Kementrian Lembaga: DPR RI

  • China Batal Beli 12.000 Metrik Ton Daging Babi dari Amerika, Pembatalan Terbesar Sejak Pandemi – Halaman all

    China Batal Beli 12.000 Metrik Ton Daging Babi dari Amerika, Pembatalan Terbesar Sejak Pandemi – Halaman all

    China Batal Beli 12.000 Metrik Ton Daging Babi dari Amerika, Pembatalan Terbesar Sejak Pandemi

    TRIBUNNEWS.COM– China membatalkan pengiriman 12.000 metrik ton daging babi Amerika Serikat di tengah kebuntuan perdagangan berisiko tinggi antara kedua negara adidaya, menurut data yang dirilis Kamis. 

    China, salah satu mitra dagang terbesar AS, memangkas 12.000 metrik ton pesanan daging babi AS, menurut data dari Departemen Pertanian AS (USDA).

    Langkah ini merupakan pembatalan pesanan daging babi terbesar sejak pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasokan dan melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia, Bloomberg News melaporkan . 

    China, setelah Meksiko dan Jepang, merupakan pasar daging babi terbesar ketiga bagi AS pada tahun 2024, mengimpor sekitar 475.000 metrik ton yang bernilai lebih dari $1,1 miliar. 

    China merupakan produsen daging babi terbesar di dunia, yang menyumbang hampir 50 persen dari pasokan global dengan jumlah sekitar 57 juta metrik ton, menurut USDA. AS berada di peringkat ketiga dengan 11 persen dengan 12 juta metrik ton. 

    Presiden Trump mengguncang sistem perdagangan global dengan mengenakan tarif besar-besaran awal bulan ini terhadap puluhan negara. Ia mengenakan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang China yang masuk ke AS, yang mendorong China untuk membalas dengan mengenakan tarif sebesar 125 persen . 

    Tiongkok mengatakan pada hari Kamis bahwa AS tidak terlibat dalam pembicaraan untuk menghasilkan kesepakatan perdagangan baru, sebuah karakterisasi yang ditolak Trump di kemudian hari. 

    “Mereka mengadakan pertemuan pagi ini, dan kami telah bertemu dengan China. Jadi, saya pikir Anda telah… seperti biasa, saya pikir laporan Anda salah,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis . 

    Setelah kenaikan tarif, Tiongkok menandatangani dua perjanjian perdagangan pertanian dengan Spanyol, untuk daging babi dan ceri, karena Beijing ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara Eropa, Reuters melaporkan .

    Impor daging babi AS sekarang menghadapi tarif 172 persen, kata Federasi Ekspor Daging AS, menurut Bloomberg News.

     

     

    Perang Dagang Merugikan AS Secara Ekonomi dan Politik

    China Sukses Bikin Donald Trump Bimbang Soal Tarif yang Ditentukan Sendiri, Trump Terombang-ambing

    China telah membuat Presiden Donald Trump bimbang soal tarif, dengan menyatakan negara itu tidak terlibat dalam negosiasi apa pun dengan AS karena tarif berdampak buruk pada Washington secara politik dan ekonomi.

    Trump dan Gedung Putih bersikeras bahwa AS dan China tengah membuat kemajuan menuju kesepakatan, tetapi mereka belum memberikan bukti konkret. Pejabat China telah menepis klaim tersebut dan mengecam pendekatan pemerintahan Donald Trump.

    Meskipun pasar naik pada hari Kamis, perang dagang telah mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Amerika Serikat dan kerugian politik bagi Donald Trump.

    S&P turun 10 persen sejak Trump dilantik, sementara kekhawatiran akan resesi AS meningkat. Kekhawatiran tentang kekuatan dolar juga meningkat.

    Tingkat persetujuan Trump telah turun sejak perang dagang dimulai.

    Tingkat persetujuan rata-rata Trump di atas 50 persen pada hari-hari pertama masa jabatan kepresidenannya, tetapi pada akhir April, tingkat persetujuan rata-ratanya turun di bawah 45 persen.

    Alasan paling menonjol mengapa tingkat penerimaan terhadap Trump menurun adalah ekonomi, yang menjadi kekuatan Trump tahun lalu. 

    Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis hari Rabu menemukan tingkat penerimaan terhadap ekonomi Trump  sebesar 37 persen, peringkat terendah selama dua masa jabatannya.

