Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • PAD Tambang Hanya Rp700 Juta, Ketua DPRD Magetan: Tak Sebanding dengan Risiko dan Kerusakan

    PAD Tambang Hanya Rp700 Juta, Ketua DPRD Magetan: Tak Sebanding dengan Risiko dan Kerusakan

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, menyoroti kecilnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Magetan yang hanya sekitar Rp700 juta. Ia menegaskan angka tersebut tidak sebanding dengan risiko keselamatan, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan.

    Pernyataan itu disampaikan usai insiden longsor di area tambang Desa Trosono, Kecamatan Parang, yang merenggut korban jiwa. Suratno menilai kejadian ini menjadi peringatan sekaligus pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah maupun provinsi.

    “Langkah cepat BPBD dan kepolisian 24 jam tanpa henti patut diapresiasi. Tentu, ini jadi pelajaran bersama. PAD dari tambang hanya Rp700 juta, sangat kecil bila dibandingkan dengan risiko dan kerusakan yang muncul,” tegasnya.

    Suratno mengungkapkan, DPRD bersama badan anggaran (Banggar) dan OPD sudah beberapa kali menggelar rapat untuk membahas persoalan tersebut. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh, termasuk jumlah tambang yang sudah berizin maupun yang masih dalam proses.

    Suratno juga menyoroti pentingnya pengawasan pasca penambangan. Ia mencontohkan rehabilitasi tambang di kawasan Sobontor yang dinilai cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan di lokasi-lokasi lain.

    “Ke depan pengawasannya harus lebih ketat. Jangan hanya izin keluar, tapi pasca penambangan juga harus diperhatikan,” katanya.

    Sejalan dengan itu, Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menekankan bahwa faktor keselamatan harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan DPRD terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

    “Kemudian dari masyarakat juga, ini kami bersama dengan Pak Ketua DPRD, ini nanti menjadi evaluasi kita ke depan terkait dengan kegiatan yang ada di lokasi ini. Faktor keselamatan itu adalah hal yang utama,” ujar Kapolres. [fiq/aje]

    .

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Desak Dinas ESDM Evaluasi Total Tambang Galian C di Magetan

    Wakil Ketua DPRD Jatim Desak Dinas ESDM Evaluasi Total Tambang Galian C di Magetan

     

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim melakukan evaluasi total terhadap seluruh aktivitas tambang galian C di Kabupaten Magetan.

    Desakan ini menyusul tragedi longsor di tambang pasir dan batu di Dusun Kletak, Desa Trosono, Kecamatan Parang, yang menewaskan seorang pekerja pada Sabtu (27/9/2025).

    “Ini alarm keras. Dinas ESDM Jatim harus menghentikan sementara aktivitas, melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan memberi sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran,” tegas Deni, Minggu (28/9/2025).

    Deni menilai penutupan lokasi tambang merupakan langkah awal yang tepat untuk mencegah korban tambahan. Namun, menurutnya, audit teknis dan administratif tetap harus dilakukan agar penyebab utama longsor benar-benar diketahui.

    “Paling penting adalah audit teknis dan administratif agar penyebab utama longsor benar-benar diketahui,” ujar Deni.

    Deni menyebut bahwa tambang di lokasi tersebut memiliki izin formal hingga September 2026. Menurutnya, keberadaan izin tidak boleh menjadi tameng bagi perusahaan untuk mengabaikan kaidah teknis pertambangan dan keselamatan kerja.

    “Izin formal bukan blanko kosong. Jika praktiknya berbahaya seperti undercut tanpa terasering, itu sudah melanggar kaidah teknis dan standar keselamatan,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni mengungkapkan, keluhan terkait aktivitas galian C sudah lama disampaikan warga Magetan kepadanya saat melakukan kunjungan konstituen. Warga resah dengan dampak kerusakan lingkungan dan keselamatan yang ditimbulkan aktivitas tambang.

    “Sudah berkali-kali warga mengadu soal jalan rusak dan debu dari truk pengangkut material, bahkan mereka khawatir jika longsor seperti ini terjadi lagi di dekat permukiman,” ungkapnya.

    Menurut Deni, pengelola tambang wajib menyediakan zona aman dan rambu peringatan untuk melindungi pekerja. Dia menilai tidak adanya pengawasan di lapangan menjadi salah satu penyebab korban berada di area berbahaya saat longsor terjadi.

