Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ketua DPR sebut mundurnya seribuan CPNS harus jadi evaluasi rekrutmen

    Ketua DPR sebut mundurnya seribuan CPNS harus jadi evaluasi rekrutmen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan mundurnya 1.967 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 menjadi sinyal proses bahwa rekrutmen aparatur sipil negara perlu dievaluasi secara menyeluruh.

    Menurut Puan, proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir.

    “Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, tingginya jumlah CPNS yang mengundurkan diri bukan merupakan fenomena biasa, melainkan indikator yang menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.

    Dia menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika ini tidak diperbaiki, negara akan kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

    “Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” katanya.

    Dia pun mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN.

    Menurut dia, rekrutmen itu perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.

    Selain itu, Puan menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam merancang proses seleksi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

    “Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” katanya.

    Dia mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata. Menurut dia, generasi muda saat ini juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, serta kualitas hidup yang seimbang.

    “Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” kata dia.

    Sebagai mitra pemerintah, menurut dia, DPR akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN. Dia memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.

    “Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Ada Usulan Wapres Dicopot, Ketua MPR: Gibran Wakil Presiden yang Sah! Nasional

    2 Ada Usulan Wapres Dicopot, Ketua MPR: Gibran Wakil Presiden yang Sah! Nasional

    Ada Usulan Wapres Dicopot, Ketua MPR: Gibran Wakil Presiden yang Sah!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua MPR
    Ahmad Muzani
    mengatakan dirinya sudah mendengar usulan
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang meminta agar Wapres
    Gibran Rakabuming Raka
    dicopot.
    Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh.
    “Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
    Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses Pemilu 2024 lalu.
    Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu, yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden.
    Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.
    “Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024,” jelasnya.
    “Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan
    Prabowo Subianto
    bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” sambung Muzani.
    Lalu, Muzani mengatakan, ketika Prabowo-Gibran digugat ke MK pun, kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah.
    Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029.
    Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah.
    “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” imbuh Muzani.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan sikap Presiden Prabowo Subianto.
    Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Selain itu, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, memiliki kekuasaan yang terbatas.
    Dalam negara yang menganut sistem trias politika, terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” tambahnya.
    Terkait dengan keputusan pemerintahan, Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengambil langkah hanya berdasarkan satu sumber informasi.
    “Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” kata Wiranto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selama Bapak Butuh Kami Dukung

    Selama Bapak Butuh Kami Dukung

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan jika ingin menjabat selama dua periode. Dukungan itu siap diberikan kepada Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.

    Dukungan datang dari Partai Golkar. Partai dengan simbol pohon beringin itu menyatakan siap mendukung kembali Prabowo jika hendak memimpin kembali.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, dukungan akan diberikan jika Prabowo masih merasa butuh waktu untuk menuntaskan visi dan misi yang sudah dirancang.

    “Nah, jadi selama Pak Prabowo masih membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan semua visi dan program itu, kami dalam posisi tetap mendukung Pak Prabowo,” kata Doli, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    ‘RI Lebih Maju di Bawah Kepemimpinan Prabowo’

    Ia menjelaskan, sejak awal Partai Golkar mendukung Prabowo bukan tanpa pertimbangan. Golkar sudah menyepakati visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan Prabowo dalam kepemimpinannya.

    “Kami menganggap Indonesia ke depan akan lebih baik, akan lebih maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan visi Astacita, program yang sudah ditetapkan, yang sudah kami sepakati bersama kemarin,” katanya lagi.

    Doli juga menegaskan bahwa Golkar menghargai keputusan partai lain terkait arah dukungan di Pilpres 2029. Menurutnya, tiap partai punya hak politik masing-masing.

    “Kalau PAN sudah menyatakan, PKB seperti itu. Nah, kalau Golkar, tentu juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari kami sudah mulai mempersiapkan pemilu 2029 termasuk Pilpres,” ucapnya.

    Meski begitu, Doli menilai pembicaraan soal Pilpres 2029 masih terlalu dini.

    Ia mengingatkan bahwa saat ini bangsa sedang menghadapi banyak tantangan, seperti masalah geopolitik dan perang tarif, yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

    “Itu membutuhkan soliditas kita semua, yang membutuhkan tidak adanya topik-topik lain yang hari ini belum perlu untuk kita diskusikan,” kata Doli, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Baca Maksud Kritik PDIP Atas Konten Monolog Wapres Gibran: Apa yang Sudah Dilakukan?

    Pengamat Baca Maksud Kritik PDIP Atas Konten Monolog Wapres Gibran: Apa yang Sudah Dilakukan?

