Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Investasi CATL di Proyek Baterai Dipangkas, Ini Penjelasan BKPM

    Investasi CATL di Proyek Baterai Dipangkas, Ini Penjelasan BKPM

    Jakarta –

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut investasi Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) pada proyek rantai pasok baterai di Indonesia mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia memastikan investasi itu tetap berlanjut.

    Ia menjelaskan, penyesuaian itu merupakan arahan dari pemerintah China. Pasalnya, investasi itu merupakan outward direct investment (ODI) atau investasi yang dilakukan di luar China.

    “Jadi kan kalau ada perusahaan besar, apalagi kalau misalnya ada BUMN China, mereka menginvestasi keluar dari China, dia kan harus mendapatkan ODI dari pemerintahnya. Nah, pemerintah Cina itu mengevaluasi atas proyek yang diusulkan oleh mereka supaya bisa berinvestasi di Indonesia,” ujar Nurul di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

    Keputusan tersebut juga tak lepas dari penurunan permintaan terhadap kendaraan listrik, sehingga CATL menilai perlu menyesuaikan kapasitas produksinya untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar.

    “Berdasarkan perkembangan yang terjadi, melihat bahwa demand dari mobil listrik juga sedang tidak seperti yang diharapkan, maka akan sangat masuk akal mencoba menganalisa lagi kapasitas global yang bisa,” ujarnya.

    “Nah, karena yang tadinya di level tertentu diturunkan menjadi setengahnya, ini yang kemudian kan harus dihitung ulang kembali,” tambah Nurul.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia Battery Corporation (IBC) mengungkapkan investasi proyek baterai sel CATL baru separuh dari total janji investasi yang sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 20,16 triliun (kurs Rp 16.800). Namun, angka yang disepakati kemudian berubah menjadi US$ 417 juta atau Rp 7 triliun.

    Direktur Utama IBC Toto Nugroho mengatakan, total investasi yang digelontorkan oleh perusahaan asal China itu seharusnya dipergunakan untuk produksi baterai sel dengan kapasitas 15 Giga Watt Hour (GWH).

    “Namun dari ODI (Overseas Direct Investment) approval yang kami peroleh dari mereka saat ini baru setengahnya. Jadi, sekitar 6,9 GW atau US$ 417 juta,” kata Toto, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    (ily/ara)

  • Koalisi Ojol Minta Aplikator Turunkan Potongan Aplikasi

    Koalisi Ojol Minta Aplikator Turunkan Potongan Aplikasi

    Jakarta –

    Koalisi Ojol Nasional (KON) mengaku tidak keberatan dengan status kemitraan yang ditetapkan oleh aplikator. Dalam pertemuan bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, KON lebih menuntut besaran potongan yang diterapkan oleh aplikator kepada ojol.

    Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengatakan, KON tidak keberatan dengan status kemitraan. Ia menekankan, KON meminta pihak aplikator menetapkan potongan aplikasi tidak lebih dari 15%.

    “Mereka tetap menuntut posisi mereka, status mereka tidak sebagai karyawan dari aplikator, tapi tetap menjadi mitra. Kenapa tetap menjadi mitra? Ada fleksibilitas dan sebagainya,” kata Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    “Mereka tidak menuntut karyawan tetap, mereka tidak menuntut menjadi karyawan, mereka tetap menuntut para mitra. Tapi, turunkan komisi aplikator sehingga mereka punya pendapatan lebih,” tambahnya.

    Selain itu, Adian mengatakan KON menuntut DPR dan Pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ia mengatakan, tuntutan tersebut didasari lantaran membatasi ruang gerak ojol.

    “Karena mereka mau cepat, sehingga tidak perlu melakukan harmonisasi seluruh pasal, tapi beberapa pasal yang terkait dengan kepentingan dan kehidupan mereka,” jelasnya.

    Terakhir, Adian mengatakan KON meminta potongan aplikasi sesuai dengan UU tentang Hukum Dagang, di mana potongan perantara ditetapkan sebesar 2,5-5%. Namun begitu, KON meminta potongan aplikasi tidak lebih dari 15%.

    “Tapi mereka berbaik hati buat aplikator, jangan di atas 15%. Maksimal 15%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Presidium Pusat KON Andi Gustianto mengatakan, pihaknya memang menghendaki status kemitraannya. Selain itu, KON juga menyadari bahwa aplikator juga perlu menjalani kepentingan bisnisnya.

    “Lapangan pekerjaan itu harus tetap ada untuk kita. Jadi bagaimana enak di aplikasinya, kita sebagai pengguna aplikasi juga sama-sama enak. Jadi yang berkeadilan lah,” ungkapnya.

    (kil/kil)

  • Tol Sepanjang 223 Km Dibuka Gratis Selama Mudik Lebaran

    Tol Sepanjang 223 Km Dibuka Gratis Selama Mudik Lebaran

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan sejumlah ruas tol sepanjang 223,16 km dioperasikan secara gratis khusus di periode mudik dan balik Lebaran. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas (lalin).

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas tol beroperasi tanpa tarif sepanjang 29,1 km, dan tol fungsional sepanjang 194,06 km yang juga dibuka secara gratis. Namun, Dody tak merincikan ruas-ruas tol tersebut.

    “Khusus untuk masa Lebaran tahun 2025 kemarin, kami telah mengimbau kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menambah ruas operasionalnya. Pada saat kemarin kita menambah sekitar 223 km (jalan tol),” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dody menambahkan, Kementerian PU juga telah menambah sekitar 10 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area di Tol Trans Sumatera. Lalu, ada tambahan 11 rest area yang bersifat fungsional, rinciannya yakni di Tol Trans Jawa sebanyak 5 TIP dan di Tol Trans Sumatera di 6 TIP.

    “Kami juga bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol, memberikan diskon tarif tol 20% untuk tanggal-tanggal dan jam-jam tertentu,” lanjut Dody.

    Untuk meningkatkan layanan di rest area, Kementerian PU juga menambahkan beberapa toilet-toilet portable. Kemudian juga ada tambahkan beberapa toilet-toilet portable untuk disabilitas.

    Selanjutnya, dari pantuan Kementerian PU, terjadi kenaikan arus keluar maupun arus masuk dibandingkan tahun 2024. Untuk Lebaran 2025 ini, jumlah kendaraan yang keluar dari Jabodetabek sebanyak 3,62 juta kendaraan, naik sekitar 1% dibandingkan tahun kemarin. Sedangkan untuk arus masuk ke Jabodetabek, jumlahnya mencapai 3,46 juta kendaraan masuk. Angka ini naik sekitar 3,5% dibandingkan Lebaran tahun 2024.

    “Keluar masuk di area di Sumatera ada penambahan, yang keluar ke arah Sumatera, dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni. Ada penambahan sekitar 6,21% dibandingkan Lebaran tahun 2024. Pada saat arus balik ada penambahan sekitar 4,96% sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dia.

    (acd/acd)

  • Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Bulan Depan

    Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Bulan Depan

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan melelang proyek kawasan yudikatif dan legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN) pertengahan Mei. Lelang proyek ini akan dilakukan usai tender pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga penataan kawasan Sepaku selesai dilakukan.

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, proses lelang untuk kawasan KIPP hingga Sepaku ini akan selesai pada pertengahan Mei.

    “Untuk nanti yang yudisial ekosistem dan legislatif, ini akan kita tenderkan setelah penandatangan kontrak yang ini, pertengahan Mei mudah-mudahan sudah bisa penandatangan kontrak (jalan KIPP hingga Sepaku), setelah itu perlu kita tenderkan lagi (kawasan yudikatif dan legislatif),” kata Basuki dalam acara Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global yang disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).

    Basuki mengatakan, sudah ada kepastian anggaran untuk pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun dari anggaran tambahan. OIKN mendapatkan tambahan Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    Sementara, anggaran yang sudah difinalkan DIPA mencapai Rp 5,4 triliun. Dari Rp 5,4 triliun, sekitar Rp 3,4 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di KIPP dan penataan kawasan Sepaku.

    “Karena ini pekerjaannya kan harus banyak. Kalau sekaligus nanti nggak ketanganan malah waktunya kebuang-buang. Jadi kita tahapannya begitu, sehingga ini sudah ada juga anggarannya, kita sudah proses juga DIPA-nya, sambil nanti kita melelangkan,” imbuh Basuki.

    Basuki melanjutkan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tidak hanya membangun pusat kantornya, tapi juga termasuk hunian untuk para anggota DPR RI hingga hakim.

    “Jadi untuk legislatif dan yudikatif tidak hanya kantornya. Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” jelas Basuki.

    (rea/ara)

  • DPR Bakal Lanjut Bahas Aturan Perlindungan buat Ojol

    DPR Bakal Lanjut Bahas Aturan Perlindungan buat Ojol

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) mendorong agar pembahasan tentang aturan perlindungan pengemudi ojek online (ojol) diteruskan kembali. Diketahui, aturan perlindungan ojol sebelumnya sempat digodog Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang ditargetkan bakal diundangkan akhir tahun 2024.

    Namun begitu, aturan tersebut belum juga berlaku dan rampung hingga saat ini. Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pertemuan bersama Koalisi Ojol Nasional (KON) yang digelar hari ini akan direkomendasikan ke masing-masing komisi terkait untuk melanjutkan pembahasan peraturan perlindungan ojol yang telah disusun sebelumnya.

    Pada rumusan peraturan perlindungan ojol yang baru, kata Netty, akan disesuaikan dengan perspektif Kementerian Komujikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ya melanjutkan yang kemarin dan kemudian mensinkronisasi dari perspektif Komdigi, perspektif Kemenhub, juga perspektif Kemnaker,” kata Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Netty mengatakan, BAM DPR akan melanjutkan focus group discussion (FDG) bersama asosiasi ojol lainnya untuk menampung aspirasi ihwal peraturan perlindungan ojol. FGD tersebut akan dilakukan pada tanggal 12 Mei mendatang.

    Netty menjelaskan, regulasi perlindungan ojol mesti merangkum semua kepentingan, baik pengemudi maupun pihak aplikator. Sementara pada penyusunan regulasi sebelumnya, ia menilai masih bersifat sektoral.

    “Jadi kenapa kemudian kita perlu berhati-hati, jangan sampai seperti undang-undang lah ya, selesainya cepat tapi cepat juga di-GR gitu. Nah kita nggak ingin nanti regulasi yang berdampak jangka panjang, ya itu juga tambal sulam gitu, ada loophole-nya, ada banyak bolong-bolongnya. Kita ingin dari FGD ini masih berlanjut dengan Kementerian, karena Kementerian juga sudah melakukan kajian,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Kemenaker periode 2019-2024 sempat menyusun aturan perlindungan ojol yang ditargetkan rampung akhir tahun 2024. Terdapat beberapa poin penting yang diakomodir dalam regulasi tersebut.

    Pertama, definisi tenaga kerja luar hubungan kerja berbasis aplikasi. Kedua, hak dan kewajiban perjanjian di luar hubungan kerja. Keempat, pengaturan waktu kerja dan istirahat. Kelima, jaminan sosial.

    Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketujuh, kesejahteraan. Kedelapan, penyelesaian perselisihan antar aplikator dan mitra.

    “Penandatanganan dan pengundangan permen dalam berita negara yang direncanakan pada Desember 2024,” kata Ida dikutip dari CNNIndonesia, Senin (20/5/2024).

    (kil/kil)

  • Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah mencapai 90,9 persen.

    Menhub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, mengatakan angka tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan lembaga survei Litbang Kompas.

    “Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 bekerjasama dengan Litbang Kompas diperoleh total kepuasan sebesar 90,9 persen,” kata Menhub.

    Menurutnya, angka tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dari kategori moda, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkutan pribadi tercatat sebesar 91,3 persen dan terhadap angkutan umum sebesar 90,5 persen menurut hasil survei yang telah dilakukan.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program mudik gratis sebesar 92,1 persen, menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memfasilitasi mudik yang aman dan terjangkau.

    Sementara itu, kebijakan diskon harga tiket angkutan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 95 persen, menjadi bukti bahwa masyarakat merespons positif program keringanan biaya perjalanan.

    Dalam aspek kebijakan lalu lintas, kepuasan terhadap rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama masa mudik dan balik Lebaran 2025 juga mencapai angka signifikan sebesar 92,1 persen.

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan juga melakukan survei lanjutan yang menunjukkan secara umum tingkat kepuasan masyarakat selama masa Lebaran 2025 sebesar 93,6 persen.

    Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap aspek keamanan perjalanan selama masa Lebaran mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 96,1 persen, menggambarkan keberhasilan menjaga ketertiban.

    Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap keselamatan transportasi secara umum tercatat mencapai 95,8 persen, membuktikan efektivitas pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi di berbagai moda.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kenyamanan transportasi secara umum sebesar 94,5 persen, menandakan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dinikmati para pengguna jasa transportasi selama musim mudik.

    Untuk mewujudkan Angkutan Lebaran 2025 yang aman dan lancar, Menhub mengaku juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi bersama lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PMK, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.

    “Kemudian kami mengadakan raker lintas sektoran di sektor transportasi, koordinasi dengan Sekretaris Kabinet, Wamen BUMN dan BUMN Sektor Transportasi dan terakhir kami melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama,” ujar Menhub.

    Menhub juga mengaku memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah selama persiapan maupun pelaksanaan Angkutan Lebaran 2025.

    “Di antaranya dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Lampung, serta terakhir kami melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Menhub pula.

    Kementerian Perhubungan mencatat, realisasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi se-Indonesia pada masa Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,6 juta orang, turun 4,69 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebanyak 162,2 juta orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 154 Juta Orang Mudik, Angkutan Umum Ini Paling Banyak Dipakai

    154 Juta Orang Mudik, Angkutan Umum Ini Paling Banyak Dipakai

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan realisasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025. Selama masa Angkutan Lebaran 2025 periode H-10 sampai dengan H-10, total pergerakan mudik sebanyak 154.669.974 orang atau 154 juta orang.

    Dudy mengatakan, hal ini berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD). Ada tiga provider yang diambil sebagai data yakni Telkomsel, Indosat, dan XL yang diambil pada H-10 hingga H+10 Lebaran.

    “Berdasarkan hasil realisasi MPD pada periode Angkutan Lebaran 2025 terdapat pergerakan sebanyak 54,89% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 154,62 juta orang,” kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Daerah asal pelaku perjalanan didominasi dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan total sebesar 60,73% atau sebanyak 93,9 juta orang. Asalnya terutama dari Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dudy menambahkan, daerah tujuan pelaku perjalanan didominasi dari provinsi di Pulau Jawa dengan total sebesar 65,79% atau sebesar 101,72 juta orang utamanya di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Sementara dari sisi penggunaan angkutan umum, paling laris ialah kereta api. Berdasarkan data penumpang angkutan umum pada sebaran titik pantau di 465 stasiun kereta api, total pengguna angkutan mencapai 8,30 juta, naik 9,54% dari tahun lalu sebesar 7,5 juta.

    Lalu berdasarkan pantauan dari 257 bandar udara, total pengguna angkutan udara mencapai 5,69 juta orang, naik 3,17% dari 5,52 juta orang dari tahun 2024 lalu. Kemudian angkutan laut, dari 264 pelabuhan, tercatat total pengguna mencapai 2,24 juta atau naik 21,19% dari tahun lalu sebanyak 1,85 juta.

    Selanjutnya angkutan penyeberangan, dari 248 pelabuhan, penggunanya mencapai 5,82 juta atau naik 12,68% dari tahun lalu di 5,15 juta. Terakhir, ada angkutan jalan penggunanya tembus 5,55 juta atau naik 20,47% dibandingkan tahun lalu yang di 4,61 juta.

    “Jumlah realisasi penumpang angkutan umum pada masa angkutan Lebaran 2025 sebanyak 27,62 juta penumpang, mengalami peningkatan sebesar 11,68% dibandingkan 2024 sebanyak 24,73 juta penumpang,” ujar Dudy.

    Berdasarkan data kumulatif kecepatan dan waktu tempuh rata-rata pada arus keberangkatan mudik Lebaran pada periode H-1 sampai dengan H-10 dari Jakarta menuju Semarang sepanjang 434 km, terjadi peningkatan sebesar 9,2% terhadap arus mudik Lebaran 2024. Selain itu terjadi perbaikan waktu tempuh rata-rata kumulatif lebih cepat 9,4% terhadap arus mudik Lebaran 2024, semula 5 jam 47 menit menjadi 5 jam 14 menit.

    Kemudian berdasarkan data kumulatif kecepatan dan waktu tempur rata-rata pada arus balik Lebaran, terjadi peningkatan kecepatan rata-rata kumulatif naik sebesar 13,8% terhadap arus balik Lebaran 2024, semula 74,22 km per jam menjadi 84,49 km per jam. Selain itu terjadi perbaikan waktu tempuh rata-rata kumulatif lebih cepat 13,5% terhadap arus balik Lebaran 2024, semula 5 jam 57 menit menjadi 5 jam 9 menit.

    “Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Korlantas Polri, pada masa angkutan Lebaran terdapat 4.640 kasus kecelakaan lalu lintas, menurun sebesar 34,31% dibandingkan tahun 2024. Korban meninggal dunia sebanyak 548 orang, menurun sebesar 55,95% terhadap Lebaran 2024,” lanjut Dudy.

    Sebagai informasi, data pergerakan mudik tahun ini yakni sebanyak 154 juta mengalami penurunan sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 162,2 juta orang. Hal ini sebelumnya juga telah diakui oleh Dudy.

    “Secara data bahwa untuk tahun 2025 jumlah pergerakan yang terjadi adalah sebesar 358.211.415 pergerakan. Jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah sekitar 154.623.632 orang,” kata Dudy dalam acara penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025/1446 H, Sabtu (12/4/2025).

    “Ini lebih tinggi dari hasil survei sebesar 5,6% yaitu 146,67 juta orang. Ada sedikit penurunan sebesar 4,69% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 162,2 juta orang,” terangnya lagi.

    (acd/acd)

  • Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia Nasional 23 April 2025

    Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia Nasional 23 April 2025

    Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, sebanyak 154,62 juta orang melakukan perjalanan selama masa angkutan Lebaran 2025. Angka ini setara dengan 54,89 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
    “Berdasarkan hasil realisasi MPD
    (mobile positioning data
    ) pada periode angkutan Lebaran 2025, terdapat pergerakan sebanyak 154,62 juta orang,” ujar Dudy dalam rapat evaluasi bersama Komisi V DPR RI, Rabu (23/4/2025).
    Dudy menjelaskan, pergerakan masyarakat ini didominasi oleh masyarakat dari wilayah Pulau Jawa, terutama dari kawasan Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
     
    Total pelaku perjalanan dari Pulau Jawa mencapai 93,9 juta orang atau sekitar 60,73 persen dari total pemudik.
    Hasil survei potensi pergerakan nasional juga menunjukkan prediksi yang hampir serupa, yakni sebanyak 146,48 juta orang atau 52 persen dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan selama masa libur Lebaran.
    Selain untuk merayakan Idul Fitri, lanjut Dudy, mayoritas responden menyebutkan tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengunjungi keluarga dan berwisata.
    “Daerah asal pelaku perjalanan libur lebaran didominasi dari provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan total sebesar 66,6 persen atau sebanyak 97,6 juta orang. Utamanya Jawa Barat 30,9 juta, Jawa Timur 26,4 juta, Jawa Tengah 23,3 juta,” ungkap Dudy.
    Sementara daerah tujuan utama adalah Jawa Tengah 36,6 juta orang, Jawa Timur 27,4 juta orang, dan Jawa Barat 22,1 juta orang.
    Terkait pola arus mudik, Dudy menyebutkan puncak keberangkatan terjadi pada H-3 Lebaran, yakni sebanyak 12,15 juta orang atau sekitar 8,3 persen dari total pemudik.
    Setelah penerapan kebijakan
    work from anywhere
    (WFA), distribusi pergerakan masyarakat menjadi lebih merata, dengan puncak arus mudik pada H-4 sebesar 9,8 juta orang atau 6,2 persen.
    “Setelah penerapan WFA terjadi perubahan pola pergerakan antara H-10 sampai H-2 Lebaran, di mana kurva pergerakan cenderung mendatar,” jelas Dudy.
    Untuk arus balik, pergerakan diperkirakan mulai meningkat pada H+3 dan mencapai puncaknya pada H+5 atau sekitar tanggal 6 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    IKN dibanjiri Rp132 triliun dari skema KPBU bangun jalan hingga hunian

    Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan total nilai investasi sebanyak Rp132 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan digunakan untuk membangun jalan hingga hunian.

    “Ada yang di sini sendiri, ada yang berkonsorsium. Jadi semua totalnya Rp132 triliun. Untuk kegiatan-kegiatan jalan, MUT (Multi Utility Tunnel), hunian, baik itu hunian apartemen atau hunian landing (rumah tapak),” kata Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

    Basuki menjelaskan bahwa KPBU tersebut tidak hanya berasal dari investor dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

    Selain investasi dengan skema KPBU, terdapat investasi yang murni berasal dari swasta yang akan digunakan untuk membangun hunian dan hotel, serta makanan dan minuman, yang sudah mulai dikerjakan pada April ini.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

    “Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.

    Melalui besarnya nilai investasi yang masuk ke IKN, Basuki menyatakan optimisme bahwa proyek pembangunan IKN tahap II hingga 2028 akan berjalan sesuai target, karena kegiatan pembangunan fisik telah memiliki perencanaan.

    “Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut Ketua OIKN menyampaikan bahwa persiapan untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat pemerintah lainnya di bidang legislatif dan yudikatif, juga terus dikebut. Pada 1 Maret, sebanyak 500 orang ASN telah menetap di IKN dan akan menyusul sekitar 582 orang lagi pada Juni mendatang.

    “Jadi kalau DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY, itu tidak hanya kantornya tapi juga hunian para hakimnya, hunian para anggota DPR. Kemudian jalan-jalan di kawasan itu kami akan bangun mulai tahun 2025,” kata dia pula.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Verrell Bramasta Diangkat Jadi Ketua Badan Pemuda dan Olahraga PAN

    Verrell Bramasta Diangkat Jadi Ketua Badan Pemuda dan Olahraga PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Aktor sekaligus anggota DPR RI dari Komisi X, Verrell Bramasta kembali mencuri perhatian publik. Kiprahnya di dunia politik kian bersinar, kini Verrell resmi menjabat sebagai ketua Badan Kepemudaan dan Olahraga DPP Partai Amanat Nasional (PAN), sebuah amanah baru yang menambah warna dalam perjalanan kariernya.

    “Alhamdulillah, saya resmi menjabat sebagai ketua Badan Kepemudaan dan Olahraga DPP PAN. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan,” tulis Verrell dalam unggahan di media sosialnya @bramastavrl, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Verrell mengungkapkan,  tanggung jawab barunya merupakan bentuk kepercayaan yang tidak hanya membuatnya bangga, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus memberikan kontribusi positif, khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga.

    “Hidup yang lebih berwarna. Amanah baru, tanggung jawab baru. Kerja keras mungkin tak selalu terlihat, tetapi hasilnya tak bisa disembunyikan. Saya percaya, berada di tempat yang menghargai adalah kunci untuk terus berkembang,” ungkapnya.

    Putra sulung Venna Melinda itu menyampaikan bahwa setiap pencapaian patut dirayakan dengan kebahagiaan, dari ruang parlemen hingga ruang publik tempat ia bekerja untuk generasi muda.

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), turut memberikan apresiasi atas kinerja Verrell. Menurutnya, kehadiran Verrell di tubuh PAN membawa semangat baru dan mendapat respons positif dari masyarakat.

    “Kita punya Verrell Bramasta. Saya banyak mendapat apresiasi, ternyata PAN boleh juga,” ujar Zulhas dalam pernyataannya.

    Verrell Bramasta kini mengemban peran penting dalam menjembatani aspirasi generasi muda di kancah politik nasional. Ia berharap dapat memberikan kontribusi nyata dan menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk berani terlibat dalam pembangunan bangsa.