Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan Maharani Usul Forum Parlemen Bela Palestina Diperluas hingga Eropa dan Amerika Latin

    Puan Maharani Usul Forum Parlemen Bela Palestina Diperluas hingga Eropa dan Amerika Latin

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Pertemuan yang menghasilkan deklarasi bersama diisi dengan sejumlah sesi diskusi antarpimpinan parlemen yang hadir. Pada sesi pertama forum, ketua masing-masing parlemen yang hadir menyampaikan pesan dan masukan.

    Sementara pada sesi diskusi akhir, pertemuan kelompok parlemen bela Palestina dilakukan dengan metode round table meeting untuk pertukaran pandangan tentang langkah ke depan antarpimpinan parlemen menyangkut tentang perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

    “Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan,” kata Puan, Sabtu, 19 April 2025.

    Kelompok Parlemen Bela Palestina juga mendukung hak Negara Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB dan organ-organnya, serta menyerukan kepada semua negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya. Untuk itu Puan menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini.

    “Kita harus berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini,” katanya.

    “Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” ujarnya melanjutkan.

    Sehubungan dengan hal ini, Puan menginformasikan kepada forum bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah pertemuan Persatuan Parlementer Negara-negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.

    “Ini akan menjadi kesempatan yang berharga untuk meningkatkan koordinasi kita, dan memajukan agenda kolektif kita,” tuturnya.

    Puan pun sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada parlemen anggota negara bela Palestina untuk hadir dan berpartisipasi dalam agenda di mana DPR akan menjadi tuan rumah itu.

    Dia lantas mengusulkan agar pertemuan Kelompok Parlemen Bela Palestina berikutnya berfokus pada isu-isu tematik yang dapat ditindaklanjuti. Seperti, kata Puan, pengembangan kapasitas untuk Otoritas Palestina dan Parlemen, isu kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di lapangan, serta rekonstruksi Gaza.

    “Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

    Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Puan bersama ketua parlemen lain yang hadir pun berdiskusi dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, Turki, Jumat, 18 April 2025 sore waktu setempat.

    Forum ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmuş sebagai tuan rumah. Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al-Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadji Malick Ndiaye).

    Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

    Dalam kesempatan itu, Puan sempat berbincang dengan Ketua Parlemen Malaysia Johari Abdul. Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Oekon, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

    Menurut Puan, keikutsertaan DPR dalam The Group of Parliaments in support of Palestine untuk semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina.

    “Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ditunjukkan melalui berbagai sarana. Selain diplomasi Pemerintah, DPR juga ikut berperan melalui diplomasi parlemen yang salah satunya dilakukan pada forum-forum internasional seperti ini,” kata Puan, Sabtu, 19 April 2025.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Di berbagai forum internasional maupun pertemuan bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat, Puan maupun anggota DPR lainnya lantang menyerukan agar aksi kekerasan terhadap masyarakat di Gaza segera diakhiri.

    “Berbagai konsultasi terus dilakukan dengan negara-negara lain dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya menegaskan.

    “Termasuk agar keran bantuan bagi korban perang di Gaza terus dibuka,” ucapnya.

    Puan pun akan menyampaikan pesan dan masukan pada forum The Group of Parliaments in support of Palestine itu. Puan juga akan berbicara pada sesi-sesi diskusi yang digelar dalam forum.

    “Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan demi memastikan kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud,” ujarnya.

    Indonesia sendiri terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution), dan mendesak penghentian segala bentuk kekerasan. Komitmen ini juga selalu disampaikan DPR pada setiap diplomasi parlemen.

    “Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret, yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

    Di pembukaan acara The Group of Parliaments in support of Palestine, Puan terlihat duduk satu baris dengan Erdogan. Ia duduk bersebelahan dengan Ketua Parlemen Palestina dan Ketua Parlemen Turki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trimedya Panjaitan Dorong Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Jadi Motor Pemasukan Negara – Halaman all

    Trimedya Panjaitan Dorong Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Jadi Motor Pemasukan Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan barang sitaan dan rampasan oleh aparat penegak hukum (APH) dinilai masih belum optimal.

    Hal itu sebagaimana dikayakan Trimedya Panjaitan saat sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

    Trimedya menyampaikan bahwa barang sitaan negara bisa menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi keuangan negara jika dikelola dengan baik.

    Politisi PDIP itu menegaskan pentingnya perubahan paradigma di kalangan APH—yakni Kejaksaan, Polri, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.

    “Kalau barang sitaan tidak dirawat dan dikelola, nilainya bisa menyusut drastis. Misalnya, pabrik yang awalnya bernilai Rp500 miliar bisa jatuh ke Rp200–300 miliar. Negara rugi besar,” kata Trimedya, Sabtu (19/4/2025).

    Dia pun mendorong agar koordinasi antar lembaga APH diperkuat tanpa ego sektoral. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 155 Tahun 2024 telah mengambil langkah maju dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan barang sitaan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan.

    “Sekarang tugas institusi Kejaksaan untuk mulai membangun sistem pengelolaan yang transparan, terukur, dan memberi nilai tambah bagi negara,” tambahnya.

    Trimedya juga mengapresiasi langkah KPK yang dianggap sudah lebih maju dalam hal penyimpanan barang sitaan. 

    Dia menyebut bahwa aset-aset mewah seperti mobil dan tas branded ditata rapi dan dijaga dengan baik.

    Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut seharusnya tidak hanya terpusat di satu lembaga atau lokasi saja.

    “Sayangnya, sistem penyimpanan yang baik itu hanya terbatas di satu lokasi milik KPK. Ke depan, kita perlu sistem yang terintegrasi secara nasional,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Trimedya mendorong agar Indonesia bisa mencontoh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda dalam membangun sistem manajemen aset hasil tindak pidana.

    Menurutnya, penyelamatan keuangan negara bisa dimulai dari hal-hal konkret seperti optimalisasi aset sitaan.

    “Ini salah satu medium bagi Presiden Prabowo untuk menyelamatkan keuangan negara. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum bisa menjalankan perintah ini dengan serius dan kolaboratif,” pungkasnya.

    Dalam sidang terbuka tersebut, Trimedya mendapat hasil memuaskan, predikat Cumlaude dengan IPK 3,96. 

    Trimedya mengangkat disertasi berjudul ‘Pembaruan Hukum Pengelilaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Yang Adil dan Bermanfaat’

    Sederet tokoh nasional hadir dalam sidang promosi terbuka tersebut, mulai dari Jampidum Asep Nana Mulyana (Penguji Eksteenal), Wakil Ketua DPR Adies Kadir (Penguji Eksternal), Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Setara Institute Hendardi, Politikus Senior PDIP Panda Nababan, Anggota Komisi III Nasir Djamil, Benny K Harman, 

    Tampak juga Fungsionaris DPP PDIP, antara lain: Bendum PDIP Olly Dondokambey, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Pacul), Arteria Dahlan, Putra Nababan, hingga Ganjar Pranowo. 

    Tampak juga, Mantan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin, Pengamat Politik Henri Satrio, Qodari, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, Anggota KPU Jakarta Timur Carlos Paath.

     

  • Puan sebut dunia harus tegas tolak upaya Israel usir warga Palestina

    Puan sebut dunia harus tegas tolak upaya Israel usir warga Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus tegas menolak upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.

    “Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” kata Puan sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

    Puan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4), sore waktu setempat.

    “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” sambung dia.

    Menurut Puan, rekonstruksi harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Komunitas internasional dinilai harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

    Ia pun menegaskan bahwa warga sipil di Palestina harus dilindungi dan stabilitas harus dipulihkan. Oleh sebab itu, menurut dia, parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan.

    Puan mengingatkan bahwa anggota parlemen memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global.

    “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina,” katanya.

    Mengingat beratnya situasi di Palestina saat ini, Puan menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

    Sementara itu, kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini ialah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.

    Dia mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina. Sebab, menurut Puan, pengakuan Palestina merupakan langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan.

    “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antarparlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah; dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia,” demikian Puan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Sebut Satgas Ramadan dan Idulfitri Dapat Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM – Halaman all

    Anggota DPR Sebut Satgas Ramadan dan Idulfitri Dapat Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII Eddy Soeparno menilai baik kinerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri Pertamina 2025, yang berakhir awal pekan ini.  

    Menurutnya, Pertamina dapat mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Alhamdulillah, sejauh ini semuanya selalu berhasil dengan baik. Pertamina dapat memitigasi lonjakan permintaan,” kata Eddy kepada media, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut catatan Pertamina, selama pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, memang terjadi peningkatan konsumsi BBM dan LPG. Konsumsi LPG naik 3,7 persen dibanding kondisi normal, Pertalite naik 9,5%, Pertamax naik 5%, dan Pertamina Dex naik 3,1%.

    Pertamax Turbo mengalami kenaikan signifikan, yakni 1.062 kilo liter per hari atau meningkat 41,7% dibandingkan rata-rata normal konsumsi sebesar 750 kiloliter per hari.

    Eddy menambahkan, pelayanan prima Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi, tidak lepas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

    “Karena ini bukan sesuatu yang baru. Pertamina dari tahun ke tahun sudah melakukan kegiatan yang sama. Jadi, bagi kami ini sebuah kerja rutin Pertamina sehingga hasilnya seperti ini. Capaian ini merupakan bentuk persiapan yang baik dengan pelatihan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah ada gangguan,” imbuhnya.

    Eddy sependapat, Pertamina memang sudah mempersiapkan lonjakan permintaan. 

    Mulai dari sisi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, yang dinilai mampu menjaga tingkat produksi dan lifting migas domestik tetap optimal, sehingga ketersediaan pasokan minyak mentah selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 terjaga dengan baik. 

    Begitu juga dengan persiapan kilang ratusan kapal tanker hingga berbagai layanan seperti BBM kemasan hingga armada motoris.

    Sementara terkait lonjakan permintaan Pertamax Turbo, Eddy juga menilai positif.

    Menurutnya, masyarakat sadar, dengan mengonsumsi BBM beroktan tinggi, mesin kendaraan akan terpelihara dengan baik sehingga performa juga memuaskan.

    DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Mudik

    Sementara itu, Komisi V DPR RI berencana menggelar rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaan mudik 2025.

    Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti, dalam forum diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    “Kami Komisi V, pekan depan (hari) Rabu kalau enggak salah, kami akan mengevaluasi (pelaksanaan mudik) dengan kementerian terkait,” kata Reni.

    Menurut Reni, secara umum pelaksanaan mudik tahun 2025 ini lebih baik dari 2024.

    Hal itu ditunjukkan titik kepadatan yang di jalan tol maupun juga di pelabuhan bisa ditangani dengan baik.

    “Walaupun bisa dikatakan masih belum ideal. Belum idealnya bagaimana? Contoh misalkan di jalan tol Jalan tol itu ada namanya standar pelayanan minimal,” ujarnya.

  • DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

    DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di KRL Commuter Line relasi Tanah Abang-Rangkasbitung. Irine meminta jaminan keamanan bagi perempuan dan anak-anak di transportasi umum termasuk KRL.

    Apalagi, kata Irine, setiap harinya jutaan penumpang perempuan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga mengandalkan moda transportasi umum seperti KRL.

    “Transportasi umum bukan hanya alat mobilitas, tetapi ruang publik yang harus aman. Fasilitas transportasi umum harus jadi ruang aman bagi setiap perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Irine, Sabtu 19 April 2025.

    “Tidak boleh ada satu pun perempuan yang merasa terancam hanya karena sedang dalam perjalanan. Pelecehan bukan kesalahan korban, dan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun,” lanjutnya.

    Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur itu pun mengapresiasi langkah cepat PT KAI Commuter dalam mengidentifikasi pelaku lewat teknologi CCTV serta koordinasi yang sigap dengan aparat kepolisian. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa langkah reaktif harus dibarengi upaya preventif yang kuat.

    “Tidak cukup hanya mengejar pelaku. Yang lebih penting adalah mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang responsif harus menjadi standar dalam setiap layanan publik,” katanya.

    Irine juga meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI Commuter memastikan tidak ada celah bagi pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Ia menekankan keamanan pengguna, terutama perempuan dan anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam layanan publik.

    “Pengawasan, edukasi, dan tindakan pencegahan adalah tanggung jawab bersama. Operator wajib membangun sistem keamanan yang proaktif dan tanggap. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal komitmen melindungi penumpang,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Irine menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan pelecehan seksual. Ia juga meminta pemerintah menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam kebijakan publik.

    “Pemerintah harus menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan publik,” ucapnya menegaskan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota DPR sebut UMKM solusi jitu hadapi ancaman resesi global

    Anggota DPR sebut UMKM solusi jitu hadapi ancaman resesi global

    Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah (kanan) saat menghadiri UMKM Expo Cilacap. ANTARA/HO-DPR RI.

    Anggota DPR sebut UMKM solusi jitu hadapi ancaman resesi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 April 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa ancaman resesi global turut memberikan dampak terhadap pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun di sisi lain juga merupakan solusi jitu dalam menghadapi ancaman resesi.

    Demikian disampaikan Erma sapaan akrabnya di sela-sela pembukaan UMKM Expo Cilacap yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap di Lapangan Krida Nusantara yang berlangsung 17-20 April 2025.

    “Kegiatan UMKM Expo menunjukkan kesigapan pemimpin daerah dalam menghadapi ancaman resesi global. Hal ini juga perlu diikuti daerah lain. Sebab, meskipun UMKM terkena dampak ancaman resesi, tetapi sekaligus menjadi solusi jitu dalam menghadapi ancaman krisis,” kata Erma dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adapun, pameran tersebut menjadi ajang promosi dan kolaborasi UMKM serta ekonomi kreatif Cilacap dengan Kabupaten lain di sekitarnya.

    Ia mencontohkan terjadinya PHK massal lebih dari 10.000 karyawan PT Sritex. Ada ratusan UMKM di sekitar pabrik yang terkena dampak, pembeli atau pelanggan berkurang drastis, mulai dari pedagang makanan, pengusaha kos-kosan, pedagang sembako, jasa parkir, laundry, dan sebagainya.

    “UMKM memiliki basis ekonomi yang kuat dan terbukti berkali-kali mampu dalam menghadapi krisis bahkan pandemi COVID-19 yang lalu. Untuk menjadi pelaku usaha UMKM juga tidak memerlukan modal terlalu besar,” ujar Erma.

    Menurutnya, UMKM juga memiliki daya serap yang besar terhadap tenaga kerja. Pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produknya sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dalam memasarkan produk.

    Pameran tersebut menghadirkan berbagai sektor industri, perdagangan, investasi, UMKM kreatif serta kuliner khas Cilacap dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryano Rahmalifman Lamangkona mengapresiasi kegiatan itu sebagai langkah pemberdayaan perekonomian masyarakat Cilacap.

    Sementara itu, Pj. Sekda Cilacap Sadmoko Danardono mengatakan dukungan terhadap UMKM memberikan semangat baru bagi UMKM Cilacap untuk naik kelas. Ia mengharapkan UMKM Expo menjadi momentum pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Bandara Kertajati Diusulkan Jadi Titik Pemberangkatan Haji Jemaah Jabar dan Sebagian Jateng

    Bandara Kertajati Diusulkan Jadi Titik Pemberangkatan Haji Jemaah Jabar dan Sebagian Jateng

    Bisnis.com, MAJALENGKA – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Maman Imanulhaq mengusulkan agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melayani keberangkatan jemaah haji asal Jawa Barat dan daerah perbatasan Jawa Tengah seperti Brebes dan Tegal. 

    Tujuannya, agar titik pemberangkatan jemaah tidak terus-menerus terpusat di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan tersebar merata guna meningkatkan efisiensi dan keadilan layanan haji nasional.

    Maman menyebutkan, tahun ini erjadi penurunan jumlah kelompok terbang (kloter) haji dari Bandara Kertajati. Padahal, tahun sebelumnya, pihaknya telah mendorong agar Kertajati bisa melayani hingga 60 kloter. Namun, justru realisasi tahun ini turun drastis menjadi hanya 28 kloter.

    “Tahun lalu, kami mendorong agar Kertajati bisa menangani 60 kloter. Tapi realisasinya tahun ini justru berkurang. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Maman di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut Maman, Bandara Kertajati memiliki potensi besar sebagai pintu utama pemberangkatan haji untuk wilayah Jawa Barat. Selain letaknya yang strategis, Kertajati juga dinilai mampu mengurai kepadatan yang selama ini terpusat di Bandara Soekarno-Hatta.

    Ia menambahkan, optimalisasi Kertajati bukan semata persoalan efisiensi jarak, tetapi juga bagian dari upaya mendekatkan layanan ibadah haji kepada masyarakat. Terlebih, banyak jemaah asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Tegal yang secara geografis lebih dekat ke Kertajati daripada ke Jakarta.

    “Pemerataan layanan haji adalah bentuk keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi ini menyangkut pelayanan ibadah yang sangat sensitif,” tegas Maman.

    Selain soal titik pemberangkatan, Maman juga menyoroti aspek teknis lain yang tak kalah penting, yakni kesiapan tenaga medis yang mendampingi jemaah.

    Ia menilai, tahun ini terjadi kekurangan tenaga kesehatan haji akibat ketentuan baru dari Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan sertifikasi khusus bagi tenaga medis yang bertugas selama musim haji.

    “Kita perlu lebih serius dalam menyiapkan sumber daya manusia, terutama tenaga medis. Jangan sampai kekurangan ini berujung pada gangguan pelayanan terhadap jemaah, apalagi banyak yang sudah lansia dan punya riwayat penyakit,” tuturnya.

    Ia berharap Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa lebih solid dalam mempersiapkan kebutuhan tenaga kesehatan haji, termasuk dalam hal pelatihan dan sertifikasi sesuai standar internasional. 

    Maman juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Lebih lanjut, kata Maman, pemerintah saat ini tengah merancang penguatan ekosistem haji dan umrah secara nasional. Salah satu pilar utama dari penguatan tersebut adalah menjadikan Bandara Kertajati sebagai hub strategis pemberangkatan haji dan umrah untuk kawasan barat Indonesia.

    “Ekosistem haji tidak hanya soal administrasi dan pelayanan jemaah. Kita juga bicara tentang integrasi transportasi, teknologi, serta tata kelola kelembagaan yang lebih modern,” jelasnya.

    Maman pun menyebut bahwa Badan Pengelola Haji (BPH) yang kini tengah dalam proses awal pembentukan, akan memegang peranan penting dalam transformasi ekosistem haji Indonesia. 

    Meski saat ini lembaga tersebut masih mengadopsi sistem kerja Kemenag, dalam waktu dekat BPH diharapkan bisa memiliki sistem sendiri yang lebih otonom dan profesional.

  • Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai diperlukan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara aksi yang lebih konkret. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina, The Group of Parliaments in Support of Palestine, yang berlangsung di Istanbul, Turki pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.

    “Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Deklarasi bersama itu menyerukan agar parlemen-parlemen dunia mendorong pemerintah mereka mengambil langkah konkret dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kelompok ini juga bertekad mengintegrasikan isu Palestina dalam kerja-kerja parlemen regional dan internasional.

    Lebih jauh, kelompok parlemen ini juga menyuarakan dukungan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan mendorong kontribusi politik, hukum, dan finansial dari negara-negara anggota.

    “Pada saat yang sama, kita harus mengambil langkah maju dan jelas yang memastikan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi di masing-masing parlemen,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.

    Deklarasi juga mendesak Israel menghormati hak-hak warga Palestina, menghentikan agresi di wilayah pendudukan termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Kelompok ini juga menuntut gencatan senjata permanen dan implementasi penuh atas perjanjian yang dideklarasikan pada 15 Januari 2025 dengan mediasi Mesir, Qatar, dan AS.

    Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ini menyerukan pelaksanaan tanggung jawab penuh atas perdamaian dan keamanan kawasan serta penerapan sanksi terhadap aktivitas ilegal Israel di wilayah pendudukan.

    “Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi,” tuturnya.

    Dalam forum itu pula, disepakati pembentukan Kelompok Parlemen Bela Palestina sebagai forum informal tanpa Sekretariat formal, guna memberi fleksibilitas gerak dan respons cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan. 

    “Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan Kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal. Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan,” tuturnya.

    Kelompok ini juga menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir, didukung Liga Arab dan OKI. Selain itu, forum juga menyerukan pengakuan penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB, serta mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini dengan berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini.

    “Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” lanjutnya.

    Mantan Menko PMK ini juga mengusulkan agar pertemuan selanjutnya fokus pada isu-isu tematik seperti pembangunan kapasitas Otoritas Palestina, kesehatan dan pendidikan warga Palestina, serta rekonstruksi Gaza. 

    “Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” tandas Puan.

  • 5 Fakta Kemacetan Tanjung Priok yang Mengganggu Lalu Lintas – Halaman all

    5 Fakta Kemacetan Tanjung Priok yang Mengganggu Lalu Lintas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah mengganggu lalu lintas di sejumlah ruas jalan sejak Kamis, 17 April 2025.

    Antrean truk kontainer yang panjang membuat beberapa ruas jalan, termasuk Jalan Yos Sudarso, Marunda, Enggano, dan Plumpang, mengalami kemacetan.

    Bahkan, kemacetan juga melanda ruas jalan tol.

    1. Terungkap Biang Kerok Kemacetan

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Drajat Sulistyo, menjelaskan bahwa kemacetan disebabkan oleh keterlambatan tiga kapal yang seharusnya bersandar lebih awal.

    Keterlambatan ini terjadi sejak Rabu malam, 16 April 2025, dan berdampak pada peningkatan aktivitas bongkar muat di terminal NPCT One.

    “Ketiga kapal tersebut seharusnya sudah datang satu minggu lalu. Keterlambatan ini menyebabkan antrean panjang di pelabuhan,” ujar Drajat.

    Selain itu, peningkatan ekonomi pascalebaran juga berkontribusi terhadap lonjakan volume kontainer yang mencapai 68-70 persen.

    2. Pelindo Beberkan Kompensasi

    Drajat juga menyampaikan beberapa kompensasi yang diberikan kepada pengemudi truk yang terjebak kemacetan.

    Beberapa langkah yang diambil antara lain:

    – Penambahan waktu untuk pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2).

    – Melepas gate saat tapping untuk mempermudah akses.

    – Membantu truk yang terjebak di jalan arteri untuk masuk ke jalan tol tanpa biaya.

    “Kami juga memberikan konsumsi kepada sopir truk yang terjebak macet,” tambah Drajat.

    3. Pramono Anung Tegur Pelindo

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi.

    Ia juga meminta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk memberikan teguran kepada PT Pelindo.

    “Kemacetan ini tidak boleh terjadi lagi. Pelindo sudah meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

    4. Respons Ahmad Sahroni

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti masalah kemacetan di Tanjung Priok.

    Ia menyatakan bahwa banyak alat angkut kontainer yang rusak dan penumpukan di terminal menyebabkan kemacetan.

    “Saya minta BUMN yang mengelola pelabuhan untuk melakukan evaluasi dan koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Sahroni.

    5. Kata Sopir Truk

    Sopir truk, Ade Rahmat (26), mengungkapkan pengalamannya terjebak macet selama dua hari.

    Ia menyebutkan bahwa kemacetan ini adalah yang terparah yang pernah ia alami.

    “Ini adalah kemacetan paling parah,” ungkap Ade.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).