Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ruang Fraksi Baru DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Ditempati

    Ruang Fraksi Baru DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Ditempati

    Pasuruan (beritajatim.com) – Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan kini memiliki ruang fraksi baru yang terletak di bagian belakang gedung utama. Ruang ini resmi ditempati untuk mendukung kinerja anggota dewan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

    Peresmian ruang fraksi dilakukan secara sederhana namun penuh makna. Momen tersebut diharapkan menjadi awal baik bagi peningkatan pelayanan dan efektivitas kerja legislatif.

    Sekretaris Dewan Kabupaten Pasuruan, Edy Supriyanto, menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya pembangunan ruang fraksi. Ia berharap gedung baru ini bisa memberi kenyamanan dan semangat baru bagi anggota dewan.

    “Semoga dengan ditempatinya ruangan baru ini, bisa membawa berkah dan lebih efektif lagi dalam menjalankan tugas,” kata Edy, Senin (6/10/2025).

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menuturkan bahwa penggunaan gedung baru ini dilakukan secara mendadak. Pasalnya, awalnya gedung tersebut direncanakan untuk sekretariat, namun ruang lama dianggap sudah kurang layak.

    “Kami mendadak meresmikan ruang fraksi ini karena kebetulan gedung baru tersedia. Ruang sebelumnya memang sudah kurang layak, jadi kami tempatkan di sini,” ujar Samsul.

    Ia menambahkan, setiap ruang fraksi memiliki perbedaan fasilitas sesuai kebutuhan masing-masing. Beberapa di antaranya ada yang dilengkapi toilet, seperti fraksi Golkar dan fraksi gabungan.

    Menurut Samsul, perbedaan tersebut wajar karena menyesuaikan luas ruangan serta desain bangunan. Yang terpenting, seluruh fraksi kini bisa bekerja dengan lebih nyaman.

    Pihak DPRD berharap kehadiran ruang fraksi baru ini dapat memperkuat koordinasi antaranggota. Selain itu, ruangan baru juga dianggap penting untuk mendukung kelancaran pembahasan berbagai program daerah.

    Diketahui sebelumnya ruang fraksi baru ini sudah terbangun sejak dua tahun lalu yang memiliki dua lantai. Dimana terdapat dua lantai yang seharusnya digunakan untuk ruangan sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, namun nyatanya pada lantai pertama digunakan untuk gudang dan lantai dua digunakan ruang fraksi. (ada/but)

  • Hasanuddin Ditahan KPK dan Agus Black Hoe Mundur, PDIP Jatim Siapkan PAW

    Hasanuddin Ditahan KPK dan Agus Black Hoe Mundur, PDIP Jatim Siapkan PAW

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono memberikan pernyataan kepada media terkait dua kadernya yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Jatim. Yakni, Anggota Komis A Hasanuddin dan Anggota Komis D Agus Black Hoe.

    “Kalau dua-duanya sudah mengundurkan diri, pasti langkah selanjutnya adalah pergantian antar waktu (PAW). Ini kami proses ke DPP. Siapa yang menggantikan keduanya di DPRD Jatim, nantinya akan dirapatkan dulu DPD dan diusulkan ke DPP,” kata Budi kepada wartawan di kantor PDIP Jatim, Senin (6/10/2025).

    Menurut Kanang, untuk Agus Black Hoe ketika dipanggil DPD mengaku merasa tidak nyaman dengan dugaan kasus narkoba yang menjeratnya, baik itu di limgkungan masyarakat dan keluarga.

    “Buat saya tidak masalah, kalau itu lebih baik menyelamatkan hubungan sosial ke masyarakat, keluarga dan partai. Partai tidak akan melindungi orang-orang bersalah. Kita selamatkan partai. Keputusan Mas Agus untuk mundur kita support. Kami tegaskan sampai saat ini partai belum menerima hasil tes urine yang menyatakan bersangkutan positif narkoba,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, Hasanuddin secara sportif mengajukan pengunduran diri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah pokmas APBD Jatim Tahun Anggaran 2019-2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Mas Hasan sudah lama mendapatkan status tersangka. Beliau sportif, membuat surat pengunduran diri bahkan sebelum dilantik. Namun, asas praduga tak bersalah tetap kami junjung. Ketika beliau resmi ditahan KPK, barulah surat pengunduran dirinya kami teruskan ke DPP,” ujarnya.

