Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Sebut 100% Lebih Calon Jemaah Sudah Melunasi Biaya Haji

    DPR Sebut 100% Lebih Calon Jemaah Sudah Melunasi Biaya Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kuota Haji 2025 sudah terisi penuh, bahkan jemaah Haji yang sudah melakukan pelunasan biaya melebihi ambang batas kuota.

    Dia merincikan kuota Haji 20205 sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.320 Haji reguler dan 17.680 Haji khusus. Meskipun kuota jemaah Haji reguler hanya 203.320 orang, tetapi yang sudah melunasi biaya Haji ada 215.000 orang.

    Legislator PKB ini melanjutkan, bagi jemaah Haji yang sudah melunasi biaya dan belum bisa berangkat tahun ini maka akan menjadi jemaah Haji cadangan.

    “Mereka siap menjadi jemaah Haji cadangan. Tentu, mereka akan diproyeksikan dan didahulukan untuk berangkat Ibdan Haji tahun depan. Jadi, baik yang reguler maupun yang khusus sudah terpakai semua. Dengan catatan tidak melanggar hak orang lain yang berangkat,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (18/4/2025).

    Lebih jauh, Marwan memastikan bahwa persiapan Haji di Tanah Air baik dari sisi jemaah maupun infrastruktur di embarkasi sudah siap. Selanjutnya, pihaknya akan memastikan persiapan di Arab Saudi.

    Terutama, lanjutnya, Komisi VII DPR mendirong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Mina, karena sekitar 203 ribu jemaah reguler akan berada di area Mina yang kecil. Menurut hitungan, setiap jemaah nanti hanya akan memiliki ruang sebesar 0,8 meter saja.

    “Duduk saja sulit. Maka kita memberikan dorongan, skema tanazul, maksudnya tanazul ini jemaah tidak bermalam di tenda Mina, tapi bermalam di hotel masing-masing. Bermalam di hotel masing-masing ini tetap menjadi tanggung jawab syarikah [Perusahaan]. Syarikah ini pelayan yang memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia,” bebernya.

    Selain skema tanazul, ujarnya, ada usulan lainnya yaitu murur. Artinya jemaah tidak turun dari bus di Muzdalifah dan akan bermalam di bus ke Mina. Nantinya, mereka tidak bermalam di tenda Mina, tetapi langsung melontar jumrah.

    “Dari Jamarot turun ke hotel, itu jaraknya sekitar 1,5 km. Dan mereka di situ menginap di hotel. Tentu lebih nyaman, lebih lapang, dan konsumsi ditanggung syarikah, bukan ditanggung masing-masing,” pungkasnya.

  • Mengundang Semua Parpol, PKS Gelar Halal Bi Halal

    Mengundang Semua Parpol, PKS Gelar Halal Bi Halal

    JABAR EKSPRES – Soreang (19/04) bertempat di Hotel Grand Sun Shine, PKS Kabupaten Bandung menggelar Halal bi Halal selepas Idul Fitri yang suasana hari rayanya masih hangat terasa. Acara ini pun dirangkai bersama peringatan Hari Ulang Tahun PKS yang ke 23.
    Selain dihadiri para anggota, pengurus PKS dan tokoh-tokoh masyarakat, tampak hadir perwakilan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Bandung baik itu parpol yang ada perwakilannya di parlemen maupun parpol non parlemen.
    Dalam sambutan, ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan menyampaikan salam silaturahim kepada hadirin baik yang hadir di lokasi acara maupun yang menyaksikan secara daring. “Saya mewakili jajaran pengurus PKS Kabupaten Bandung menghaturkan Taqabalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan segala khilaf dan kesalahan kami.” Ucap Kang Gun Gun.
    “Di momen halal bi halal dan milad PKS ini kami pun ingin menegaskan komitmen kami untuk berkolaborasi membangun masyarakat, mendukung program pemerintah yang mensejahterakan rakyat, juga tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan masyarakat banyak.” Lanjut Kang Gun Gun disambut tepuk tangan hadirin.
    “Semoga di usia ke 23 tahun ini PKS semakin dewasa dalam berpolitik, dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.” Pungkas Gun Gun penuh harap dan optimisme.
    Selain para anggota Fraksi PKS DPRD Kab Bandung, tampak hadir pula Kang Aher Anggota DPR RI Fraksi PKS dan pejabat Kesbangpol yang mewakili Bupati Bandung yang berhalangan hadir. (H)