    Trump juga semakin memberi sinyalemen kesediaannya untuk mengubah tarif, dengan mengisyaratkan minggu ini tarif akan diturunkan karena ia mendapat tekanan dari pasar obligasi yang tidak stabil dan peringatan dari para pemimpin bisnis bahwa tarif akan menyebabkan rak-rak toko kosong dalam hitungan minggu.

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan dalam pertemuan tertutup para investor pada hari Selasa bahwa ia memperkirakan akan terjadi “de-eskalasi” dalam perang dagang antara AS dan Tiongkok.

    Semua ini kemungkinan akan memberi China pengaruh lebih besar dalam pertarungan antara dua negara ekonomi raksasa dunia.

    “Dalam permainan adu taktik ini, Trump tampaknya lebih cenderung mengalah, terlepas dari retorikanya yang keras, karena ia telah menunjukkan bahwa ia akan mengalah dalam menghadapi tekanan yang cukup besar,” tulis Owen Tedford, analis riset senior di Beacon Policy Advisors, dalam catatan riset hari Rabu.

    Dua faktor lainnya adalah kesiapan relatif Beijing untuk pertarungan ini, dan fakta bahwa Washington dan Trump dipandang sebagai pemicu perang dagang, fakta yang dapat membantu Tiongkok tetap kuat bahkan jika tarif tinggi di AS benar-benar memukul ekonominya.

    Tedford mengatakan hal ini berarti Presiden Tiongkok Xi Jinping “juga akan ragu untuk terlihat ditekan untuk membuat kesepakatan, yang mungkin berarti bahwa Beijing bersedia menunggu AS atau mencoba memaksa Trump untuk bertindak secara sepihak.”

    Trump pada hari Kamis menegaskan bahwa timnya tengah berunding dengan Tiongkok setelah juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok He Yadong mengatakan bahwa “klaim apa pun tentang kemajuan negosiasi perdagangan Tiongkok-AS tidak berdasar dan hanya mengada-ada serta tidak memiliki dasar fakta.”

    Ia juga mengecam media, mengatakan pelaporan mereka tentang penyangkalan China tidak akurat.

    “Mereka mengadakan pertemuan pagi ini dan kami telah bertemu dengan China. Jadi, saya pikir Anda telah… seperti biasa, saya pikir laporan Anda salah,” katanya seraya menambahkan, “kami mungkin akan mengungkapkannya nanti” ketika ditanya siapa dari AS yang berbicara dengan mitranya dari China.

    Para ahli mengatakan China menolak gagasan perundingan aktif untuk menghapus tarif karena Beijing tahu tarif tersebut tidak dapat dipertahankan dari sudut pandang AS.

    Trump telah mengenakan tarif sebesar 125 persen terhadap China di atas tarif sebesar 20 persen yang sudah ada. Meskipun tarif tersebut akan merugikan eksportir China, tarif tersebut juga merugikan konsumen AS dan beberapa perusahaan. Tarif tersebut telah memicu serangkaian tindakan balasan dari China yang menyebabkan kerugian di beberapa wilayah AS.

    Misalnya, Departemen Pertanian AS baru-baru ini melaporkan China membatalkan pembelian 12.000 metrik ton daging babi AS.

    “Jelas ada beberapa posisi yang terjadi di sini dan jika Anda berada di pihak Tiongkok, Anda melihat apa yang telah dilakukan Trump selama beberapa minggu terakhir dan saya pikir satu-satunya hal yang dapat mereka simpulkan adalah bahwa Trump telah membuat kesalahan besar dan dia melepaskan semua senjatanya secara bersamaan. Dia telah membuat ancaman yang bahkan sekarang tidak mungkin dia pertahankan dan mereka membuatnya sedikit terpojok,” kata seorang mantan asisten senior keamanan nasional DPR.

    Meski begitu, mantan ajudan itu mengatakan China akan menginginkan perundingan karena ekonominya dibangun berdasarkan ekspor, dan memproduksi lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsi di dalam negeri.

    “Saya kira semua orang tahu bahwa selain tarif yang sangat besar, tidak ada cara bagi kedua belah pihak untuk mempertahankannya. Orang Amerika perlu membeli pemanggang roti dan kami tidak akan membuatnya di sini dalam waktu dekat. Dan orang Cina memiliki masalah pengangguran kaum muda yang besar dan mereka perlu membuat orang-orang mereka tetap bekerja. Jadi semua orang diuntungkan,” kata mantan ajudan itu. 

    “Hanya saja Xi entah bagaimana, terlepas dari semua hal buruk yang dilakukan Tiongkok, keluar dari minggu lalu dengan penampilan sebagai seorang pemenang dan negarawan.”

    Para CEO pengecer AS, Walmart, Target, dan Home Depot bertemu dengan Trump pada hari Senin. Selama pertemuan tersebut, mereka menyampaikan kekhawatiran mereka akan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, termasuk selama musim liburan di akhir tahun, kata salah satu sumber pelobi kepada The Hill.

    “Tarif saat ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dan jalan keluar yang jelas adalah kedua belah pihak terlibat dalam dialog menuju de-eskalasi. Namun, tantangan dalam memanfaatkan peluang ini adalah bahwa pemimpin Amerika dan Tiongkok tidak sepakat tentang cara memulai pembicaraan ini,” kata Tedford.

    Tedford mengatakan bahwa untuk memecahkan kebuntuan, Trump mungkin perlu mengurangi tarif terhadap China atau menyetujui permintaan Beijing untuk melakukan pembicaraan tingkat rendah dengan perwakilan pemerintah tertentu. Trump lebih suka melakukan pembicaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk diskusi antara dirinya dan Xi.

    “Kegigihan Trump untuk terlibat secara langsung dalam memulai negosiasi dapat menunda terwujudnya hal ini, bahkan jika AS bersedia menurunkan tarifnya,” jelas Tedford, seraya menambahkan bahwa seorang pemimpin Tiongkok belum memulai diskusi langsung dengan presiden AS sejak serangan teror 11 September. 

    “Tekanan berkelanjutan dari pasar keuangan dan komunitas bisnis merupakan faktor paling mendesak yang dapat memaksa Trump untuk mengubah arah. Namun, semakin lama ia menunggu, kerusakan ekonomi yang lebih nyata dapat memengaruhi pemikirannya.”

     

    SUMBER: THE HILL

  • Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Hanif Dhakiri: PKB Komit Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Pastikan dapat Perlindungan Sosial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk “Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 24 April 2025 malam. Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Dr Sarath Davala.

    Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi.

    Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial. Hanif pun mengapresiasi kehadiran Dr Sarath Davala ke kantor DPP PKB dalam kegiatan tersebut.

    “Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!” ujar Hanif saat membuka sambutannya.

    “Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara,” sambungnya.

    Hanif menjelaskan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. “Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah,” terangnya.

    “Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,” ungkap Hanif.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.

    “Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,” tutur Hanif.

     

  • Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi – Page 3

    Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jendral DPP PDIP, Jumat (25/4/2025). Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam persidangan tersebut.

    Ruang persidangan sendiri dihadiri sejumlah tokoh, seperti istri dari Hasto Kristiyanto yakni Maria Stefani Ekowati, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, hingga kader dan simpatisan PDIP.

    Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka adalah Ilham Yulianto selaku sopir kader PDIP Saeful Bahri, Rahmat Setiawan selaku ajudan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan Patrick Gerrard Masoko (swasta).

    Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus suap PAW Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

     

     

     

     

  • 4 Fakta Sidang Hasto: Muncul Rekaman ‘Perintah Ibu’ hingga Tenggelamkan Ponsel – Page 3

    4 Fakta Sidang Hasto: Muncul Rekaman ‘Perintah Ibu’ hingga Tenggelamkan Ponsel – Page 3

    Mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio hadir menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa pun sempat memutar rekaman percakapan telepon hasil penyadapan, antara Agustiani dan kader PDIP Saeful Bahri

    Terungkap, bahwa Hasto Kristiyanto disebut pasang badan alias menjadi garansi dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Caleg DPR RI Harun Masiku. Kemudian, ada pula istilah “perintah ibu” dalam rekaman tersebut.

    “Tadi Mas Hasto telepon lagi bilang ke Wahyu ini garansi saya, ini perintah dari ibu, dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi,” tutur Saeful dalam rekaman yang diputar jaksa di persidangan, Kamis 24 April 2025.

    Saeful juga menyampaikan pesan dari Hasto Kristiyanto, agar Wahyu Setiawan selaku mantan Komisioner KPU bertemu dengan pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah. Pertemuan itu diminta dilakukan sebelum diselenggarakannya rapat pleno KPU.

    “Sebelum pleno itu ketemu Donny dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya,” kata Saeful dalam rekaman.

    Agustiani pun mengakui percakapan dalam sambungan telepon itu, yang terjadi pada 6 Januari 2020.

    “Saudara Saiful mengatakan tadi Mas Hasto telepon lagi, bilang ke Wahyu ini garansinya saya. Ini perintah dari Ibu, jadi bagaimana caranya agar ini terjadi. Benar saudara Saiful mengatakan seperti itu?,” tanya jaksa.

    “Iya, kan ada rekamannya,” jawab Agustiani.

    “Jadi di situ, Saiful mengatakan bahwa ini garansinya adalah terdakwa Pak Hasto begitu?,”tanya jaksa lagi.

    “Iya Saiful yang berkata seperti itu,” sahutnya.

    Agustiani pun meneruskan pesan dari Saeful kepada terpidana Wahyu Setiawan selaku mantan Komisioner KPU, pada 8 Januari 2020.

    “Saya berkata, kayaknya memang sekjen ikut di dalam ini, mungkin ibu minta. Maksudnya adalah saya berpendapat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut dalam persoalan pergantian dalam penetapan caleg dari Harun Masiku ini?,” kata jaksa membacakan BAP.

    “Iya, sebelumnya kan sudah ada instruksi dari Saeful. Karena dimintanya begitu,” jawab Agustiani.

    Dalam kasus ini, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus suap PAW Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

     

  • DPR Minta Imigrasi Perketat Pengawasan Usai Temuan Jamaah Gunakan Visa non-Haji – Page 3

    DPR Minta Imigrasi Perketat Pengawasan Usai Temuan Jamaah Gunakan Visa non-Haji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengaku prihatin terhadap kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin oleh aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama.

    Pangeran mengatakan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal.

    “Ini bukan hanya persoalan administratif, tapi menyangkut marwah negara. Keimigrasian merupakan pintu gerbang pencegahan kasus ini terjadi, seharusnya jangan diloloskan karena ini masalah marwah negara yang dibawa,” kata Pangeran dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

    Adapun 10 calon jemaah tersebut diketahui hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, bukan visa haji resmi yang dilarang oleh otoritas Arab Saudi.

    Sementara, Arab Saudi sendiri telah menegaskan hanya visa haji resmi yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh tawaran berhaji menggunakan visa non-haji.

    Pangeran menegaskan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji merupakan pelanggaran prosedur keimigrasian yang harus ditindak tegas oleh pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi.

    “Harus ada perbaikan sistem pengawasan terkait jemaah haji non-prosedural ini. Sejak dulu saya telah lama mendorong perbaikan Sistem pengawasan dan penegakan hukum pada praktik pemberangkatan jemaah haji non-prosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi,” paparnya.

     

  • KPK Hadirkan 3 Saksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Hari Ini

    KPK Hadirkan 3 Saksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan 3 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Tim Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan tiga saksi itu yakni Sopir Kader PDIP Saeful Bahri, Ilham Yulianto dan Patrick Gerrard Masoko dari swasta.

    Selain itu, Ajudan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.

    “Saksi Jumat, 25 April 2025, Ilham Yulianto, Rahmat Setiawan Tonidaya , Patrick Gerard,” ujar Ronny kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya telah membaca berita acara pemeriksaan (BAP) terkait dengan pemeriksaan ketiganya. Namun, Ronny mengklaim bahwa dalam BAP itu tidak ada kebaruan.

    “Saya telah membaca BAP mereka dan tidak ada yg baru. Hanya copy paste dari 2020 dan tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Sekjen Hasto Kristiyanto,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak sejumlah kepolisian menjaga ketat gedung PN Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan rantis hingga pagar besi telah disiapkan aparat keamanan.

    Di samping itu, relawan dari Sekjen PDIP Hasto juga terlihat berdatangan. Selain di luar, relawan PDIP juga terlihat menjadi audiens di ruang sidang.

    Adapun, Hasto sendiri tiba sekitar 09.10 WIB. Dia terlihat mengenakan jas hitam dan kemeja berkelir putih saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara suap dan perintangan kasus penetapan anggota DPR RI 2019-2024.

  • Pengacara Heran Ada Massa Pendukung KPK di Sidang Hasto: KPK Punya Relawan?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 April 2025

    Pengacara Heran Ada Massa Pendukung KPK di Sidang Hasto: KPK Punya Relawan? Nasional 25 April 2025

    Pengacara Heran Ada Massa Pendukung KPK di Sidang Hasto: KPK Punya Relawan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ,
    Ronny Talapessy
    , mengaku heran dengan adanya sekelompok orang yang mengenakan atribut mendukung KPK setiap sidang Hasto digelar.
    Ronny mengatakan, sejumlah massa tersebut terus datang di setiap sidang Hasto dengan mengenakan kaus bertuliskan #SAVEKPK dan meminta kliennya diadili.
    “Saya juga heran dan bertanya-tanya, apakah KPK sekarang punya kelompok relawan?” ujar Ronny kepada
    Kompas.com
    , Jumat (25/4/2025).
    Menurut Ronny, gerombolan massa tersebut terdiri dari anak-anak remaja.
    Meski meminta Hasto diadili, ternyata mereka bahkan tidak mengetahui bagaimana persidangan berlangsung.
    “Orang-orang ini, anak-anak remaja,” tutur Ronny.
    Sebagai informasi, persidangan Hasto sebelumnya selalu dipenuhi oleh sipatisan PDI-P dan kolega Hasto, termasuk organisasi paramiliter PDI-P, Satgas Chakra Buana.
    Namun, belakangan muncul pula sekelompok orang yang menggunakan atribut mendukung KPK dan membuat situasi memanas.
    Akibatnya, sidang pada Kamis (24/4/2025) kemarin diwarnai kericuhan setelah simpatisan PDI-P mendapati orang-orang yang diduga menjadi provokator.
    Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024.
    Pada dakwaan pertama, ia disebut melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
    Sementara, pada dakwaan kedua, ia didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Panjang Rayen Pono Vs Ahmad Dhani

    Buntut Panjang Rayen Pono Vs Ahmad Dhani

    Jakarta

    Aksi lapor musisi Rayen Pono terhadap Anggota DPR Ahmad Dhani tak sampai di Bareskrim Polri saja. Kini Rayen juga melaporkan soal dugaan penghinaan marga itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

    Adapun dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan Rayen itu masih sama, yakni soal pernyataan Ahmad Dhani yang memplesetkan namanya menjadi ‘Rayen Porno’.

    Awalnya Rayen mempermasalahkan hal ini ke Bareskrim Polri dan laporannya diterima. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 23 April 2025 atas kasus dugaan tindak pidana membuat perasaan permusuhan di muka umum dan atau penghinaan terhadap suku, ras, dan etnis.

    Diketahui, marga Pono berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Rayen mengaku sengaja tidak menegur langsung apa yang disampaikan Ahmad Dhani. Dia juga mengatakan tak ada iktikad permintaan maaf dari Dhani atas ucapannya itu.

    “Saya juga enggak reach beliau. Jadi memang, saya yakin Ahmad Dani sudah melihat ramai di social media. Kalau misalnya beliau itu memang rendah hati dan tidak punya niat baik harusnya bisa reach saya juga, harus datang ke saya juga. Tapi, sejauh ini belum ada. Jadi biarlah segala sesuatu ini bergulir proses secara hukum gitu,” ujar Rayen di Bareskrim, Rabu (23/4/2025).

    Lapor ke MKD

    Foto: Pingkan Anggraini/detikpop

    Keesokan harinya, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR RI. Laporan itu dilayangkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait dugaan penghinaan marga.

    “Mengantarkan berkas pengaduan kami terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani selaku anggota DPR RI Komisi X,” kata Rayen di MKD DPR RI, Jakarta, Kamis (24/4).

    Rayen mengatakan laporannya itu telah diterima. Nantinya, 14 hari kerja setelah verifikasi, akan ada panggilan untuk audiensi dengan anggota MKD.

    “Setelah itu, setelah semua berjalan, mungkin baru proses selanjutnya, nanti kita update lagi,” ungkapnya.

    Rayen mengatakan belum ada komunikasi dengan Ahmad Dhani terkait permasalahan tersebut. Dirinya pun berharap proses laporannya di MKD ini tetap berlangsung.

    “Dan ini juga kami sudah mengadu secara langsung dan proses yang birokrasi harusnya terjadi untuk pelanggaran-pelanggaran etika sesuai dengan MKD. Kita mau semua berjalan,” sebutnya.

    Pengacara Rayan, Amon Fiago Sianipar, mengatakan telah menyertakan lima barang bukti dalam pelaporan tersebut. Barang bukti itu sudah diverifikasi.

    “Dan kami membuktikan sekitar lima bukti, termasuk tangkapan WhatsApp yang sudah beredar, ada juga video rekaman yang kami taruh dalam flashdisk dan sudah diverifikasi, dan file kami sudah diverifikasi,” sebutnya.

    Respons Ahmad Dhani

    Foto: Youtube TV Parlemen

    Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan adanya pelaporan tersebut. Dia menyebut itu hak semua orang.

    “Ya nggak apa-apa, kan semua orang punya hak dalam hukum semua,” kata Ahmad Dhani kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/4).

    Ahmad Dhani mengatakan ada typo dalam undangan kepada Rayan. Kata yang di dalam undangan itu jadi salah satu materi yang dipermasalahkan Rayan.

    “Ya itu typo sudah disebutkan sudah di dan pembicaraan saya dengan WA kan sudah ada buktinya bahwa itu typo,” sebutnya.

    Ia juga tidak mempermasalahkan pelaporan oleh Rayan untuk materi yang sama ke Bareskrim Polri. Dia memastikan akan datang jika ada panggilan untuk pemeriksaan, baik di MKD maupun Bareskrim Polri.

    “Iya dong, dateng dong,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menilai kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) semestinya dijadikan momentum oleh Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, bukan menjadi sumber kepanikan.

    Misbakhun menegaskan Indonesia sebagai negara besar tidak boleh gentar menghadapi tekanan dari negara manapun, termasuk AS.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4/2025).

    “Kita bangsa besar. Jangan sampai nyali kita menciut hanya karena tekanan satu negara. Ini waktunya kita menunjukkan semangat patriotisme dan bahwa Indonesia tidak bisa ditekan begitu saja,” ujar Misbakhun.

    Ia menyoroti ketidaksesuaian data terkait surplus perdagangan Indonesia-AS yang masih perlu dibenahi. 

    Namun menurutnya, ekspor ke AS sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional.

    “Ekspor kita ke AS hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap PDB. Jadi, tidak ada alasan untuk panik atau menganggap kebijakan ini sebagai ancaman besar. Kita harus tenang dan rasional,” ujarnya.

    Lebih jauh, Misbakhun menekankan pentingnya kemandirian dalam sistem pembayaran digital. 

    Ia menilai dominasi sistem global seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard menciptakan ketergantungan berlebih terhadap negara maju, termasuk AS.

    “Negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam sektor pembayaran. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah langkah penting menuju kemandirian tersebut. Kita tak bisa terus mengandalkan sistem asing,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang negosiasi dan tetap fleksibel dalam menyikapi kebijakan perdagangan internasional. 

    Namun Misbakhun mengingatkan bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Jika kita memiliki sektor unggulan, harus didorong. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Yang penting, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa tekanan dari luar negeri seharusnya menjadi motivasi untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan alasan untuk menyerah.

    “Amerika saja memikirkan kepentingan mereka. Sudah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

  • Misteri ‘Perintah Ibu’ di Kasus Harun Masiku, Kubu Hasto Bantah Terkait Megawati

    Misteri ‘Perintah Ibu’ di Kasus Harun Masiku, Kubu Hasto Bantah Terkait Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan kasus Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap tentang ‘perintah ibu’ dalam perkara suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku.

    Harun Masiku adalah politkus PDIP yang keberadaannya hilang bak ditelan rimba. Saat ini dia berstatus sebagai buronan paling dicari oleh penyidik KPK.

    Adapun pernyataan tentang ‘perintah ibu’ terbongkar saat kesaksian mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.

    Saat itu, jaksa KPK memutarkan rekaman percakapan Tio dengan mantan kader PDI Perjuangan sekaligus mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri. 

    Saeful, dalam rekaman itu, menyebutkan bahwa permohonan PAW digaransi oleh Hasto usai mendapat perintah dari “ibu”. Namun tidak disebutkan siapa “ibu” yang dimaksud. Hasto juga menyampaikan hal tersebut kepada Saeful melalui sambungan telepon sebelum Saeful menelepon Tio.

    Setelah itu dalam pembicaraan, Saeful pun bertanya kepada Tio bagaimana caranya agar permohonan itu bisa terwujud. Tio pun membenarkan rekaman percakapan melalui sambungan telepon itu.

    Merujuk ke Megawati?

    Sementara itu, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy membantah jika pernyataan “perintah ibu” yang mencuat dalam persidangan merujuk ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
    “Bukan Bu Mega,” ujar Ronny dilansir dari Antara.

    Ronny menuding Saeful memang kerap membawa-bawa dan menggunakan nama pimpinan Partai, termasuk salah satunya Hasto, agar cepat mendapatkan uang. Hal itu, kata dia, sudah terbukti lantaran Tio juga menyampaikan fakta yang sama.

    “Jadi jangan lah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan PDIP dan merupakan perintah dari partai,” ungkapnya.

    Kasus Hasto PDIP 

    Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDIP itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.