    Sementara itu, Agus Black Hoe mundur setelah namanya disebut-sebut dalam dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Meskipun belum ada bukti otentik terkait keterlibatan Agus, PDIP menilai langkah pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    “Kasus Mas Black ini memang sempat membuat gaduh. Kami belum menerima bukti resmi bahwa dia positif pengguna narkoba. Tapi karena merasa tidak nyaman, apalagi sudah berdampak ke keluarga, Mas Agus Black memilih mundur dengan sukarela,” jelas Kanang.

    Mantan Bupati Ngawi ini menambahkan, PDIP Jatim sudah meluncurkan surat pengunduran diri keduanya ke DPP. Proses PAW tengah disiapkan dan segera diumumkan setelah mendapat persetujuan dari DPP. [tok/beq]

  • Pembakar Gedung DPRD Blitar Disanksi Rawat Lansia

    Pembakar Gedung DPRD Blitar Disanksi Rawat Lansia

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 22 pelaku pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mendapatkan sanksi sosial berupa bersih-bersih pondok lansia Baitul Miftahul Jannah, Kecamatan Srengat. Bukan hanya itu, para pelaku juga dihukum untuk merawat para lanjut usia (Lansia)

    Alih-alih hukuman fisik atau kurungan, Polres Blitar Kota memilih memberikan sanksi sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan. Dengan sapu, kain pel, dan alat kebersihan lainnya, para pelaku pembakaran DPRD Kabupaten Blitar ini menebus kesalahan dengan cara berbakti kepada para lansia.

    Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar Kota, Aiptu Diar Swastika, menjelaskan bahwa pendekatan ini dipilih untuk memberikan efek jera yang mendidik, bukan menyakiti. Hukuman ini diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam berbagai pelanggaran, mulai dari kenakalan remaja hingga aksi yang lebih serius.

    “Kami ingin memberikan efek jera tanpa harus menghukum secara keras. Dengan turun langsung membantu para lansia, diharapkan mereka belajar menghargai orang lain, berempati, dan bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Diar, Senin (6/10/2025).

    Selama kegiatan berlangsung, pemandangan kontras terlihat jelas. Para remaja yang sebelumnya mungkin dikenal garang di jalanan, kini dengan telaten menyapu halaman, mengepel lantai, hingga membantu petugas panti merapikan ruangan para penghuni. Wajah penyesalan dan semangat untuk berbuat baik terpancar dari mereka.

    Di sela-sela kegiatan, pihak kepolisian juga memberikan pengarahan dan edukasi tentang pentingnya disiplin, etika sosial, dan konsekuensi hukum dari setiap perbuatan. Langkah humanis Polres Blitar Kota ini mendapat apresiasi penuh dari pemilik pondok lansia, Muhamad Ma’arif. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya meringankan pekerjaan di pantinya, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai bagi para remaja tersebut.

    “Anak-anak ini terlihat tulus menyesal dan sangat bersemangat membantu. Kami di sini senang bisa menjadi bagian dari proses pembinaan mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” ungkap Ma’arif.

    Polres Blitar Kota berencana untuk melanjutkan program pembinaan sosial semacam ini secara berkelanjutan. Dengan menggandeng berbagai lembaga sosial dan pendidikan, diharapkan para remaja yang salah jalan dapat menemukan kembali arah yang benar melalui cara-cara yang mendidik dan menyentuh hati. [owi/beq]

  • Terungkap, 3 Biang Keladi Penyebab Irigasi di Purworejo Mati Selama 15 Tahun Regional 6 Oktober 2025

    Terungkap, 3 Biang Keladi Penyebab Irigasi di Purworejo Mati Selama 15 Tahun Regional 6 Oktober 2025

    Terungkap, 3 Biang Keladi Penyebab Irigasi di Purworejo Mati Selama 15 Tahun
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com –
    Selama 15 tahun, petani di Kecamatan Bayan dan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tak bisa menanam padi secara maksimal.
    Penyebabnya adalah matinya Daerah Irigasi (DI) Kragilan yang membuat 1.390 hektar lahan pertanian di 17 desa di Kecamatan Gebang dan Bayan merana karena ketiadaan air, terutama di musim kemarau.
    Sebanyak tujuh desa di Kecamatan Bayan, seluas 648 hektar, menjadi wilayah yang paling merasakan dampak kekeringan.
    Setelah bertahun-tahun menjadi keluhan, sejumlah penyebab utama kini terungkap secara gamblang.
    Masalah ini ternyata bersifat kompleks, mencakup kerusakan infrastruktur, pembagian air yang tidak merata, hingga praktik ilegal.
    Menurut Ismail, perwakilan Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Loning-Kragilan, setidaknya ada tiga biang keladi utama dari mangkraknya irigasi ini.
    Pertama, kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Ismail menyebut kerusakan sekunder irigasi bahkan mencapai 85 persen.
    “Ketidakadaan air sangat menghambat hasil pertanian. Bendung pengambilan di pintu lama Kragilan sudah lama tidak berfungsi,” jelas Ismail saat dihubungi Senin (6/10/2025).
    Kedua, masalah pembagian sumber air. Seharusnya, air yang bersumber dari DI Loning hanya untuk satu daerah irigasi. Namun, praktiknya air tersebut harus dibagi untuk dua DI sekaligus, yakni DI Loning dan DI Kragilan.
    “Air yang mengalir dari DI Loning seharusnya untuk satu Daerah Irigasi (DI), tetapi digunakan untuk dua DI sehingga tidak maksimal,” lanjutnya.
    Ketiga, maraknya pencurian air. Ismail juga mengungkapkan adanya pengambilan air secara ilegal melalui lubang-lubang liar yang dibuat oleh oknum tertentu, yang semakin mengurangi debit air ke hilir.
    Akibat tumpukan masalah ini, para petani hanya mampu melakukan satu kali musim tanam (MT) per tahun. Padahal, jika irigasi normal, mereka bisa menanam hingga tiga kali setahun.
    Petani berharap agar air dapat kembali mengalir ke hilir sehingga hasil pertanian mereka dapat meningkat, terutama di musim kemarau.
    Saat musim penghujan, petani menghadapi lebih banyak hambatan seperti hama.
    “Ya, kami berharap ini segera ada penanganan dari pemerintah, ini sudah berlarut-larut hingga belasan tahun,” kata Ismail.
    Harapan petani sebenarnya nyaris terwujud saat rencana perbaikan muncul pada 2019, namun proyek itu tertunda akibat pandemi Covid-19.
    “Tahun 2019 katanya mau ada perbaikan, tapi sampai sekarang belum bisa mengalir,” ucapnya.
    Temuan ini dikonfirmasi langsung oleh Anggota DPRD Jawa Tengah, Muhaimin, yang meninjau lokasi pada Minggu (5/10/2025).
    Ia menyusuri aliran irigasi dari Desa Sambeng hingga ke hulu dan menemukan fakta yang sama seperti yang dikeluhkan petani.
    “Infrastruktur irigasi sudah rusak parah. Selain itu, banyak lubang air ilegal yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Muhaimin usai peninjauan.
    Setelah melihat langsung akar masalahnya, Muhaimin kini mengusulkan solusi konkret.
    “Sementara kita sudah inventarisasi, kita temukan sejumlah masalah. Kita nanti jika memungkinkan akan kita rekomendasikan pembuatan bendungan di hulu irigasi Kragilan,” pungkas Muhaimin.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, peninjauan kembali Raperda KTR hingga HUT ke-80 TNI

    DKI kemarin, peninjauan kembali Raperda KTR hingga HUT ke-80 TNI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terjadi di DKI Jakarta pada Minggu (5/10), mulai dari Pemerintah Provinsi DKI yang diminta untuk melakukan peninjauan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hingga penambahan 151 bus saat perayaan HUT ke TNI.