  • Prabowo Resmi Teken UU TNI Sebelum Lebaran, Ini Poin-Poin Penting yang Diubah

    Prabowo Resmi Teken UU TNI Sebelum Lebaran, Ini Poin-Poin Penting yang Diubah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penandatanganan dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran tahun ini.

    Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan pada Kamis (17/4/2025).

    “Sudah, sudah, sebelum lebaran,” ujar Prasetyo singkat.

    Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penandatanganan dilakukan sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun, ia masih akan memverifikasi tanggal pastinya.
    “Tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya,” ucapnya.

    Revisi UU TNI ini sebelumnya telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada 20 Maret 2025. Meski begitu, hingga Jumat (18/4), naskah resmi yang sudah diteken Presiden belum tersedia di situs resmi JDIH DPR maupun Kementerian Sekretariat Negara.

    Saat ini, di situs tersebut baru tercantum dua undang-undang terbaru lainnya, yakni UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba.

    Salah satu poin strategis dalam revisi UU ini adalah perubahan pada Pasal 3 ayat (2). Dalam pasal yang telah diperbarui tersebut, disebutkan bahwa kebijakan, strategi pertahanan, dan perencanaan strategis TNI kini berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pengerahan kekuatan militer tetap menjadi wewenang Presiden.

  • Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina

    Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Palestina saat menyampaikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4) sore waktu setempat.

    “Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata. Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” kata Puan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Puan menyoroti bahwa bencana kemanusiaan di Gaza telah menyebabkan banyak anak-anak kelaparan, rumah sakit rusak, dan seluruh keluarga hidup tanpa kebutuhan dasar manusia.

    Ia menyebut tidak ada tanda-tanda kelegaan hingga kini. Sebab, serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat.

    Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari Bapak pendiri negara kami, Presiden Sukarno yang pernah berkata, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” katanya mengenang.

    Menurut Puan, saat ini dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang tumpang tindih. Ia juga menyinggung bahwa seluruh dunia baru saja menyaksikan peningkatan sengketa perdagangan dan tarif antarnegara, bahkan ketika perang dan konflik sedang berlangsung di berbagai kawasan.

    “Di saat dunia sangat membutuhkan persatuan dan kolaborasi yang lebih kuat, kita dihadapkan dengan perpecahan yang semakin meningkat. Di saat perdamaian lebih dibutuhkan dari sebelumnya, kita melihat meluasnya kekerasan di berbagai belahan dunia,” katanya.

    Untuk mengatasi tantangan global secara efektif, Puan menilai negara-negara di dunia harus mempromosikan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional, termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.

    “Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” katanya.

    Ia memandang parlemen di setiap negara harus melangkah maju dan menjadi bagian dari solusi. Parlemen abad ke-21, kata dia, harus berwawasan ke depan, responsif, dan diperlengkapi untuk membantu mengatasi masalah global.

    “Kita harus mengadvokasi kerja sama, mempromosikan dialog, dan menolak unilateralisme. Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan,” Puan menyerukan.

    Puan menilai, anggota parlemen dan para wakil rakyat tidak bisa tinggal diam atas kondisi ini. Ia menyebut tanggung jawab anggota dewan bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

    Dia menyesalkan gencatan senjata yang disepakati pada awal tahun 2025 ternyata belum ditegakkan. Oleh karena itu, ia mengajak parlemen dunia menyuarakan tuntutan kolektif untuk segera memulihkan keadaan di Palestina dan agar Israel menghentikan serangan.

    “Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan. Parlemen di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk mengambil posisi yang lebih kuat,” Puan menegaskan.

