Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan akses jalan dan aliran listrik yang sempat terputus di 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera mulai dipulihkan sejak 30 November 2025.
Listrik yang awalnya mati total saat bencana melanda kini berangsur pulih.
“Seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Di tanggal 30 (November), sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambung lah jalan. Nyala lah listrik,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Teddy juga menegaskan, BNPB, TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi.
Ia menuturkan, petugas di lapangan beserta warga bahu-membahu memperbaiki jalan yang terputus.
Sistem kelistrikan di daerah terdampak juga terus dipulihkan oleh petugas PLN.
“Semuanya kita ini, termasuk warga setempat itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” imbuh Teddy.
Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto terus memonitor situasi sejak awal bencana melanda.
Bahkan, Kepala Negara sudah berkali-kali bertolak ke wilayah terdampak bencana untuk meninjau langsung
penanganan pascabencana
.
“Bapak Presiden sudah ke Aceh tiga kali, ke enam kabupaten. Ke Sumatera Utara dua kali. Sumatera Barat dua kali. Masing-masing empat kabupaten,” paparnya.
Meskipun tanpa status Bencana Nasional, menurut Teddy, pemerintah pusat mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendukung penuh proses
pemulihan pascabencana
di wilayah Sumatera.
Pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran hingga Rp 60 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap.
“Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” tegas dia.
Oleh karena itu, Teddy berharap semua pihak terus bekerja sama dan saling mendukung.
Jika dirasa masih ada kekurangan dalam proses pemulihan ini, pemerintah terbuka untuk menerima masukan yang membangun.
“Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-

Korban Upaya Rudapaksa Bantah Pernyataan Manajer Black Owl Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Korban dari upaya rudapaksa manajer Black Owl membantah pernyataan Egy Ramadhan di sejumlah media beberapa waktu lalu. Diketahui, Egy Ramadhan merupakan manajer legal dari Black Owl Surabaya.
Di sejumlah media, Egy mengatakan jika sehari sebelum kejadian, korban sempat datang bersama dengan orang tuanya untuk makan dan menonton live music. Selain itu, orang tua korban disebut memaksa masuk meski sudah dilarang oleh manajer Black Owl Surabaya.
“Tidak ada. Bohong itu. Klien kami hanya datang ke Black Owl itu dua kali. Pertama yang bersama rekannya lalu kedua saat malam 16 Oktober 2025 saat kejadian itu. Jadi tidak benar sehari sebelumnya orang tua korban disebut memaksa masuk Black Owl,” kata Renald Christopher kuasa hukum korban saat dikonfirmasi Beritajatim.com, Kamis (18/12/2025).
Renald menjelaskan, saat kejadian korban SD diundang oleh rekan pelaku. SD berniat merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Namun, teman-temannya tidak hadir.
Korban pun sendirian di Black Owl Surabaya. Saat itu, korban sama sekali tidak melakukan pembelian di Black Owl Surabaya. Korban disuguhi minuman keras satu botol oleh pelaku dan temannya.
“Alasannya saat itu pembelian dengan menggunakan voucher Rp 2 juta yang diberikan oleh rekan pelaku saat pertama kali korban ke Black Owl Surabaya bersama teman-temannya. Kan ini aneh. Anak-anak diberi voucher dan bisa ditukarkan minuman tanpa pembelian,” jelasnya.
Selain membantah pernyataan pihak Black Owl Surabaya, Renald juga menyayangkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya tanpa melibatkan korban. Sehingga, menurut Renald pernyataan yang disampaikan oleh pihak manajemen Black Owl Surabaya hanya sepihak dan tidak sesuai fakta.
Atas keberatan itu, Renald sudah mengirim surat yang ditujukan kepada ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mohammad Faridz Afif dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kok bisa hanya pihak Black Owl Surabaya yang dipanggil dan didengarkan keterangannya. Sementara korban tidak pernah diundang. Bahkan kami juga tidak pernah membuat permintaan resmi untuk dihearingkan. Oleh sebab itu kami kuasa hukum menolak seluruh isi RDP yang mengangkat permasalahan klien kami,” tegasnya.
Sementara itu, Beritajatim telah menghubungi Egy Ramadhan untuk mengkonfirmasi permasalahan upaya pemerkosaan terhadap SD yang juga konsumen Black Owl Surabaya. Namun, hingga berita ini ditulis, Egy belum memberikan balasan. (ang/but)
-

DPRD Bojonegoro Kunjungan ke PGN Minta Perluas Jangkauan Jargas ke 10.000 Rumah
Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja strategis ke dua BUMN energi, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Gas.
Agenda utama lawatan ini adalah pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk memperluas akses energi bersih bagi masyarakat.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyatakan kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperdalam pemahaman dan menyusun kebijakan yang tepat di sektor energi.
“Kami ingin mendapat gambaran langsung soal pengembangan jargas di Bojonegoro, termasuk peluang, tantangan, dan strategi ke depan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
Rombongan yang terdiri dari 15 orang, termasuk pimpinan dan anggota Komisi B, akan fokus membahas percepatan perluasan jaringan. Komitmen DPRD, lanjut Umar, adalah memastikan kebijakan energi daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program nasional.
“Kami berharap ada penambahan jaringan yang bisa menjangkau 10.000 pelanggan baru, serta perluasan ke lebih banyak kecamatan, seperti Kecamatan Kapas,” jelas Umar.
Di sisi lain, Area Head PGN Bojonegoro, Faishal Arief, mengungkapkan data terbaru. Hingga November 2025, jumlah pelanggan jargas rumah tangga yang dibiayai APBN di Bojonegoro tercatat 7.662 sambungan. Angka ini mengalami penurunan sekitar 23 persen dari awal pengaliran yang mencapai 10.000 pelanggan.
“Penurunan terjadi secara bertahap karena berbagai faktor,” tandas Faishal, tanpa merinci lebih lanjut.
Informasi ini menjadi salah satu bahan pembahasan penting dalam kunjungan kerja tersebut untuk mencari solusi penguatan dan perluasan infrastruktur gas bumi di wilayah Bojonegoro. [lus/ted]
/data/photo/2025/12/19/6944f2f357366.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5450194/original/037717600_1766133282-WhatsApp_Image_2025-12-19_at_14.40.38__1_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)





