Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Anggota DPRD Bengkulu Jadi Tersangka Pemerasan Pedagang di Pasar Panorama

    Anggota DPRD Bengkulu Jadi Tersangka Pemerasan Pedagang di Pasar Panorama

    Liputan6.com, Jakarta- Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Bengkulu resmi menetapkan PH, Anggota DPRD Kota Bengkulu, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Bengkulu di Pasar Panorama serta pemerasan dalam jabatan terkait penjualan kios.

    Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Yeni Puspita, melalui Kasi Intelijen Fri Wisdom S. Sumbayak, menyatakan penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah mengantongi dua alat bukti yang cukup.

    Wisdom menjelaskan, lahan Pasar Panorama merupakan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang pemanfaatannya harus disertai izin dan legalitas lengkap dari OPD terkait. Aset tersebut tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dibangun secara ilegal demi kepentingan pribadi.

    “Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah membangun kios baru di atas tanah Pasar Panorama, kemudian meminta sejumlah uang kepada pedagang,” ujar Wisdom di Bemgkulu (1/10/2025)

    Nilai transaksi bervariasi, mulai dari Rp 55 juta hingga Rp 310 juta per kios. Jika pedagang, terutama yang sebelumnya menempati kios non permanen tidak mampu membayar, maka mereka tidak diberi kesempatan berdagang di kios baru tersebut.

    “Jaksa penyidik telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup kemudian menetapkan tersangka,” tegas Wisdom.

  • Banyak Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran, PSI Usul Lokasi Makan Khusus

    Banyak Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran, PSI Usul Lokasi Makan Khusus

    Jakarta –

    Warga mengeluhkan bau dan risi karena banyak kotoran kucing di skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, mengusulkan agar dibuat tempat makan khusus kucing.

    Kondisi kotornya skywalk Kebayoran Lama diduga turut dipengaruhi banyaknya makanan kucing yang ditebar sembarangan di sepanjang skywalk. Akhirnya banyak kucing datang ke skywalk.

    “Apa yang dilakukan MRT Jakarta mungkin bisa dicontoh pada Skywalk Kebayoran Baru dan area-area publik lainnya yang ramah hewan. Sejak tahun 2022 MRT Jakarta menyediakan tempat khusus untuk memberi makan kucing-kucing jalanan di area sebelum pintu masuknya,” kata Francine kepada wartawan, Kamis (2/9/2025).

    Menurutnya, tempat makan khusus hewan berpengaruh terhadap kebersihan di area tersebut. Dengan begitu, kata Francine, kebersihan di sekitar area dapat terkontrol.

    “Dengan adanya tempat khusus untuk memberi makanan kepada hewan, akan memudahkan juga kontrol terhadap kebersihan areanya,” ujarnya.

    “Bersikap empati kepada hewan terlantar, seperti memberi makan kucing-kucing jalanan, perlu diimbangi dengan tanggung jawab pada lingkungan, seperti menjaga kebersihan area makan dan minumnya, menggunakan tempat makan yang ramah lingkungan misalnya berbahan kertas, dan bantu pengendalian populasinya dengan sterilisasi,” jelasnya.

    “Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil memperjuangkan penambahan kuota sterilisasi kucing lokal gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, semula 9.000 kucing di tahun 2024 menjadi gratis steril untuk 21.000 kucing domestik di tahun 2025,” imbuhnya.

    Kotoran Kucing di Skywalk

    Pantauan detikcom, Selasa (30/9), kotoran kucing lebih banyak terlihat di skywalk dekat pintu keluar-masuk Stasiun Kebayoran Lama. Kotoran kucing itu ada di beberapa titik dengan kondisi masih basah maupun mengering.

    Kotoran itu tersebar di tengah maupun di tepi skywalk dekat pagar. Beberapa kali terlihat kotoran itu terinjak orang yang melintas sehingga membuatnya semakin menyebar.

    Sultan (20), seorang mahasiswa yang setiap hari menggunakan skywalk, mengaku sangat terganggu. Dia mengatakan perlu tetap fokus saat jalan di skywalk agar tak menginjak kotoran kucing.

