Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sahroni Minta OCI-Taman Safari Duduk Bareng Selesaikan Eksploitasi Sirkus

    Sahroni Minta OCI-Taman Safari Duduk Bareng Selesaikan Eksploitasi Sirkus

    Jakarta –

    Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Taman Safari terkait dugaan eksploitasi sirkus yang terjadi. Komisi III DPR meminta agar kedua belah pihak duduk bersama untuk menyelesaikan kasus ini.

    “Saya minta tadi kalau bapak (pihak Taman Safari) dirugikan dengan situasi ini, di sini (pihak OCI) juga merasa dirugikan dengan kondisi yang berbeda, makanya duduk sama-sama, pak,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dalam rapat tersebut, di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Jika kedua belah pihak saling membantah satu sama lain, maka kasus ini tidak akan selesai. Pihak kepolisian nantinya bisa jadi penengah pembahasan antar keduanya.

    “Kita harapannya pak, Pak Jansen dan pihak sini duduk sama-sama, pak. Duduklah. Nanti orang tengahnya orang Dirkrimum Polda Jabar,” sebutnya.

    Ia juga menyarankan para pihak terkait jangan terlalu banyak bicara ke media karena dapat menimbulkan kegaduhan. Jika perkara ini tidak selesai dalam waktu 1 minggu, bisa kembali mengadu ke Komisi III DPR.

    “Berkenan jangan lagi ngomong di berita, udah setop di berita. Udah duduk sama-sama kalau seminggu nggak selesai datang lagi sini baru kita lapor polda, mana yang bener mana yang salah baru berlanjut prosesnya,” ucapnya.

    “Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus,” ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu, (16/4).

    KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan: Warisan Semangat Perdamaian Paus Fransiskus Selalu Hidup di Hati Umat Nasional 21 April 2025

    Puan: Warisan Semangat Perdamaian Paus Fransiskus Selalu Hidup di Hati Umat Nasional 21 April 2025

    Puan: Warisan Semangat Perdamaian Paus Fransiskus Selalu Hidup di Hati Umat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    menyampaikan dukacita atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, pada Senin (21/4/2025).
    Ia berharap ajaran-ajaran baik dan mulia Paus Fransiskus menjadi warisan yang dapat diteruskan.
    “Duka mendalam atas berpulangnya Paus Fransiskus. Semoga warisan semangat perdamaian dalam kasihnya selalu hidup di hati umat manusia,” kata Puan dalam keterangan pers hari ini.
    Puan pun mengenang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024.
    Menurutnya, kedatangan Paus saat itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia.
    “Ini menjadi bukti bahwa Bapa Suci tidak hanya dicintai oleh umat katolik, tapi juga dihargai seluruh umat dari beragam agama,” tutur Puan.
    “Sosok Paus yang sangat rendah hati dan penuh kesederhanaan membuat beliau dikagumi oleh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
    Mantan Menko PMK itu pun merasa tersanjung karena mendapat undangan dari Paus ke Istana Apostolik, Kota Vatikan untuk menghadiri World Leaders Summit on Children’s Rights atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Hak Anak pada awal Februari lalu.
    Puan diundang bersama Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
    “Sebuah kebanggaan bagi saya mendapat undangan dari Paus Fransiskus untuk menghadiri KTT Pemimpin Dunia tentang Hak Anak,” ujarnya.
    “Dalam acara tersebut, para tokoh dunia berkesempatan untuk berdialog dan melakukan tindakan mendalam guna melindungi hak dan kesejahteraan setiap anak,” sambung Puan.
    Pertemuan bertema ‘Let’s Love and Protect Them’ tersebut dihadiri para pemimpin dunia seperti sejumlah kepala negara, pejabat tinggi, dan advokat global terkemuka untuk hak anak.
    Puan pun mengapresiasi inisiasi Paus menggelar perhelatan KTT Pemimpin Dunia tentang Hak Anak, sebab acara itu sekaligus mendorong kerja sama internasional untuk membangun masa depan yang lebih aman dan lebih adil bagi anak-anak di seluruh dunia.
    “Saya mengapresiasi Yang Mulia Paus Fransiskus atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan KTT Pemimpin Dunia tentang Hak Anak. Dengan World Leaders Summit on Children’s Rights, kita dapat duduk bersama dan bertukar pikiran tentang hak anak dan misi kemanusiaan global demi generasi mendatang,” paparnya.
    Menurut Puan, kepergian Paus bukan hanya kehilangan bagi umat katolik, namun juga untuk masyarakat dunia.
    “Sri Paus Fransiskus merupakan tokoh yang sangat mendukung perdamaian. Beliau selalu mengadvokasi agar kekerasan dan perang dihentikan. Dunia kehilangan sosok besar,” sebut Puan.
    “Selamat jalan Bapa Suci, Paus Fransiskus. Semoga warisan semangat Sri Paus dalam kemanusiaan akan terus membawa manfaat dan diteruskan oleh semua umat manusia di muka bumi,” tandasnya.

