Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD Riau

  • Daftar Gubernur Riau yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Abdul Wahid

    Daftar Gubernur Riau yang Terjerat Kasus Korupsi, Terbaru Abdul Wahid

    Bisnis.com, JAKARTA — Abdul Wahid kini resmi menjadi Gubernur Riau yang keempat tersandung kasus korupsi. Hal ini menambah daftar kasus rasuah yang dilakukan Kepala Daerah Provinsi Riau.

    Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M.Nursalam ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (5/11/2025) terkait kasus pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

    “Kami menyampaikan rasa keprihatinan kita bersama. Sebab, upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini merupakan kali keempat yang terjadi di wilayah Provinsi Riau, ” kata Wakil Ketua Johanis Tanak dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

    Sebelum Abdul Wahid, KPK juga mencatat tiga Gubernur Riau yang melakukan tindak pidana korupsi, berikut rinciannya:

    1. Saleh Djasit 

    Saleh merupakan Gubernur Riau periode 1998-2003 yang perdana melakukan tindak pidana korupsi terkait mark-up pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran menjadi Rp15,2 miliar. Uang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2003.

    Proses hukum berlangsung pada tahun 2007 sampai 2008. Politikus Golkar itu terbukti merugikan negara sebesar Rp5,6 miliar. Dia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan.

    Dia merupakan purnawirawan perwira TNI AD dengan pangkat akhir Letnan Jenderal. Dia juga pernah menjadi Danrem dan Pangkostrad.

    2. Rusli Zainal

    Rusli Zainal menjabat dua kali periode sejak 2003 hingga 2013. Kader Partai Golkar ini melakukan korupsi terkait gratifikasi untuk menerbitkan izin pemanfaatan hutan tanaman industri kepada 12 perusahaan.

    Kasus kedua adalah suap proyek pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau. Dia divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, adapun atas kedua perkara tersebut negara rugi Rp265 miliar.

    Sebelum menjadi gubernur, Rusli pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Indragiri Hilir (1991-2001) dan setelahnya menjadi Bupati hingga 2003.

    3. Annas Maamun

    Gubernur Riau periode 2014-2019 melakukan korupsi suap dan gratifikasi terkait alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau. Dia menerima suap dari pengusaha agar merubah kebijakan status lahan perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

    Kasus yang terjadi pada 2014 tak lama dari dirinya dilantik sebagai Kepala Provinsi Riau. Pada tahun 2015, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta (subsider 6 bulan kurungan). Lalu, Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 7 tahun penjara setelah jaksa mengajukan kasasi.

    Namun Annas memperoleh Grasi dari Presiden ke-7 Jokowi pada tahun 2019. Meski begitu, pada 2022, Annas kembali terjerat ditangkap KPK karena kasus suap anggota DPRD Riau terkait pengesahan APBD 2014-2015. Dia divonis 1 tahun penjara. 

    Annas pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir periode 1999-2004 kemudian menjadi Bupati Rokan Hilir sampai 2014.

  • Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjadi orang tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan sosok pejabat yang tergolong masih muda.

    Betapa tidak, pada 21 November mendatang, dia baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun.

    Sayangnya, sebelum genap 45 tahun tersebut, dia diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pejabat Dinas PUPR Provinsi Riau.

    Abdul Wahid diketahui merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih sebagai Gubernur Riau melalui Pilkada 2024 untuk periode 2025-2030.

    Pada Pilkada lalu, dia berpasangan dengan SF Harianto sebagai wakil gubernur. Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Wahid memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Riau II, serta anggota DPRD Riau selama dua periode, yakni sejak 2009 hingga 2019.

    Politikus kelahiran 21 November 1980 itu mewakili Dapil Riau II yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

    Harta kekayaan Abdul Wahid yang menjabat Gubernur Riau baru beberapa bulan ini, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar untuk periodik 2023.

    Harta ini sudah dikurangi dengan utangnya yang mencapai Rp1,5 miliar. Dia terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Maret 2024 lalu.

    Berdasarkan LHKPN ini, Abdul Wahid banyak memiliki tanah dan bangunan yang bernilai Rp4,9 miliar yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau seperti di Kampar, Pekanbaru, Indragiri Hilir.

  • Pendemo Itu Pintar, Perusuh Itu Dungu

    Pendemo Itu Pintar, Perusuh Itu Dungu

    Kota Pekanbaru –

    Rocky Gerung turut mengomentari unjuk rasa yang terjadi beberapa hari ini di berbagai daerah. Menurutnya, pendemo dan perusuh bertolak belakang dalam konsep pemikiran.

    “Pendemo itu pintar, perusuh itu dungu,” kata Rocky Gerung di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (1/9/2025).

    Rocky Gerung lantas mengomentari kehadiran Polwan di tengah aksi massa di depan DPRD Riau. Menurutnya, Polwan telah ‘memuliakan kepintaran’ karena demo di Riau berjalan damai.

    “Polwan memuliakan kepintaran. Karena itu, demo damai di Riau ini bisa jadi model untuk Indonesia,” katanya.

    Kehadiran Polwan sebagai garda terdepan dalam mengamankan unjuk rasa tersebut bukan menjadi penghalang, tetapi justru untuk memberikan kenyamanan bagi pendemo.

    “Polwan ada di garis depan bukan untuk menghalangi, tapi untuk memberi rasa nyaman. Dan rasa nyaman harus mendahului rasa aman,” lanjutnya.

    Founder Tumbuh Institute itu mengaku sempat ingin ikut turun dan menyampaikan orasi saat melihat demo di depan gedung DPRD Riau, siang tadi. Ia mengaku terkesan dengan pengamanan Polwan yang berada di barisan terdepan.

    “Saya ingin turun untuk berorasi, tapi saya lihat suasananya damai. Justru dalam tata cara berdemo yang damai itu, saya ingin acungkan kalau saya punya 11 jari, 11 jari buat Polwan Polda Riau,” ucapnya.

    “Polda Riau sangat sukses memperlihatkan bahwa demonstrasi oke, kerusuhan tidak boleh, dan Polwan ada di garis depan untuk menjaga supaya tidak ada perusuh masuk,” ujar Rocky.

    Di momen HUT ke-77, Rocky Gerung menyampaikan ucapan selamat dan menyebut Polwan lahir karena adanya etika kepedulian.

    (mea/wnv)

  • Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.

    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 

    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     
    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 

    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 

    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 

    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.

    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     
    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.

    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.
     
    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 
     
    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     

    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 
     
    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 
     
    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
     

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 
     
    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.
     
    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     

    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
     
    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.
     
    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M Regional 10 Juni 2025

    Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M Regional 10 Juni 2025

    Kerugian Negara akibat Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DRPD Riau Capai Rp 195 M
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – 
    Kerugian negara
    akibat korupsi perjalanan dinas di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau mencapai Rp 195,9 miliar.
    Angka ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau,
    Kombes Ade Kuncoro Ridwan
    , saat diwawancarai wartawan, Selasa (10/6/2026).
    “Total
    kerugian negara
    Rp 195,9 miliar,” ungkap Ade.
    Kerugian ini terjadi selama tahun anggaran 2020-2021.
    Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa kerugian negara sebesar Rp 195,9 miliar ini diketahui dari berita acara hasil audit kerugian keuangan negara yang diserahkan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
    Angka tersebut jauh lebih besar dari penghitungan kerugian yang dilakukan secara manual oleh penyidik sebelumnya, yang mencapai Rp 162 miliar.
    Terkait upaya pengembalian kerugian negara, penyidik telah menyita uang tunai sekitar Rp 19 miliar dari beberapa pihak yang terlibat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan staf honorer di Sekretariat DPRD Riau. “Uang cash baru sekitar Rp 19 miliar yang disita. Belum barang dan aset-aset lainnya,” kata Ade.
    Setelah
    audit BPKP Riau
    selesai, penyidik berencana menggelar perkara untuk penetapan tersangka.
    Ade juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri untuk menjadwalkan gelar perkara.
    Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah di Setwan DPRD Riau ini telah menyeret nama mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang menjabat sebagai Setwan DPRD Riau pada 2020-2021.
    Dalam penyelidikan, penyidik menemukan kerugian negara yang sangat besar, termasuk 35.000 tiket pesawat fiktif dan biaya penginapan yang tidak sesuai.
    Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset, seperti apartemen dan homestay, yang diduga merupakan hasil korupsi.
    Dana korupsi ini juga mengalir ke beberapa kalangan, termasuk artis Hana Hanifah dan sekitar 401 pegawai yang bekerja di Setwan DPRD Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PWI Soroti Tantangan Pers di Indonesia dan Ajak Insan Pers Bersatu

    PWI Soroti Tantangan Pers di Indonesia dan Ajak Insan Pers Bersatu

    PIKIRAN RAKYAT – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau berlangsung meriah dengan kehadiran tokoh-tokoh penting dari dunia pers, pemerintahan, dan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, PJ Gubernur Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Ketua dan pimpinan DPRD Riau, tamu luar negeri, tokoh pers nasional, serta konstituen Dewan Pers.

    Hadir pula pengurus PWI Pusat dan daerah, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Penasehat PWI Ilham Bintang, Tribuana Said, Timbo Siahaan, Ketua PWI Riau Raja Isyam Aswar, serta para Ketua PWI Daerah.

    Suasana puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau.

    Dalam pidatonya yang disampaikan melalui video, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa Hari Pers Nasional adalah momen untuk merayakan keberanian, integritas, dan semangat juang insan pers Indonesia.

    “Pers bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga penggerak perubahan. Di tengah gejolak zaman, pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi,” ujar Meutya Hafid. Ia juga mengucapkan selamat HPN 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam sambutannya di Pekanbaru, menyoroti kondisi pers di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar.

    “Tahun ini, perayaan HPN dirayakan dengan rasa prihatin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini perayaan HPN tidak hanya digelar di Riau, tetapi juga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Solo, Jawa Tengah. Realitas ini pahit akibat terjadinya perbedaan prinsip dalam penegakan integritas, yang membuat PWI tidak sedang baik-baik saja,” ujar Zulmansyah.

    Ia juga meminta maaf kepada insan pers yang merasa terganggu oleh konflik internal di PWI.

    “Sejak PWI lahir pada 9 Februari 1946 dengan peristiwa heroik, ironisnya kali ini dirayakan dalam suasana yang berbeda prinsip,” tambahnya.

    Semua pihak diapresiasi

    Ketua Panitia HPN Riau 2025, Marthen Selamet Susanto, mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam mendukung acara ini.

    “Peringatan HPN tahun ini bukan hanya untuk memperingati hari lahirnya PWI, tetapi juga untuk mempererat wawasan dan silaturahmi antara insan pers dan masyarakat. Dengan hadirnya lebih dari 1.500 orang, acara ini menjadi bukti bahwa kita semua berkomitmen untuk memajukan dunia pers di Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor, panitia, serta semua pihak yang mendukung kelancaran acara.

    Dalam penutupannya, Marthen mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam dunia pers.

    “Acara ini merupakan hasil kerja keras kita semua. Tidak hanya sebagai ajang untuk memperingati HPN, tetapi juga untuk menguatkan kebersamaan di antara insan pers seluruh Indonesia. Semoga peringatan kali ini memberikan pesan kuat bahwa kita harus tetap bersatu dan mengedepankan integritas dalam setiap langkah kita,” tutupnya.

    Selama rangkaian HPN, telah digelar berbagai acara penting, termasuk Road to HPN di Jakarta dan seminar tentang perkembangan dunia pers.

    “Kami berharap seluruh rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman berkesan bagi kita semua,” tambah Marthen.

    Pada acara yang berlangsung khidmat, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Nurcholis Basyari, membacakan doa untuk keselamatan dan kesuksesan dunia pers Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan Politisi PDIP di Riau Pekanbaru Beri Nama Jokowi untuk Anak Ketiganya – Halaman all

    Alasan Politisi PDIP di Riau Pekanbaru Beri Nama Jokowi untuk Anak Ketiganya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU – Seorang bayi di Riau, Pekanbaru yang lahir pada Sabtu (11/1/2025) diberi nama Jokowi.

    Bayi ini tuai sorotan karena merupakan anak ketiga dari Politisi PDIP Perjuangan yang juga 
    mantan ketua PWNU Riau, Rusli Ahmad.

    Sempat hilang sejak Pemilihan Umum lalu yang menyatakan dukungan kepada Paslon Prabowo-Gibran, kini Rusli Ahmad muncul dengan kelahiran putra ketiganya.