    “Saya kan sering berangkat jam 5. Itu kotoran kucingnya masih baru. Lagi jalan, bengong dikit, udah tuh kelar (akan menginjak kotoran),” kata Sultan saat ditemui di lokasi, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, pemberian makan kucing di skywalk bukan langkah bijak. Demi kenyamanan sesama pengguna transportasi umum (transum), menurutnya, harus ada kebijakan agar tak ada lagi yang memberi makan kucing di skywalk.

    Warga lainnya, Maudy (21), mengaku tak sering menggunakan skywalk itu, tapi tahu banyak kotoran kucing di sana. Dia mengaku tidak nyaman karena bau kotoran yang mengganggu.

    “Iya tahu, ini beberapa lihat ada bekasnya ya. Itu tadi udah kering. Nggak nyaman ya, terutama baunya pas kita lewat jalan gitu,” kata Maudy.

    (dek/jbr)

  • Dana Bagi Hasil turun, pemborosan anggaran di DKI diminta diberantas

    Dana Bagi Hasil turun, pemborosan anggaran di DKI diminta diberantas

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta perlu ada pemberantasan pemborosan anggaran, menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dari Rp26 menjadi Rp11 triliun.

    “Jika terjadi pemotongan DBH, maka Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien,” kata Justin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengumumkan bahwa DBH ke Pemprov DKI dipotong hingga Rp15 triliun, dari angka sebelumnya Rp26 triliun menjadi ke angka Rp11 triliun sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Justin menyatakan bahwa pemotongan DBH menjadi kesempatan untuk memangkas pengeluaran yang selama ini sebagai pemborosan terhadap APBD.

    “Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya harus didahulukan,” ujarnya.

    Justin menyorot adanya rencana pembelian barang-barang yang patut dinilai sebagai pemborosan, sehingga harus diberantas.

    Ia menyatakan, ada beberapa temuan saat menggelar rapat, seperti adanya usulan proyektor jenis “liquid crystal display” (LCD), server, dan lampu jenis “light emitting diode” (LED) yang seluruhnya di atas harga pasar dan sempat diusulkan oleh Dinas dalam rapat APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di Komisi E.

    “Ada usulan membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp158 juta hingga Rp214 juta per unit, kemudian ada pula yang akan membeli tiga server seharga Rp1,7 miliar per unitnya. Pemborosan belanja ini perlu dihentikan, sekalipun dinas berdalih sesuai E-Katalog,” katanya.

    Tidak hanya itu, Justin juga mengingatkan adanya rencana pembelian “mobile planetarium” dengan harga milyaran atau lebih mahal dibanding spek tertinggi yang ada di pasaran.

    Menurutnya, belanja “boros” semacam itu perlu dihentikan dan Pemprov DKI fokus belanja secara efisien untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lebih mendasar lainnya.

    “Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Lima Ranperda Baru Usulan dari Masyarakat Gresik

    Ini Lima Ranperda Baru Usulan dari Masyarakat Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – DPRD Gresik melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) segera menetapkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan masyarakat. Lima ranperda tersebut meliputi:

    1. Ketahanan Pangan dan Gizi

    2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

    3. Penyelenggaraan Pendidikan

    4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Gresik

    Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda, menyebut seluruh ranperda tersebut telah melalui tahap penyempurnaan bersama pemerintah daerah, sesuai hasil fasilitasi Biro Hukum Pemprov Jawa Timur.

    “Lima ranperda ini tinggal menunggu penyempurnaan dari Sekda Pemprov Jatim. Setelah diberikan catatan revisi materi, ranperda akan diteruskan ke pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Perubahan Propemperda 2025

    Selain penetapan lima ranperda, Bapemperda juga menyetujui perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Gresik Tahun 2025. Perubahan dilakukan menyesuaikan perkembangan regulasi serta surat Bupati Gresik Nomor 188/232.1/437.12/2025 tentang penghapusan sejumlah rancangan perda.

    Ada tiga ranperda yang resmi dihapus, yaitu:

    Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

    Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

    Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

    Selain itu, Ranperda Penyelenggaraan Perdagangan juga dihapus berdasarkan rekomendasi harmonisasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim agar dilakukan kajian lebih lanjut.