    “Tidak boleh ada pekerja atau kendaraan di bawah lereng aktif. Rambu peringatan dan pos pengawasan harus dipasang untuk mencegah korban jiwa,” tegasnya.

    Dia meminta evaluasi yang dilakukan pemerintah provinsi tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga administratif dan lingkungan. Hasil evaluasi harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman.

    “Kami minta hasil evaluasi diumumkan ke publik agar masyarakat mendapat kepastian. Jika ada perusahaan yang tidak patuh, izinnya harus dicabut,” kata Deni.

    Lebih lanjut, Deni menyebut pentingnya pelaksanaan reklamasi untuk memulihkan lahan pasca-penambangan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti saat material tambang diambil.

    “Perusahaan harus bertanggung jawab, tidak hanya mengambil hasil tambang tetapi juga memperbaiki kerusakan. Pemerintah provinsi harus memastikan reklamasi benar-benar dilakukan,” katanya.

    Lebih lanjut, Deni sebelumnya juga sudah mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur bersama DPRD membentuk tim pengawasan terpadu untuk memetakan ulang titik-titik tambang aktif, status legalitasnya, serta memverifikasi dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur.

    “Sudah saatnya ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tambang di Jatim. Tidak cukup hanya dengan laporan administratif. Harus ada verifikasi di lapangan dan transparansi data tambang,” pungkasnya.[asg/aje]

  • KPU Surabaya Bakal Datangi Kantor Parpol, untuk Apa?

    KPU Surabaya Bakal Datangi Kantor Parpol, untuk Apa?

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya akan mengunjungi seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat kota. Agenda ini bertujuan merawat silaturahmi dan memperkuat komunikasi politik pasca Pemilu dan Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kota Surabaya, Soeprayitno, menjelaskan bahwa kunjungan ini menyasar 18 partai politik dengan mendatangi kantor masing-masing sesuai struktur kepengurusan tingkat kota. Rangkaian kunjungan akan dilakukan mulai 2–30 Oktober 2025.

    “Kunjungan ke kantor parpol ini merupakan program kerja yang sudah dibahas dan diputuskan melalui rapat pleno rutin mingguan kami. Untuk mengedepankan prinsip adil, penentuan parpol yang dikunjungi merujuk nomor urut parpol sebagaimana Pemilu 2024 lalu,” kata Soeprayitno, Minggu (28/9/2025).

    KPU Surabaya juga telah bersurat ke seluruh partai politik terkait agenda tersebut. Menurutnya, sebagian besar parpol sudah mengonfirmasi kesiapannya melalui petugas penghubung yang ditunjuk.

    “Polanya sekarang, KPU yang datang ke kantor partai skala Kota Surabaya. Ini juga dalam rangka mengedepankan tagline KPU Melayani,” ujarnya.

    Soeprayitno, yang akrab disapa Nano, menambahkan bahwa kunjungan ini juga memberi kesempatan yang sama bagi setiap parpol untuk berdialog langsung dengan KPU. Selama ini, kata dia, tidak semua partai datang ke kantor KPU untuk audiensi.

    “Tidak lantas pasca Pemilu dan Pemilihan KPU itu tidak ada kegiatan. Sepanjang lima tahun, KPU tetap bekerja, seperti Coktas yang baru saja kami lakukan pada September untuk persiapan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan III/2025,” jelasnya.

    Selain itu, KPU Surabaya juga rutin melakukan survei indeks kepuasan masyarakat, melayani permintaan data untuk penelitian mahasiswa, serta menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah. Berbagai kegiatan seperti rapat kerja daring dengan KPU RI dan KPU provinsi, internalisasi regulasi, hingga produksi konten podcast juga menjadi bagian dari tugas KPU.

    Agenda kunjungan ini juga menjadi wadah bagi KPU untuk menyampaikan informasi terbaru terkait isu yang berkembang di masyarakat. Salah satunya mengenai potensi penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya dan pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029.