    Dia juga mengajak anggota parlemen tiap-tiap negara untuk berani secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima dan melanggar hukum.

    “Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Tolak Pemindahan Warga Palestina dari Tanah Gaza – Halaman all

    Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Tolak Pemindahan Warga Palestina dari Tanah Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal adanya beberapa seruan untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. 

    Usulan itu kata Puan, layak untuk ditolak. Bahkan, dia menyerukan penolakan itu saat hadir forum Parlemen internasional yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Puan menegaskan, negara dunia harus menolak upaya Israel mengusir warga Palestina atau angkat kaki dari tanah tumpah darahnya sendiri.

    “Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” sebut Puan dalam pernyataan resminya, Sabtu (19/4/2025).

    “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” sambung dia.

    Puan mengatakan, rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas Palestina. 

    Mantan Menko PMK RI itu lantas menilai kalau komunitas internasional harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya. 

    “Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan.

    “Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini,” lanjutnya.

    Kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum tersebut adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara. 

    Ketua DPP PDIP itu lantas mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina.

    “Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” ucap Puan.

    Puan melanjutkan, dengan adanya pengakuan itu dunia tidak akan lagi menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.

    “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” tukas Puan. 

    Sebagai informasi, Forum The Group of Parliaments in support of Palestine tersebut dibuka oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus sebagai tuan rumah pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat. 

    Pembukaan acara turut dihadiri oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

    Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al- Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadj Malick Ndiaye).

    Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

    Rencana Prabowo

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia bentuk bantuan kemanusiaan sementara untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, bukan pemindahan permanen.

    “Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat, ya. Kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turkiye pada Jumat (11/4/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang dimaksud bukanlah pemindahan atau relokasi warga Gaza ke Indonesia secara permanen.

    “Oh tidak, tidak,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Presiden Prabowo menyatakan akan berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin negara lain di Timur Tengah terkait rencana teknis evakuasi tersebut, termasuk dengan pemimpin Palestina.

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksanaannya,” katanya. (*)

     

     

  • KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    KPU nilai Banjarbaru jadi contoh PSU damai didukung masyarakat

    Banjarbaru (ANTARA) – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan menjadi contoh Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang berlangsung damai dan didukung masyarakat.

    “Alhamdulilah suasana di sini terasa sangat sejuk dan damai, masyarakat antusias datang sejak pagi ke TPS,” kata dia saat melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu.

    Afifuddin mengunjungi sejumlah TPS di lima kecamatan di Banjarbaru bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Bawaslu RI Herwin J Malonda.

    Dia juga turut didampingi Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa dan unsur forkopimda Kalsel.

    Afifuddin mengaku senang dari hasil pantauan sementara tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di Banjarbaru sebanyak 195.819 orang terdiri dari 95.498 pemilih laki-laki dan 100.321 pemilih perempuan.

    “Harapan kita partisipasi pemilih bisa di atas 70 atau 80 persen, karena ini menunjukkan salah satu keberhasilan penyelenggaraan PSU,” jelasnya.

    Dia menyampaikan terima kasih kepada KPU Kalsel dan seluruh jajaran termasuk Bawaslu serta dukungan penuh pemerintah daerah dan TNI-Polri sehingga PSU dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung aman, lancar serta kondusif.

    Delapan daerah hari ini menyelenggarakan PSU setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Selain Banjarbaru di Kalsel yang menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong, ada Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara(Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin melaksanakan supervisi dan monitoring PSU di Banjarbaru, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskusi dengan Bupati Lahat, Dasco Dukung Industrialisasi Pedesaan

    Diskusi dengan Bupati Lahat, Dasco Dukung Industrialisasi Pedesaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua elemen masyarakat khususnya para pengambil kebijakan untuk memperkuat industrialisasi pedesaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja secara masif. Industrialisasi ini bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal di desa serta meningkatkan produktivitas desa. 

    Menurut Dasco, industrialisasi pedesaan Lahat yang menjadi fokus dalam diskusi tersebut, bisa  dijadikan model percontohan pengembangan untuk wilayah lain di Tanah Air.

