnya, MFFR dan MDT, juga diamankan atas dugaan yang sama.
Salah satu tersangka yang menarik perhatian adalah YAP, yang ditangkap karena terlibat dalam percobaan pembakaran gedung DPRD Kota Malang. Oskar mengungkapkan bahwa YAP diberhentikan oleh seseorang yang tidak dikenal dan diberikan uang Rp20.000 serta botol air mineral yang berisi bahan bakar pertalite. “Seseorang yang tidak diketahui identitasnya itu menyuruh YAP membakar gedung DPRD Kota Malang,” ujar Oskar.
Namun, karena situasi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang masih terkendali, YAP berinisiatif untuk mengumpulkan daun-daun kering di sekitar lokasi dan menyiramnya dengan bahan bakar yang dibawanya, lalu menyulutnya dengan korek api.
Kebakaran kecil terjadi di area parkir depan SMAN 1 Malang, yang saat itu dipenuhi sepeda motor. Tersangka diduga bertujuan agar para pengunjuk rasa terprovokasi dan melakukan pembakaran lebih besar.
Kericuhan tersebut menarik perhatian warga sekitar yang tidak ingin melihat kerusuhan lebih lanjut. Beberapa warga mengamankan tersangka dan menyerahkannya beserta barang bukti kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di lokasi.
Kerusuhan yang melibatkan pengerusakan fasilitas publik dan percobaan pembakaran ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi unjuk rasa. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh tindakan anarkis yang dapat merugikan banyak pihak. [luc/suf]
-

Sidak, Komisi III DPRD Sumenep Temukan Kejanggalan di Dua Proyek Penanganan Banjir
Sumenep (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua proyek penanganan banjir di dua lokasi di Sumenep, Jumat (26/9/2025).
Proyek pertama adalah normalisasi dan rehabilitasi tebing Sungai Anjuk dengan anggaran Rp550 juta. Proyek penanganan banjir yang kedua adalah normalisasi dan Rehabilitasi saluran pembuangan di Desa Gunggung senilai Rp455 juta. Pengerjaan kedua proyek itu rata-rata baru mencapai 60 persen.
Saat sidak tersebut, Komisi yang membidangi infrastruktur ini menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah tidak adanya papan nama proyek di salah satu lokasi. Padahal, keberadaan papan nama merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi informasi publik.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti penggunaan kawat bronjong di kedua proyek. Dalam dokumen lelang, kawat bronjong dengan standar SNI tertentu menjadi salah satu persyaratan utama. Tapi saat pengecekan di lapangan, kawat bronjong yang dipasang justru tidak terlihat berlabel SNI. Bahkan jumlah pekerjaan bronjong yang ada relatif minim.
“Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi. Sementara pekerjaan bronjong sangat sedikit. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong dengan kode SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi di lapangan justru tidak sesuai,” kata Sekretaris Komisi III, Wiwid Harjo Yudanto.
Sementara anggota komisi III lainnya, Abdurrahman, menyoroti sikap Bidang SDA Dinas PUTR. Saat sidak pihaknya sudah berusaha meminta RAB kedua proyek.
“Kami sudah minta RAB kedua proyek itu. Tapi terkesan sengaja tidak diberikan. Ini kan aneh. Ada apa sebenarnya? Kami jadi curiga,” ungkapnya.
Temuan-temuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil para kontraktor pelaksana, karena ada beberapa informasi lain yang perlu dikroscek lebih jauh agar persoalan tidak berhenti pada sidak.
“Kami memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, demi memastikan kualitas proyek yang menyangkut keselamatan masyarakat dari ancaman banjir benar-benar terjamin,” tandasnya.
Sidak komisi III tersebut dilakukan setelah rapat kerja Komisi III dengan Dinas PUTR Sumenep. Hadir langsung dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUTR, Eri Susanto, beserta sejumlah kepala bidang. [tem/suf]
-

PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima
Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban kembali menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera merealisasikan janji-janji terkait nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan relokasi alun-alun.
Kawasan Alun-alun Tuban, yang sebelumnya dipenuhi dengan pedagang, kini telah dirancang menjadi lebih tertata rapi setelah relokasi yang dilakukan Pemkab Tuban. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 27 Ayat 1 huruf a mengatur larangan bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut. Meski demikian, janji pemerintah untuk memberikan solusi kepada PKL belum terealisasi, dan kondisi para pedagang semakin memprihatinkan.
Ahmad Wafa Amrillah, Ketua PC PMII Tuban, mengungkapkan keprihatinannya atas kelanjutan janji yang belum terwujud. “Dalam pertemuan PKL dengan Pemkab Tuban pada 27 Desember 2024, janji-janji yang disampaikan tidak kunjung terealisasi,” ujar Wafa dalam konferensi pers pada Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, sejak relokasi, banyak PKL yang terpaksa gulung tikar atau beralih profesi karena omset mereka turun drastis, bahkan lebih dari 60%.
Kendati demikian, upaya-upaya pertemuan dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, tak memberikan hasil yang diharapkan. Pada Februari 2025, Bupati mengarahkan PKL untuk mencoba lokasi baru selama dua bulan dengan janji evaluasi setelahnya.
Namun, meski omset menurun, hasil dari kuisioner yang diberikan oleh OPD terkait (Diskopumdag) tidak membuahkan solusi konkret. Pada April 2025, perwakilan PKL kembali menemui Bupati, yang berjanji akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan dinas terkait.
Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga terwujud. Bahkan, pertemuan di berbagai tempat, seperti Fitness Tridarma pada 4 Juni 2025 dan Pasar Sore pada 5 Juni 2025, tidak membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan usaha PKL.
Bahkan, meski ada pelatihan dan arahan terkait administrasi dan izin, para PKL merasa bahwa kebutuhan nyata mereka tidak tersentuh. “Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para PKL,” tegas Wafa.
Sebagai bentuk protes dan tuntutan, PMII Tuban mengajukan empat langkah solusi yang harus segera diambil Pemkab Tuban. Pertama, Pemkab Tuban harus segera merelokasi PKL ke alun-alun dengan penataan ruang yang lebih strategis.
Kedua, Pemkab Tuban perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan penataan ruang publik dan pemberdayaan PKL. Ketiga, DPRD Tuban diharapkan segera mengeluarkan rekomendasi resmi tertulis untuk Pemkab Tuban. Keempat, DPRD dapat menginisiasi kebijakan turunan yang menjamin keberlangsungan usaha PKL di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.
“Boleh semata-mata berlandaskan pada kepentingan penataan ruang kota, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil para pedagang yang menggantungkan hidup dari akses ruang publik tersebut,” tutup Wafa. [dya/suf]
-

Dokter Meiti Ungkap KDRT yang Dilakukan Benjamin Anggota DPRD Jatim
Surabaya (beritajatim.com) – Meiti Muljanti seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya kembali menjalani sidang lanjutan di PN Surabaya, Kamis (25/9/2025). Sidang kali ini, dokter Meiti diperiksa sebagai Terdakwa atas dakwaan kekerasan yang dilaporkan oleh suaminya anggota DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto.
Namun, dokter Meiti dalam persidangan malah mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya.
Dokter Meiti mengaku selama tiga dekade pernikahan kerap ditendang, diludahi, hingga dipaksa melayani hubungan seksual.
Air mata Meiti pecah ketika menceritakan kisah rumah tangganya. “Saya dihajar, ditendang, dan diludahi,” katanya dengan suara bergetar. Ia menegaskan pernah melapor ke Polda Jatim, namun justru dipersulit. “Saya malah disuruh tes psikologi, dianggap ODGJ. Akhirnya saya cabut laporan.”ungkap Meiti.
Keterangan itu muncul setelah Jaksa Penuntut Umum Galih Riana dari Kejaksaan Negeri Surabaya mencecar Meiti tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya menyipratkan minyak ke tubuh Benjamin. Meiti tak menampik. “Iya, itu saya,” ucapnya.
Menurut dia, peristiwa itu terjadi tiga tahun lalu ketika Benjamin datang marah-marah. “Saya emosi. Minyak itu saya cipratkan pakai capitan,” katanya.
Meiti mengaku tak ingat berapa kali menyipratkan minyak tersebut. “Seingat saya hanya mengenai tangan. Dia tidak teriak minta tolong,” tambahnya.
Di hadapan majelis hakim, Meiti berulang kali menekankan bahwa tindakannya lahir dari akumulasi perlakuan kasar sang suami. Ia bahkan menyebut pernah terjangkit penyakit menular seksual akibat Benjamin. “Saya itu sampai kena penyakit seksual menular karena Benjamin,” ujarnya.
Selain soal rumah tangga, Meiti menyoroti ketimpangan proses hukum. “Kalau saya lapor, dipersulit. Tapi begitu dia melapor, cepat sekali saya dijadikan tersangka,” katanya. “Saya hanya rakyat kecil. Dia anggota dewan.”keluhnya.
Meiti juga menyinggung perkaranya di pengadilan agama. Ia mengaku sudah tiga kali menggugat cerai Benjamin di Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun tak pernah dikabulkan. “Dia tidak mau cerai. Entah apa maunya,” ujarnya.
Usai sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa itu, Meiti enggan memberikan komentar kepada wartawan. Ia hanya melempar senyum singkat sebelum meninggalkan ruang sidang Tirta. [uci/kun]
-

Pramono minta Diskominfotik lacak akun medsos pamer tawuran pelajar
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) untuk melacak pengelola akun media sosial (medsos) yang dengan sengaja memamerkan aksi tawuran pelajar SMA di Jakarta.
“Kalau ada akun itu, nanti saya minta Kepala Dinas, Pak Budi, yang berkaitan dengan Kominfo, untuk melacak dan melaporkan akun itu,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis.
Menurut Pramono, kebanyakan pelajar yang melakukan tawuran hanya untuk terlihat gagah. Karena itu, para pelajar dengan sengaja dan rutin menyebarkan konten tawuran di medsos.
Dia pun meminta jajarannya untuk menelusuri pelajar yang terlibat tawuran dan menindak tegas pemegang akun media sosial (medsos) tersebut.
“Karena itu pasti tujuannya untuk dibuat konten, kemudian dibuat. Kan kalau ada anak tawuran nggak semuanya seperti kita. Jadi ada yang menciptakan itu untuk konten,” kata Pramono.
Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyoroti keberadaan akun-akun konten tawuran pelajar.
Kebanyakan, akun tersebut disertai nama Chaptoen yang juga mengatur aksi tawuran. Akun tersebut mengunggah sejumlah video yang memperlihatkan para pelajar berseragam saling menyerang satu sama lain.
“Akun Chaptoen ini sangat terstruktur. Punya cabang di berbagai wilayah Jakarta. Bahkan melibatkan alumni,” kata Elva.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/09/17/68ca85a00a3d0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/08/68bdd3e38844d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)