    Nama yang diberikannya kepada putranya ini adalah nama Presiden RI ke tujuh Joko Widodo.

    Bahkan uniknya, ia sudah mempersiapkan pada saat kelahiran anaknya dengan mencetak baju bertuliskan “Jokowi bin Rusli Ahmad”.

    Adapun alasan Rusli memberi nama anaknya Jokowi karena menurutnya sosok Presiden RI ke tujuh tersebut menjadi inspirasi bagi dirinya dan masyarakat dari bawah yang tidak punya keluarga petinggi namun bisa memimpin bangsa ini.

    “Beliau sosok inspirasi, tidak punya keluarga dari polisi dan pejabat, tapi beliau bisa menjadi Presiden, inilah yang menginspirasi kita semuanya,” ujar Rusli.

    Ia memberikan nama kepada anaknya agar kelaknya bisa menjadi doa’ untuk menjadi pemimpin dimasa yang akan datang.

    “Semangat ini juga lah yang akan saya tanamkan pada anak saya Jokowi sejak kecil ini,” ujar Rusli Ahmad.

    Sosok Rusli Ahmad 

    Rusli Ahmad dikenal sebagai politisi dari PDI Perjuangan, sebelumnya duduk sebagai anggota DPRD Riau dari PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Riau 3 Rokan Hulu.

    Di PDI Perjuangan, Rusli Ahmad juga sempat menjadi ketua Banteng Muda Indonesia (BMI).

    Selain itu Rusli Ahmad juga sempat menjabat sebagai ketua PWNU di masa kepemimpinan Said Aqil Siradj dan menjadi ketua Santri Tani NU pusat.

    Sebagai politisi dan tokoh masyarakat di Provinsi Riau, Rusli Ahmad juga banyak dikenal sebagai yang vokal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

     

  • Dana SPPD Fiktif DPRD Riau Mengalir ke Selebgram Hana Hanifah?

    Dana SPPD Fiktif DPRD Riau Mengalir ke Selebgram Hana Hanifah?

    GELORA.CO – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memeriksa selebgram Hana Hanifah yang diduga menerima aliran dana terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD provinsi setempat.

    Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto saat dikonfirmasi di Pekanbaru, Kamis kemarin menyebutkan, aliran dana tersebut diduga diterima Hana sejak November 2021 dengan jumlah yang bervariasi.

    “Ada beberapa aliran dana, tidak hanya sekali. Jumlahnya juga beragam, ada Rp5 juta, Rp15 juta,” kata Kombes Anom.

    Dia mengatakan dana tersebut dikirim oleh salah seorang saksi yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, namun ia memastikan bukan dari pria berinisial M.

    Selain itu, Hana juga diminta mengembalikan uang yang diterima dari dugaan perkara rasuah di Sekretariat DPRD Riau ini. “Tentu wajib dikembalikan karena uang tersebut hasil tindak pidana,” tutur Kombes Anom.

    Dia menambahkan terhadap Hana sebelumnya juga telah dipanggil pada November 2024. Namun ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut lantaran sakit.

    Hana Hanifah diperiksa selama sembilan jam, namun ketika ditanya dia berusaha menghindar dari wartawan. Ia tak banyak menjawab pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    “Maaf, untuk lebih lanjut nanti tanyakan saja pada penyidik ya,” ujar Hana di dalam lift usai berusaha kabur dari kamera wartawan.

    Ia juga enggan menjawab apakah ia mengenal nama yang terlibat dalam dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Sama saat dia datang pada pagi juga tidak memberikan keterangan.

  • 6 Kontroversi Hana Hanifah, Kasus Prostitusi hingga Judi Online, Terbaru Diperiksa Kasus Korupsi – Halaman all

    6 Kontroversi Hana Hanifah, Kasus Prostitusi hingga Judi Online, Terbaru Diperiksa Kasus Korupsi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selebgram yang juga artis FTV Hana Hanifah terkena kasus pidana.

    Perempuan kontroversial ini diduga menerima dana ratusan juta rupiah dari kasus perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau.

    Hana Hanifah diperiksa penyidik Subdit III Tipikor Reskrimsus Polda Riau, Kamis (5/12/2024) pagi hingga malam kemarin.

