Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah final dibahas.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu bilang, dokumen RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun ke depan tersebut sesuai dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060. “Yang jelas (RUPTL 2025-2034) sudah final ya,” kata Jisman, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia menekankan, RUPTL yang siap untuk dibawa ke meja Presiden RI Prabowo Subianto tersebut masih sesuai dengan rencana yang dibahas sebelumnya. “Sesuai bahwa rencana RUPTL itu harus sesuai dengan RUKN,” tandasnya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menambahkan, RUPTL terbaru itu akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksanaan daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” jelasnya ditemui usai rapat tertutup, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • LTT Aceh meningkat 7,89 persen berkat oplah Presiden

    LTT Aceh meningkat 7,89 persen berkat oplah Presiden

    Kami laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa hari ini Aceh juga melakukan tanam serentak di lahan seluas 978 hektare di sembilan lokasi,

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan, luas tambah tanam (LTT) padi di Aceh awal tahun ini meningkat 7,89 persen setelah adanya bantuan optimalisasi lahan (oplah) dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Berkat bantuan oplah dari Presiden Prabowo berhasil meningkatkan luas tambah tanam di Aceh sebesar 7,89 persen, terima kasih,” kata Mualem, di Aceh Besar, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan usai turut serta dalam gerakan menanam padi serentak 14 provinsi yang digelar secara daring via konferensi video bersama Presiden RI, di Gampong Lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar .

    Dirinya mengatakan, tahun ini Aceh dapat meningkatkan capaian luas tambah tanam secara maksimal. Di mana, luas tambah tanam padi di Aceh periode Januari-April 2025 sudah mencapai 86.892 hektare.

    Angka penanaman padi tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan periode sama pada 2024 yang hanya 80.537 hektare. Maka terjadi kenaikan sebesar 7,89 persen.

    “Kami laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa hari ini Aceh juga melakukan tanam serentak di lahan seluas 978 hektare di sembilan lokasi,” ujarnya.

    Mualem menjelaskan, upaya tindak lanjut pasca melaporkan sejumlah kendala kepada Presiden saat acara gerakan panen bersama awal bulan lalu.

    Pemerintah Aceh telah melakukan pertemuan dengan beberapa Menteri seperti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PU dan Menteri Transmigrasi.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapat dukungan penyediaan irigasi sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan.

    “Untuk itu, kami mohon dukungan Bapak Presiden agar dapat segera terwujud,” katanya.

    Selain itu, lanjut Gubernur, pihaknya bersama Kapolda, Kajati, Anggota Komisi IV DPR RI serta Pupuk Indonesia telah melakukan sosialisasi pupuk bersubsidi kepada stakeholder pengendali distribusi pupuk subsidi, seperti kios, distributor serta penyuluh agar penyaluran tepat sasaran.

    Kepada Presiden, Mualem juga meminta bantuan alat dan mesin pertanian, karena pada April ini Aceh memasuki panen raya, maka perlu bantuan alat panen combine, serta alat olah tanah traktor guna mengejar target luas tambah tanam.

    “Kami laporkan serapan gabah kita di Aceh oleh Bulog sudah mencapai 139,54 persen dari target yang diberikan. Terima kasih atas kebijakan terkait dengan kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 yang membuat petani bahagia dan bergairah menanam padi,” demikian Mualem.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eks Pemain Sirkus OCI Minta Dukungan Dedi Mulyadi Bongkar Kasus HAM

    Eks Pemain Sirkus OCI Minta Dukungan Dedi Mulyadi Bongkar Kasus HAM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) berencana menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (24/4/2025). Mereka meminta dukungan moral agar proses hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat yang mereka alami tak mandek dan tidak diselewengkan.

    Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum eks pemain sirkus OCI, Muhammad Soleh, seusai rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    “Insyaallah besok kami akan menemui KDM (Kang Dedi Mulyadi). Apalagi, Taman Safari Indonesia yang terkait kasus ini berlokasi di Jawa Barat, dan beberapa korban juga ber-KTP Jawa Barat,” ujar Soleh.

    Ia menambahkan bahwa Dedi Mulyadi telah menyatakan kesediaannya untuk bertemu. Menurut Soleh, dukungan moral dari berbagai elemen bangsa sangat dibutuhkan agar kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah terpendam selama 28 tahun bisa diungkap dan ditindak secara hukum.

    “Beliau sudah menyampaikan kesediaannya untuk bertemu. Maka besok pagi kami ke Bandung untuk meminta dukungan moral, supaya proses hukum kasus ini tidak mandek dan tidak diselewengkan,” tegasnya.

    Soleh menegaskan bahwa apa yang dialami para mantan pemain sirkus OCI sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, kata dia, kasus tersebut tidak bisa ditangani melalui mekanisme hukum pidana biasa, melainkan harus melalui pengadilan ad hoc HAM.

    “Tadi kami juga sampaikan ke Komisi III DPR agar dibentuk pengadilan HAM. Karena 60 anak dipisahkan secara paksa, itu sudah termasuk perampasan kemerdekaan dan pelanggaran HAM berat,” jelasnya.

    Menurut Soleh, para korban berharap para pelaku di balik kasus tersebut, yang diduga berasal dari internal OCI, bisa diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Pasalnya, selama 28 tahun kasus tersebut belum tersentuh penegakan hukum.

    “Kami berterima kasih kepada Komisi III DPR dan pemerintahan baru. Tidak ada pilihan lain, pengadilan HAM harus dibentuk agar sejarah kelam ini tidak terulang kembali,” pungkas Soleh.

  • Prabowo Diundang OSO Hadiri Pengukuhan DPP Partai Hanura 2024-2029

    Prabowo Diundang OSO Hadiri Pengukuhan DPP Partai Hanura 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO), secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 2024-2029.

    Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025). Acara tersebut juga akan dihadiri sekitar 5.000 orang.

    “Yang pasti Partai Hanura mengundang presiden,” ungkap Ketua Panitia Pengukuhan Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Selain Presiden Prabowo, Hanura juga mengundang para pejabat kementerian, pimpinan partai politik tingkat pusat, kepala daerah dari kader Hanura, serta tokoh-tokoh dari organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan kepemudaan.

    Acara bertema “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera” ini mencerminkan arah perjuangan politik Partai Hanura dalam mendorong pembangunan berbasis daerah. OSO dan jajaran ingin memperkuat peran daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

    Dari total peserta, sekitar 4.000 adalah kader internal partai, termasuk 86 pengurus DPP yang akan dikukuhkan serta 528 anggota DPRD dari Fraksi Hanura di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

    “Beberapa nama baru muncul dalam kepengurusan kali ini,” kata Benny.

    Nama-nama tersebut, yaitu mantan Menkumham Patrialis Akbar, mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, mantan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, serta tokoh publik Sonny Tulung.

    Tak hanya itu, sebanyak delapan purnawirawan jenderal TNI dan Polri juga bergabung dalam susunan pengurus DPP, yang akan diumumkan lengkap saat pengukuhan berlangsung.

    “Jabatan para tokoh itu masih akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum OSO pada saat pelaksanaan pengukuhan,” pungkas Benny terkait pengukuhan DPP Partai Hanura.

  • Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelancaran
    arus mudik
    dan balik
    Lebaran 2025
    dipuji sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. 
    “Pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik tahun ini lebih baik jika dibandingkan 2024,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025).  
    Menurutnya,  volume lalu lintas naik, tetapi kemacetan, kecelakaan, dan fatalitas menurun, sedangkan waktu respons layanan tetap di bawah batas standar pelayanan minimum.
    Dody menjelaskan, untuk mengurai kepadatan, pemerintah mengoperasikan tambahan 223,16 kilometer (km) ruas tol.
    Dengan demikian, panjang jaringan beroperasi mencapai 3.049 km di 75 ruas dengan 532 gerbang tol, 134
    rest area
    , dan 177 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. 
    “Diskon tarif tol 20 persen turut diberlakukan agar aliran kendaraan tersebar merata,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Dody menambahkan, sepanjang periode Lebaran 2025, kecelakaan di jalan tol turun 8 persen menjadi 243 kejadian, sedangkan fatalitas merosot 45 persen menjadi 23 korban. 
    Selain itu, rata-rata waktu tanggap layanan tercatat 3–18 menit. Catatan ini jauh di bawah batas 30 menit yang ditetapkan.  
    Selain itu, kata Dody, layanan di kawasan istirahat diperkuat melalui pembukaan 10
    rest area
    permanen dan 11
    rest area
    fungsional. Ada pula penambahan 1.419 toilet portabel pria dan 2.167 toilet portabel wanita. 
    “Posko Siaga Sapta Taruna juga diperbanyak menjadi 541 titik, naik 38 persen dari rencana awal, serta sudah terpetakan di Google Maps agar mudah diakses pemudik,” ungkapnya.  
    Data pemantauan H-10 hingga H+10 mencatatkan 3,62 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, dengan puncak 258.383 kendaraan pada 28 Maret. 
    Arus balik tertinggi mencapai 275.685 kendaraan pada 5 April. Di Sumatera, puncak mudik menuju Palembang terjadi 27 Maret dengan 10.180 kendaraan, sedangkan arus balik ke Bakauheni tertinggi 5 April dengan 17.828 kendaraan.  
    Dody mengatakan, kesuksesan itu lahir dari sinergi erat kementeriannya, badan usaha jalan tol, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 
    “Upaya kami tak berhenti di sini. Kami akan mempercepat penyelesaian ruas tol baru, memutakhirkan
    command center,
    dan meningkatkan kualitas
    rest area
    agar mudik semakin aman dan nyaman,” jelasnya.  
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V
    DPR
    Lasarus mengapresiasi kinerja pemerintah. 
    “Jumlah pemudik turun tipis menjadi 154,62 juta orang, tetapi kecelakaan anjlok 34,31 persen ke 4.640 kasus. Ini bukti koordinasi antarsektor berjalan efektif,” katanya.  
    Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda Mohammad Syafii, Wakil
    Menteri PU
    Diana Kusumastuti, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Korlantas Polri.
    Hadir pula jajaran eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan, total pergerakan angkutan Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah mencapai 154,62 juta atau 54,89 persen dari populasi penduduk Indonesia.

    “Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta,” kata Menhub saat menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi pada Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025, di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Adapun rinciannya moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepeningan terkait, serta operator transportasi terkait.

    Menhub menegaskan, koordinasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025.

    “Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub.

    Dudy menambahkan, berdasarkan survei Litbang Kompas, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9 persen dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas.

    Adapun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6 persen.

    Menurut Menhub, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025.

    Selain itu, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya 10 landasan kebijakan berupa Keputusan Menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Desak Polisi Buka Lagi Kasus Eks Pemain Sirkus OCI

    DPR Desak Polisi Buka Lagi Kasus Eks Pemain Sirkus OCI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XIII DPR mendesak Bareskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang sempat dihentikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

    Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menegaskan, kasus ini bisa dibuka kembali dengan pintu masuk tindak pidana perdagangan orang.

    Hal ini disampaikan Sugiat seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para eks pemain sirkus di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025). Menurutnya, banyak korban yang sejak kecil sudah diperjualbelikan lalu dieksploitasi untuk menjadi pemain sirkus.

    Diduga Diperdagangkan Sejak Usia Balita

    “Berdasarkan keterangan para korban, mereka sudah diperjualbelikan sejak usia 2-8 tahun. Setelah itu, mereka mengalami eksploitasi berkepanjangan dan kekerasan selama menjadi pemain sirkus,” ujarnya.

    Sugiat menyebut, kendala terbesar dalam mengungkap kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap eks pemain sirkus OCI adalah lamanya waktu yang telah berlalu sehingga banyak bukti hilang.

    Namun, menurutnya, pasal perdagangan orang dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat untuk membuka kembali penyidikan kasus tersebut sehingga dapat menjadi terang.

    DPR Janji Kawal Proses Hukum

    Komisi XIII DPR berjanji akan terus mengawal proses hukum terhadap kasus ini dan memastikan negara hadir dalam pemulihan korban.

    “Negara harus hadir dalam pemulihan mereka. Mereka adalah warga negara yang sejak kecil sudah ditelantarkan dan dieksploitasi. Ini tanggung jawab negara,” tegas Sugiat.

    Sebagai informasi, Mabes Polri sempat menangani kasus ini pada 1997. Namun penyidikan dihentikan alias SP3 pada 1999 karena dianggap kurang bukti.

    Kini, dengan desakan DPR dan munculnya bukti serta pengakuan baru dari para korban, tekanan publik untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap eks pemain sirkus OCI semakin kuat.

  • Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani ke MKD Terkait Dugaan Penghinaan Marga

    Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani ke MKD Terkait Dugaan Penghinaan Marga

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi Rayandie Rohy Pono atau yang dikenal sebagai Rayen Pono berencana melaporkan anggota DPR, Ahmad Dhani, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Senayan, Jakarta Pusat, terkait dugaan penghinaan terhadap marga keluarganya.

    Pelaporan ke MKD dijadwalkan dilakukan pada Kamis (24/4/2025), menyusul laporan sebelumnya yang telah disampaikan Rayen ke Bareskrim Polri pada Rabu (23/4/2025).

    “Karena itu, kami rencananya besok akan ke Senayan untuk menyampaikan surat pengaduan ke MKD, agar saudara AD diproses sesuai kedudukannya sebagai anggota DPR,” ujar kuasa hukum Rayen, Jajang, kepada wartawan di Bareskrim Polri.

    Konflik ini bermula dari undangan debat terbuka soal royalti musik yang digelar di Artotel Ruang Bagaspati, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/4/2025). Dalam undangan tersebut, Ahmad Dhani diduga mengubah nama Rayen Pono menjadi “Rayen Porno”, yang dianggap sebagai bentuk penghinaan.

    Rayen mengaku sangat tersinggung karena marga “Pono” tidak hanya melekat pada dirinya, tetapi juga merupakan identitas keluarga besarnya yang tersebar di kampung halaman hingga mancanegara.

    “Ini bukan hanya soal Pono, tetapi semua masyarakat Indonesia Timur yang memiliki marga, bahkan masyarakat Indonesia secara umum. Semua memahami bahwa marga adalah bagian dari marwah dan martabat keluarga,” tegas Rayen Pono

  • Anggota DPR RI Dewi Yustisiana Ajak Komitmen Kolektif Jaga Bumi – Halaman all

    Anggota DPR RI Dewi Yustisiana Ajak Komitmen Kolektif Jaga Bumi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April, Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memulihkan bumi. 

    Ajakan ini selaras dengan tema Hari Bumi tahun ini, yakni “Our Power, Our Planet” atau “Kekuatan Kita, Planet Kita”.

    “Ini adalah saat yang tepat bagi kita semua—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga individu—untuk bersatu dalam tekad menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Dewi dalam pernyataannya, Rabu (23/4/2025).

    Dewi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dinilai konsisten dalam mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan di Indonesia.

    “Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan. Ini patut kita dukung bersama,” lanjut legislator Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu. 

    DPR RI, menurut Dewi, terus mendorong percepatan transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sebagai wujud nyata komitmen negara terhadap keberlangsungan bumi.

    Tak hanya itu, edukasi publik juga dianggap krusial. “Masyarakat perlu terus diedukasi mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan—mulai dari pengurangan energi fosil, perbaikan tata kelola sampah, penghijauan, hingga konsumsi produk ramah lingkungan.”

    Politisi Partai Golkar ini menutup pernyataannya dengan harapan agar kesadaran dan aksi lingkungan hidup bisa hadir mulai dari tingkat individu hingga kebijakan negara, sehingga tercipta perspektif kolektif yang kuat dalam menjaga bumi kita bersama.

  • Komisi II DPR Sebut Revisi RUU ASN Bertentangan dengan UUD 1945

    Komisi II DPR Sebut Revisi RUU ASN Bertentangan dengan UUD 1945

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menilai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN bertentangan dengan UUD 1945.

    “Itulah yang kita nilai tadi yang saya bilang itu oleh Komisi II, apakah itu tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945?,” kata Zulfikar di DPR RI, Selasa 22 April 2025.

    “Karena kita negara kesatuan yang disentralisasikan, kita menjunjung tinggi semangat otonomi daerah, dan dalam Pasal 18 UUD tahun 1945 itu dinyatakan pelaksanaan otonomi itu seluas-luasnya,” lanjut ujarnya.

    Untuk itu dia menyarankan agar Badan Keahlian DPR (BKD) untuk mendalami ulang, berdiskusi dengan banyak stakeholder, praktisi, akademisi, lalu profesional.

    “(Diskusi) untuk mendapatkan pijakan yang kuat baik dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis terkait kenapa UU ASN harus dirubah kembali,” ujarnya.

    Lebih lanjut Zulfikar menyebutkan ada beberapa poin yang mungkin akan ada perubahan di dalam UU ASN terkait dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN.

    “Dalam hal ini ASN yang menduduki jabatan struktural ya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terutama, selain Jabatan Pimpinan Tinggi madya, boleh atau bisa dilakukan oleh Presiden,” tuturnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News