    “Nah, hal semacam ini yang juga menjadi bagian latar belakang agenda kunjungan KPU Surabaya ke parpol. Namun sekali lagi, KPU Surabaya dalam bekerja selalu memperhatikan tahapan, jadwal, dan regulasi yang berlaku,” pungkas Nano.[asg/aje]

  • Besok Deadline Bongkar Tembok, Bendesa Adat Ungasan Tegaskan GWK Harus Patuh Regional 28 September 2025

    Besok Deadline Bongkar Tembok, Bendesa Adat Ungasan Tegaskan GWK Harus Patuh Regional 28 September 2025

    Besok Deadline Bongkar Tembok, Bendesa Adat Ungasan Tegaskan GWK Harus Patuh
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, menegaskan Senin (29/9/2025) adalah batas waktu manajemen Garuda Wisnu Kencana Cultural Park (GWK) membongkar tembok pembatas yang menuai protes warga.
    “Deadline yang kita berikan kepada pihak GWK dalam seminggu. Senin besok dari pihak GWK (batas waktu) bongkar,” kata Disel Astawa saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Disel Astawa yang juga Wakil Ketua DPRD Bali menambahkan, jika GWK tak melakukan pembongkaran, pihaknya bersama masyarakat akan menggandeng Satpol PP Provinsi Bali.
    “Baru kami ambil langkah untuk mengajak Satpol PP Provinsi Bali untuk melakukan teknis pembongkaran tersebut bersama masyarakat,” ujarnya.
    Ia menyebut pihak PT Alam Sutera selaku induk GWK dikabarkan akan menemui Gubernur Bali. Namun menurutnya, rekomendasi DPRD tetap berjalan.
    Pada Sabtu (27/9/2025) malam, Disel Astawa juga mengetahui pihak GWK memasang tiga CCTV di area Jalan Maghada, tak lama setelah DPRD Badung meninjau lokasi pemagaran.
    Sebelumnya, manajemen GWK menyampaikan klarifikasi terkait keluhan warga Desa Ungasan, Banjar Giri Dharma, yang terisolasi akibat tembok pemagar.
    Dalam keterangan resminya, GWK menyebut pemagaran dilakukan di atas tanah milik PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN), selaku pengelola GWK, dengan sosialisasi pada April dan Juli 2024.
    Pemagaran berlangsung pada 10–20 September 2024.
    “Kami menyayangkan terbitnya rekomendasi DPRD Bali untuk meminta pihak GWK melakukan pembongkaran pagar dalam jangka waktu satu minggu,” tulis manajemen GWK.
    Manajemen menegaskan akses jalan merupakan ranah pemerintah, meski pihaknya tetap siap mendukung penyediaan solusi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 140 M untuk Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 140,823 miliar bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tahun anggaran 2026.

    Hal ini termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama oleh Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk membantu membiayai kegiatan khusus berupa pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana.

    DAK Fisik ini meliputi DAK Fisik Sanitasi Air Limbah Domestik – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 2,975 miliar, DAK Fisik Air Minum – Pencegahan dan Penurunan Stunting sebesar Rp 3,184 miliar, DAK Fisik Konektivitas Jalan sebesar Rp 43,744 miliar, dan DAK Fisik Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp 20,507 miliar.

    DAK ini bagian dari alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 2,704 triliun. Jumlah dana transfer ke daerah yang diterima Kabupaten Jember ini berkurang Rp 270,670 miliar dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rp 2,975 tirliun.

    Sementara itu, alokasi dana transfer antar daerah tidak berubah, masih Rp 181,135 miliar.

    Penurunan dana transfer ke daerah ini mempengaruhi rancangan KUA Tahun 2026 yang semula dialokasikan Rp 4,639 triliun, kini menjadi Rp 4,394 triliun.

    “Ada selisih kurang sebesar Rp 245,588 miliar,” kata Candra Ary Fianto, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, dalam sidang paripurna di parlemen, Sabtu (27/9/2025) malam.

    Pemkab Jember menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada 2026 sebesar Rp 1,367 triliun, dengan komposisi Rp 523, 548 miliar pajak daerah, Rp 826,007 miliar retribusi daerah, Rp Rp 8,084 miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rp 9.9 miliar lain-lain PAD yang sah.

    Sementara itu, berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Alokasi ini berkurang Rp 200,511 miliar dari alokasi awal Rp 4,777 triliun.

    Penerimaan pembiayaan yang semula diproyeksikan Rp 137,553 miliar bertambah Rp 45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan, semula diproyeksikan sebesar nol rupiah atau nihil dan tidak mengalami perubahan,” kata Candra.

    Pembiayaan netto yang semula diproyeksikan Rp 13,.553 miliar bertambah Rp.45,076 miliar menjadi Rp 182,629 miliar. “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan nihil,” kata Candra. [wir]

  • Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

    Partai Demokrat Jatim Tanggap Bencana, 300 Paket Bantuan Disalurkan untuk Korban Gempa Situbondo

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur segera bergerak tanggap merespons bencana gempa bumi yang mengguncang Situbondo. Dengan kekuatan magnitudo 5,7, gempa yang terjadi pada 26 September 2025 ini cukup mengkhawatirkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Banyuputih, Desa Sumberanyar.

    DPD Demokrat Jatim, atas instruksi langsung dari Ketua DPD, Emil Elestianto Dardak, segera menyalurkan bantuan darurat untuk korban terdampak. Bantuan sebanyak 300 paket ini diserahkan langsung oleh Bendahara DPD Demokrat Jatim yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, pada Jumat malam (26/9/2025).

    Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, dr. Agung Mulyono didampingi oleh Ketua DPC Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, serta perwakilan dari BPBD Jatim dan Situbondo. Dalam kesempatan tersebut, dr. Agung menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat-saat sulit seperti yang dihadapi korban gempa ini.

    “Mas Emil berpesan agar Demokrat selalu hadir di tengah masyarakat pada saat-saat sulit, bukan hanya dengan bantuan logistik, tapi juga ikut memastikan proses pemulihan berjalan cepat,” ungkap dr. Agung Mulyono, Minggu (28/9/2025).

    Bantuan darurat yang diserahkan meliputi berbagai kebutuhan dasar, seperti kit anak dan dewasa, selimut, terpal, perlengkapan mandi, serta kebutuhan pokok lainnya. Semua bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga terdampak hingga proses pemulihan dimulai.

    Fokus pada Rehabilitasi Rumah Korban

    Lebih lanjut, dr. Agung menekankan bahwa Demokrat Jatim tidak hanya fokus pada pemberian bantuan darurat, namun juga pada percepatan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terdampak.

    Berdasarkan hasil inventarisasi awal, sejumlah rumah mengalami kerusakan yang cukup signifikan, seperti dinding roboh, genteng bergeser, dan beberapa kerusakan ringan lainnya. Namun, kerusakan tersebut cukup menimbulkan kecemasan bagi warga.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Jatim sebagai mitra untuk membantu rehabilitasi rumah warga. Demokrat juga akan memberikan bantuan material bangunan untuk melengkapi penyaluran dari Pemkab, BPBD, maupun Dinas Sosial,” jelas dr. Agung.

    Sementara itu, dr. Agung juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya agar proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar.

    Demokrat Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Situbondo dan BPBD, sehingga kebutuhan warga terdampak pascagempa dapat segera dipenuhi. [tok/suf]

  • DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    DPRD Pamekasan Ingatkan Progam MBG Prioritaskan Kemanusiaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengingatkan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur seiring dengan adanya laporan dugaan persoalan MBG di tiga titik berbeda di Pamekasan, mulai dari dugaan keracunan massal hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.

    Memang program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat.

    “Sangat penting untuk dihindari, jangan sampai mengedepankan kepentingan bisnis di atas keselamatan siswa dan anak bangsa kita. Sehingga program ini harus mengedepankan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata,” kata Ali Masykur, Sabtu (27/9/2025).

    Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengingatkan tanggungjawab utama menu MBG sepenuhnya berada di tangan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan ahli gizi, mulai dari pembelian bahan, proses memasak hingga penyajian.

    “Kami yakin program MBG ini merupakan cita-cita yang sangat mulia dari Presiden Prabowo Subianto, yakni menyediakan makanan bergizi bagi generasi penerus agar terbebas dari stunting, termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan program MBG yang dinilai dapat menyerap tenaga kerja khususnya di lingkungan sekitar SPPG. “Tentu dapur penyedia makanan memang bagian dari bisnis dan menyerap tenaga kerja, satu dapur bisa mempekerjakan hingga 50 orang. Tapi sekali lagi, jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan standar keamanan,” tegasnya.