    Berikut sejumlah berita yang menarik untuk disimak kembali:

    Ranperda KTR dinilai rugikan pedagang, DKI diminta tinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengingat terkait nasib para pedagang.

    Para pedagang kecewa lantaran Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta meloloskan pasal-pasal yang dinilai merugikan pedagang.

    Baca selengkapnya

    Polisi kerahkan 1.587 personel amankan HUT ke-80 TNI di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.587 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu.

    “Total ada 1.587 personel yang kami kerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta.

    Baca selanjutnya

    Ada 140 perlintasan liar kereta api di Jabodetabek hingga Oktober ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat masih ada 140 perlintasan liar kereta api di wilayah kerja Daop 1 Jakarta hingga awal Oktober 2025 sehingga menjadi perhatian serius karena berisiko tinggi terjadi kecelakaan.

    Sementara itu, 287 lainnya merupakan perlintasan yang dijaga bersama pihak terkait.

    “Perlintasan sebidang merupakan salah satu titik rawan kecelakaan, sehingga diperlukan perhatian lebih dari semua pihak,” kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Ahad.

    Selengkapnya klik di sini

    HUT TNI, Transjakarta tambah 151 bus

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menambah 151 unit bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    “Penambahan Armada Bus yang telah ditambah secara signifikan sebanyak 151 bus untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan dan meminimalisir waktu tunggu,” kata Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selanjutnya klik di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabupaten Tangerang dan Kota Serang raih juara Festival Baris Banten 2025

    Kabupaten Tangerang dan Kota Serang raih juara Festival Baris Banten 2025

    Lebak (ANTARA) – Kabupaten Tangerang dan Kota Serang meraih juara umum pada Festival Baris Banten 2025 yang dilaksanakan di SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan merebut piala bergilir dari Gubernur Banten Andra Soni.

    Piala bergilir Gubernur Banten itu untuk juara umum tingkat SMP/MTs diraih SMPN 31 Kota Tangerang dan SMA/SMK/MA diraih SMKN 7 Kabupaten Tangerang serta SD/MI diraih SDN Taman Kota Serang.

    “Kita berharap lomba baris berbaris antarpelajar di Banten agar terus diberikan agenda resmi dalam kegiatan tahunan ,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo saat penyerahan piala bergilir Gubernur Banten pada Festival Baris Banten bertempat di SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu.

    Pemerintah Provinsi Banten sangat mendukung apa yang dikerjakan Forum Baris Berbaris Banten yang menyelenggarakan Festival Baris Banten 2025.

    Di mana kegiatan ini merupakan momentum untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten tahun 2025.

    Pemerintah Provinsi Banten bersama Forum Baris Berbaris Banten menyelenggarakan lomba baris berbaris itu sebagai salah satu ilmu yang mengajarkan kedisiplinan, kekompakan , tanggung jawab, ketegasan kepimpinan dan patuh terhadap aturan.

    Selain itu juga menumbuhkan semangat bela negara, cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Karenanya Gubernur Banten dan DPRD mendukung kegiatan lomba baris berbaris antarpelajar yang dilaksanakan oleh Forum Baris Berbaris Banten itu.

    “Kami berharap adik-adik pelajar agar terus berlatih baris berbaris maka mendapatkan ilmu kedisiplinan, kekompakan dan semangat bela negara,” katanya menjelaskan.