    “Penghapusan dilakukan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa,” jelas anggota Bapemperda, Asroin Widiana.

    Apresiasi Bupati Gresik

    Menanggapi penetapan ranperda ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani mengapresiasi kinerja DPRD, khususnya Bapemperda. Menurutnya, perda bukan hanya produk hukum, tetapi juga instrumen pembangunan dan pelayanan publik.

    “Setiap peraturan daerah harus segera ditindaklanjuti dengan aturan pelaksana dan disosialisasikan dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

    Bupati milenial ini menambahkan, kelima perda baru tersebut memiliki peran penting untuk memperkuat tata kelola desa, meningkatkan kualitas pendidikan, menjamin ketahanan pangan, memperlancar transportasi, hingga mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui Bank Gresik.

    “Saya menekankan agar perangkat daerah terkait segera menyusun aturan pelaksana sehingga implementasi perda berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Gus Yani berharap, regulasi yang baru disahkan dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik. [dny/but]

     

     

  • Wakil Ketua DPRD Jombang Dorong Pemkab Aktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua DPRD Jombang Dorong Pemkab Aktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, mengajak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengaktivasi Tim Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara SPPG, Pemerintah Daerah, dan pihak sekolah atau siswa yang menjadi penerima manfaat. Menurut Octadella, aktivasi tim ini akan sangat penting demi memastikan kesuksesan pelaksanaan program MBG yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang.

    “Program MBG merupakan bentuk perhatian khusus dari Presiden Prabowo untuk memenuhi gizi anak Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Octadella dalam keterangannya pada Selasa (1/10/2025).

    Pembentukan tim ini Hal itu berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/287/415.10.1.3/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Surat keputusan tersebut diteken pada 12 Agustus 2025. Tim ini diketuai oleh Sekdakab Jombang.

    Ia menekankan, ke depan, Tim Satgas yang dibentuk harus memastikan bahwa setiap SPPG memenuhi SOP dari BGN (Badan Gizi Nasional), serta mengontrol implementasi program mulai dari kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan setelah makanan diserahkan kepada penerima manfaat.

    Menurutnya, aktivasi Tim Satgas MBG bukanlah untuk memperlambat pelaksanaan program, melainkan untuk menjaga kredibilitas dan keselamatan para penerima manfaat. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan tim adalah melakukan uji laboratorium secara berkala, termasuk pengujian mikrobiologi dan residu pada sampel MBG.

    Selain itu, Octadella juga mengingatkan perlunya penerapan standar operasional yang jelas, seperti cold chain untuk penyimpanan, label kedaluwarsa yang jelas, serta pelatihan higiene pangan bagi petugas dapur.

    Mekanisme distribusi juga menjadi perhatian penting bagi Octadella. Ia menekankan bahwa makanan yang didistribusikan harus sampai tepat waktu dan dalam keadaan segar. “Makanan harus tiba sesuai jam sekolah dan tidak basi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Octadella mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. Ia menyarankan agar dibentuk saluran aduan cepat, seperti hotline atau WhatsApp, untuk mempermudah masyarakat melaporkan jika terjadi masalah.

    Selain itu, peran aktif PKK dan komite sekolah dalam pengawasan komunitas juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. “Insyaallah, dengan pengawasan menyeluruh dan keterlibatan masyarakat, kita bisa memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Jombang,” tutupnya. [suf]

  • Dandim Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Semboyan

    Dandim Pamekasan: Pancasila Bukan Sekedar Semboyan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan, Letkol Inf Herik Prasetiawan menegaskan Pancasila bukan sekedar semboyan, tetapi sebagai ideologi bangsa yang harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan.

    Hal tersebut disampaikan disela upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (1/10/2025).

    Momentum Hari Kesaktian Pancasila 2025 yang mengusung tema ‘Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya’ di Pamekasan, pelaksanaan upacara yang digelar rutin setiap 1 Oktober, dipimpin Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman yang bertindak sebagai inspektur upacara.

