Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Pemindahan PNS ke IKN Belum Dapat Izin Prabowo

    Pemindahan PNS ke IKN Belum Dapat Izin Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) mengemukakan perihal alasan penundaaan mengenai pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Semula, ASN akan mulai pindah pada Oktober 2024.

    Menteri PANRB Rini Widyasanti mengatakan rencana pemindahan pada 2024 tersebut tidak bisa dijalankan karena adanya pergantian pemerintahan sehingga terdapat penyesuaian gedung kantor dan unit hunian ASN setelah adanya perubahan jumlah kementerian dan lembaga.

    “Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengingat juga Pepres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Rini di DPR RI, Jakarta, Selasa (21/4/2025).

    Rencananya, kata Rini, pemerintah juga akan melakukan penapisan ulang ASN yang akan pindah ke IKN pada 2026. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru. Langkah ini, lanjut Rini, harus diambil agar proses pemindahan ASN menjadi relevan, terarah dan selaras dengan prioritas nasional.

    “Untuk itu, karena kami sudah menyampaikan surat ke K/L, kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pegawai ASN yang akan mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada tanggal 24 Januari 2025,” katanya.

    Menurut Rini, inti surat tersebut menegaskan bahwa pemindahan Kementerian, Lembaga, dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian Kementerian dan Lembaga pada Kabinet Merah Putih dan Kementerian, Lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya.

    (haa/haa)

  • Anggota DPR Minta Negara Hadirkan Keadilan Bagi Eks Pemain Sirkus OCI Taman Safari

    Anggota DPR Minta Negara Hadirkan Keadilan Bagi Eks Pemain Sirkus OCI Taman Safari

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar kasus dugaan penganiayaan dan eksploitasi para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari diusut secara tuntas agar fakta yang terjadi di masa lalu benar-benar terungkap. Menurutnya, harus ada tanggung jawab yang diberikan kepada korban.

    “Kasus ini sebenarnya seperti pucuk es. Kejadian sudah lama, namun baru ramai terungkap sekarang. Meski begitu, negara harus menghadirkan keadilan bagi para mantan pemain sirkus di Taman Safari ini,” kata Gilang Dhielafararez, kepada wartawan Selasa, 22 April 2025.

    Dengan begitu Gilang menilai negara harus menghadirkan keadilan bagi para eks pemain sirkus OCI Taman Safari yang selama ini merasa kasusnya belum tuntas.

    “Konstitusi sudah mengatur jaminan dari negara untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warganya. Jadi kasus ini harus diusut secara terang benderang, apalagi juga ada bantahan dari pemilik sirkus,” ujarnya. 

    Selain ituGilang pun menilai, rekomendasi Amnesty Internasional Indonesia soal tim pencari fakta (TPF) perlu untuk dipertimbangkan. 

    Dia mengatakan, Tim pencari fakta ini dianggap penting untuk mengungkap kegagalan negara di masa lalu dalam menghadirkan keadilan bagi para korban sekaligus untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami eks pemain sirkus OCI. 

    “Negara perlu mengakomodir para pemain sirkus ini agar mereka mendapat keadilan. Dan saya kira, DPR bisa ikut memfasilitasinya,” ungkapnya.

    Terlebih, kata Gilang, dugaan kasus eksploitasi dan penganiayaan mantan pegawai sirkus OCI harus dipertanggungjawabkan di mata hukum.

    “Kita tidak boleh berhenti bahwa kasus ini sudah kedaluwarsa. Walau kasus lama, masih bisa dibuka lagi dan diusut tuntas. Kasus kedaluwarsa bukan berarti para korban ini tidak berhak memperoleh keadilan,” ujarnya.

    “Dan perlu ditelusuri juga mengapa saat itu kasus hukumnya dihentikan. Kalau kurang bukti, kenapa tidak ditelusuri secara mendalam? Ini menyangkut hak asasi manusia yang terlanggar lho,” imbuhnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pabrik BYD Diganggu Ormas, Jangan Sampai Investor Merasa Tak Aman

    Pabrik BYD Diganggu Ormas, Jangan Sampai Investor Merasa Tak Aman

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno bilang iklim investasi di Indonesia bisa terganggu jika masalah premanisme dan gangguan organisasi masyarakat terhadap agen pemegang merek (APM) tidak dihilangkan. Baru-baru ini, dia mendapat laporan pabrik BYD mengalami masalah tersebut.

    Eddy Soeparno mengetahui hal ini saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    Diketahui, saat ini BYD tengah membangun plant atau pabrik produksi di Indonesia yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Eddy tidak mengungkapkan nama ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tersebut.

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan kemanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Pengamat otomotif dari Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu menjelaskan lingkungan usaha yang tidak kondusif karena gangguan preman dan ormas membuat investor ragu untuk menanamkan modal. Hal ini bisa merugikan dalam jangka panjang, kehilangan peluang kerja dan pendapatan daerah.

    “Reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” ujar Yannes kepada detikOto, Senin (21/4/2025).

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    Lihat juga Video ‘Mobil Polisi Dibakar Ormas di Depok, Komisi III DPR: Jangan Kalah Sama Preman’:

    (riar/din)

  • RUU Polri dan Kejaksaan Bakal Dibahas DPR Tahun Ini, Simak Bocorannya

    RUU Polri dan Kejaksaan Bakal Dibahas DPR Tahun Ini, Simak Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dipastikan tetap masuk dalam agenda pembahasan legislatif tahun 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa isi dari kedua RUU tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

    “Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

    Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU Polri akan memberikan kewenangan berlebih hingga menjadikan institusi kepolisian “super power”, Prasetyo menilai anggapan tersebut terlalu dini karena pembahasan substansi belum dimulai.

     “Super power-nya di mana? isinya belum kita bahas kok,” ujarnya ketika ditanya apakah RUU tersebut berpotensi memperkuat posisi Polri secara berlebihan. 

    Namun, dia memastikan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan tetap akan digulirkan tahun ini. 

    “Sesuai dengan agenda seperti itu,” katanya.

    Selain membahas RUU Polri dan Kejaksaan, Prasetyo juga menyinggung soal UU TNI yang telah diteken oleh Presiden. Dia memastikan bahwa dokumen tersebut sudah masuk dalam proses administrasi resmi.

     “InsyaAllah hari ini sudah,” ujarnya terkait apakah UU TNI sudah diundangkan. 

    Menanggapi pertanyaan mengapa dokumen belum langsung dipublikasikan setelah diteken Presiden, dia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administrasi, termasuk pengarsipan dan pengecekan sebelum masuk ke dalam lembaran negara. 

    “Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya,” pungkas Prasetyo.

  • BKSAP DPR Kenang Paus Fransiskus Sebagai Pejuang Kemanusiaan Nasional 22 April 2025

    BKSAP DPR Kenang Paus Fransiskus Sebagai Pejuang Kemanusiaan Nasional 22 April 2025

    BKSAP DPR Kenang Paus Fransiskus Sebagai Pejuang Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI,
    Mardani Ali Sera
    , menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya
    Paus Fransiskus
    pada Senin (21/4/2025) kemarin.
    Menurut Mardani, dengan kepergian Paus Fransiskus, dunia telah kehilangan sosok pejuang kemanusiaan yang melampaui batas negara dan agama.
    “Kesedihan mendalam bagi kemanusiaan. Wafatnya seorang pejuang kemanusiaan yang selalu bersuara agar rakyat miskin, mereka yang tertindas, dan mereka yang sendiri untuk selalu dijaga, ditemani, dan dibantu,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan bahwa rasa kehilangan yang besar atas wafatnya Paus Fransiskus tidak hanya dirasakan oleh umat Katolik.
    Menurut Mardani kondisi itu juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan dunia yang peduli terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
    Dia pun mengingat kembali kunjungan historis Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 lalu yang menurutnya merupakan simbol kuat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
    “Paus Fransiskus adalah simbol bahwa kemanusiaan bisa menyatukan kita. Kita harus melanjutkan perjuangannya. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti beliau,” kata Mardani.
    Mardani menilai antusiasme masyarakat lintas agama di Indonesia saat menyambut kedatangan Paus mencerminkan kuatnya semangat solidaritas yang selama ini diperjuangkan oleh Paus Fransiskus.
    Dia juga menyoroti kiprah Paus Fransiskus selama hidup sebagai tokoh yang konsisten membela kaum tertindas tanpa memandang latar belakang.
    Paus bahkan selalu menyuarakan dukungan bagi rakyat Palestina, serta menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok marginal.
    “Kehilangan beliau adalah kehilangan suara hati nurani kita bersama. Beliau bukan hanya pembela Palestina, tapi juga pelindung bagi mereka yang miskin, tersisih, dan tertindas. Kita kehilangan satu sosok pejuang kemanusiaan,” ujar Mardani.
    Mardani berharap warisan perjuangan dan semangat Paus Fransiskus untuk membela kaum tertindas terus dilanjutkan oleh semua pihak.
    “Selamat jalan Paus Fransiskus, perjuangan membela Palestina dan semua yang tertindas mesti kita lanjutkan,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhirnya di usia 88 tahun pada Senin (21/4/2025) pukul 07.35 pagi waktu setempat.
    Paus Fransiskus telah dikenal sebagai sosok yang membawa angin perubahan di dalam Gereja Katolik.
    Dia menekankan pentingnya kerendahan hati, kesederhanaan, dan kasih sayang dalam menjalankan tugas kepausan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Sahroni: Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Gak Perlu Diunggah, Kurang Pas

    Ahmad Sahroni: Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Gak Perlu Diunggah, Kurang Pas

    Bisnis.com, JAKARTA — Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni ikut menanggapi soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Secara pribadi, Sahroni menilai hal tersebut sah-sah saja, asalkan momen pertemuan itu tidak diunggah sama sekali ke publik.

    “Ini pribadi ya, kurang pas. Karena sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden. Kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah. Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine.” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Sebab itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini berpandangan bahwa publik dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda karena momen pertemuan itu pun telah tersebar di publik.

    “Kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post power syndrome? Jadi pengen juga terus tampil dalam kondisi. Secara niat baik, baik sekali ya Pak. Tapi enggak usah di-upload lah,” tegasnya.

    Meski demikian, dia menepis hal tersebut memunculkan adanya dualisme kepala negara alias matahari kembar. Namun, dia kembali menegaskan bahwa sebaiknya memang pertemuan itu jangan terunggah di publik.

    “Kalau terbuka, nanti kan anggapannya oh ini tuh sekelas mantan Presiden kok masih panggil-panggil orang gitu,” ucap legislator NasDem tersebut.

    Adapun, Komisi III DPR menurut Sahroni berpandangan bahwa sebaiknya para peserta didik Sespimmen Lemdiklat Polri datang ramai-ramai dengan mengenakan  baju biasa tanpa pakaian dinas.

    “Tapi kalau udah pakai baju biasa, dia harus izin sama komandannya. Teman-teman tolong tanyain, komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga tanya lagi, udah izin lagi belum sama Pak Kapolri? Nah, itu aja,” tutupnya.

  • Ambisi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Berpeluang Ambyar

    Ambisi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Berpeluang Ambyar

    GELORA.CO – Ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berpeluang besar gagal alias ambyar.

    Demikian pendapat aktivis Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya kepada RMOL, Selasa 22 April 2025.

    “Sejak awal dicetuskan, IKN sudah sarat masalah. Jokowi seperti kerasukan, tanpa dukungan Wapres, memunculkan ide ibukota baru,” kata Roy.

    Menurut Roy, apalagi konsep IKN sebenarnya tidak pernah ada kajian ilmiah sebelumnya, namun mendadak diumumkan dalam konferensi pers pada 26 Agustus 2019.

    “Celakanya ide absurd ini seperti biasa diamini oleh para pendukungnya. Mereka beramai-ramai mereka cari muka dengan berbagai bentuknya termasuk adanya koor “setujuuu …” di gedung wakil rakyat,” kata Roy. 

    Ironisnya, saat pengesahan RUU IKN di DPR hanya dihadiri oleh 77 orang secara fisik, alias hanya 13 persen dari jumlah keseluruhan 575 anggota, meski katanya 190 virtual dan 38 izin sehingga jumlahnya 305 anggota.

    Dengan biaya awal Rp486 triliun yang 19 persennya alias sekitar Rp89 triliun berasal dari APBN, kabarnya kini pun sudah membengkak sekitar 20 persen. 

    “Sempat mengusung konsep “Nagara Rimba Nusa” sebagai pemenang sayembara desain IKN yang sia-sia saja karena tidak dipakai, kini ikonnya adalah “Garuda Gelap” yang lebih mirip Kelelawar bak rumah hantu milik Voldemort dalam serial Harry Potter,” kata Roy.

    Dengan seabrek masalah itu, Roy menyakini Jakarta tetap akan menjadi ibu kota negara.

    “Insya Allah ibukota tidak jadi pindah, Jakarta makin cantik dan kolaboratif di usianya yang hampir ke-498,” kata Roy.

    Saat ini DKI Jakarta masih menjadi Ibu Kota Indonesia meski Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 ditadatangani Presiden Joko Widodo. UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tersebnut ditandatangani oleh Kepala Negara 25 April 2024.

    Status Jakarta masih menjadi ibukota tersebut tercantum dalam Pasal 63. Dalam pasal tesebut dijelaskan bahwa Jakarta masih menjadi Ibu Kota sampai ada Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

  • Sahroni Kritik Jokowi Pamer Ketemu Sespimen Polri di Medsos: Kan sudah Mantan Presiden

    Sahroni Kritik Jokowi Pamer Ketemu Sespimen Polri di Medsos: Kan sudah Mantan Presiden

    GELORA.CO – Kunjungan perwira polisi peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah (Serdik Sespimmen) Polri ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi pada Kamis 17 April 2025 lalu kurang tepat.

    Hal ini dikatakan Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan, Selasa 22 April 2025.

    Apalagi, kata politikus Nasdem ini, pertemuan itu diunggah Jokowi melalui akun media sosialnya.

    “Kalau dia tidak upload di ruang publik, gue rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gue kurang pas. Ini pribadi ya, kurang pas. Karena sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden,” kata Sahroni.

    “Kecuali masih presiden, boleh aja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah,” sambungnya.

    Seharusnya, kata Sahroni, pertemuan itu tidak diunggah di media social, karena bisa menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

    “Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup aja, fine. Tapi kalau di ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post power syndrome. Jadi pengen juga terus tampil dalam setiap kondisi,” ujar Sahroni.

    Menurutnya, pertemuan itu baik, tapi tidak elok untuk dikonsumsi publik.

    “Secara niat baik, baik sekali ya Pak. Tapi nggak usah di-upload lah. Ini pribadi ya, bukan atas nama partai,” tutupnya.

    Sebelumnya viral di media sosial cuplikan-cuplikan rekaman video yang menampilkan Serdik Sespimmen Polri datang ke rumah Jokowi di Solo. Ada pula rekaman video lain yang menampilkan para serdik itu berbincang dengan Jokowi.

    Kunjungan itu turut menjadi perbincangan di media sosial. Terlebih, kunjungan itu ditengah isu ‘matahari kembar’ yang belakangan mencuat.

  • Tanggapi Kritik Amerika Soal QRIS dan GPN, Mantan Menteri Jokowi: Ini Kedaulatan, Tak Bisa Ditawar – Halaman all

    Tanggapi Kritik Amerika Soal QRIS dan GPN, Mantan Menteri Jokowi: Ini Kedaulatan, Tak Bisa Ditawar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), M. Hanif Dhakiri mendukung langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

    Hanif yang saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR menyebut, QRIS dan GPN bukan sekadar instrumen transaksi, melainkan fondasi penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di era ekonomi modern. 

    “Kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan wujud dari upaya menjaga kedaulatan kita di sektor digital,” kata Hanif kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran adalah bagian dari infrastruktur strategis yang tidak bisa dikuasai oleh kepentingan asing. 

    Kritik dari negara lain, termasuk AS, menurutnya perlu disikapi secara diplomatis namun tetap mengedepankan prinsip kedaulatan.

    “Kita terbuka untuk berdialog dan bernegosiasi, tetapi kedaulatan digital adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Sistem pembayaran adalah jantung dari ekonomi digital,” katanya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan 2014–2019 itu juga menyoroti capaian positif QRIS yang telah digunakan oleh lebih dari 55 juta masyarakat Indonesia dan kini telah terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. 

    Hal ini, lanjut Hanif, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membangun solusi teknologi keuangan yang kompetitif secara global.

    Sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Hanif juga menekankan pentingnya sistem pembayaran yang berpihak pada pelaku UMKM dan mendukung stabilitas keuangan nasional dalam jangka panjang.

    “Komisi XI DPR RI akan terus mengawal dan mendukung penuh langkah Bank Indonesia dan Pemerintah. QRIS bukan hanya alat transaksi, tetapi simbol kemandirian digital Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia,” pungkasnya.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti layanan keuangan Indonesia yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri AS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

    Hal ini tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada 31 Maret 2025, atau beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal.

    Dalam laporan tersebut, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) merinci hambatan perdagangan dari 59 negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

    Indonesia disebutkan memiliki kebijakan yang dapat menghambat perdagangan digital dan elektronik, yang berpotensi memengaruhi perusahaan-perusahaan AS.

    Salah satunya terkait implementasi QRIS dan GPN yang menimbulkan kekhawatiran perusahaan penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS karena memaksa penggunaan sistem dalam negeri dan mengecualikan opsi lintas batas, sehingga dinilai dapat menciptakan hambatan pasar.

    Kekhawatiran ini ditimbulkan karena Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan berlisensi oleh BI. Aturan soal GPN ini sesuai dengan Peraturan BI Nomor 19/08/2017.

    Peraturan tersebut juga memberlakukan pembatasan ekuitas asing sebesar 20 persen pada perusahaan yang ingin memperoleh lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN serta melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik.

    Kemudian, dalam Peraturan BI Nomor 19/10/PADG/2017, perusahaan asing yang ingin ikut mengelola transaksi pembayaran dalam negeri di Indonesia tidak bisa beroperasi sendiri.

    Mereka harus membentuk perjanjian kemitraan dengan perusahaan lokal yang sudah berlisensi dari BI untuk memproses transaksi ritel domestik melalui GPN.

    “Pada bulan Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan serta penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru tersebut akan membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam laporan NTE 2025.

  • PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan belum berpikir soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029. Sebab partai berlambang bintang mercy itu tengah fokus bekerja untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyatakan siap mendukung Prabowo kembali maju sebagai capres di Pilpres 2029.

    “Apa pun yang disampaikan oleh ketua umum partai lain, kami tidak berhak mengomentari. Karena pada dasarnya, kami kalau Demokrat tetap kita fokus kepada bekerja di dalam pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam konteks ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Kita bekerja dengan baik, artinya kita tidak pernah membicarakan apapun tentang 2029,” ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April.

    Dede mengatakan, Partai Demokrat masih berpikir bagaimana bisa menenangkan Pemilu 2029, minimal masuk dalam lima besar parpol dengan suara tertinggi. Sementara soal Pilpres, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono ini belum secara spesifik membahas.

    “Yang kita pikirkan, yang saya sendiri tentunya dimandatkan sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di 2029. Artinya kita juga pun ingin masuk ke dalam lima besar. Kalau Pak Zulhas juga menyampaikan hal yang sama, saya rasa sama. Semua partai pasti punya pemikiran yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

    Sejauh ini, lanjut Dede, Partai Demokrat tetap solid mendukung kelancaran pemerintahan Prabowo. Apalagi, saat ini Ketum AHY yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sedang bekerja keras di tengah tantangan global, di mana Indonesia juga terkena dampak perang tarif Amerika Serikat-China.

    “Yang kami tahu Ketua Umum kami, Pak AHY Menko Infrastruktur, saat ini sudah bekerja keras terus menerus baik itu sifatnya adalah memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di dalam domainnya infrastruktur dan juga mendorong agar percepatan investasi masuk,” jelas Dede.

    “Kan kita melihat ya, dalam kondisi sekarang ini kondisi negara kita terkena dampak imbas daripada perang tarifnya Amerika. Tentu akan sulit sekali kita untuk bisa melakukan tanpa ada kesolidan antara partai-partai pendukung koalisi, terutama para menteri-menterinya bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” sambungnya.

    “Karena ini untuk memenangkan perekonomian kita agar tidak terkena dampak yang lebih besar, maka mau tidak mau kita harus solid. Kita tidak boleh kita berbicara hal-hal yang sifatnya seperti kayak dualisme kepentingan,” imbuhnya.

    Dede meyakini, Partai Demokrat akan solid dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin berlangsung dalam satu atau dua tahun ke depan.

    “Ini akan terasa sekali. Jadi kita harus solid, kita nggak boleh ada pemikiran-pemikiran lain selain bagaimana memperjuangkan Indonesia terutama dari sektor perekonomian ini membaik,” katanya.

    Dede juga memastikan bahwa menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat terus berfokus untuk sektor pembangunan dan belum berbicara politik apapun. “Bahkan bicara revisi undang-undang pemilu pun, itu juga belum dibicarakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres pada Pilpres 2029. Namun soal cawapres pendamping Prabowo nantinya, Zulhas mengatakan perlu dibicarakan lebih lanjut.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’. Acara berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas.