Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • PWI Sidoarjo dan DPRD Jatim Ajak Pemuda Optimalkan Media di Era Digital

    PWI Sidoarjo dan DPRD Jatim Ajak Pemuda Optimalkan Media di Era Digital

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan DPRD Jawa Timur menggelar sosialisasi bertema “Optimalisasi Media dan Pemuda di Era Digital untuk Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Indonesia Emas”, di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (26/9/2025). Acara ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, sebagai narasumber.

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh anggota PWI dan kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo. Diskusi mengerucut pada pentingnya peran media di tengah derasnya arus informasi digital, sekaligus tantangan generasi muda dalam menghadapi gempuran berita bohong atau hoaks.

    Adam Rusydi menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam membentuk opini publik. Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial tidak jarang dimanfaatkan pihak tertentu dengan menyebarkan narasi provokatif.

    “Kejadian kemarin (demo Agustus, red) menjadi evaluasi bersama. Dalam siaran langsung di media sosial banyak kata provokatif yang bisa memicu keresahan. Karena itu, media harus hadir dengan informasi yang benar dan bermanfaat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Adam juga menegaskan, peran media di era digitalisasi menjadi sangat penting, termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo. “Ramai sepinya Kabupaten Sidoarjo ini opo jare arek-arek media. Betul apa tidak? Masyarakat itu akan tahu segala bentuk informasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini juga dari media,” ungkap Adam.

    Meski demikian, kata Adam, terkadang masih ada berita yang disajikan tidak sesuai, misalnya antara judul dan isi berita yang berbeda. “Di sini kami meyakini bahwa PWI sebagai sebuah organisasi profesi wartawan yang berintegritas menjaga marwahnya, bisa mengambil peran dalam hal tersebut,” harap politisi Partai Golkar ini.

    Ia juga berpesan kepada para pemuda agar tetap menjunjung hukum dan etika. “Sahabat Ansor dan organisasi kepemudaan lain harus membina pemuda pada jalan kebenaran. Jangan sampai mengakali hukum. Kolaborasi media dan pemuda penting untuk kemajuan bangsa,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

    Senada dengan itu, Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, menyampaikan pentingnya literasi informasi bagi generasi muda. Menurutnya, kemampuan memverifikasi untuk membedakan berita hoaks dari fakta, menganalisis informasi secara objektif, dan memvalidasi kebenaran informasi sebelum dibagikan adalah bekal utama di era digital.

    “Prinsip jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, keseimbangan, etika dan tanggung jawab, harus diterapkan dalam penggunaan media sosial,” tandasnya.

    Mustain juga mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif melalui komunitas digital, program pendampingan, hingga kerja sama lintas sektor. “Pemuda tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga harus menjadi produsen konten positif yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mu’minin, menyoroti peran pemuda dalam menyongsong bonus demografi 2045. Ia menilai, tanpa aktualisasi diri, pemuda akan mudah terpinggirkan oleh derasnya perkembangan zaman.

    “Pemuda Sidoarjo harus berdaya dan menjadi arus utama pembangunan. Sayangnya, perhatian pemerintah daerah masih setengah-setengah, misalnya soal fasilitas Youth Center,” ungkapnya.

    Choirul juga menekankan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar dengan letak strategisnya yang dekat bandara dan terminal. “Sidoarjo menarik, pemudanya kreatif, tetapi angka pengangguran masih tinggi. Potensi ini harus dikelola untuk mendorong kemajuan daerah,” pungkas Choirul Mu’minin. [isa/beq]

  • Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali resmi menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (26/9/2025).
    Di partai yang dipimpin putra bungsu Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu, Ahmad Ali dipercaya menjadi Ketua Harian PSI.
    Jabatan Ketua Harian merupakan posisi yang strategis di partai politik. Lantas siapa Ahmad Ali?
    Berdasarkan data pada situs resmi Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali lahir pada 16 Mei 1969 di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah.
    Ahmad Ali menempuh pendidikan tingginya di Universitas Tadulako pada 1993 dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu pada 1998.
    Tidak hanya itu, dia juga menjadi pengurus Pemuda Pancasila Cabang Sulawesi Tengah pada 1999.
    Karier Ahmad Ali dimulai dengan menjadi pengusaha. Dia menahkodai sejumlah perusahaan, dari tambang hingga travel.
    Pada 2005, dia memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.
    Ahmad Ali kemudian menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah.
    Pada 2009, Ahmad Ali mulai menapaki dunia politik. Saat itu, dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali.
    Ahmad Ali kemudian bergabung Partai Nasdem pada 2013. Dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah 2013-2018.
    Pada 2019, Ahmad Ali mulai menapaki karier politiknya di pusat. Dia menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
    Saat itu, dia percaya menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, mineral, dan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, Ahmad Ali juga menjadi Ketua Kelompok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
    Sempat menjabat Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali lantas dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Nasdem periode 2019-2024.
    Bukan cuma Ahmad Ali, istrinya, Nilam Sari Lawira juga masuk panggung politik. Sang istri menjadi Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Nasdem pada 2019-2024.
    Sementara, sang anak, Moh. Anugrah Pratama mengikuti pemilihan calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem pada 2024.
    Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ahmad Ali ditunjuk menjadi Kepala Pelatih Tim Nasional Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
    Jabatan itu diumumkan langsung Anies di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat pada 21 November 2023.
    ”
    Head coach
    yang akan bertugas adalah bapak Ahmad Ali,” ujar Anies.
    Saat itu, Ahmad Ali sering tampil di layar kaca guna melayani wawancara awak media seputar tim pemenangan Anies-Muhaimin.
    Meski karier politiknya mentereng, Ahmad Ali menjadi salah satu petinggi Nasdem yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pada Februari 2025, rumah Ahmad Ali digeledah penyidik KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
    “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, diberitakan Kompas.com pada Selasa, 4 Februari 2025.
    Adapun Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi tambang batubara sebesar Rp 110 miliar dan suap izin perkebunan kelapa sawit.
    Rita Widyasari diduga mendapatkan 3 -5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Dia divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta, dengan subsider enam bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paripurna DPRD Ende Berakhir Ricuh, Bupati Badeoda Walk Out

    Paripurna DPRD Ende Berakhir Ricuh, Bupati Badeoda Walk Out

    News16 jam yang lalu

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 18 Des 2025, 13:32 WIB

    Diterbitkan 18 Des 2025, 13:21 WIB

    0ShareCopy LinkBatalkan

    Rapat Paripurna DPRD Ende bersama Bupati Ende Benediktus Yosef Badeoda di Gedung DPRD Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (17/12/2025), diwarnai kericuhan.

    Paripurna DPRDParipurna DPRD EndeEndeBupati BadeodaBadeodaWalk Out

  • Momen Mantan Petinggi DPRD Babel Diciduk Saat Ngopi di Jakarta

    Momen Mantan Petinggi DPRD Babel Diciduk Saat Ngopi di Jakarta

    News20 jam yang lalu

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 15 Nov 2025, 05:15 WIB

    Diterbitkan 14 Nov 2025, 09:57 WIB

    0ShareCopy LinkBatalkan

    Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung ditangkap Tim Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung di sebuah kafe di Jakarta Pusat.

    DPRD BabelBabelBangka Belitung

  • Waka DPRD DKI Sentil Jasa Marga, Usul Perbaikan Gerbang Tol Dini Hari

    Waka DPRD DKI Sentil Jasa Marga, Usul Perbaikan Gerbang Tol Dini Hari

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyentil langkah Jasa Marga sempat mendadak menutup sejumlah Gerbang Tol (GT) secara bersamaan hingga mengakibatkan beberapa ruas jalan di Jakarta mengalami macet parah. Basri menyebut pihak Jasa Marga tak melakukan koordinasi mengenai ini.

    “Koordinasi dulu dengan semua pihak jangan jalan sendiri akhirnya bikin macet parah. Merugikan banyak orang,” kata Basri kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

    Basri menilai seharusnya penutupan sementara terhadap sejumlah GT dilakukan hanya pada dini hari atau akhir pekan. Menurutnya, proses perbaikan GT seharusnya dilakukan di luar jam padat.

    “Iya seharusnya Jasa Marga juga kira-kira lah kalau mau perbaikan di daerah padat begitu, hari libur atau setelah jam 12 malam. Di mana aktivitas kendaraan sudah tidak terlalu padat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, politikus Golkar itu menyerahkan kepada Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan Jasa Marga mengenai permasalahan ini. Dia menyebut pihaknya belum perlu melakukan pemanggilan terkait evaluasi.

    “Teknisnya saya rasa eksekutif sudah koordinasi. Rasanya Dewan belum perlu sampai memanggil kalau eksekutif sudah koordinasi,” kata Basri.

    Mengenai perbaikan sejumlah GT, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah memberikan atensi. Ia meminta pekerjaan perbaikan tidak dilakukan pada jam sibuk agar tidak mengganggu mobilitas warga.

    “Jangan lagi dilakukan ketika jam banyak masyarakat sedang bertransportasi, berangkat atau pulang kerja. Kalau mau melakukan ya hari libur,” kata Pramono di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/9).

    “Itu dilakukan secara bersamaan, sehingga menyebabkan kemacetan. Jadi tadi saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan untuk mengoordinasikan,” ujarnya.

    Jasa Marga telah memberikan penjelasan mengenai perbaikan gerbang tol ini. Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Ginanjar Bekti R menjelaskan penutupan sementara sejumlah GT tersebut ialah di Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit. Dia menyebut penutupan parsial itu untuk mempercepat proses perbaikan GT yang rusak imbas demo berujung ricuh pada Agustus lalu.

    “Terpantau peningkatan kepadatan di jalan arteri (non tol) diduga akibat peningkatan volume lalu lintas dan imbas dari penutupan parsial beberapa gerbang tol di ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit. Penutupan parsial ini sebagai langkah percepatan perbaikan pada gerbang tol yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa,” kata Ginanjar kepada wartawan, Rabu (24/9).

    Halaman 2 dari 2

    (fca/lir)

  • Menteri PU Dody Hanggodo Minta DPRD Pacitan Kawal Pembangunan Prioritas Prabowo

    Menteri PU Dody Hanggodo Minta DPRD Pacitan Kawal Pembangunan Prioritas Prabowo

    Pacitan (beritajatim.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hadir sebagai pemateri dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Demokrat Gelombang IV yang digelar di Auditorium SBY*ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025).

    Kegiatan ini diikuti 310 peserta, terdiri dari anggota DPRD kabupaten/kota dari tujuh provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Gorontalo.

    Dalam paparannya, Dody menegaskan untuk terus mengawal program pembangunan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari. Karena itu, ia meminta DPRD dan kepala daerah berkolaborasi memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

    “Pembangunan harus relevan dengan kebutuhan rakyat. Saya berharap ada bimbingan dan arahan dari pejabat daerah agar pembangunan bisa dirasakan secara berkeadilan dan merata,” ujarnya.

    Menteri PU juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

    Selain itu, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan semata. Keberlanjutan menjadi kunci agar infrastruktur yang sudah terbangun dapat terus memberi manfaat.

    “Infrastruktur wajib dijaga dan dirawat. Pastikan infrastruktur menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan sekadar simbol pembangunan,” tegasnya.

    Dia juga mengapresiasi pesatnya pembangunan di Pacitan, Secara umum, Pacitan saat ini berkembang sebagai daerah yang maju, dengan rakyatnya semakin sejahtera. Daerah berjuluk 70-mile Sea Paradise ini juga menjadikan sektor pariwisata sebagai destinasi unggulan yang terus dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (tri/ted)

  • Gubernur-Kapolda Banten Kunjungi Baduy, Dengar Aspirasi Masyarakat Adat

    Gubernur-Kapolda Banten Kunjungi Baduy, Dengar Aspirasi Masyarakat Adat

    Jakarta –

    Gubernur Banten, Andra Soni, bersama dengan Kapolda Banten, Irjen Hengki, mengunjungi masyarakat adat Baduy di Lebak. Mereka menyerap aspirasi soal layanan kesehatan hingga kependudukan.

    Kunjungan itu pun dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim. Rombongan tiba di Kampung Cikeusik, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Kamis (26/9).

    Pimpinan lembaga itu ingin menyerap aspirasi masyarakat adat Baduy. Mereka bersilaturahmi dan berdiskusi bersama para pemangku adat sekaligus kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan.

    Andra mendapat banyak aspirasi dari para pemangku adat Baduy. Mulai dari masukan soal administrasi kependudukan, BPJS, hingga upaya eliminasi TBC di wilayah Baduy dan Provinsi Banten secara umum.

    “Kami mendapatkan masukan dari pemuka adat di Kampung Cikeusik Baduy Dalam. Saya gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD akan menindaklanjutinya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banten, khususnya masyarakat adat Baduy,” kata Andra kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

    Bakti kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis diikuti sekitar 300 orang. Kegiatan dipusatkan di Terminal Cijahe, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar.

    Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Hengki mengaku ingin kamtibmas termasuk di masyarakat adat Baduy berjalan dengan baik.

    (aik/whn)

  • Wagub Babel Buka Suara Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penipuan

    Wagub Babel Buka Suara Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penipuan

    Jakarta –

    Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan. Hellyana mengatakan pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari penyidik Ditreskrimum Polda Babel.

    “Kita semua ikutin prosesnya, saya kebetulan lagi di acara muktamar partai juga. Kita belum bisa bicara lebih banyak. Sudah, sudah ada (surat pemanggilan). Di situ (surat) Senin (29/9/2025) besok,” kata Hellyana dilansir detikSumbagsel, Jumat (26/9/2025).

    Hellyana belum berkomentar banyak. Dia berharap pihak kepolisian bisa mempertemukan dirinya dengan pihak pelapor untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan.

    “Kita berharap dari kepolisian, nanti memanggil kedua belah pihak, dudukan bersama itu saja. Jadi biar kelihatan masalahnya seperti apa,” ujarnya..

    Hellyana ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Babel pada Kamis (25/9) kemarin, terkait kasus dugaan penipuan pemesanan kamar hotel di saat dirinya masih menjabat anggota DPRD Babel 2023-2024. Kasus ini dilaporkan oleh eks manager salah satu hotel di Pangkalpinang berinisial AL, pada Kamis (17/7).

    (whn/lir)

  • Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Kediri. Acara berlangsung di Insumo Palace, Jumat (26/09/2025). Musda dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Ali Mufthi.

    Dalam sambutannya Mbak Wali mengungkapkan musyawarah daerah menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan konsolidasi internal partai.

    Apalagi Partai Golkar dengan sejarah panjang dan kiprah besar dalam perjalanan Bangsa Indonesia memiliki modal kuat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk di tingkat daerah, khususnya Kota Kediri.

    “Besar harapan kita semua melalui Musda ini akan terpilih pimpinan dan jajaran Partai Golkar yang semakin solid, visioner, dan merangkul semua elemen. Kuat dalam menjaga soliditas internal dan terbuka membangun sinergi dengan pemda serta pemangku kepentingan,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini sadar dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi termasuk bersama partai politik yang menjadi mitra strategis pemerintah. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

    Keberadaan partai politik memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial. Di Kota Kediri yang saat ini tengah berkembang pesat, peran partai sangat diperlukan untuk menjaga dinamika politik tetap sehat, kondusif dan produktif bagi pembangunan.

    “Kami sampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin baik antara Pemkot Kediri dan Partai Golkar. Berbagai masukan konstruktif sangat mendukung kami yang berada di eksekutif dalam membangun Kota Kediri,” tegasnya.

    Turut hadir, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Timur Adi Wibowo, Bendahara DPD Golkar Jatim Eko Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jatim Hery Sugiono, Anggota DPR RI Dapil 6 Heru Tjahjono, Anggota DPRD Jatim Dapil Jatim 8 Hadi Setiawan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, perwakilan partai politik, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2026 dan Tujuh Raperda Strategis

    DPRD Kota Mojokerto Sepakati KUA-PPAS 2026 dan Tujuh Raperda Strategis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD. Dalam rapat tersebut, disepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Dengan disepakatinya KUA dan PPAS, kita telah menapaki proses penting dalam perencanaan dan penentuan arah pelaksanaan pembangunan di Kota Mojokerto tahun 2026 mendatang,” ungkapnya, Jumat (26/9/2025).

    Usai penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS TA 2026, Pemkot Mojokerto akan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ning Ita (sapaan akrab, red) berharap pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar serta sesuai jadwal.

    Selain itu, rapat paripurna juga menyepakati tujuh Raperda yang dinilai strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Ketujuh Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Raperda tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

    Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mojokerto. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur. Atas sinergi yang terbangun, Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto.

    “Kami berharap kebijakan yang kita susun dalam bentuk perda ini dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. [tin/ian]