    Upacara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    “Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen terhadap ideologi negara, sebagai prajurit TNI kami akan terus menjadi garda terdepan menjaga Pancasila dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar,” kata Letkol Inf Herik Prasetiawan.

    Selain itu pihaknya juga menegaskan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan sehari-hari,” tegasnya

    “Oleh karena itu, sangat penting peran serta masyarakat dalam mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kami yakin dengan kebersamaan, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa,” pungkasnya.

    Selain upacara bendera, momentum tersebut juga dimanfaatkan dengan pembacaan ikrar terhadap Pancasila, sekaligus doa bersama bagi para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa. [pin/kun]

  • DPRD Bali ajak pemprov bahas solusi pasca-banjir 18 korban meninggal

    DPRD Bali ajak pemprov bahas solusi pasca-banjir 18 korban meninggal

    kami juga akan kembali mengajak pihak-pihak terkait berdiskusi membahas implementasi mitigasi seperti membahas keterlibatan APBD Bali dalam penganggaran, apakah APBD Bali perlu memberi sentuhan itu selanjutnya dilakukan

    Denpasar (ANTARA) – DPRD Bali mengajak Pemprov Bali membahas langkah solusi pasca-banjir besar pada 10 September 2025 yang menyebabkan 18 korban meninggal dunia, empat korban hilang, dan korban materi yang tidak sedikit.

    “Pertama permohonan maaf, mungkin aksi kami terlambat, tapi pemerintah sudah bergerak dan kami menyimpulkan masyarakat sudah tenang tertangani tapi hari ini kita bahas dengan pihak terkait soal apa langkah selanjutnya,” kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Rabu.

    Salah satu poin yang dibahas adalah belum adanya early warning system atau sistem peringatan dini bencana banjir sebab kejadian yang memakan 18 korban jiwa meninggal dunia dan empat hilang ini merupakan kali pertama terjadi di Bali.

    Sebagai contoh dari BPBD Bali, tidak adanya alarm penanda banjir itu menyebabkan saat banjir besar itu para pedagang Pasar Kumbasari yang berdampingan dengan aliran Tukad Badung terbawa arus dan meninggal dunia.

    Saat kejadian waktu menunjukkan kondisi dini hari yang gelap, kebanyakan pedagang tidak melihat air yang sudah tinggi melewati tembok pembatas yang juga akhirnya jebol dan menyeret pedagang.

    DPRD Bali dan eksekutif sepakat bahwa perlu adanya sistem peringatan dini bencana banjir jika melihat curah hujan tinggi diprediksi akan datang lagi pada akhir tahun.

    Dari diskusi mereka diperkirakan alarm tersebut harganya mencapai puluhan juta, namun kebutuhannya penting sehingga sepakat akan dipasang.

    “Sudah disepakati aksi yang kita ambil pasca-banjir pertama memasang sistem pendeteksi dini alarm untuk mengetahui tingkat ketinggian air sungai sehingga bisa diperingatkan ke masyarakat, jadi sirine itu seperti tsunami,” ujar Ketua DPRD Bali.

    Solusi kedua yang dibahas yaitu pengerukan sedimen di sungai yang menurut catatan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusa Penida ketebalannya sudah mencapai ratusan ribu kubik.

    “Yang kedua pengerukan di sungai-sungai dangkal yang ada sedimen, penumpukan lumpur pasir yang tentu membuat sungai menjadi dangkal, itu kami sepakati,” kata dia.

    Dari diskusi ini juga ditemukan solusi ketiga yakni pembuangan pasir dan lumpur hasil normalisasi, yaitu di TPA Suwung yang akan digunakan untuk proses sanitary landfill mereka.

    “Sebagai proses berikutnya, kami juga akan kembali mengajak pihak-pihak terkait berdiskusi membahas implementasi mitigasi seperti membahas keterlibatan APBD Bali dalam penganggaran, apakah APBD Bali perlu memberi sentuhan itu selanjutnya dilakukan,” ucap Dewa Mahayadnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT SAS Dituding Rampas Fasilitas Umum, DPRD Surabaya Rekomendasikan Penghentian Pembangunan Cafe NOOK

    PT SAS Dituding Rampas Fasilitas Umum, DPRD Surabaya Rekomendasikan Penghentian Pembangunan Cafe NOOK

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana hearing di Komisi A DPRD Surabaya berlangsung panas saat warga Graha Famili menyampaikan aduan terkait pembangunan Café NOOK, Rabu (1/10/2025).