    Ketua Umum Forum Baris Berbaris Banten Mardiamin Nugroho menyebutkan jumlah peserta lomba baris berbaris pada Festival Baris Banten 2025 sebanyak 100 sekolah terbaik dari delapan daerah terdiri atas jenjang SD/MI sebanyak 25 sekolah, SMP/MTs 35 sekolah, SMA/SMK/MA 40 sekolah.

    Pelaksanaan lomba baris pada festival itu melibatkan tim juri sebanyak delapan orang dari Banten, DKI Jakarta dan Jabar.

    “Kami melihat semua daerah itu sudah merata tentang baris berbaris, namun diperlukan pengoptimalan konsisten dan sumber daya manusia (SDM) pelatih,” katanya.

    Sementara itu, Dani, seorang pelatih SMKN 1 Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku dirinya merasa lega setelah meraih top ke 14 piala Gubernur Banten, karena sudah bekerja keras, namun belum menghasilkan maksimal.

    “Kami tentu akan lebih optimal lagi untuk pelatihan agar kedepannya bisa meraih juara umum,” katanya.

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Siti Zulaikha
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

    Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijaan efisiensi dana transfer daerah (DAD) yang diberlakukann pemerintah daerah, dipastikan akan mempengaruhi program yang telah dirancang pemerintah. Terutama yang memang mengandalkan DAD tersebut.

    Terkait kebijakan itu, Pemprov DKI segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

    ”Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kami sikapi seger,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Bang Doel mengatakan, pemotongan itu juga akan segera dibahas bersama legislatif. Terlebih, sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait angka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 itu mencapai Rp95,53 triliun, yang didalamnya sudah termasuk dana transfer yang dipotong tersebut.

    ”Hari Senin akan mulai dibicarakan dengan DPRD DKI. Tapi, pada dasarnya, seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu akan ada pemotongan,” tambah Rano.

    Ditambahkan, menyikapi pemotongan dana transfer oleh Kementerian Keuangan itu, Rano Karno menyebutkan, Pemprov DKI akan menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
    Menurutnya, beberapa proyek-proyek vital seperti penyediaan air bersih dan pengembangan MRT akan tetap menjadi prioritas utama.

    ”Tinggal kami pilih mana yang harus kami prioritas. Air itu prioritas, MRT juga bagian dari prioritas,” katanya.

    Untuk proyek-proyek lain yang dinilai belum mendesak akan dievaluasi dan kemungkinan besar ditunda pelaksanaannya. “Yang tidak terlalu utama, kami harus postpone. Postpone artinya kita tunda. Itu saja,” tambahnya.

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Momen unik sekaligus aneh terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Pasangkayu.
    Tepatnya pada peringatan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025.

    Saat itu Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Hariman Ibrahim gagap dan terbata-bata saat membacakan teks Pembukaan UUD 1945 pada upacara itu.

    Momen Hariman membacakan teks Pembukaan UUD 1945 itu direkam hingga viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar, tampak Hariman mengenakan setelan jas lengkap. Hariman berdiri sambil memegang naskah Pembukaan UUD 1945.

    Di video tersebut, terlihat Hariman kesulitan melafalkan teks yang dibacanya.

    Terlihat jelas ia terbata-bata dalam pembacaan Pembukaan UUD 1945 itu, terdengar juga beberapa kata yang dilewatkannya saat pembacaan.

    Rekan Hariman di fraksi NasDem DPRD Pasangkayu, Robin Chandra Hidayat, menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian itu. Momen itu terjadi lantaran Hariman disebut lupa membawa kacamata minusnya.

    “Lupa bawa kacamata beliau,” ujar Robin kepada wartawan dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Beliau memang diminta untuk bertugas (membacakan UUD 1945) menggantikan Ketua DPRD yang tidak sempat hadir,” ujarnya.

    Ada harapan yang disampaikan agar kejadian itu tidak dilebih-lebihkan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya.

    “Terbukti beliau sangat dicintai oleh masyarakatnya sehingga berhasil meraih suara terbanyak di internal anggota Fraksi NasDem DPRD Pasangkayu. Itulah modal politik utama beliau,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anggota DPR memotivasi SDM dan ekosistem desa wisata di Rembang

    Anggota DPR memotivasi SDM dan ekosistem desa wisata di Rembang

    Rembang, Jawa Tengah (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memotivasi pengelola Desa Wisata Punjulharjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pariwisata agar mampu berkembang menjadi destinasi wisata mandiri dan berkelanjutan.

    “Desa Punjulharjo, yang menjadi desa wisata karena memiliki Pantai Karang Jahe memiliki potensi besar dengan keindahan pantainya, kekayaan budaya, serta dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Evita saat membuka acara “Bimbingan Teknis Pengembangan Jejaring Produk Pariwisata” di Pantai Karang Jahe, Rembang, Jateng, Minggu.

    Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Sri Utari Widiastuti, Bupati Rembang Harno beserta jajaran, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan, Kepala Desa Punjulharjo M Akrom, serta warga sebagai peserta bimbingan teknis.

    Menurut Evita, desa wisata yang maju ditandai oleh aksesibilitas yang baik serta dukungan infrastruktur dan atraksi yang khas.

    Di antaranya, atraksinya harus etnik, sesuai dengan potensi desa, yaitu pantai.

    Evita mengapresiasi perkembangan Pantai Karang Jahe yang kini telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli desa (PADes).

    Diharapkan keberhasilan ini bisa mengikuti jejak Desa Wisata Sendangasri di Kecamatan Lasem, Rembang, yang sebelumnya meraih penghargaan tingkat nasional.

    “Potensinya luar biasa. Tinggal peningkatan SDM agar masyarakat lebih siap mengelola potensi desa menjadi desa wisata maju dan mandiri,” ujarnya.

    Ia menilai ekosistem pariwisata di Pantai Karang Jahe sudah terbentuk cukup baik karena didukung kehadiran UMKM, restoran, pelaku usaha, serta atraksi wisata yang berkembang.

    “Sekarang, tinggal bagaimana memperkuat kapasitas masyarakatnya,” ujar politisi asal Dapil Jawa Tengah III itu.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Evita menyalurkan bantuan CSR sebesar Rp50 juta untuk memperbaiki akses masuk kawasan wisata agar lebih nyaman bagi pengunjung.

    Dengan harapan fasilitas publik lebih baik sambil menunggu anggaran daerah.

    Evita juga menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, bukan sekadar mass tourism.

    “Pariwisata harus bersih, tertib, dan memberikan pengalaman berkesan agar wisatawan ingin datang kembali,” tegasnya.

    Bupati Rembang Harno menyambut baik perhatian DPR RI terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.

    Karena, sejumlah aspirasi dari masyarakat Desa Punjulharjo yang memiliki objek wisata Karang Jahe akan ditindaklanjuti bersama antara eksekutif dan legislatif daerah.

    “Beberapa usulan sudah dibahas, seperti pembangunan breakwater dan pemasangan lampu penerangan jalan. Tahun ini kami usulkan ke Dinas Perhubungan karena di Kabupaten Rembang akan ada penambahan ratusan titik lampu, terutama di lokasi vital,” ujarnya.

    Ia berharap kolaborasi antara pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan wisata pesisir, sehingga nantinya terlihat hasilnya dan Pantai Karang Jahe semakin menarik dan nyaman dikunjungi.

    Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Sri Utari Widiastuti menambahkan bahwa pengembangan desa wisata harus berbasis masyarakat lokal.

    “Warga lokal tidak boleh hanya jadi penonton, tapi harus menjadi aktor yang memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata,” ujarnya.

    Ia menyebut Kabupaten Rembang memiliki 27 desa wisata yang terdaftar dalam jaringan nasional Jadesta (Jejaring Desa Wisata).

    Dari jumlah itu, Pantai Karang Jahe menjadi salah satu destinasi unggulan dengan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi di Jawa Tengah.