    “Sebab kami meyakini jika program (MBG) dihentikan, maka akan ada dampak sosial berupa hilangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperketat kinerja setiap SPPG dan ahli gizi di masing-masing dapur, dan bukan justru menghentikan program,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya yang juga sebagai wali murid juga ikut merasakan trauma dari adanya beragam kasus dalam program MBG yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sehingga sangat diharapkan kehati-hatian dari setiap SPPG agar kejadian sebelumnya tidak kembali terulang.

    “Maka dari itu, kami berpesan kepada semua pihak yang tergabung dalam program MBG, tolong dijaga kebersihan dan kesucian saat memasak. Bahkan kami juga sempat mengingatkan salah satu dapur MBG agar tetap dan selalu menjaga kondisi suci saat memasak, karena kami yakin makanan yang bersih dan berkah akan bermanfaat bagi generasi penerus kita,” pungkasnya. [pin/kun]

  • DPRD Surabaya Konsultasi ke KPU RI Bahas Pemekaran Dapil dan Penataan Kursi

    DPRD Surabaya Konsultasi ke KPU RI Bahas Pemekaran Dapil dan Penataan Kursi

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Kamis (25/9/2025). Langkah ini dilakukan untuk menyikapi potensi ketimpangan jumlah pemilih antar daerah pemilihan (dapil) yang dinilai semakin tidak proporsional.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan penataan dapil menjadi kebutuhan mendesak karena jumlah penduduk Surabaya kini sudah menembus 3 juta jiwa. Menurutnya, penataan yang tepat akan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat representasi politik warga.

    “Kami ingin memastikan KPU RI memberi arahan yang jelas pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, supaya masyarakat tidak bingung dengan wacana yang berkembang,” ujar Cak Yebe saat dihubungi, Sabtu (27/9/2025).

    Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya semester I tahun 2025, jumlah penduduk Surabaya tercatat 3.008.760 jiwa, terdiri dari 1.489.658 laki-laki (49,5%) dan 1.519.102 perempuan (50,5%).

    Angka ini relatif stabil dibanding semester I tahun 2024 yang berjumlah 3.017.382 jiwa dan semester II tahun 2024 sebesar 3.018.022 jiwa. Dengan demikian, populasi Surabaya konsisten berada di atas 3 juta jiwa.

    Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyebutkan saat ini ada dapil yang menampung hampir 1 juta penduduk. Ketimpangan ini, menurutnya, mengurangi kualitas keterwakilan warga di parlemen daerah.

    “Kalau distribusi dibagi rata, Surabaya bisa punya lebih dari lima dapil. Pemekaran ini penting agar keterwakilan warga lebih proporsional,” tegasnya.

    Cak Yebe menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, kota dengan penduduk di atas 3 juta jiwa berhak memiliki hingga 55 kursi DPRD. Kondisi ini membuka peluang penataan ulang jumlah kursi maupun pemekaran dapil di Kota Pahlawan.

    “Kondisi ini membuka peluang penataan ulang kursi atau pemekaran dapil di Surabaya,” tutur dia.

    Komisi A DPRD Surabaya berencana menindaklanjuti hasil konsultasi di Jakarta dengan menggelar rapat bersama KPU Kota Surabaya, Bawaslu, dan Pemerintah Kota. Rapat ini ditujukan untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari formula penataan dapil yang paling tepat.

    “Harapannya, representasi politik di Surabaya bisa benar-benar adil dan setara, sehingga warga merasa keterwakilannya terjamin,” pungkas Cak Yebe. [asg/ian]

  • Datangi 5 SPBU, Anggota DPRD Kepri Temukan Pertamax dan Turbo Kosong di Batam Regional 27 September 2025

    Datangi 5 SPBU, Anggota DPRD Kepri Temukan Pertamax dan Turbo Kosong di Batam Regional 27 September 2025

    Datangi 5 SPBU, Anggota DPRD Kepri Temukan Pertamax dan Turbo Kosong di Batam
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Suhadi, mempertanyakan kuota BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Turbo yang kosong di sejumlah SPBU di Batam.
    Hal itu ditemuinya saat berkeliling di lima SPBU berbeda pada Sabtu (27/9/2025). Dari pantauannya, stok kosong terjadi dalam rentang waktu berbeda, ada yang sejak dini hari, ada juga sejak pagi hingga sore.
    “Ada SPBU yang mengalami kekosongan sejak dini hari kemarin, dan ada yang kosong sejak pagi hingga jam sekarang,” kata Suhadi saat ditemui di kawasan Batam Center.
    Adapun SPBU yang didatangi yakni SPBU Sei Ladi, SPBU Pelita, SPBU Batam Center, SPBU Baloi Indah, dan SPBU Sukajadi. Ia melakukan pengecekan mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB.
    Menurut operator SPBU yang ditemuinya, kelangkaan ini dipicu berkurangnya kuota distribusi BBM non-subsidi dari Pertamina. Salah satu SPBU bahkan hanya menerima pasokan sekitar 4 ton Pertamax.
    “Salah satu operator bilang mereka hanya dapat 4 ton Pertamax. Itu sangat sedikit, apalagi volume kendaraan di Batam semakin tinggi,” ujarnya.
    Suhadi menilai kondisi ini justru menghambat tren positif masyarakat Batam yang mulai beralih dari BBM subsidi ke non-subsidi.
    Selain BBM, ia juga menyoroti kelangkaan gas elpiji non-subsidi atau gas pink di sejumlah ritel. Ia mengaku mendapat laporan bahwa pekan lalu gas pink sempat tidak tersedia di beberapa titik.
    “Kita harus menghargai kesadaran masyarakat yang sudah mulai terbiasa mengisi kendaraan dengan Pertamax. Jangan sampai mereka kecewa karena BBM itu tiba-tiba kosong,” tegas Suhadi.
    Hingga kini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara belum merespons konfirmasi terkait masalah ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sari Gunung Bangkit Lagi, DPRD Ponorogo Pastikan Diversifikasi Usaha dan SDM Unggul

    Sari Gunung Bangkit Lagi, DPRD Ponorogo Pastikan Diversifikasi Usaha dan SDM Unggul

    Ponorogo (beritajatim.com) – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung akhirnya bangkit lagi setelah vakum sejak 2022. DPRD Ponorogo memastikan kebangkitan ini tidak sekadar simbolis, melainkan disertai diversifikasi usaha dan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) unggul agar perusahaan tersebut mampu memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut kebangkitan Sari Gunung ditandai dengan disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi baru ini tidak hanya menjadi payung hukum, namun momentum untuk membangun tata kelola yang sehat dan profesional.

    “Kami ingin memastikan bahwa sejarah kelam berupa vakumnya perusahaan (Sari Gunung, Red) selama 4 tahun tidak terulang,” kata Dwi Agus Prayitno, Sabtu (27/9/2025).

    Kang Wie sapaan akrab Dwi Agus Prayitno mengungkapkan, perda terbaru tersebut sekaligus merevisi beberapa poin agar Sari Gunung mampu menjadi berjalan sesuai relnya. Salah satunya, memperluas lingkup usaha, tidak hanya pertambangan seperti sebelumnya, namun juga pariwisata, perdagangan, pertanian maupun perikanan.

    Langkah diversifikasi ini diharapkan menjadi kunci agar perusahaan tidak lagi terjebak pada risiko satu sektor. DPRD menekankan, setiap rencana bisnis harus didahului studi kelayakan yang matang, sehingga investasi yang dijalankan benar-benar produktif dan tidak membebani APBD.

    “Diversifikasi ini penting agar Sari Gunung tidak hanya bergantung pada satu sektor yang penuh risiko. Semua harus diawali dengan studi kelayakan yang matang, supaya tidak membebani APBD,” tegasnya.

    Selain memperluas ruang gerak usaha, DPRD juga menaruh perhatian besar pada kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi jajaran direksi dan dewan pengawas. Standar tinggi ditetapkan dalam proses rekrutmen, mulai dari persyaratan usia, pengalaman manajerial, hingga latar belakang pendidikan. Tujuannya, agar figur yang terpilih benar-benar kompeten dan memiliki komitmen kuat membangun BUMD kebanggaan Ponorogo ini.

    “Kami tidak mempermasalahkan jika calon dari luar daerah ikutserta. Terpenting kompeten dan punya komitmen membangun jangan sampai melewatkan kesem-patan ini,” pungkasnya. (ADV/End)