    “Alhamdulillah baru selesai diskusi industrialisasi pedesaan Lahat sebagai model percontohan, di suatu tempat di Menteng,” kata Dasco seusai melakukan diskusi dengan Bupati Lahat Bursah Zarnubi dikutip dari unggahan Instagram resminya @sufmi_dasco, Sabtu (19/4/2025).

    Desa dinilai memiliki banyak potensi-potensi yang perlu dikembangkan secara maksimal sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhir berdampak perekonomian nasional.

    “Diskusinya dengan para pihak itu bisa membawa kemajuan dalam industrialisasi khususnya, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pedesaan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang masif,” tutur Dasco.

    Diketahui, Bupati Lahat Bursah Zarnubi sedang gencar-gencarnya melakukan industrialisasi pedesaan untuk meningkatkan pendapatan para petani di desa Lahat. Menurut Bursah, modernisasi atau industrialisasi pertanian merupakan salah satu kunci sukses program pemerintahan Prabowo-Gibran, swasembada pangan. 

    Modernisasi pertanian ini meliputi alat-alat pertanian yang canggih mulai dari alat bajak, menanam, panen hingga angkutan. Menurut Bursah, modernisasi alat pertanian tersebut bisa dilakukan di dalam negeri. Untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan, Bupati Bursah menggandeng ITB bekerja sama untuk memproduksi alat pertanian modern. 

  • Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Aktif Dukung Industri Ekonomi Kreatif RI

    Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Aktif Dukung Industri Ekonomi Kreatif RI

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif berperan aktif mendorong perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Bamsoet mengatakan melalui kolaborasi, inovasi, dan penyebaran pengetahuan, komunitas otomotif dapat membantu menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi sektor ekonomi kreatif.

    Untuk itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan pelaku industri, untuk mendukung komunitas otomotif agar dapat terus berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Industri otomotif di Indonesia telah menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya melalui produksi dan penjualan kendaraan, tetapi juga melalui komunitas otomotif yang berkembang pesat. Komunitas otomotif berperan penting dalam dinamisasi industri ekonomi kreatif dengan berbagai cara, mulai dari inovasi desain hingga penyelenggaraan acara yang mengedukasi masyarakat luas,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Hal ini disampaikannya saat menerima Pengurus Indo Mini Club (IMC) di Jakarta, Sabtu (19/4/25). Bamsoet yang juga anggota DPR RI ini pun menjelaskan komunitas otomotif dapat menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan.

    Semisal, banyaknya komunitas modifikasi mobil yang mengadakan pameran secara berkala, sehingga para anggota dapat memamerkan karya-karya hasil kreativitas mereka.

    Menurut Bamsoet, pameran seperti ini tidak hanya menarik perhatian pecinta otomotif, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk dan layanan mereka.

    “Komunitas otomotif juga membuka peluang kolaborasi antar pelaku industri kreatif. Misalnya seniman, desainer, dan pengusaha kreatif, untuk menciptakan produk yang bernilai lebih tinggi. Kolaborasi ini sering kali melahirkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai artistik. Seperti apparel dengan desain otomotif unik atau aksesori yang terinspirasi dari dunia otomotif,” ungkap Bamsoet.

    Bamsoet menambahkan, peran komunitas otomotif dalam mendorong ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mengembangkan startup yang berfokus pada inovasi di bidang otomotif, seperti aplikasi manajemen kendaraan dan layanan modifikasi online.

    Bamsoet menyebut hal tersebut juga sejalan dengan tren global dimana digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi pengembangan industri kreatif.

    “Selain itu, melalui penggunaan media sosial dan platform digital, komunitas otomotif dapat menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan terkait dunia otomotif. Mereka dapat berbagi tutorial, tips modifikasi, dan informasi terbaru tentang tren otomotif yang secara tidak langsung mendorong individu untuk berinovasi,” pungkas Bamsoet.

    Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan tersebut pengurus IMI Pusat, antara lain Wakil Ketua Umum Irvan Bahran, Direktur Public Relation Sirly W. Nasir serta Media dan Komunikasi Dwi Nugroho Marsudianto. Sementara Pengurus IMC hadir Ketua Dewan Pembina Dennis, Dewan Pembina Wiwik, Dewan Penasehat Catur, Ketua Rizky, Wakil Ketua Glenn dan Komite Mick.

    (anl/ega)

  • Video: “Kekuatan” Tim Prabowo Hadapi Negosiasi Tarif Impor Trump di AS

    Video: “Kekuatan” Tim Prabowo Hadapi Negosiasi Tarif Impor Trump di AS

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Donald Trump menetapkan kenaikan tarif impor atas produk Indonesia untuk masuk Amerika Serikat sebesar 32%.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebutkan ekspor RI ke AS sebesar 2,2% terhadap PDB RI senilai USD 26 Miliar atau 9,96% dari total ekspor RI. Selain itu RI belum menerapkan pajak atas layanan digitalisasi AS sehingga dihadapkan bisa menjadi kekuatan negosiasi tim Prabowo di AS.

    Seperti apa pandangan DPR terhadap upaya negosiasi tarif impor Trump? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 15/04/2025)

  • 5 Fakta Macet Parah di Tanjung Priok: Biang Kerok, Kompensasi hingga Pramono Anung Tegur Pelindo – Halaman all

    5 Fakta Macet Parah di Tanjung Priok: Biang Kerok, Kompensasi hingga Pramono Anung Tegur Pelindo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Antrean truk kontainer ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuat lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta macet total.

    Antrean truk kontainer ke Pelabuhan Tanjung Priok membuat kemacetan sejak Kamis (17/4/2025) dini hari.

    Beberapa ruas jalan di kawasan Jakarta Utara yang mengalami kemacetan berjam-jam yakni di Jalan Yos Sudarso, Marunda, Enggano, Plumpang, dan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

    Bahkan, kemacetan tidak hanya terjadi di jalan arteri, tetapi juga di ruas jalan tol.

    Lantas, apa penyebabnya dan bagaimana tanggapan dari pemerintah?

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut fakta-fakta macet parah di Pelabuhan Tanjung Priok:

    1. Terungkap Biang Kerok Kemacetan

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, menyampaikan terdapat tiga kapal yang bersandar tidak pada waktunya, sehingga menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu (16/4/2025) malam hingga Jumat (18/4/2025) pagi.

    Menurutnya, kemacetan ini terjadi lantaran adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di terminal NPCT One akibat keterlambatan tiga kapal tersebut.

    “Kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang satu minggu lalu. Ada tiga kapal yang sandar, itu nama kapalnya sebentar. Nama kapalnya MSC Adufi, Everwhelming, dan satu lagi Starship Venus,” ujarnya, Jumat.

    “Ini tiga kapal ini memang kapal yang seharusnya yang dua itu datang minggu lalu, yang satunya lagi seharusnya datang 24 jam sebelumnya,” jelas Drajat.

    Selain keterlambatan tiga kapal, juga terjadi peningkatan ekonomi pascalebaran 2025.

    Drajat mencatat, pada Maret 2025 meningkat sebesar 4,2 persen dibandingkan tahun 2024.

    “Ini memang ada peningkatan ekonomi sehingga sudah ada peningkatan plus tambahan lagi ada waktu kapal yang sandar tidak seharusnya, bukan di window-nya,” paparnya.

    Terlebih lagi, pada Jumat (18/4/2025) merupakan hari libur.

    Sementara, Pelindo mendapat order kurang lebih 4.200 kontainer yang harus dirilis dari kapasitas utamanya sebesar 2.500 kontainer.

    “Yang tadinya harusnya 2.500 kemampuannya, dirilis 4.200. Ini hampir 100 persen berarti kan. Kurang lebih sekitar 68 persen atau 70 persen itu adanya peningkatan kontainer.”

    “Untuk peningkatan volume trafik lalu lintas kontainer dengan jumlah sampai 68-70 persen ini sungguh luar biasa,” imbuh Drajat.

    2. Pelindo Beberkan Kompensasi

    Drajat Sulistyo juga mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok.

    Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

    “Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat, Jumat.

    Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

    Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

    “Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” terang Drajat.

    Selanjutnya, kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

    “Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” jelasnya.

    KEMACETAN TANJUNG PRIOK – Kemacetan di Jalan Yos Sudarso menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, terpantau macet, Jumat (18/4/2025) pagi. Kemacetan didominasi oleh truk-truk trailer. (Tribunnews.com/Alfarizy AF)

    3. Pramono Anung Tegur Pelindo

    Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf ke masyarakat atas terjadinya kemacetan yang didominasi mobil kontainer dan membuat warga sekitar terkena imbasnya.

    “Peristiwa ini sungguh membuat saya resah,” kata Pramono Anung kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2025), dilansir Wartakotalive.com.

    “Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” imbuhnya.

    Pramono meminta Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo untuk memberikan teguran keras ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Kemacetan ini tidak boleh terjadi kembali, Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik ke pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut, maupun ke masyarakat,” jelas Pramono Anung.

    4. Respons Ahmad Sahroni

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga menyoroti persoalan macet parah di kawasan Tanjung Priok.

    “Kondisi ini sangat disayangkan karena kemacetan di Priok ini sudah terlalu parah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya alat angkut kontainer yang rusak di pelabuhan, ditambah juga penumpukan di terminal yang menyebabkan kemacetan di mana-mana,” kata Sahroni, Jumat.

    “Saya lihat juga Polres Metro Jakarta Utara sudah berupaya maksimal untuk mengurai kemacetan, hanya saja memang benar-benar tersendat di alat berat yang rusak tadi, hingga sulit untuk lalu lintas bisa terurai,” jelasnya.

    Sahroni pun meminta BUMN sebagai pihak pengelola pelabuhan melakukan evaluasi serta koordinasi.

    Mengingat kejadian seperti ini dapat melumpuhkan ekonomi.

    “Kondisi ini harus menjadi perhatian BUMN, karena kalau alat beratnya banyak yang rusak, maka putaran roda jalan export-import bisa lumpuh. Ekonomi juga bisa terdampak karena pelabuhan ini merupakan salah satu akses sentral barang,” katanya.

    “Yang rugi tentunya kita semua. Karenanya saya minta perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat tadi agar berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk tidak menyebabkan kemacetan seperti ini lagi,” terang Sahroni.

    5. Kata Sopir Truk

    Sopir truk bernama Ade Rahmat (26) membagikan ceritanya setelah dua hari terjebak macet di kawasan Tanjung Priok, menuju New Port Container Terminal One (NPCT1).

    “Sudah dua hari saya di sini. Mau angkut barang impor, harusnya diantar ke Garut, tapi truk belum bisa jalan,” ungkapnya, Jumat.

    Ade mengatakan jika ini adalah kemacetan paling parah yang pernah ia alami selama melayani jasa angkutan.

    “Wah (kemacetan) ini paling parah, sejarah ini tahun 2025,” papar Ade sambil menggelengkan kepala.

    Kemacetan seperti ini tentu tidak hanya menghambat logistik, tapi juga menguras tenaga dan kesabaran para sopir.

    Sehingga, Ade berharap ada perbaikan sistem agar sopir-sopir tak terus jadi korban macet berkepanjangan.

    “Ya untuk tidur, makan, ya itu  (jadi kendala- red). Kalau kaya di sini (NPCT1) ada toilet (portable), mungkin kami bisa izin ke sekuriti, buat numpang ke kamar mandi. Ya nyempet-nyempetin,” imbuh Ade.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Minta Maaf, Pramono Anung Tegur Pelindo Terkait Kemacetan Horor di Tanjung Priok Jakarta Utara

    (Tribunnews.com/Nuryanti/Nitis Hawaroh/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz) (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

    Berita lain terkait Macet Horor di Tanjung Priok