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan pemeriksaan terhadap Hana Hanifah untuk mencari kesesuaian antara keterangan yang diberikannya dengan barang bukti yang berhasil dikumpulkan tim penyidik.

    “Ada dugaan aliran dana dari kasus dugaan korupsi tersebut kepada saksi ini, ratusan juta rupiah,” ungkap Anom dikutip dari Tribun Pekanbaru.

    Ditanyai soal peruntukan dana yang diterima Hana, Anom belum bisa mengungkapkan.

    Ia bilang yang jelas dari hasil pendalaman penyidik, ditemukan ada aliran dana rasuah kepada yang bersangkutan.

    Jauh sebelum terseret kasus ini, Hana Hanifah selama ini dikenal kontroversial mulai dari perceraiannya baru-baru ini, kasus prostitusi hingga, judi online hingga dugaan perselingkuhan.

    Baru Sebulan Nikah Langsung Cerai

    Pada 8 Oktober 2023 lalu, Hana Hanifah telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Rendy.

    Hana dan Rendy baru saja menikah pada 8 September 2023 atau kurang lebih sebulan lalu.

    Pihak Hana tetap pada gugatan cerai karena melihat tidak ada itikad baik dari pihak Rendy.

    Hana Hanifah menuduh suaminya itu selingkuh dengan mantan kekasihnya.

    “Ada ancaman juga dan dia juga nggak taat sama mama,” kata Hana Hanifah  di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

    Randy (kiri) Hana (kanan) (Kolase Tribunnews)

    2. Diduga Terlibat Judi Online

    Selebgram Hana Hanifah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan mempromosikan judi online.

    Pelaporan itu dilayangkan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Senin (6/6/2022).

    Laporan PB SEMMI itu teregister dengan nomor LP/1304/VI/RJS Senin, 6 Juni 2022.

    “Beberapa hari yang lalu beliau memposting di akun Instagram miliknya terkait dengan mempromosikan judi online,” kata Direktur LBH PB SEMMI Gurun Arisastra di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin malam.

    Gurun menjelaskan, postingan Hana Hanifah terkait dugaan mempromosikan judi online itu diunggah pada Sabtu (4/6/2022) lalu.

    Kepada polisi, Gurun mengaku telah menyerahkan tangkapan layar postingan Hana Hanifah tersebut sebagai barang bukti.

    “Kami tadi melampirkan barang bukti screenshot postingan promosi judi online. Saya lihat sendiri Insta Story dia gitu. Dia posting di akun milikinya tuh. Lalu saya screenshot dan itu sudah saya sampaikan sebagai barang bukti dalam pelaporan,” ujar dia.

    Menurutnya, postingan itu telah meresahkan masyarakat.

    3. Pernah Ribut dengan Nabilla Aprillya

    Dikutip oleh Tribun Timur, Hana Hanifah pernah ramai usai melaporkan mantan kekasih Atta Halilintar, Nabilla Aprillya.

    Bahkan Hana membuat laporan ke pihak berwajib lantaran dugaan penganiayaan tersebut.

    Wanita berkulit putih dan bertubuh mungil itu mengaku telah dianiaya selebgram Nabilla Aprillya, mantan kekasih Atta Halilintar.

    Perseteruan keduanya membuat Hana Hanifah melaporkan Nabilla ke pihak kepolisian.

    Hana Hanifah menjerat selebgram tersebut atas dugaan tindak penganiayaan dan kekerasan ke Polda Metro Jaya.

    Dilansir dari Youtube KH Infotainment, Hana Hanifah menuturkan bila konflik tersebut bermula saat keduanya tak sengaja berada di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan.

    4. Terseret Kasus Prostitusi

    Hana Hanifah diketahui pernah terseret kasus prostitusi online di tahun 2020.

    Hana Hanifah diamankan pihak kepolisian Polrestabes Medan pada 12 Juli 2020 di sebuah kamar hotel bersama seorang pria.

    Hana mengaku bahwa saat digerebek dirinya sedang ganti baju.

    Sehingga saat itu polisi melihatnya tanpa busana.

    Selain itu, Hana juga mengakui dirinya terbang seorang diri ke Medan untuk menjalani sesi foto seksi.

    Ia membenarkan bahwa hari itu dirinya khusus melakukan sesi foto seksi sebelum diamankan.

    Artis FTV itu juga mengakui bahwa ibundanya sempat terkejut karena dirinya disebut terlibat jaringan prostitusi online.

    Meski sempat terkejut, Hana mengatakan bahwa ibundanya itu tak percaya putrinya terlibat jaringan prostitusi online.

    5. Isu Jadi Selingkuhan Christian Sugiono

    Belakangan nama Hana Hanifah kerap dikait-kaitkan dengan suami Titi Kamal, Christian Sugiono.

    Bahkan Hana Hanifah disebut memiliki hubungan spesial dengan Christian Sugiono.

    Kabar tersebut kemudian viral hingga Hana Hanifah memberikan tanggapannya.

    Aktris yang namanya mulai dikenal saat membintangi sinetron kolosal Jaka Tingkir tersebut merasa perlu meluruskan berita yang beredar.

    Hana Hanifah menyebut berita yang kini beredar luas adalah berita bohong alias hoaks.

    Kabar ini bermula dari sebuah cuitan Twitter yang menyinggung soal rumah tangga Christian Sugiono dan Titi Kamal.

    Lantas nama Hana Hanifah ikut terseret dalam cuitan tersebut.

    Sumber: Tribun Pekanbaru/Tribunnews.com

    Sebagian artikel ini  telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 4 Kontroversi Hana Hanifah, Terjerat Kasus Prostitusi hingga Isu Jadi Selingkuhan Christian Sugiono

     

  • Selebgram Hana Hanifah Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Sekretariat DPRD Riau – Halaman all

    Selebgram Hana Hanifah Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Sekretariat DPRD Riau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU- Polisi memeriksa selebgram Hana Hanifah terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau, Kamis (5/12/2024).

    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengatakan, ada dugaan selebgram Hana Hanifah menerima aliran dana korupsi sejak November 2021.

    Dana itu diduga berasal dari pihak yang terlibat dalam korupsi uang negara tersebut.

    “Penyidik fokus pada aliran dana yang mengalir kepada saksi HH (Hana Hanifah). Kami masih mengonfirmasi beberapa data karena aliran dana tidak hanya terjadi sekali, nominalnya juga bervariasi, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta,” ungkap Anom dikutip dari Kompas.com.

    Anom mengatakan, jika memang pihak-pihak yang diperiksa mendapaatkan aliran dana, maka uang tersebut wajib dikembalikan karena berasal dari tindak pidana korupsi.

    Penyidik berencana memanggil kembali Hana Hanifah dan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi keterangan serta memastikan kebenaran dugaan aliran dana.

    “Kami fokus pada pengembalian aset negara dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab,” kata Anom.

    Hana Hanifah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau di Pekanbaru, Kamis (5/12/2024). 

    Pemeriksaan Hana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020-2021. 

    Hana Hanifah memakai baju hitam lengan panjang dan celana jeans panjang serta berhijab motif petak-petak. 

    Artis Hana Hanifah usai menjalani pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Kamis (5/12/2024) (KOMPAS.com/Idon Tanjung)

    Saat ditemui awak media, Hana Hanifah berusaha mengelak dan enggan memberikan komentar. 

    “Maaf ya,” ucap Hana sambil berjalan menuju ruangan penyidik Subdit Tipikor. 

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pengungkapan dugaan penyalahgunaan anggaran negara. 

    “Proses penyelidikan ini penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab. Kami sedang mendalami aliran dana terkait pembelian aset-aset tertentu,” kata Nasriadi saat diwawancarai wartawan.

    Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Riau tengah mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau pada tahun 2020-2021.

    Dalam penyelidikan ini, polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

    Salah satunya mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.

    Penelusuran polisi menemukan indikasi korupsi dengan kerugian negara yang cukup besar.

    Sejumlah temuan mengungkapkan ribuan surat perjalanan dinas yang diduga fiktif dan 35.836 tiket pesawat yang juga diduga palsu.

    Padahal, pada periode 2020-2021, tidak ada penerbangan pesawat karena adanya pandemi Covid-19.

    Berdasarkan temuan tersebut, kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

    Beberapa hari lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menyita empat unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, yang diduga terkait dengan hasil korupsi perjalanan dinas fiktif.

    Salah satu apartemen yang disita milik mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.