    Sri Utari juga menekankan pentingnya penerapan nilai Sapta Pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, ramah, indah, dan kenangan untuk menjaga kenyamanan wisatawan.

    “Wisatawan yang betah akan membelanjakan uangnya lebih banyak dan membantu promosi destinasi ini kepada rekan-rekannya,” ujarnya.

    Ia berharap semangat pengembangan wisata seperti di Desa Sendang Asri Lasem, yang berhasil masuk 15 besar nasional, dapat menular ke Desa Punjulharjo.

    “Dengan potensi alam dan budaya yang kuat, Karang Jahe berpeluang menjadi desa wisata mandiri dan destinasi favorit wisatawan mancanegara,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI, Mbak Wali Apresiasi Sinergi dan Dedikasi untuk Kota Kediri

    Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI, Mbak Wali Apresiasi Sinergi dan Dedikasi untuk Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut hadir dalam upacara peringatan HUT ke-80 TNI, di Lapangan Kodim 0809 Kediri, Minggu (05/10/2025). Pada tahun ini HUT TNI mengambil tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Brigif 16/Wirayudha Kolonel Inf Taufik Ismail.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat Kota Kediri saya sampaikan selamat ulang tahun ke-80 untuk TNI. Semoga di usia yang semakin matang ini, TNI terus jaya, kuat, profesional, dan dicintai rakyat,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan TNI telah berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan selalu hadir dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, TNI juga berada di garis terdepan dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, hingga ketahanan sosial. Di Kota Kediri, sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kota, TNI, dan Polri berjalan dengan baik dan rukun. “TNI selalu hadir bersama Pemkot Kediri dalam setiap gerak pembangunan, penanganan bencana, kegiatan sosial, maupun dalam pembinaan masyarakat. Guyub, rukun, dan kompak itulah ciri khas hubungan antara TNI dan Pemerintah Daerah di kota ini,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini menuturkan bahwa tentu masih ada dalam ingatan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat Kota Kediri dan sekitarnya mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya Gedung DPRD Kota dan Kabupaten, Kantor Pemkab Kediri, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Di saat kondisi tidak stabil itu, TNI bersama Polri bergerak cepat, sigap, dan tanggap untuk menjaga keamanan dan ketertiban. “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan TNI dalam menjaga kedamaian dan ketentraman di daerah kami. Semoga semangat sinergi dan solidaritas ini terus terjaga untuk bersama-sama membangun Kota Kediri yang semakin MAPAN,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, Komandan Brigif 16/Wirayudha menohon doa restu di usia TNI yang ke-80 dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Dengan soliditas dan kerjasama seluruh _stakeholder,_ keamanan wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dapat terjaga. Tantangan ke depan akan semakin kompleks. Seperti, globalosasi hingga media sosial. Berbagai tantangan tersebut akan dapat terlewati dengan kolaborasi yang terjalin baik. “Kami mohon doa restu agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas ada perilaku dari kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan diingatkan,” ujarnya.

    Dalam upacara peringatan HUT ke-80 TNI, juga diserahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Kesetiaan. Tanda Kehormatan Satyalencana Dharma Bantala diberikan kepada Babinsa Koramil 01 Kodim 0809 Pelda Darwiyantono. Lalu Tanda Kehormatan Satyalencana Kesetiaan 16 Tahun diberikan kepada Bajurrad 1 Regu Radio Pleton Komunikasi Markas Kompi Perhubungan Denma Brigif 16/Wirayudha Serda Purwantoro. Tanda Kehormatan Satyalencana 8 Tahun diberikan kepada Taban Pionir 1 Regu Pionir Pleton Pimu Kompi Markas Yonif 521/Dadahayudha Praka Isran Sabrian.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Kepala RS Bhayangkara Kediri Kombel Pol Agung Hadi Wijanarko, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, jajaran Forkopimda Plus, Plh Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, Ketua TP PKK Faiqoh Aziziah Muhammad Qowimuddin, Persit Kartika Chandra Kirana, Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]