    Dalam hearing itu, warga menuding pengembang PT Sanggar Asri Sentosa (SAS) telah menyalahgunakan lahan fasilitas umum (fasum) Boulevard Famili Selatan tanpa izin legal dan tanpa persetujuan warga.

    Hearing yang dipimpin Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menghadirkan berbagai pihak. Hadir dalam forum itu perwakilan warga RT01–03 RW11, pengembang PT SAS, manajemen Graha Famili, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), bagian hukum Pemkot, serta jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.

    Ketua RW 11 Graha Family, Hadi Wibisono, menyebut keresahan warga berawal sejak Juli 2023 saat banner pembangunan Café NOOK terpasang di kawasan fasum. Menurutnya, warga sama sekali tidak pernah dilibatkan.

    “Warga hanya meminta kepastian hukum dan dilibatkan penuh. Aturan jelas menyebutkan perubahan pemanfaatan lahan harus mendapat persetujuan dua pertiga pemilik lahan. Faktanya, proses itu tidak pernah ada,” tegas Hadi.

    Dia menambahkan, berbagai upaya mediasi sejak 2023 kerap gagal karena pengembang jarang hadir. Bahkan, DPRKPP telah menegaskan lahan tersebut berstatus fasum tanpa perizinan lengkap.

    “Pada Oktober 2023 kami sudah menghadap langsung Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Beliau meminta kami bikin surat resmi, tapi sampai sekarang proyek tetap jalan,” ungkapnya.

    Kekecewaan warga memuncak pada Agustus 2025 ketika diagendakan sosialisasi dengan Wakil Wali Kota Armuji. “Pak Wawali meminta sosialisasi terbuka, tapi undangan hanya untuk RT dan RW. Padahal dampaknya dirasakan seluruh warga,” ujar Hadi.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan hearing ini digelar untuk menjawab keresahan publik. Dia mengungkap indikasi kuat adanya pelanggaran aturan oleh PT SAS.

    “Pembangunan fisik sudah dimulai Juni 2023, sementara izin baru diajukan September 2023. Disposisi atau izin baru keluar Desember 2024. Artinya, PT SAS sudah lebih dari setahun membangun tanpa legalitas lengkap,” jelas Yona.

    Komisi A juga menyebut pasal 15 ayat 4 Perwali 52/2017 tentang kewajiban persetujuan dua pertiga pemilik sah lahan untuk re-planning. “Di sinilah indikasi pelanggaran. Proses persetujuan tidak jelas, sementara bangunan sudah berdiri,” imbuh politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.

    Di sisi lain, General Manager PT SAS, Veronica, berusaha menepis tudingan. Dia mengklaim perusahaannya selalu mengikuti arahan pemerintah. “Kami akan mengikuti apa pun hasil rapat hari ini. Jika diminta berhenti, kami berhenti. Jika ada tukar guling fasum, lahan kompensasi sudah kami siapkan,” ujarnya.

    Namun, pernyataannya tidak menepis fakta bahwa pembangunan lebih dulu berjalan sebelum izin lengkap. Bahkan, Veronica membantah adanya layout lapangan tennis pada fasum yang dijanjikan pengembang.

    “Layout yang kami miliki tidak pernah menjanjikan lapangan tenis. Itu hanya miskomunikasi,” tegas dia.

    Kabid Perizinan DPRKPP, Oliver Reinhart, membenarkan bahwa izin proyek Café NOOK baru diproses sejak akhir 2023. “IMB baru keluar sekitar Mei 2025. Prosesnya panjang dan kini masih dalam evaluasi lanjutan, bahkan kami minta masukan kejaksaan terkait aspek hukum,” jelasnya.

    Komisi A akhirnya merekomendasikan pembangunan Café NOOK dihentikan sementara selama 7 hari kerja ke depan. Selama masa jeda itu, DPRKPP, bagian hukum, camat, lurah, RT, RW, serta perwakilan warga wajib duduk bersama dengan PT SAS untuk mencari solusi.

    Hearing yang berlangsung lebih dari tiga jam itu memang belum menghasilkan keputusan final. Namun, DPRD memastikan akan memanggil kembali seluruh pihak dalam sepekan ke depan.

    Bagi warga, fakta yang terungkap semakin jelas, PT SAS telah salah langkah dengan membangun di atas fasum tanpa legalitas yang sah, tanpa restu warga, dan tanpa transparansi penuh.

    “Kami tidak menolak investasi, tapi semua harus taat aturan. Kalau fasum bisa seenaknya dipakai, maka hak warga Surabaya bisa tergerus,” pungkas Hadi Wibisono.[asg/ted]

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]

  • Petani Pasuruan Keluhkan Distribusi Pupuk Tak Merata, DPRD dan LPP NU Turun Tangan

    Petani Pasuruan Keluhkan Distribusi Pupuk Tak Merata, DPRD dan LPP NU Turun Tangan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Masalah distribusi pupuk kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah organisasi tani dan lembaga pertanian mendesak pemerintah agar segera memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi.

    Tani Merdeka bersama LPP NU Bangil dan LPP NU Pasuruan mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/10/2025). Mereka mengungkapkan keluhan petani terkait distribusi pupuk yang dinilai timpang, terutama di wilayah Tosari dan Tutur.

    Ketua Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan bahwa program Merdeka Pupuk yang digagas bupati harus benar-benar dijalankan. Menurutnya, jangan sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk sementara di daerah lain berlimpah.

    “Distribusi pupuk harus merata. Jangan ada kesenjangan antarwilayah, karena ini kebutuhan mendasar petani,” ujarnya.

    Selain soal pupuk, Winaryo juga menyinggung program santripreneur yang dinilainya masih belum optimal. Ia menekankan bahwa pelatihan harus dibarengi dengan akses modal agar santri benar-benar bisa terjun di sektor pertanian.

    “Pelatihan saja tidak cukup, harus ada dukungan modal. Kalau ada tambahan tenaga penyuluh juga lebih baik untuk mendampingi petani,” tambahnya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti keluhan dengan PT Pupuk Indonesia sejak dua bulan lalu. Namun ia juga menyoroti masalah lain, yakni melimpahnya limbah kotoran sapi di Pasuruan timur.

    “Kalau tidak dikelola, limbah ini bisa mengganggu kesehatan. Tapi jika diolah jadi pupuk organik, justru bermanfaat bagi petani,” jelas Agus.

    Agus juga mendorong pemerintah daerah merancang program riset benih unggulan lokal. Menurutnya, kemandirian petani bisa terwujud jika mereka tidak lagi tergantung pada benih dari luar daerah.

    “Dengan benih unggulan sendiri, petani Pasuruan akan lebih mandiri. Anggaran riset harus dipersiapkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ririn, menjelaskan kondisi produksi pertanian saat ini. Ia menyebut padi yang dihasilkan masih sebatas beras sehat, sementara untuk beras organik membutuhkan proses panjang.

    “Untuk jadi beras organik harus benar-benar steril, bahkan pengairan harus dari mata air langsung. Tidak boleh ada kontaminasi pestisida,” ungkapnya.

    Ririn menambahkan tren penanaman padi dan jagung di Pasuruan terus meningkat. Kenaikan produksi jagung didorong adanya dukungan dari kepolisian yang membantu pasokan pakan untuk peternakan.

    “Jagung meningkat karena ada program dari kepolisian. Hasilnya juga kami distribusikan untuk kebutuhan pakan ternak,” jelasnya.

    Terkait jumlah penyuluh pertanian, Ririn mengakui masih jauh dari ideal. Saat ini hanya sekitar 100 orang penyuluh yang harus menangani ribuan petani di Pasuruan.

    “Kami tetap berusaha memaksimalkan yang ada. Meski terbatas, penyuluh tetap mendampingi petani semaksimal mungkin,” tandasnya. (ada/ted)