Seberapa Besar Kans Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Saat ini, nama Presiden ke-2 Soeharto sedang diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional 2025.
Usulan tersebut disampaikan oleh
Kementerian Sosial
(Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucapnya.
Sayangnya, usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional tahun ini menimbulkan pro dan kontra.
Presiden ke-2 Indonesia itu dianggap memiliki beberapa kebijakan kontroversial selama memimpin negara sepanjang 30 tahun.
Meski begitu, Gus Ipul menyampaikan pemerintah akan mendengar semua aspirasi, termasuk penolakan itu.
“Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengeklaim pemerintah selalu mendengar usulan dari masyarakat.
Maka dari itu, jika ada kritik terkait usulan Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional 2025 ini, pemerintah akan mendengar.
“Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” imbuhnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi menegaskan Istana tidak masalah dengan usulan Presiden ke-2 Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.
Dia tidak melihat ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.
“Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Prasetyo mengatakan, sudah sewajarnya bagi mantan Presiden untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.
Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat kekurangan dari Soeharto saja, melainkan juga prestasinya.
“Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita,” jelas Prasetyo.
“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” sambungnya.
Menurut Prasetyo, menjadi Presiden yang memimpin ratusan juta penduduk bukanlah hal yang mudah.
Dia mengatakan, setiap Presiden pasti menghadapi permasalahan yang tidak semua orang tahu.
Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025, Prasetyo mengatakan tidak ada yang sempurna.
Dia kembali mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.
“Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” imbuh Prasetyo.
Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus anak Presiden ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto, angkat bicara soal wacana pemberian gelar pahlawan untuk mendiang ayahnya.
Dia berharap wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto bisa terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu kejadian. Terima kasih sebelumnya kalau memang itu terjadi,” ujar Titiek, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Titiek menyatakan, pihak keluarga tak bisa memaksakan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan tersebut.
Namun, dia memastikan bahwa pihak keluarga menyambut baik apabila pemerintahan Prabowo ingin mewujudkan wacana tersebut.
“Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” kata Titiek.
“Akan tetapi bagi kami, keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar, Pak Harto adalah pahlawan buat kami. Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia,” pungkasnya.
Gus Ipul menegaskan, Soeharto memiliki peluang yang sama dengan sembilan nama lainnya yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Menurut Mensos, kesepuluh calon tersebut memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena syarat normatifnya terpenuhi.
“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Soeharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas,” kata Mensos usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).
“Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” ujar Gus Ipul.
Mensos menjelaskan, pengusulan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun ini sudah memenuhi syarat normatif karena MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR-nya sudah dicabut,” kata Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-
/data/photo/2025/04/21/6805d396c71d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Seberapa Besar Kans Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?
Nasional
24 April 2025")
Seberapa Besar Kans Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Nasional 24 April 2025
-
Butuh Dukungan semua Pihak untuk Wujudkan Cita-Cita RA Kartini
Medcom • 23 April 2025 19:27
Jakarta: Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air.
“Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4).
Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber.
Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap.
Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie.
Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki.
Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie.
Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda.
Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini.
(Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, “Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air.” Foto: Dok. Istimewa)
Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara.
Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu.
Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan.
Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini.
Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.
Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan.
Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah.
Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan.
Lestari Moerdijat: Wujudkan Kesetaraan bagi setiap Warga Negara
Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya.
Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan.
Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh.
Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya.
Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua.
Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu.
“Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy.
Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air.
“Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4).
Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber.
Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap.
Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie.
Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki.
Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie.
Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda.
Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini.
Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
Baca juga: Lestari Moerdijat: Perjuangan RA Kartini Harus terus Hidup untuk Menjawab Tantangan Emansipasi di Masa Depan
Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara.
Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu.
Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan.
Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini.
Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.
Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan.
Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah.
Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan.
Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya.
Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan.
Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh.
Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya.
Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua.
Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu.
“Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy.
Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.
Jakarta: Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air.
“Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4).
Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber.Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap.
Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie.
Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki.
Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie.
Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda.
Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini.
(Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, “Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air.” Foto: Dok. Istimewa)
Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara.
Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu.
Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan.
Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini.
Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.
Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan.
Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah.
Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan.
Lestari Moerdijat: Wujudkan Kesetaraan bagi setiap Warga Negara
Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya.
Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan.
Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh.
Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya.
Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua.
Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu.
“Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy.
Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air.
“Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4).
Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber.
Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap.
Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie.
Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki.
Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie.
Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda.
Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini.
Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
Baca juga: Lestari Moerdijat: Perjuangan RA Kartini Harus terus Hidup untuk Menjawab Tantangan Emansipasi di Masa Depan
Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara.
Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu.
Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan.
Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini.
Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.
Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan.
Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah.
Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan.
Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya.
Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan.
Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh.
Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya.
Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua.
Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu.
“Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy.
Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(TIN)
-
Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal kenaikan harga tiket pesawat.
“Dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Lasarus menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.
Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah kewaspadaan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana jalan dan angkutan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan.
“Terus meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas pengguna sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata dia.
Namun, Lasarus berpendapat kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sangat membantu mengurangi beban arus mudik dan arus balik saat libur Lebaran.
“WFA saya lihat ini membantu. Pak, saya tanya ini dari Kepolisian cukup membantu. Kemudian juga, rekayasa lalu lintas kapan rekayasa lalu lintas dimulai, itu biasanya pemudik itu rupanya mengintip. Ini mungkin nanti dipertajam ya dari Korlantas,” ujar Lasarus.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.
Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025) dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menhub Dudy menjelaskan kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman.
Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.
Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.
“Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Menhub.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebijakan penurunan harga tiket selama masa Lebaran, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan. Semua pihak berkolaborasi demi memastikan penurunan harga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, kita berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara. Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucap Menko AHY.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagian, untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.
“Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah. Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena,” kata Sri Mulyani
-
Menhub tegaskan keselamatan jadi prioritas di perlintasan sebidang
Bukan hanya keselamatan kereta api, melainkan juga keselamatan bagi masyarakat.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius menyusul sejumlah kecelakaan yang terjadi, termasuk insiden yang menewaskan asisten masinis pada pekan pertama bulan April 2025.
“Kami memang selalu concern (perhatian) terhadap perlintasan sebidang,” kata Menhub Dudy Purwagandhi ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).
Pada kunjungannya ke beberapa daerah, khususnya berkaitan dengan pemerintah provinsi, Menhub selalu mengingatkan akan hal itu.
Menhub menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan mengenai adanya sejumlah kecelakaan tabrakan antara kereta api dan kendaraan di perlintasan sebidang.
Salah satu kasus yang terjadi adalah tabrakan antara kereta api dan truk muatan kayu yang diduga melanggar karena menerobos rel kereta di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik, Jawa Timur, tepatnya di perlintasan tidak dijaga (register) pada hari Selasa (8/4).
Akibat insiden itu, asisten masinis Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indro-Sidoarjo meninggal dunia.
Kasus terbaru tabrakan antara commuter line dan sebuah mobil minus di perlintasan sebidang JPL No. 27 lintas Cilebut–Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/4). Beruntung seluruh pengguna dan masinis selamat serta tidak mengalami luka-luka akibat insiden itu.
Menanggapi hal itu, Menhub menyebutkan banyak perlintasan sebidang berada di ruas jalan provinsi, kabupaten, bahkan jalan desa yang dibuat oleh masyarakat.
Oleh karena itu, Dudy Purwagandhi mengingatkan kepada kepala daerah agar memberi perhatian terhadap pengawasan, terutama yang memiliki potensi risiko kecelakaan tinggi.
“Karena memang berkaitan dengan keselamatan, bukan hanya keselamatan kereta api, melainkan juga keselamatan bagi masyarakat,” imbuh Menhub.
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menutup 74 perlintasan sebidang sepanjang Triwulan I 2025 untuk mencegah kecelakaan fatal di jalur kereta api yang berisiko mengancam keselamatan jiwa dan merugikan berbagai pihak.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Kamis (10/4), mengatakan bahwa langkah itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, yang mewajibkan penutupan perlintasan yang tidak memiliki nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu dengan lebar kurang dari 2 meter.
Berdasarkan data KAI, saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan komposisi 1.883 titik (50,98 persen) dijaga dan 1.810 titik (49,01 persen) tidak dijaga.
KAI mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dan patuh pada aturan ketika melintasi perlintasan sebidang. Setiap pengguna jalan wajib memastikan kondisi aman sebelum melintas, termasuk berhenti, melihat, dan mendengar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 114 UU tersebut mewajibkan pengguna jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api. Sementara itu, Pasal 296 memberikan sanksi pidana maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750 ribu bagi pelanggar yang nekat melintas saat sinyal peringatan berbunyi atau palang mulai menutup.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 124 juga secara tegas mengatur bahwa prioritas utama di perlintasan sebidang adalah perjalanan kereta api.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkab Jayapura diminta buat perda bagi penjual orang asli Papua dalam pemanfaatan otsus
Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.
Pemkab Jayapura diminta buat perda bagi penjual orang asli Papua dalam pemanfaatan otsus
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 23 April 2025 – 20:10 WIBElshinta.com – Anggota majelis rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan, Febiola Iriani Ohei bersama timnya melakukan rapat penjaringan aspirasi masyarakat tentang efektivitas kemanfaatan dana Otsus bagi orang asli Papua.
Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan penanaman sagu di Hutan Sagu Huruwaka Kampung Yobe Sentani, Kabupaten Jayapura yang dihadiri oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda, kepala kampung, tokoh adat dan masyarakat setempat.
Anggota MRP Papua Pokja Perempuan, Febiola Iriani Ohei menyampaikan, penjaringan aspirasi masyarakat ini, merupakan salah satu upaya dari MRP melihat pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) termasuk pemanfaatan pada alam yang ada seperti hutan sagu.
“Kami harapkan ada Perda dan Perdasus yang dibuat pemerintah daerah bagi penjual OAP, karena kita lihat sekarang banyak muncul minimarket di semua daerah Papua yang jadi persaingan bagi mereka,” katanya, Rabu (23/4/2025)
Dengan adanya Perda dan Perdasus, ujar Febiola, pihaknya dari MRP bisa mengambil tindakan yaitu melakukan proteksi pada penjual-penjual lokal yang ada di Papua, sebagai salah satu kebijakan pemanfaatan Otsus.
Kemudian, Febiola menyebut, jika Perda dibuatkan akan melindungi pedang lokal terutama penjual sayur, pinang, sagu, dan pedagang lainnya, sehingga , diharapkan pada DPR maupun pemerintah daerah bisa dibuatkan satu Perda.
“Perda yang dibuat ini, MRP akan mendorong menjadi Perdasus, sehingga telihat ada keseriusan dari pihak eksekutif untuk bisa melakukan program-program terkait Otsus bagi para pedagang lokal kita,” bebernya.
Sementara dengan penanaman sagu yang dilakukannya, sebagai pemanfaatan alam yang ada di Kabupaten Jayapura, terutama bagi kelestarian hutan sagu semakin berkurang di daerah tersebut.
Ditempat yang sama Bupati Jayapura, Yunus Wonda menyampaikan apresiasi kepada MPR Pojka Perempuan yang telah perduli dengan pemanfaatan Otsus dan sagu bagi orang Papua, dan mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk menanam sagu.
“Sek arang ini kita lihat telah terjadi pembangunan besar-besaran di Sentani dan sekitarnya dan banyak hutan sagu yang telah ditebang untuk dibangun perumahan maupun pertokoan. Ini sangat berdampak dan mengurangi jumlah hutan sagu di Kabupaten Jayapura,” terangnya.
Bupati Yunus Wonda mengaku, jika dilihat dari waktu tanam pohon sagu diperlukan waktu panjang, dimana satu pohon sagu membutuhkan waktu 10-15 tahun baru bisa dipanen oleh masyarakat.
“Jadi kami ajak masyarakat di kabupaten ini agar terus menanam pohon sagu, karena sagu banyak yang bisa dihasilkan untuk kehidupan kita semua,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.
Dengan mewarisi hutan sagu bagi anak-cucu, menurut Yunus, maka kedepannya akan memberikan potensi yang besar bagi masyarakat di Papua terutama di Kabupaten Jayapura.
“Pohon sagu yang sudah kita tanam, bisa dilanjutkan masyarakat, bagi kebutuhan anak, cucu kita kedepannya,” lanjut dia.
Sumber : Radio Elshinta
-
Kementerian ESDM sebut RUPTL sudah rampung
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sudah rampung dan ditargetkan akan terbit pada April 2025.
“Segera (terbit). Yang jelas, (RUPTL) sudah final, ya,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu di Jakarta, Rabu.
Jisman menyampaikan bahwa RUPTL yang sudah rampung tersebut sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang sudah disahkan.
Selaras dengan Jisman, anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa RUPTL ditargetkan untuk disahkan bulan ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya.
“Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri, itu udah disahkan. Bulan ini,” ucam Ramson.
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah Komisi XII menjalani rapat tertutup dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk membahas RUPTL.
Komisi XII adalah salah satu dari tiga belas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Dalam rapat tersebut, Ramson mengungkapkan tentang dibahas target-target pembangkit listrik yang akan dibangun sampai 2034. Mayoritas dari pembangkit listrik baru tersebut, kata dia, adalah energi baru terbarukan.
“Hanya ada persoalan untuk yang menggunakan energi fosil gas, sumber gas itu sulit. Jadi, kemungkinan akan diganti ke pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN),” kata dia.
Akan tetapi, kata Ramson hingga 2034, pembangunan PLTN ditargetkan baru sekitar 500 megawatt.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan proses penyusunan RUPTL 2025–2034 selesai pada April 2025.
Dalam menyusun RUPTL, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025 -
Aturan PAW Anggota DPR Digugat ke MK, Sekjen Gerindra: Saya Tidak Intervensi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait gugatan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menolak untuk ikut campur atau mengintervensi perkara yang tengah dalam proses pembicaraan di lembaga yudisial tersebut.
“Biar saja itu, kita menyerahkan kepada mekanisme hukum yang sedang dalam pembicaraan di MK. Tunggu keputusan MK, ya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, pelaksanaan PAW telah diatur dalam undang-undang dan dilakukan berdasarkan prinsip suara terbanyak, sebagaimana yang berlaku dalam sistem pemilihan legislatif di Indonesia.
“PAW itu menurut ketentuan UU dilakukan berdasarkan suara terbanyak,” ujar Ketua MPR RI itu.
Muzani kembali menegaskan bahwa Partai Gerindra menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengambil langkah yang bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan MK.
“Saya menyerahkan semuanya kepada MK untuk memutuskan perkara. Saya tidak intervensi karena ini persoalan yang sedang dalam pembicaraan di MK,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah warga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak partai politik dalam Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Pemohon ingin PAW sebaiknya ditentukan melalui pemilu di daerah pemilihan atau dapil asal anggota DPR yang bakal diganti.
Mengutip dari situs MK, ada dua gugatan terkait hak PAW anggota DPR.
Gugatan pertama teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XXIII/2025. Para pemohon dalam gugatan ini yaitu Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar, dan Wahyu Dwi Kanang.
Sementara, gugatan kedua dilayangkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Gugatan yang diajukan Zico teregistrasi dengan nomor 42/PUU-XXIII/2025.
Kedua gugatan itu mempersoalkan pasal-pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
Mereka minta agar PAW dilakukan lewat pemilu di dapil asal anggota DPR yang akan diganti.
-
DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diresmikan oleh pemerintah bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.
Hal itu dikatakan lantaran berkaca dari pengaturan yang berlaku sebelumnya yang dinilai terlalu ‘saklek’ sehingga menyebabkan pembangkit listrik yang dibangun dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan listrik di Tanah Air.
“Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan mengundang suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Meskipun ditekankan bahwa RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun tersebut bersifat adaptif, namun dia juga mengingatkan bahwa dorongan tersebut harus diiringi dengan sifat yang progresif.
“Kan pengalamannya yang lama-lama itu kan bangun-bangun ternyata tidak terserap. Kasihan kan? Kita istilahnya itu lebih adaptif, tapi progresif,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat dokumen itu juga sudah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).
“Karena kita ingin bagaimanapun juga RUPTL itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai 2034. Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” terangnya.
Bocoran RUPTL
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.
“RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.
“Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.
“Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).
Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.
“Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.
(pgr/pgr)
-
Komnas HAM Temukan Dokumen Lama yang Tunjukkan Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.
Hal itu terungkap berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Komnas HAM pada tahun 1997 lalu, saat kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut terungkap.
Demikian disampaikan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (23/4/2025).
“Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya sirkus,” kata Atnike, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Saat ditanya usai rapat, Atnike mengatakan bahwa perlu menelusuri lebih lanjut apakah saat ini TNI AU masih memiliki OCI atau tidak.
Hal ini mengingat kasus dugaan pelanggaran HAM yang terungkap pada 1997 silam.
“Badan Hukum Puskopau ya, salah satunya pemilikan atas sirkus. Itu perlu kita lihat, itu kan tahun 1997 dokumen itu,” ujarnya.
Sebab itu, Atnike mengatakan, pihaknya bakal melakukan penelusuran kembali terhadap temuan-temuan Komnas HAM tahun 1997.
“Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997,” pungkasnya.
Diketahui, para mantan pemain sirkus itu belakangan buka suara soal kekerasan yang mereka dapat selama bekerja di tempat hiburan keluarga itu.
Salah seorang korban, Fifi, mengaku mendapat perlakuan kejam. Ia sempat diseret hingga dikurung di kandang macan.
Mendapati perlakuan kejam, ia mengaku sempat kabur.
“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi di hadapan Wakil Menteri HAM, Selasa, dilansir Tribun Jabar.
Bukannya evaluasi, pihak atau oknum Taman Safari kembali memberikan siksaan kepada Fifi, bahkan berkali-kali lipat lebih kejam.
Setelah kembali, ia diseret, dipasung hingga disetrum di bagian sensitifnya.
“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum,” ujar Fifi dengan suara lirih.
Selain mendapatkan kekerasan, Fifi ternyata juga tak mengetahui identitas aslinya.
Sejak lahir, Fifi memang dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orang tuanya.
Ia diambil oleh salah satu bos sirkus saat ia baru lahir.
Belakangan terungkap bahwa Fifi anak seorang pemain sirkus lainnya bernama Butet.
Saat beranjak dewasa, Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain lantaran belum memiliki kehidupan yang layak.
-
RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sudah final dibahas dan segera diterbitkan dalam waktu dekat.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu usai rapat tertutup bersama Komisi XII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (23/4/2025).
Jisman mengungkapkan, dokumen RUPTL 2025-2034 selaras dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060.
“Segera [terbit]. Targetnya, tanggal berapa sekarang? Ya, segera pokoknya. Yang jelas sudah final ya,” kata Jisman di Kompleks DPR RI.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, RUPTL 2025-2034 bakal dirilis pada April ini. Menurutnya, saat ini semua pihak masih menunggu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pulang dari dinas luar negeri.
“Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri itu sudah akan disahkan. Iya bulan ini [disahkan],” katanya.
Di satu sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menuturkan, RUPTL 2025-2034 akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku. Artinya, penyesuaian bisa terjadi di tengah jalan.
“Kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana dari pada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” katanya.
Bambang juga menuturkan, dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Pasalnya, RUPTL sudah disepakati oleh Komisi XII DPR RI bersama dengan pemerintah dan PLN.
“Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara dirjen gatrik dengan dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” ucap Bambang.
Adapun, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah menetapkan akan ada tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. Sebanyak 70% dari tambahan kapasitas itu pun disebut akan berasal dari energi terbarukan (EBT).
Dalam rencana itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 17 GW, termasuk sistem baterai pendukung. Kemudian, terdapat rencana penambahan kapasitas tenaga hidro sebesar 16 GW.
Khusus panas bumi, alokasinya mencapai 5,2 GW pada RUPTL anyar itu. Panas bumi bakal mengejar kapasitas terpasang sebesar 1,1 GW sampai 2029.
Sebelumnya, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun.
Belakangan, Kementerian ESDM memberikan porsi sampai 60% untuk keterlibatan pengembang listrik swasta (IPP) dalam menggarap penambahan pembangkit listrik di RUPTL PLN tersebut.
RUPTL 2025-2034 sebelumnya direncanakan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Namun, rencana itu molor. Pasalnya, para pemangku kepentingan disebut masih melakukan kajian.