    Paus Fransiskus meninggal
    pada hari ini dalam usia 88 tahun.
    Kabar duka ini diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Gereja Romawi Suci.
    “Pukul 7.35 pagi ini, Uskup Roma, Paus Fransiskus, kembali ke rumah Bapa. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan Gereja-Nya,” kata Kardinal Kevin Ferrell dalam sebuah pernyataan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi III DPR Cecar Pihak OCI soal Alasan Rekrut Anak Usia Dini Bekerja – Page 3

    Anggota Komisi III DPR Cecar Pihak OCI soal Alasan Rekrut Anak Usia Dini Bekerja – Page 3

    Jansen mencontohkan kasus eks pemain sirkus bernama Ida yang mengalami kecelakaan kerja dan tim Oriental Circus Indonesia mengurus operasi di rumah sakit.

    “Satu, mengenai Ida, tuduhan kepada kami menelantarkan Ida. Memang Ida alami kecelakaan kerja, bahwa namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri sakit juga pinggang, saya main akrobat, pak. Namun kami punya bukti waktu jatuh kami langsung pakai peswat Garuda. Pada tanggal itu juga dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras. Ada juga buktinya, itu operasi Rp39 juta, tentu berat sekali,” jelasnya.

    Ia mengingatkan agar eks pemain sirkus tidak asal menuding. “Supaya ada perimbangan. Pelapor jangan sembarangan, kita negara hukum,” kata Jansen.

    Sementara itu, pengacara eks sirkus menegaskan Ida dikembalikan ke orangtua hanya karena sudah cacat dan tidak berguna. “Ida dikembalikan ke orang tua setelah cacat, satu rupiah pun tak ada santunan,” kata dia.

  • Jalan Akses Stasiun Whoosh Karawang Menuju Tol Japek Segera Dibangun

    Jalan Akses Stasiun Whoosh Karawang Menuju Tol Japek Segera Dibangun

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka-bukaan tentang update penyediaan lahan untuk jalan akses Stasiun Whoosh Karawang. Saat ini, proses penetapan lokasi (penlok) lahan telah selesai.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pengadaan lahan untuk jalan akses Stasiun Kereta Cepat Karawang. Prosesnya saat ini telah dilanjutkan ke persiapan pembangunan.

    “Sudah selesai, sudah rapat mau pembangunan. Penloknya sudah diputuskan,” kata Nusron, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN Embun Sari mengatakan, penlok sudah diterbitkan. Saat ini, proses pembangunan akses jalan exit Tol Karawang Barat KM 42 di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

    “Jadi sekarang sedang proses yang akses Stasiun Whoosh Karawang yang ke jalan tol. Jadi mungkin itu nanti juga akan dilaksanakan bertahap, jalan lingkungannya dulu, baru nanti dihubungkan ke tol,” ujar Embun.

    Meski penlok secara keseluruhan sudah keluar, Embun mengatakan, pembangunan akan dilakukan tetap kembali lagi ke kesiapan anggaran. Hal ini termasuk juga untuk mendukung proses pembebasan lahannya.

    “Nanti kembali lagi ke kesiapan anggaran. Kan masyarakat nggak mungkin dikasih janji, harus dikasih uang ganti kerugian,” katanya.

    Sebagai informasi, pada Februari lalu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan peninjauan langsung di kawasan Sungai Cibeet yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang. Dudy meminta agar pembangunannya dipercepat sehingga masyarakat Bekasi bisa mengakses kereta cepat dengan mudah ke Stasiun Karawang.

    “Pembangunan akses jalan dan jembatan melalui Sungai Cibeet ini dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mengakses kereta cepat melalui Stasiun Karawang. Saya harap dalam waktu dekat akses jalan ini sudah dapat terbangun,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (25/2).

    Rencananya, akan ada 8 titik akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang. Tiga titik di antaranya adalah akses di kawasan Sungai Cibeet, yakni titik jembatan Cibeet, titik jalan kawasan di sisi Kabupaten Bekasi, dan titik jalan kawasan di sisi Kabupaten Karawang.

    “Progres pembangunan konstruksi jembatan Sungai Cibeet sudah mencapai 36%. Selanjutnya, untuk akses jalan kawasannya sudah kami koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bekasi serta seluruh pihak swasta terkait,” tutur Dudy.

    Pengerjaan proyek pembangunan kawasan Sungai Cibeet ini dilakukan oleh PT Deltamas. Rencananya, selain pembangunan jembatan Sungai Cibeet, juga akan dilakukan pembangunan jalan kawasan sepanjang 3 km, yakni di sisi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

    Selain akses dari kawasan Sungai Cibeet, akses lainnya dari dan menuju Stasiun Karawang masih tetap dalam proses pembangunan. Di antaranya adalah akses Trans Heksa Karawang (THK) sisi utara dan selatan, serta akses exit tol KM 42+000 yang akan digarap oleh PT Jasa Marga. Seluruh akses ini diharapkan dapat menunjang berkembangnya Stasiun Karawang sebagai stasiun pemberhentian terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung.

    (acd/acd)

  • Kasus CSR BI: KPK Kembali Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori

    Kasus CSR BI: KPK Kembali Periksa Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori kembali diperiksa hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). Sebelumnya, politisi itu sudah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus CSR BI dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S, Anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (21/4/2025). 

    Satori diketahui merupakan anggota DPR yang sebelumnya menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR. Komisi tersebut di antaranya bermitra dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    KPK tengah mendalami peran Satori serta rekannya, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, terkait dengan peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Seperti halnya Satori, Heri juga sudah pernah diperiksa KPK. 

    Rumah kedua politisi tersebut juga sudah pernah digeledah oleh penyidik beberapa waktu lalu. Beberapa lokasi lain yang pernah digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, kantor OJK dan lain-lain. 

    Adapun, KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan.

    KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Nusron Siapkan Aturan biar Kasus Pagar Laut Tak Terulang, Ini Bocorannya

    Nusron Siapkan Aturan biar Kasus Pagar Laut Tak Terulang, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana akan membentuk peraturan menteri (Permen) baru terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Langkah ini menyusul kisruh keberadaan pagar laut di kawasan Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    Nusron mengatakan, rencana pembentukan permen ini menjadi salah satu hasil evaluasi dari kasus pagar laut beberapa waktu lalu. Ke depannya, kepala kantor pertanahan sudah tidak bisa lagi menerbitkan HGB badan.

    “Evaluasinya supaya tidak ada lagi (kasus serupa), kami buatkan permen baru. Kewenangan kepala kantor, sekarang fungsinya murni pelayanan. Pelayanan balik nama SHM (Sertifikat Hak Milik), PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dan sebagainya. Tidak ada lagi menerbitkan HGB Badan,” kata Nusron, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Nusron menjelaskan, ke depannya keputusan penerbitan HGB badan akan ditarik ke provinsi. Hal ini dilakukan supaya langkah penerbitan ini bisa dilakukan dengan lebih hati-hati.

    “Karena kalau provinsi kan pangkatnya lebih tinggi, dia lebih pengalaman. Yang di atas 10 hektare tertentu, tarik ke pusat, supaya mengerti ini siapa maksudnya apa,” ujarnya.

    Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya manajemen risiko dalam mengantisipasi kejadian-kejadian serupa seperti kasus pagar laut ini di masa mendatang. Menurutnya, langkah ini juga dapat memperkecil potensi dan risiko.

    Namun satu hal yang menjadi catatannya, ada konsekuensi yang ditimbulkan dari langkah pergeseran wewenang penerbitan HGB ke provinsi. Tanggung jawab pemerintah pusat terkait hal ini akan menjadi lebih besar.

    “Konsekuensi apa? Tanggung jawab pusat lebih besar, tanggung jawab wilayah lebih besar, tanggung jawab bawah, biarkan dia sosialisasi di masyarakat sama pelayanan di masyarakat,” kata dia.

    Lebih lanjut Nusron mengatakan. saat ini kasus pagar laut telah ditangani oleh aparat penegak hukum (APH). Telah dilakukan pemanggilan saksi hingga pelacakan dari aset tanah dan aliran dananya.

    “Kami sudah dapat surat tembusan, dilacak berapa aset tanahnya, dimana duitnya. HGB-nya sudah kita cabut semua, yang di luar garis pantai. Yang terlibat sudah kita kasih sanksi, di level administrasi, selain itu tinggal APH,” ujar Nusron.

    Sebelumnya, Nusron pernah menjelaskan modus penyelewengan jabatan di kasus pagar laut Bekasi. Ini bermula dari adanya Nomor Induk Bidang (NIB) pada 89 sertifikat yang dimiliki 84 pihak dipakai untuk tanah di pagar laut.

    Luas tanah dari 89 sertifikat itu mencapai 11,6 hektare (ha), hanya saja ketika dipindah ke area pagar laut luasnya menjadi 79,6 ha. Sementara itu pemiliknya juga berubah dari 84 pihak menjadi hanya 11 pihak. Nusron sudah menginvestigasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

    Dari total 89 sertifikat yang dipindah tadi didapatkan 84 pihak lewat skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari sini lah masalah penyelewengan jabatan terjadi.

    “Yang memegang akun itu memang kalau nggak Kepala Kantor, Kepala Seksi. Nah ternyata kalau ini program PTSL, saya baru dapat informasi, kalau program PTSL itu tim ajudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun,” kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

    (acd/acd)

  • Aliran Dana Korupsi hingga Judi 2024 Capai Rp1.459 Triliun, Sahroni: Balikin Duitnya Semaksimal Mungkin!

    Aliran Dana Korupsi hingga Judi 2024 Capai Rp1.459 Triliun, Sahroni: Balikin Duitnya Semaksimal Mungkin!

    loading…

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku miris melihat negara rugi besar akibat tindak korupsi. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengungkapkan total transaksi aliran dana dugaan korupsi selama 2024 mencapai Rp984 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Jumat (18/4/2025) mengatakan bahwa nilai transaksi dugaan tindak pidana secara keseluruhan mencapai Rp1.459 triliun, termasuk di bidang perpajakan, perjudian, dan narkotika.

    Merespons itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku miris melihat negara rugi besar akibat tindak korupsi. Dari situ, politikus Nasdem ini meminta agar semua lembaga penegak hukum bekerja sama memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

    “Ini angka yang sangat fantastis ya, hingga lebih dari Rp1,400 Triliun. Yang selalu jadi pertanyaan adalah, seberapa banyak kerugian akibat korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara? Karena itu yang terpenting,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

    Dia yakin kalau PPATK, Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri bekerja sama, mudah saja sebenarnya memaksimalkan pengembalian kerugian negara. “Karena PPATK bisa lacak aliran transaksi sampai detail, tinggal dikejar lalu sita saja uang atau aset hasil korupsi tersebut. Usahakan semaksimal mungkin,” tuturnya.

    Kendati demikian, Sahroni turut mengapresiasi kinerja lembaga penegak hukum, yang menurutnya belakangan telah memaksimalkan pengembalian kerugian negara. “Arah penegakkan hukum untuk korupsi saat ini memang sudah membaik, pengembalian kerugian negara sudah menjadi fokus utama. Tapi ini masih perlu dimaksimalkan lagi,” ujarnya.

    “Juga, aspek pencegahan dan pengawasan harus ditingkatkan secara beriringan. Tutup segala celah, digitalisasi seluruh transaksi di kementerian dan lembaga biar tidak ada anggaran yang bisa dikorupsi,” pungkasnya.

    (rca)

  • Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR

    Polisi Terjunkan 1.211 Personel Kawal Demo di Kementerian BUMN hingga DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri menerjunkan 1.211 personel untuk mengawal demonstrasi di empat titik di wilayah Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu terdiri dari Polri, TNI hingga Pemda Jakarta.

    “1.211 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

    Dia menambahkan, ribuan personel itu akan disebar ke sejumlah titik mulai dari Kedubes AS, Kementerian BUMN, DPR RI hingga Jalan Sarinah. 

    Kemudian, Susatyo meminta kepada seluruh personel agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Lebih jauh, personel yang terlibat pengamanan diminta agar tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Di samping itu, Susatyo juga mengimbau kepada aksi massa agar tidak melakukan penyampaian pendapatnya dengan anarkis, merusak fasilitas umum hingga mengganggu pengguna jalan lain.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, demonstrasi di empat titik itu berkaitan dengan aksi damai dukung Palestina di Kedubes AS;  unjuk rasa terkait aktivitas bongkar muat di Tanjung Priok hingga menyebabkan kemacetan di Kementerian BUMN; dan hingga aksi tolak uji materi UU TNI di DPR.

  • Tanah Bersertifikat Baru 74,7%, Nusron Minta Pemda Bebaskan BPHTB

    Tanah Bersertifikat Baru 74,7%, Nusron Minta Pemda Bebaskan BPHTB

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan per April 2025 total ada sebanyak 121,64 juta bidang tanah yang didaftarkan, dari total target 126 juta bidang tanah. Sedangkan untuk jumlah bidang tanah bersertifikat baru 94,1 juta bidang.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, total tanah bersertifikat baru mencapai 74,7% dari target tersebut. Ia menyebut, pihaknya menghadapi sejumlah hambatan untuk menyelesaikan program tersebut.

    “Capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7%. Kami sedikit menghadapi hambatan, terutama di luar Jawa,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Atas kondisi ini, Nusron mengatakan, pihaknya mendorong agar para bupati dan gubernur untuk memberi keringanan terhadap penerima Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya yang dari kalangan miskin ekstrem.

    Keringanan itu antara lain, pertama adalah kebebasan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua, membantu mendukung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup.

    “Kalau anggaran pusat tidak cukup, kalau bisa ada APBD untuk itu juga supaya mempercepat. Toh itu juga membantu rakyat yang bersangkutan terutama dari kalangan miskin ekstrem ini untuk proses percepatan,” ujar dia.

    “Ini untuk proses kecepatan, karena lag-nya jauh, yang sudah terpetakan 94%, tapi yang baru tersertifikasi 74%. Jadi ada 20% sendiri, sertifikasi, bidang tanah juga terpetakan, nomor bidangnya ada, tapi belum mampu mensertifikasikan dan menerima PTSL itu karena tidak mampu membayar BPHTB,” sambungnya.

    Nusron juga mengapresiasi kepala daerah yang telah memberikan keringanan berupa pembebasan BPHTB kepada masyarakatnya, seperti yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. ia juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah, harapannya bisa semakin banyak daerah yang membebaskan BPHTB.

    “Pertemuan dengan gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan, kemarin pertemuan dengan gubernur di Sulteng kami sampaikan, minggu depan saya ke Riau akan kami sampaikan juga langkah-langkah yang sama,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Menteri Nusron Pamer Capaian Pendaftar Tanah ke DPR, Dorong Pemda Gelontorkan APBD

    Menteri Nusron Pamer Capaian Pendaftar Tanah ke DPR, Dorong Pemda Gelontorkan APBD

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan total capaian pendaftaran tanah sampai bulan April 2025, yaitu sejumlah 121,64 juta atau sebesar 94,4 persen dari target 126 juta bidang. 

    Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 21 April 2025.

    “Dan capaian tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7 persen,” ujar Nusron. 

    Dorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah

    Di sisi lain, Nusron mengaku masih sedikit menghadapi hambatan terutama di luar Jawa. Untuk itu dia mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    Untuk itu dia meminta pemerintah daerah gelontorkan APBD untuk bebaskan biaya sertifikat tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) warga miskin. 

    “Kami juga sudah sampaikan pada saat hibrid, agar penerima PTSL terutama di kalangan miskin ekstrem, itu kalau bisa dikasih kebebasan 2 terutama dalam kebebasan untuk BPHTB dan nomor 2 kalau anggaran pusat tidak cukup,” katanya.

    “Kalau bisa ada APBD untuk itu juga supaya untuk mempercepat, toh itu juga membantu keluarga bersangkutan terutama dari kalangan miskin ekstrem,” lanjutnya. 

    Namun Nusron menekankan bahwa meskipun pendaftaran tanah sudah mencapai 94,4 persen dari target nasional, banyak bidang tanah yang belum tersertifikasi karena hambatan biaya, terutama BPHTB.

    Dia menyebut bahwa ada selisih 20 persen antara bidang tanah yang sudah terpetakan dan yang sudah bersertifikat.

    “Ini untuk proses percepatan karena gapnya jauh. Yang sudah terpetakan 94 persen, baru tersertifikasi 74 persen, jadi ada 20 persen sendiri peta bidang tanah yang sudah terpetakan, nomor bidangnya ada, tetapi belum mampu mensertifikatkan penerima PTSL karena belum mampu membayar BPHTB salah satunya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News