Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • BMKG Ungkap Cuaca Ekstrem Paling Banyak Hantam Jawa Barat Periode Ini

    BMKG Ungkap Cuaca Ekstrem Paling Banyak Hantam Jawa Barat Periode Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jawa Barat jadi daerah yang paling banyak mengalami kejadian cuaca ekstrem di saat musim libur Lebaran 2025. Hal itu diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Plt. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan ada 222 kali kejadian hujan lebat pada masa arus mudik dan balik Lebaran 2025. Dan, tercatat ada 9 kali kejadian angin puting beliung. Kata dia, Jawa Barat mengalami 57 kali kejadian ekstrem pada arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Dalam periode Lebaran 2025 kami menyampaikan beberapa kejadian cuaca ekstrem yang terjadi, kalau kita lihat terjadi sebanyak 222 hujan lebat, kemudian 75 angin kencang, 11 kali petir, dan angin puting beliung sebanyak 9 kali,” kata Guswanto, dikutip Kamis (24/4/2025).

    “Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan kejadian ekstrem paling banyak, yaitu sekitar 57 kejadian,” tambahnya.

    Untuk menekan kejadian cuaca dan menurunkan intensitas keekstreman hujan selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, ujarnya, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca.

    “Dalam rangka untuk menurunkan tingkat keekstreman cuaca, kita melakukan operasi modifikasi cuaca sebanyak 44 hari dengan melakukan 132 sorti,” bebernya.

    “Hasil kemudian diperkirakan dapat mengurangi perhitungan sementara ini untuk di daerah khusus Jakarta sampai 53,42%, sedangkan untuk Jawa Barat dapat mengurangi tingkat keekstreman sampai 47,92%,” tambahnya.

    Meski Jawa Barat tercatat menjadi provinsi yang paling banyak mencatatkan cuaca ekstrem, tetapi untuk hujan lebat hingga ekstrem di Jawa Barat berkurang pascamodifikasi cuaca yakni hanya 7 kejadian. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur justru lebih besar, masing-masing 41 kejadian dan 38 kejadian.

    Artinya, tingkat keefektifan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini patut menjadi pertimbangan dalam mengurangi risiko daripada cuaca ekstrem.

    “Modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG cenderung berhasil dan patut menjadi pertimbangan dalam mengurangi risiko daripada cuaca ekstrem kedepannya,” pungkas Guswanto.

    Foto: PLT Sekretaris Utama BMKG Guswanto memberi pemaparan di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 23/4. (Tangkapan Layar TV Parlemen)
    PLT Sekretaris Utama BMKG Guswanto memberi pemaparan di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 23/4. (Tangkapan Layar TV Parlemen)

    (dce/dce)

  • Hanya Pernah Kerja Sama Operasional, TNI AU Bantah Miliki Sirkus OCI

    Hanya Pernah Kerja Sama Operasional, TNI AU Bantah Miliki Sirkus OCI

    Jakarta, Beritasatu.com – TNI AU membantah grup sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) milik Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. OCI hanya pernah bekerja sama dengan Puskopau, bukan sebagai pemilik.

    Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Ardi Syahri menanggapi informasi yang berkembang di sejumlah media terkait sirkus OCI milik Puskopau.

    “TNI AU menegaskan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma. Puskopau tidak pernah memiliki ataupun mengelola dari kegiatan sirkus dimaksud,” kata Ardi dalam keterangannya diterima Beritasatu.com, Kamis (24/4/2025).

    Ardi Syahri mengakui Puskopau pernah melakukan kerja sama operasional terbatas dengan sirkus OCI, terutama dalam bentuk dukungan pengurusan surat-surat izin melaksanakan pertunjukkan. 

    “Kerja sama ini dilakukan secara terbuka dan bertujuan semata-mata untuk mempermudah akses dan kelancaran pelaksanaan pertunjukan OCI yang digelar untuk masyarakat umum, bukan sebagai bentuk kepemilikan,” ujar Ardi.

    Ardi menegaskan TNI AU berkomitmen dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), menghargai dan mendukung upaya Komnas HAM dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM terutama terkait sirkus OCI.

    “Apabila dibutuhkan, TNI AU siap memberikan keterangan tambahan secara transparan dan kooperatif untuk membantu penelusuran fakta secara adil dan berimbang,” katanya.