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti ramainya reaksi atas konten video monolog Wapres Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu terakhir.

    Salah satunya adalah kritik dari Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus.

    Deddy tegas meminta Gibran tak perlu membuat video dan menyarankannya untuk menunaikan pekerjaannya saja.

    Bagi Adi, isu pada monolog Gibran tentang bonus demografi penting dimunculkan ke permukaan.

    Gagasan soal momen emas perjalanan kemerdekaan Indonesia itu patut dikawal dengan pemikiran konstruktif.

    “Jadi kalau kita mau meletakkan perdebatan ataupun kritik Deddy Sitorus terkait dengan pernyataan Gibran adalah supaya anak-anak muda yang katanya nanti puncak bonusnya 2030 hingga 2045, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh negara, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wapres mempersiapkan anak-anak muda yang perhari ini.”

    “Itu memang exposur-nya adalah sebagai tameng dan garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masa yang akan datang,” papar Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, Jumat (25/4/2025).

    Di sisi lain, Adi membaca kritik Deddy Sitorus sebagai penagihan atas realisasi konkret dari sosok Gibran.

    Sebagai orang nomor dua di negeri ini, wacana harus berbarengan tindakan aktualisasinya.

    “Bagi saya di situ saya senang kalau ada wakil presiden, presiden dan pejabat publik itu sering bicara hal-hal yang besar tapi pada saat yang bersamaan tentu harus diikuti dengan pembuktian yang nyata dan itu terukur sebagai bentuk bagaimana bukan hanya ngomong yang penting tapi konkret merealisasikan,” jelasnya.

    Kritik Deddy Sitorus

    Diberitakan sebelumnya, Deddyt mengkritik Gibran karena membuat video dan diunggah ke Youtube.

    Anggota Komisi II DPR RI itu menilai Gibran tak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja.

    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.

    Ia juga menyinggung sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menurutnya terlalu sibuk membuat video.

    Dedi memang kerap merekam kegiatannya saat bertemu masyarakat. Videonya diunggah ke Youtube maupun media sosial seperti Instagram.

    “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” kata Deddy.

    Monolog Gibran

    Mengutip Tribunnews, Gibran mengunggah video ke akun Youtube (@GibranTV) pada Sabtu (19/4/2025).

    Pada video itu, Gibran monolog membicarakan tentang bonus demografi.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPK panggil Kabiro Umum Setjen Kementan terkait TPPU SYL

    KPK panggil Kabiro Umum Setjen Kementan terkait TPPU SYL

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika Sugiarto (ANTARA/Rio Feisal)

    KPK panggil Kabiro Umum Setjen Kementan terkait TPPU SYL
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 April 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (25/4), memanggil Kepala Biro (Kabiro) Umum dan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan) Sukim Supandi (SS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SS, IM, dan MT,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat.

    Menurut informasi yang dihimpun, kedua saksi lainnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Ita Mudarsih (IM) dan Tenaga Ahli DPR RI Mesah Tarigan (MT).

    Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

    Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta untuk kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada kurun 2020–2023.

    Penyidik KPK kemudian kembali menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Sejumlah saksi turut diperiksa KPK dalam pekan ini terkait perkara TPPU tersebut, yang pertama adalah mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang yang dipanggil pada Senin (21/4).

    KPK pada Selasa (22/4) memanggil Kepala Sekretariat Auditorat Utama Keuangan Negara IV BPK RI Sandra Willia Gusman, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Ebi Rulianti, dan advokat firma hukum Visi Law Office Reyhan Rezki Nata.

    Pada Rabu (23/4), KPK memanggil Ketua Tim Teknis Pengadaan Pembeku Latek tahun 2021 Ratna Sariati, dan anggotanya yang bernama Andi Siti Fatimah.

    Selanjutnya pada Kamis (24/3) penyidik KPK turut memanggil Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK Syamsudin (SY).

    Sumber : Antara

  • Menanti Revitalisasi Pasar Boja Kendal, Jumiati Tambal Lapak Mandiri dari Kebocoran Atap

    Menanti Revitalisasi Pasar Boja Kendal, Jumiati Tambal Lapak Mandiri dari Kebocoran Atap

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Wajah Jumiati (49) pedagang ikan asal Semarang itu begitu ceria, tatkala mengetahui rombongan Pemerintah Kabupaten Kendal memantau kondisi pasar Boja.

    Maklum, sebagian besar pedagang yang membuka lapak di bagian dalam, terpaksa berjibaku dengan air hujan yang mengalir dari bocornya atap pasar.

    Kondisi itu sudah dialami pedagang sekitar 5 tahun terakhir. 

    Jumiati yang menggantungkan hidup dari pasar, seringkali mengeluarkan dana tambahan untuk melindungi lapaknya dari guyuran air hujan.

    Dia bersama pedagang lain belum bisa berbuat banyak, selain membuat atap darurat seadanya.

    Atap-atap pasar seolah dibiarkan menganga, memberi ruang bagi cahaya matahari dan air hujan masuk melalui celah-celah membasahi dagangan.

    “Kapan ini bisa diperbaiki ibu, kami yang di sini selalu kehujanan karena atap pasarnya bocor sudah lama,” kata Jumiati menyambut kedatangan Bupati Dyah Kartika Permanasari di Pasar Boja, Jumat (25/4/2025).

    Jumiati tak tahu lagi harus berharap pembenahan kepada siapa. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi hingga anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto yang sempat berkunjung ke Pasar Boja beberapa waktu lalu, hingga kini juga belum menemukan titik terang rencana pembangunan ulang.

    Ia khawatir, rencana itu tak bisa terealisasi tahun ini seperti yang diharapkan para pedagang.

    “Semoga bisa dibangun tahun ini, kadang dagangan tidak laku kalau basah,” tuturnya.

    Pedagang lain, Rusmiati pun tak mampu memendam kekecewaannya. Dia yang berjualan ayam potong selama lima tahun lebih, ingin merasakan berdagang di tempat yang lebih nyaman dari guyuran air hujan.

    “Ada yang pakai terpal, ada yang buat atap permanen tapi biayanya lebih mahal,” sambungnya.

    Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari pun merespons keluhan pedagang dan menyapa para pedagang yang terdampak.

    Ia pun memastikan jika revitalisasi pasar Boja akan dilakukan tahun ini.

    “Nggih ibuk, tahun ini akan kita bangun kembali biar tidak kehujanan lagi ya,” kata bupati yang akrab disapa Tika sembari melihat kondisi atap pasar yang bocor.

    Untuk peremajaan fisik pasar Boja, dia memprakirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 2 miliar.

    “Anggaran sekitar Rp 2 miliar, tahun ini kita mulai ya,” tandasnya. (ags) 

  • ICJR Nilai KUHP Baru Tak Bisa Dijadikan Alasan Revisi KUHAP Dipercepat Nasional 25 April 2025

    ICJR Nilai KUHP Baru Tak Bisa Dijadikan Alasan Revisi KUHAP Dipercepat Nasional 25 April 2025

    ICJR Nilai KUHP Baru Tak Bisa Dijadikan Alasan Revisi KUHAP Dipercepat
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    ICJR
    (Institute for Criminal Justice Reform) menilai bahwa waktu berlakunya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru pada awal 2026 tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempercepat pembahasan revisi UU KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
    “Dua masa persidangan aja sepertinya juga nggak cukup gitu. Kalau misalnya targetnya adalah mengejar pasal-pasal KUHP, kira-kira kayaknya itu bukan jadi alasan yang pas untuk bisa kita mengorbankan si KUHAP-nya,” kata peneliti dari ICJR,
    Iftitah Sari
    , di Gedung
    DPR RI
    , Jumat (25/4/2025).
    Dia merasa bahwa rencana DPR RI untuk menuntaskan pembahasan
    RUU KUHAP
    dalam dua kali masa sidang di DPR RI sangat mengkhawatirkan.
    Menurut Iftitah, pembahasan RUU KUHAP yang tergesa-gesa berpotensi mengorbankan kualitas substansi dan menyebabkan banyak kekurangan yang muncul.
    “Kalau dipaksakan buru-buru dan jadinya substansinya malah tidak ada, banyak kekurangan-kekurangan, begitu itu juga jadi lebih bahaya,” kata Iftitah.
    Dia menambahkan, pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan pentingnya pembahasan RUU KUHAP secara mendalam.
    Sebab, 80 persen dari isi KUHAP justru memiliki dampak yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
    Sementara pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dengan
    KUHP baru
    hanya 10 persen hingga 20 persen.
    “Perlu dipertimbangkan lagi lah alasan itu dan kita berharap ya betul-betul secara mendalam gitu dan perlu direfleksikan ulang ya apa sih memang kegentingan untuk bisa (dibahas). Pasal-pasal apa saja di dalam KUHAP yang itu akhirnya juga penting, ada beberapa pasal, tapi itu hanya 10-20 persen yang bisa contribute ke KUHP,” jelasnya.
    “Sedangkan 80 persen atau mayoritas pembahasan dan perubahannya nantinya ketika kita punya KUHAP baru itu dampaknya lebih signifikan dari sekadar KUHP, jadi perlu disesuaikan lagi soal itu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), daerah wajib merealisasikannya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mendorong kepala daerah untuk menyusun program dukungan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya melestarikan bahasa nasional tersebut sebagai identitas sekaligus bentuk kedaulatan bangsa.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kesiapannya mendukung penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas di berbagai daerah.

    “Kami sepakat dengan topik ini. Dan otomatis kami akan sama-sama menyosialisasikan kepada pemegang otoritas yang ada di kewilayahan (kepala daerah),” kata Tito pada Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Jumat.

    Menurut Tito, saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan, di sejumlah daerah tidak sedikit masyarakat yang hanya memahami bahasa daerah setempat.

    Mendagri mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyusun program dukungan tersebut.

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tito menegaskan bahwa daerah wajib merealisasikannya.

    Hal ini nantinya, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyusun petunjuk teknis dari program dukungan tersebut.

    Ia menilai upaya mendorong penggunaan bahasa Indonesia dapat berbasis pada pendekatan penghargaan. Oleh karena itu, beberapa program dukungan dapat berupa pelaksanaan berbagai lomba yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.

    Tak hanya itu, Tito juga mengusulkan agar daerah yang berprestasi dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia diberi penghargaan.

    “Bila perlu ke Menteri Keuangan meminta insentif fiskal untuk daerah-daerah yang berprestasi untuk menjaga kelestarian dan mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kedaulatan dan bahasa resmi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pimpinan Komite III DPD RI Jelita Donal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Subandi, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Desa Batu Tanjung

    Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Desa Batu Tanjung

    Jakarta –

    Warga Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto akhirnya bisa menikmati layanan telepon seluler setelah menara BTS Telkomsel resmi beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

    “Dengan mengucapkan bismilllahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan diberkahi Allah SWT,” kata Andre Rosiade dalam peresmian BTS Desa Batu Tanjung, Jumat (25/4/2025) didampingi oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra; Wakil Wali Kota, Jeffry Hibatullah; Manager Network Operation Productivity Telkomsel Padang, Andy Suapril; dan Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan.

    Menurut Andre, BTS yang dibangun ini termasuk yang terbaik di Sumatera, dari segi produktivitas dan efisiensi. Ia pun meminta warga dan pemerintah daerah turut menjaga fasilitas ini dengan baik, termasuk mewaspadai pencurian perangkat BTS, seperti baterai dan komponen lainnya.

    “Untuk informasi, pembangunan BTS di Desa Batu Tanjung Talawi ini merupakan salah satu pengajuan BTS terbaik di Pulau Sumatera. Produktivitasnya paling banyak, jadi enggak rugi Telkomsel,” imbuhnya.

    Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah dan masyarakat Desa Batu Tanjung menjaga BTS Telkomsel dengan baik. Ia mengingatkan agar masyarakat selalu mengawasi dan memantau keberadaan BTS ini agar tidak dicuri.

    “Ini tugas bapak, jaga ini jangan sampai perangkat BTS ini dicuri orang seperti baterai dan perangkat lainnya,” tegasnya.

    Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan mengatakan akan menjaga BTS dengan baik. Ia juga mengatakan manfaat yang dirasakan warga sekitar meskipun beberapa desa saat ini masih belum mendapatkan sinyal sepenuhnya.

    “Insyaallah dari mulai lahan hingga pembangunan akan dijaga oleh pemuda. Satu batang besi pun tidak hilang pak,” kata Marwan.

    Manager Network Operation Productivity Padang, Andy Suapril menyatakan terima kasih atas dukungan Andre Rosiade yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa BTS ini masih dalam tahap penyempurnaan, termasuk penyesuaian arah antena untuk mengoptimalkan sinyal.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade yang punya peran besar menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga dapat menghadirkan tower Telkomsel yang selama ini sangat dinantikan oleh masyarakat Desa Batu Tanjung,” kata Andy.

    “Itu masih dalam pemantapan, nanti kita lihat lagi mungkin ada antena yang perlu diarahkan,” imbuhnya.

    Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra juga mengapresiasi peran Andre dan Telkomsel dalam mewujudkan BTS di wilayah blankspot. Ia menilai ini sebagai hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam pemerataan layanan digital, khususnya di daerah-daerah terpencil.

    “Kami atas nama Pemko Sawahlunto mengucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade dan juga pihak Telkomsel yang sudah memberikan bantuan dalam bentuk BTS,” tutup Riyanda.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa – Halaman all

    Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang dan tidak bisa serta merta disetujui. 

    Hal itu untuk menanggapi wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, perlunya kajian mendalam dari berbagai sisi sebelum pemerintah mengambil keputusan.

    Namun, Dede Yusuf mengakui bahwa dirinya memang tidak mengikuti rapat Komisi II yang membahas usulan tersebut secara langsung. 

    “Yang saya tahu, gambarannya adalah cukup banyak daerah yang minta dimekarkan. Lalu kemudian ada 6 daerah juga yang mengusulkan untuk status daerah istimewa. Nah, kita berpikir bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi kan harus ada kajian mendalam,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Menurutnya, dasar pengusulan bisa saja berasal dari alasan historis.

    Namun, hal itu harus diseimbangkan dengan asas keadilan. 

    Ia menilai, jika satu daerah diberikan status istimewa, maka daerah lain juga berpotensi mengajukan hal yang sama.

    Terutama, jika daerah itu juga memiliki latar belakang sejarah yang kuat.

    “Asas keadilan itu penting. Daerah istimewa satu dengan yang lain mestinya tidak berdekatan. Kalau semua daerah merasa punya historis, semua nanti akan minta juga. Jadi, tidak bisa sembarangan,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Dede menyebut wilayah Cirebon di Jawa Barat yang juga memiliki jejak historis kuat.

    Namun, hingga kini, daerah itu belum tentu layak diberikan status istimewa tanpa kajian sosiologis, politis, dan filosofis yang komprehensif.

    Ia juga menyinggung aspek anggaran dan kesiapan infrastruktur jika suatu daerah diberi status khusus atau dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). 

    Dia bilang, pemerintah harus siap menanggung konsekuensi anggaran seperti penyediaan aparatur sipil negara, fasilitas pemerintahan, hingga dana transfer pusat ke daerah.

    “Konsekuensinya besar. Perlu DAU, DAK, bangun ibu kota baru, sarana prasarana. Ini bukan hal kecil. Apalagi beberapa DOB yang sudah disetujui sebelumnya masih menghadapi tantangan infrastruktur,” jelasnya.

    Dede Yusuf menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh dampak pemekaran terdahulu seperti di Papua. 

    Evaluasi itu, lanjut dia, penting sebelum memutuskan apakah moratorium akan dicabut atau tetap diberlakukan.

    “Kita evaluasi setiap setahun, dua tahun. Contohnya Papua, ada DOB luar biasa. Kita lihat, apakah terjadi peningkatan kesejahteraan, ekonominya tumbuh, ASN-nya berjalan baik. Itu semua harus jadi pelajaran,” katanya.

    Sebelumnya, wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut ada enam wilayah yang mengajukan diri menjadi daerah istimewa, salah satunya Surakarta.

    Akmal membeberkan tumpukan usulan yang masuk ke Kemendagri, termasuk 42 pengajuan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, hingga permintaan status khusus dan istimewa.

    “Per April 2025, ada enam wilayah yang meminta status daerah istimewa dan lima wilayah minta status daerah khusus. Ini PR besar yang harus dibicarakan bersama DPR karena menyangkut amanat undang-undang,” kata Akmal.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengakui adanya dorongan dari sejumlah pihak untuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. 

    Namun, hal tersebut perlu pertimbangan yang sangat matang.

    “Usulan Solo jadi daerah istimewa itu memang ada. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai pemberian status keistimewaan malah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah lain,” jelasnya.

    Aria mengingatkan bahwa setiap pemberian status khusus atau istimewa harus berdiri di atas dasar historis, administratif, dan kebudayaan yang kuat. 

    Namun, juga tidak menyinggung rasa keadilan antar wilayah.

    “Memang Solo punya rekam jejak historis, dari zaman perjuangan melawan penjajah sampai kekayaan budayanya. Tapi relevansinya untuk saat ini apa? Solo sekarang sudah jadi kota dagang, kota industri, kota pendidikan. Solo sama aja dengan Papua atau daerah lain,” tegasnya.

    Menurut Aria, Komisi II belum melihat urgensi untuk membahas usulan status istimewa sebagai prioritas legislatif.

    “Komisi II sejauh ini tidak terlalu tertarik membahas status daerah istimewa sebagai sesuatu yang penting atau mendesak. Fokus kita masih pada hal-hal yang lebih substansial,” pungkasnya.