    TNI AU, lanjut dia, tetap berkomitmen menjaga integritas institusi dan senantiasa mendukung prinsip-prinsip hukum dan HAM dalam setiap pelaksanaan tugas.

    Temuan Komnas HAM

    Sebelumnya, Komnas HAM menemukan surat pada 1997 yang menunjukkan sirkus OCI pernah tercatat sebagai unit usaha milik TNI AU melalui Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma.

    Temuan itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan para mantan pemain sirkus OCI pada Rabu (23/4/2025). 

    Dalam dokumen tersebut tercantum Surat Keputusan Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Puskopau Halim, yang menyebutkan unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau termasuk sirkus.

    Kasus sirkus OCI mencuat karena sejumlah eks pemain melaporkan perlakuan eksploitasi terhadap anak-anak dalam sirkus, termasuk pelanggaran hak atas pendidikan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

    Para korban mengaku selama 20 tahun pengelola sirkus OCI mengeksploitasi pemain tetapi tidak tersentuh hukum. Mereka berharap ada keadilan setelah kasus ini viral.

  • Disorot karena Masuk Kampus, TNI Merasa Dibenturkan dengan Mahasiswa Nasional 24 April 2025

    Disorot karena Masuk Kampus, TNI Merasa Dibenturkan dengan Mahasiswa Nasional 24 April 2025

    Disorot karena Masuk Kampus, TNI Merasa Dibenturkan dengan Mahasiswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen
    Kristomei Sianturi
    menduga ada upaya mendeligitimasi pemerintah setelah tindakan aparat TNI masuk ke kampus perguruan tinggi dikritik banyak pihak.
    Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya untuk membenturkan
    TNI dan mahasiswa
    , padahal TNI semestinya dekat dengan mahasiswa karena Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata).
    “Apakah ini (fenomena
    TNI masuk kampus
    ) ada unsur mendeligitimasi pemerintah, merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta,” kata Kapuspen di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
    “Kalau TNI sudah jauh dari rakyat, TNI jauh dari mahasiswa, ya enggak bisa berlaku Sishankamrata nanti,” ujar dia.
    Kristomei pun berpandangan, kritik terhadap TNI masuk kampus justru dibesar-besarkan demi melemahkan sistem pertahanan nasional.
    Menurut dia, publik seharusnya memandang persoalan tersebut secara logis.
    Ia mencontohkan, kedatangan Bintara Pembina Desa (Babinsa) ke acara diskusi mahasiswa di kampus UIN Walisongon Semarang, Jawa Tengah, bukan untuk mematai atau mengintimidasi kegiatan mahasiswa.
    “Tugas Babinsa adalah memonitoring wilayah, sehingga dia bisa menyiapkan kantong-kantong perlawanan apabila terjadi perang semesta, perang gerilya, atau perang berlarut,” kata Kristomei.
    Kristomei menjelaskan, Babinsa harus mengetahui lingkungan di sekitarnya dan potensi yang bisa digunakan bila terjadi perang seperti bengkel yang dapat dijadikan tempat perbaikan senjata atau lokasi ahli mesiu.
    “Seorang Babinsa harus bisa menguasai itu, sehingga dia memonitoring wilayah. Sehingga apabila terjadi perang gerilya atau perang berlarut, tidak aneh lagi dan masyarakat sudah kenal, ini lho Babinsanya,” kata Kristomei.
    Tindakan TNI mendatangi kampus menjadi sorotan akhir-akhir ini selepas revisi UU TNI disahkan oleh DPR.
    Kompas.com
    mencatat, aparat TNI mendatangi sejumlah acara konsolidasi mahasiswa di beberapa kampus, antara lain di UIN Walisongo Semarang dan Universitas Indonesia.
    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai, kehadiran TNI di kampus tidak memiliki relevansi langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    “Sebaliknya hal ini justru berpotensi menciptakan iklim ketakutan, membunuh daya kritis, dan mempersempit ruang diskusi ilmiah yang bebas dan otonom,” ucap Ketua BEM SI Herianto, Kamis.
    Menurut Herianto, apa pun alasannya,
    militer masuk kampus
    tetap berpotensi mengancam prinsip pendidikan kritis dan demokrasi.
    “Ketika militer masuk kampus, yang terancam bukan hanya mahasiswa, tapi juga masa depan pendidikan kritis dan demokratis di Indonesia ini,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Kristiyanto Disidang Lagi Hari Ini, KPK Hadirkan Lagi 3 Nama Ini Sebagai Saksi

    Hasto Kristiyanto Disidang Lagi Hari Ini, KPK Hadirkan Lagi 3 Nama Ini Sebagai Saksi

    PIKIRAN RAKYAT – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto pada Kamis, 24 April 2025. 

    Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ada beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut mulai dari mantan Komisioner Bawaslu sampai kader PDIP sendiri.

    Daftar Saksi yang Hadir Hari Ini

    Tiga saksi yang dipanggil ke persidangan hari ini akan menyampaikan kesaksiannya masing-masing berdasarkan perannya, berikut daftar namanya:

    Agustiani Tio Fridelinan, mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Saeful Bahri, kader PDIP.  Donny Tri Istiqomah, pengacara yang juga terafiliasi dengan PDIP dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini. Hakim Tolak Eksepsi Hasto Kristiyanto

    Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan HastoKristiyanto. Hal ini disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025. 

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim Rios Rahmanto membacakan putusan sela. 

    Atas ditolaknya eksepsi Hasto, maka majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas,” ujar hakim. 

    Dakwaan terhadap Hasto 

    Sidang tanggapan jaksa penuntut umum KPK atas nota keberatan atau eksepsi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hasto menyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. 

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. 

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.  

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. 

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni ketika Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto. 

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

  • Ketika Tangis Pramono Pecah di Taman Suropati – Page 3

    Ketika Tangis Pramono Pecah di Taman Suropati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung tak kuasa menahan tangis saat berbincang dengan awak media di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2025). Ia mencurahkan isi hatinya tentang perjalanan politiknya sampai tiba-tiba menjadi Gubernur Jakarta.

    “Kalau di perspektif terhadap diri saya pribadi, sudah 25 tahun jadi pejabat, 10 tahun jadi menteri, pernah menjadi pimpinan DPR, pernah jadi Sekretaris Presiden Megawati Soekarnoputri. Tentunya kan perjalanan saya panjang banget. Tapi enggak pernah berkeinginan jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur,” kata Pramono.

    Meski tak pernah berkeinginan jadi DKI 1, Pramono mengakui bahwa menjadi Gubernur Jakarta adalah posisi yang paling membahagiakannya.

    “Tapi saya jujur, sejujur-jujurnya jabatan yang membuat saya lebih seger berseri-seri dan nikmat, bisa velocity dan sebagainya, adalah gubernur ini. Terus terang, sampai semua orang yang bertemu saya selalu menanyakan begini.”

    “Mas, kok mas sekarang seger banget?” Ini bener, “Mas kok mas sekarang seger banget dan lebih happy?” Dan saya hanya menjawab begini, mungkin selama ini adalah saya orang di belakang layar. Saya orang yang menyiapkan, walaupun sebenarnya banyak juga yang masih meminta saya untuk menyiapkan. Saya enggak cerita ya.”

    Suasana berubah ketika Pramono membahas tentang tanggung jawabnya kepada rakyat kecil. Ia berhenti sejenak, membuka kacamatanya, dan menyeka air mata yang menetes. Ia menceritakan momen dimana ia merasa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

    “Tetapi saya sudah memutuskan, saya ingin jadi gubernur yang bisa memberikan manfaat terutama bagi lapisan yang di bawah. Maka kenapa kemudian ketika saya… aduh.. (menitikan air mata) minta minum dong…”

    “Ketika saya bisa memutuskan untuk memberikan KJP, saya bersungguh-sungguh sangat bersyukur. Karena inilah yang bisa mengubah masyarakat yang di bawah (suara bergetar).”

     

  • Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada rapat kerja dengan Komisi V DPR terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Ada pun perinciannya, moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub Dudy mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, stakeholders, serta operator transportasi terkait.

    “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub Dudy menambahkan, berdasarkan survei, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9% dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas. Ada pun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6%. 

    Menurut Menhub Dudy, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa keputusan menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub Dudy.

    Meski begitu, terdapat sejumlah evaluasi dan rekomendasi dari penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 antara lain peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan antarmoda, penambahan fitur pada penerapan diskon, penyamaan terminologi dan periode penyelenggaraan posko, penataan posko mudik di rest area,  pendataan dan pengaturan mudik gratis, standardisasi pelayanan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area, optimalisasi dan pemanfaatan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), serta sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi dan penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Terima kasih atas saran dan dukungan yang diberikan Komisi V kepada pelaksaanaan angkutan Lebaran 2025. Harapan kami dengan saran dan dukungan dari Komisi V ke depannya kami akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyelenggaraan angkutan Lebaran,” ujar Dudy.

    Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat karena selama penyelenggaraan Lebaran, Kemenhub melihat semakin tingginya kesadaran masyarakat khususnya dalam berkesalamatan berkendara.

    Komisi V DPR pun memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

    “Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lembaga pemerintah, serta perusahaan BUMN dan swasta yang sudah terlibat dalam angkutan mudik dan balik Lebaran yang kita saksikan berjalan lancar,” ujar Lasarus.

    Menurut Lasarus, salah satu komponen kelancaran angkutan Lebaran 2025 terlihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas 2025 sebesar 34,31% menjadi 4.640, dibanding 2024 sebesar 7.064. 

    “Arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun 34,31% menjadi 4.640 dibanding angkutan Lebaran 2024 sebanyak 7.064. Hal ini menunjukkan koordinasi antarsektor terus berjalan dengan baik,” ujar Lasarus.

  • Eks Anggota Bawaslu dan PDIP Bersaksi di Sidang Hasto Hari Ini

    Eks Anggota Bawaslu dan PDIP Bersaksi di Sidang Hasto Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Sidang lanjutan kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025). Agendanya pemeriksaan saksi.

    Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan tiga saksi untuk memberi keterangan di depan majelis hakim. 

    Dua di antara saksi yang dihadirkan adalah terpidana kasus suap untuk memuluskan caleg PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR 2019-2024 melalui skema pergantian antarwaktu (PAW). Keduanya adalah mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan eks kader PDIP Saeful Bahri. 

    Satu saksi lagi yang dihadirkan dalam sidang Hasto hari ini adalah, Donny Tri Istiqomah, tersangka dalam kasus serupa yang belum ditahan oleh KPK.

    Sidang Hasto hari ini dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Hasto Kristiyanto sudah datang dengan menggunakan setelan jas, didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya. Mereka langsung memasuki ruang sidang HM Hatta Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Dalam persidangan sebelumnya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Hasto didakwa memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui skema PAW. 

    Hasto juga didakwa memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. 

    Dalam sidang dakwaan, Hasto terungkap memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.

  • PKB: Uji Materi PAW ke MK Aneh dan Memboroskan Waktu

    PKB: Uji Materi PAW ke MK Aneh dan Memboroskan Waktu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil, menilai langkah sejumlah pihak yang mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal yang mengatur penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR sebagai tindakan yang aneh.

    Gus Jazil merasa heran karena para penggugat meminta agar penggantian anggota DPR dilakukan melalui pemilihan ulang di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan.

    “Tentu, hal itu sangat aneh. Sebab, para caleg dan anggota DPR terpilih sudah melalui proses pileg yang cukup panjang. Selain aneh, pemilu di dapil untuk kepentingan PAW itu merupakan hal yang sia-sia dan pemborosan. Jadi, tidak mungkin ada pemilu ulang hanya untuk penggantian anggota dewan,” ujar Gus Jazil kepada wartawan pada Kamis (24/4/2025).

    Keanehan lain, lanjut Gus Jazil, adalah terdapat dua gugatan ke MK untuk materi yang sama. Dia menduga penggugat memiliki tujuan yang serupa, yakni ingin mengurangi kewenangan partai politik dalam penggantian anggota dewan.

    “Ada apa sebenarnya? Kok sampai ada dua gugatan yang sama soal PAW?” tandasnya terkait uji materi PAW ke MK.

    Gus Jazil menegaskan penggantian anggota dewan adalah kewenangan partai politik (parpol). Gugatan terhadap pasal PAW, menurutnya, tidak tepat dan tidak relevan. Hal ini karena penggantian anggota DPR merupakan hak partai politik, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Anggota dewan adalah perwakilan parpol. Mereka merupakan kader partai. Sebelum maju sebagai calon anggota legislatif (caleg), mereka harus menjadi anggota partai terlebih dahulu. Sebab, partai politiklah yang berhak mengusung caleg dalam pemilu. Tidak sembarang orang bisa maju sebagai caleg, status mereka harus jelas sebagai kader partai,” jelasnya.

    Karena itu, Gus Jazil menegaskan partai politik berhak melakukan PAW terhadap anggota DPR yang mereka usung. Jika ada persoalan dengan anggota dewan, partailah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian.

    “UU MD3 sudah mengatur secara jelas soal PAW. Selama ini, penggantian sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” ungkapnya.

    Gus Jazil menambahkan, jika ada pihak yang menggugat pasal PAW, mereka sebenarnya ingin memangkas kewenangan partai politik terhadap anggotanya. Hal ini mengindikasikan mereka tidak ingin partai politik mengelola urusan internal mereka sendiri.

    “Kami berharap gugatan (uji materi PAW ke MK) itu ditolak. PAW merupakan kewenangan parpol, dan hal itu sudah sesuai dengan konstitusi kita,” pungkas Gus Jazil.

  • Gerindra Apresiasi Dukungan PAN untuk Prabowo Maju Pilpres 2029

    Gerindra Apresiasi Dukungan PAN untuk Prabowo Maju Pilpres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyambut positif pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyatakan kesiapan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029.

    Muzani merasa bersyukur karena partai-partai politik (parpol) pendukung pemerintah mulai memikirkan peluang pencalonan Prabowo pada Pemilu 2029.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih, partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Pak Prabowo di 2029,” ujar Muzani saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/4/2025).

    Muzani juga mengapresiasi dukungan yang terus mengalir kepada Prabowo, baik dari internal Partai Gerindra maupun partai koalisi lainnya, seperti PAN. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Tentu saja, sebagai kader Partai Gerindra, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Umum kami, yang kini menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo, juga sudah mendapat dukungan dari partai lain,” tandas Muzani.

    Namun, Muzani mengingatkan agar partai-partai koalisi pemerintah tetap fokus bekerja memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif dan optimal dalam 5 tahun ke depan.

    “Saya berharap, seperti yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan dalam banyak forum, pemerintahan Pak Prabowo ini akan tetap berjalan baik dan efektif untuk menyelesaikan 5 tahun pemerintahan ke depan sampai 2029,” pungkas Muzani.

    Sebelumnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dalam acara “Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN” yang digelar di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/4/2025), menyatakan PAN siap mendukung kembali Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2029.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” ujar Zulhas.

    Zulhas juga menargetkan partainya untuk masuk empat besar dalam Pemilu 2029. Oleh karena itu, dia meminta kader PAN untuk satu komando dan tidak terlibat dalam pertengkaran politik.

    “Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik, jangan lagi. Kita ingin jadi empat besar, itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar,” pungkas Zulhas selain menyatakan dukungan PAN untuk Prabowo.

  • Fachri Albar 3 Kali Terjerat Narkoba, Sahroni Dorong Direhab Super Khusus

    Fachri Albar 3 Kali Terjerat Narkoba, Sahroni Dorong Direhab Super Khusus

    Jakarta –

    Aktor Fachri Albar sudah tiga kali ditangkap polisi karena kasus narkoba. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Fachri untuk direhabilitasi di tempat yang super khusus.

    “Harus di taruh tempat rehab yang super khusus,”” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

    Sahroni menerangkan Fachri juga harus diberi bimbingan agama agar kembali bertaubat. Dia menyebut Fachri Albar adalah korban.

    “Dia sebagai korban. (Harus) Dikasih bimbingan agama biar taubat,” ujarnya.

    Fachri Albar Kembali Ditangkap

    Fachri Albar kembali ditangkap karena kasus narkoba. Ini adalah kasus ketiganya berurusan dengan polisi karena narkoba.

    “Iya, benar, (aktor FA itu Fachri Albar),” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/4).

    (whn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini